Home
Undang-Undang
2006

2006

Undang-Undang Sistem Resi Gudang (UU 9 thn 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya
kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem
perdagangan diarahkan pada upaya memajukan
kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran
produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem
Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan;

c. bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat
berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta
memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan
kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka diperlukan
landasan hukum yang kuat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : . . .
-2-

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan
dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan
penyelesaian transaksi Resi Gudang.
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh
Pengelola Gudang.
3. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang
dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas
Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga
diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif
lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
4. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan
tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak
dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus
sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat
diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-
syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat
disimpan dalam jangka waktu tertentu dan
diperdagangkan secara umum.
6. Barang Bercampur adalah barang-barang yang secara
alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan
dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat
disimpan secara bercampur.
7. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak
yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau
pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
8. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha
pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik
orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan,
dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik
barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

9. Hak Jaminan . . .
-3-

9. Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut
Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada
Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan
kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak
jaminan terhadap kreditor yang lain.
10. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya
disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah
Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan
Sistem Resi Gudang.
12. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga
terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan
untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan
tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem,
dan/atau personel terpenuhi.
13. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut
Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum
yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk
melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif
Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan,
pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak
jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan
informasi.

BAB II
LINGKUP RESI GUDANG
Bagian Kesatu
Bentuk dan Sifat

Pasal 2

(1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola
Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan
Pengawas.
(2) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank,
lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka
yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(3) Resi Gudang . . .
-4-

(3) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan
dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(4) Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang
dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat
persetujuan Badan Pengawas.
(5) Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk
melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif
Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan,
pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak
jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan
informasi.

Pasal 3

(1) Resi Gudang terdiri atas Resi Gudang Atas Nama dan
Resi Gudang Atas Perintah.
(2) Resi Gudang Atas Nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama
pihak yang berhak menerima penyerahan barang.
(3) Resi Gudang Atas Perintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Resi Gudang yang mencantumkan
perintah pihak yang berhak menerima penyerahan
barang.

Pasal 4

(1) Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang,
atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.
(2) Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat
dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa
dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Pasal 5

Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:
a. judul Resi Gudang;
b. jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama atau
Resi Gudang Atas Perintah;
c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
d. lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
e. tanggal penerbitan;

f. nomor . . .
-5-

f. nomor penerbitan;
g. waktu jatuh tempo;
h. deskripsi barang;
i. biaya penyimpanan;
j. tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan
k. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang
dimasukkan ke dalam Gudang.

Bagian Kedua
Penerbitan Resi Gudang

Pasal 6

(1) Setiap pemilik Barang yang menyimpan barang Gudang berhak memperoleh Resi Gudang.
(2) Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap
penyimpanan barang setelah pemilik barang
menyerahkan barangnya.

Bagian Ketiga
Resi Gudang Pengganti

Pasal 7

(1) Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, Pengelola
Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti atas
permintaan Pemegang Resi Gudang.
(2) Permintaan penerbitan Resi Gudang Pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
(3) Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita
oleh setiap pihak sebagai akibat dari tidak
dicantumkannya tanda kata "Resi Gudang Pengganti".
(4) Resi Gudang yang hilang atau rusak dinyatakan tidak
berlaku setelah diterbitkan Resi Gudang Pengganti.
(5) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Resi
Gudang yang digantikan.

Bagian Keempat . . .
-6-

Bagian Keempat
Pengalihan Resi Gudang

Pasal 8

(1) Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan
akta autentik.
(2) Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan
endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang.
(3) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan
kepada Pusat Registrasi.
(4) Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat
dialihkan.

Pasal 9

(1) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat
diperdagangkan di bursa atau di luar bursa.
(2) Dalam hal Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang
diperdagangkan di bursa, mekanisme transaksinya
tunduk pada ketentuan bursa tempat Resi Gudang
tersebut diperdagangkan.

Pasal 10

(1) Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas
dokumen dan barang.
(2) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan
jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
a. Resi Gudang tersebut asli;
b. penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai
pengetahuan atas setiap fakta yang dapat
mengganggu keabsahan Resi Gudang;
c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk
mengalihkan Resi Gudang;
d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari
segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan
Pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai
dengan undang-undang.

Pasal 11 . . .
-7-

Pasal 11

Pengalihan Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) dan ayat (2) dapat terjadi karena:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. jual beli; dan/atau
d. sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang,
termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan
usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.

Bagian Kelima
Hak Jaminan

Pasal 12

(1) Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan
dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi
perjanjian pokok.
(2) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat
dibebani satu jaminan utang.

Pasal 13

Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian
pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat
Registrasi dan Pengelola Gudang.

Pasal 14

(1) Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat
dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan.
(2) Perjanjian Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan;
b. data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak
Jaminan;
c. spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
d. nilai jaminan utang; dan
e. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat
barang dimasukkan ke dalam Gudang.

Pasal 15 . . .
-8-

Pasal 15

Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus
karena hal-hal sebagai berikut:
a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak
Jaminan dan;
b. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.

Pasal 16

(1) Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak
Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan
atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau
penjualan langsung.
(2) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya
penjualan dan biaya pengelolaan.
(3) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak
pemberi Hak Jaminan.

Bagian Keenam
Penyerahan Barang

Pasal 17

(1) Penyerahan Barang wajib dilakukan oleh Pengelola
Gudang kepada Pemegang Resi Gudang pada saat Resi
Gudang telah jatuh tempo atau atas permintaan
Pemegang Resi Gudang.
(2) Pengelola Gudang menyerahkan Barang kepada
Pemegang Resi Gudang terakhir.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, pengalihan Resi
Gudang, Resi Gudang Pengganti, Derivatif Resi Gudang,
pembebanan Hak Jaminan, dan penyerahan Barang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III . . .
-9-

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan
oleh Menteri.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 20

(1) Badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan,
pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang
berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
(2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
pengangkatan, dan pemberhentian Badan Pengawas
diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Badan Pengawas
berwenang:
a. memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang,
Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi
serta bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang
berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang;
b. memeriksa Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian
Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka;
c. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap
setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau
peraturan pelaksanaannya;
d. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan
tertentu;
e. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah
kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran
ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya; dan

f. membuat . . .
- 10 -

f. membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis
berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Pengelola Gudang

Pasal 22

(1) Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus memenuhi
persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang.
(2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan
tata cara mendapatkan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha
berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan
Pengawas.
(2) Pengelola Gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu
Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di
Gudang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Gudang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan
barang secara tertulis dengan pemilik barang atau
kuasanya.
(2) Perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. jangka waktu penyimpanan;
d. deskripsi barang; dan
e. asuransi.

(3) Kuasa . . .
- 11 -

(3) Kuasa untuk membuat perjanjian pengelolaan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam
bentuk tertulis.

Pasal 25

(1) Pengelola Gudang, berdasarkan kesepakatan, dapat
mencampur barang yang jenis, standar mutu, dan unit
satuannya setara atau menurut kebiasaan praktik
perdagangan.
(2) Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyerahkan bagian Barang Bercampur kepada
Pemegang Resi Gudang sesuai dengan jumlah dan mutu
yang tercantum dalam Resi Gudang.

Pasal 26

Dalam hal Pemegang Resi Gudang cedera janji, Pengelola
Gudang dapat menjual Resi Gudang secara langsung atau
melalui lelang umum berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 27

(1) Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kesalahan
penulisan keterangan dalam Resi Gudang.
(2) Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan
dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh
kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan
barang.

Bagian Keempat
Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 28

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang
dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dan mendapat
persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 29 . . .
- 12 -

Pasal 29

Lembaga Penilaian Kesesuaian mengeluarkan sertifikat untuk
barang yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor dan tanggal penerbitan;
b. identitas pemilik barang;
c. jenis dan jumlah barang;
d. sifat barang;
e. metode pengujian mutu barang;
f. tingkat mutu dan kelas barang;
g. jangka waktu mutu barang; dan
h. tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga.

Pasal 30

(1) Lembaga Penilaian Kesesuaian bertanggung jawab atas
segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat untuk
barang.
(2) Lembaga Penilaian Kesesuaian tidak bertanggung jawab
atas perubahan mutu barang yang diakibatkan oleh
kelalaian Pengelola Gudang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian
Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah

Pasal 32

Urusan Pemerintah Pusat di bidang pembinaan Sistem Resi
Gudang meliputi:
a. penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat
pengembangan Sistem Resi Gudang;
b. pengoordinasian antar sektor pertanian, keuangan,
perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk
pengembangan Sistem Resi Gudang;

c. pengoordinasian . . .
- 13 -

c. pengoordinasian antara Sistem Resi Gudang dan
Perdagangan Berjangka Komoditi;
d. pengembangan standardisasi komoditas dan
pengembangan infrastuktur teknologi informasi;
e. pemberian kemudahan bagi sektor usaha kecil dan
menengah, serta kelompok tani di bidang Sistem Resi
Gudang; dan
f. penguatan kelembagaan Sistem Resi Gudang dan
infrastruktur pendukungnya, khususnya sektor
keuangan dan pasar lelang komoditas.

Pasal 33

Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi
Gudang meliputi:
a. pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat
pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
b. pengembangan komoditas unggulan di daerah;
c. penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan
untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi
Gudang; dan
d. pemfasilitasan pengembangan pasar lelang komoditas.

Bagian Keenam
Pusat Registrasi

Pasal 34

(1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha berbadan hukum dan mendapat
Persetujuan Badan Pengawas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah

Bagian Ketujuh
Praktek Perdagangan Yang Dilarang

Pasal 35

Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau
keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang
dan Derivatif Resi Gudang.

BAB IV . . .
- 14 -

BAB IV
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

Pengelola Gudang, Pusat Registrasi, dan Lembaga Penilaian
Kesesuaian wajib:
a. membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan
yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang; dan
b. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau
sewaktu-waktu kepada Badan Pengawas.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukuan dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB V
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan

Pasal 38

(1) Pemeriksa di lingkungan Badan Pengawas dapat
melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang
diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemeriksa berwenang meminta keterangan
dan/atau konfirmasi dari setiap pihak yang diduga
melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan
di bidang Sistem Resi Gudang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .
- 15 -

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 39

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan
Pengawas diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sistem
Resi Gudang.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sistem Resi
Gudang;
b. memeriksa setiap Pihak yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap
Pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di
bidang Sistem Resi Gudang; dan
d. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi
Gudang.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada
Penuntut Umum.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF DAN
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 40

(1) Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran terhadap Pasal 24 dan
Pasal 36.

(2) Sanksi . . .
- 16 -

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
e. pembatalan persetujuan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 42

Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau
keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif
Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang
tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34,
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam
miliar lima ratus juta rupiah).

BAB VII . . .
- 17 -

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Sebelum Badan Pengawas dibentuk berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini, maka tugas, fungsi, dan
kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sebelum Pusat Registrasi dibentuk berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini, maka Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan
persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk
melaksanakan fungsi registrasi sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur
dengan ketentuan yang baru berdasarkan Undang-
Undang ini.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan
untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus
diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 46

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM RESI GUDANG

I. U M U M
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat
dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan
dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang
mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh
masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama
pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing,
melindungi, serta menumbuhkan suasana yang kondusif.
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi
diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang
sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya
untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam
penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga
barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.
Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha
yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan
perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat
waktu.
Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk
menjamin kelancaran usahanya terutama bagi usaha kecil dan menengah,
termasuk petani yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena
keterbatasan akses dan jaminan kredit.
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif
dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat
memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori
atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat
dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang
dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang
dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan
persediaan nasional.

Resi . . .
-2-

Resi Gudang sebagai alas hak (document of title) atas barang dapat
digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan
komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi.
Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti
telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik
produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan
mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat
diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang
juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan,
dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat
penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa
berjangka.
Dalam Sistem Resi Gudang pembiayaan yang akan diperoleh pemilik barang
tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank, tetapi
dapat berasal dari investor melalui Derivatif Resi Gudang. Adapun
pengaturan mengenai transaksi Derivatif Resi Gudang tunduk pada
ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut.
Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau
diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh
Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan
Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan
hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan
menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan
komponen biaya pemindahan barang.
Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang ini dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan
masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta
mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju
pembangunan nasional. Untuk mendukung maksud tersebut diperlukan
sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor
terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, serta pasar lelang komoditas.
Dengan Undang-Undang ini, diharapkan Sistem Resi Gudang dapat menjadi
salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan
kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai
pengejawantahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-3-

Pasal 2
Ayat (1)
Sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang
mewakili barang yang disimpan di Gudang.
Ayat (2)
Pedagang berjangka adalah badan usaha yang telah terdaftar di
Badan Pengawas yang hanya berhak melakukan transaksi untuk diri
sendiri atau kelompok usahanya.
Ayat (3)
Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang
kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas
perintah, sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (scripless) adalah
surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis. Dalam
hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan
sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara
pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian
data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan Resi
Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat,
aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (4)
Kegiatan Pusat Registrasi dapat dilakukan oleh lembaga kliring
berjangka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau badan
usaha lain yang khusus dibentuk untuk itu dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penatausahaan oleh
Pusat Registrasi mempunyai tujuan agar peredaran, pengalihan,
serta penjaminan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang baik yang
warkat maupun tanpa warkat dapat dipantau oleh Pusat Registrasi
sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pemegang Resi Gudang
dan kreditor. Selain itu, dengan penatausahaan yang terpusat akan
memudahkan pemerintah memantau sediaan nasional.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Penggunaan Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah
dalam Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan pilihan
kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya.

Ayat (2) . . .
-4-

Ayat (2)
Resi Gudang Atas Nama apabila mencantumkan nama pihak yang
berhak menerima harus dengan jelas tanpa tambahan apa pun.
Ayat (3)
Resi Gudang Atas Perintah apabila nama pihak yang berhak
menerima disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas
perintah.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Resi Gudang yang hilang atau rusak tidak mengubah status
Pemegang Resi Gudang sebagai pemilik barang. Oleh karena itu,
Pengelola Gudang mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Resi
Gudang baru yang memuat penjelasan nomor dan tanggal
penerbitan Resi Gudang yang asli dengan diberi tanda kata "Resi
Gudang Pengganti". Resi Gudang dikategorikan rusak apabila satu
atau lebih hal-hal yang seharusnya tercantum dalam Resi Gudang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak terbaca, terhapus, atau
hilang.
Ayat (2)
Dalam hal Resi Gudang hilang, maka yang dimaksud dengan bukti-
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain adalah bukti-
bukti berupa surat keterangan dari instansi berwenang yang
menjelaskan mengenai hilangnya Resi Gudang dan dokumen
pendukung lainnya. Dalam hal Resi Gudang rusak, penggantiannya
hanya dapat dilakukan, apabila Pemegang Resi Gudang
menyerahkan Resi Gudang yang rusak tersebut kepada Pengelola
Gudang.

Ayat (3) . . .
-5-

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
hukum kepada Pemegang Resi Gudang berikutnya.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan Resi Gudang yang telah jatuh tempo, yang dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bursa adalah bursa berjangka, bursa efek,
atau bursa lain sebagai pasar yang terorganisasi (organized
market).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 . . .
-6-

Pasal 12
Ayat (1)
Lembaga jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan
pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus
sebagai pengganti Lembaga Hipotek atas tanah dan creditverband. Di
samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa
ini adalah gadai, hipotek selain tanah dan jaminan fidusia. Namun,
dari berbagai ketentuan jaminan tersebut, dan dengan
memperhatikan sifatnya, Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek
yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut.
Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan
Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga
jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai
lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada. Dengan demikian,
Undang-Undang ini menciptakan lembaga hukum jaminan tersendiri
di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut "Hak
Jaminan atas Resi Gudang" sebagai salah satu sarana untuk
membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum
kepada para pihak yang berkepentingan. Secara khusus, ayat ini
menegaskan kembali ketentuan mengenai dibuatnya terlebih dahulu
perjanjian kredit antara Pemegang Resi Gudang dengan kreditor
yang menjadi perjanjian pokok untuk dapat diberikannya jaminan
dengan Resi Gudang sebagaimana sifat hak jaminan pada
umumnya. Hak Jaminan dalam Undang-Undang ini meliputi klaim
asuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalam Resi
Gudang yang menjadi objek hak jaminan diasuransikan.

Ayat (2)
Resi Gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada
dalam penguasaan kreditor selaku penerima jaminan. Oleh karena
itu, apabila telah berada ditangan kreditor penerima jaminan, Resi
Gudang tersebut tidak mungkin lagi dijaminkan ulang.

Pasal 13
Pemberitahuan ini memuat pula data perjanjian pokok utang piutang
yang mendasari timbulnya jaminan. Pemberitahuan tersebut akan
mempermudah Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang dalam rangka
mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi
Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak
atas barang dalam hal terjadi cedera janji.

Pasal 14 . . .
-7-

Pasal 14
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan
memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan
sebagai salah satu alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian
setiap perselisihan yang muncul di kemudian hari.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah
mengenai jenis perjanjian dan utang yang dijamin dengan hak
jaminan, jumlah, serta tanggal jatuh tempo utang.

Huruf c
Spesifikasi Resi Gudang memuat seluruh data yang tercantum
dalam Resi Gudang.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Sesuai dengan sifat ikutan dari Hak Jaminan, adanya Hak Jaminan
bergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya.
Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena
pelepasan, dengan sendirinya hak jaminan yang bersangkutan
menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya utang, antara lain,
karena pelunasan dari Pemegang Resi Gudang atau terjadinya
perpindahan kreditor. Bukti hapusnya utang berupa keterangan
yang dibuat kreditor.

Huruf b . . .
-8-

Huruf b
Dalam hal-hal tertentu, yakni hubungan antara Pemegang Resi
Gudang dan kreditor didasari kepercayaan, kreditor merasa tidak
perlu lagi memegang hak jaminan dan melepaskan hak jaminan
tersebut. Dalam hal ini, kreditor tidak lagi memegang hak jaminan
dan Resi Gudang yang dijaminkan diserahkan kembali kepada
Pemegang Resi Gudang.

Pasal 16
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penerima Hak Jaminan
mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan
langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan biaya pengelolaan, antara lain, meliputi biaya
penyimpanan dan biaya asuransi.

Ayat (3)
Sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, penerima Hak
Jaminan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Hak
Jaminan.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pemegang Resi Gudang terakhir adalah
orang atau pihak yang terakhir tertera namanya dalam Resi
Gudang. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, pihak terakhir
yang dicatat secara elektronis adalah pihak yang berhak
menerima penyerahan barang.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19 . . .
-9-

Pasal 19
Yang dimaksud dengan kebijakan umum adalah kebijakan di bidang
perdagangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kebijakan mengenai perlindungan kepentingan masyarakat terhadap
kemungkinan penyalahgunaan Sistem Resi Gudang, kelancaran distribusi
Barang, dan efisiensi biaya.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah
pemeriksaan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan
terhadap pihak yang memiliki persetujuan dari Badan Pengawas.
Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pengawas dengan
mewajibkan pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu
atau memeriksa kantor dan catatan seperti pembukuan, dokumen,
atau catatan lain.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan secara
berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. Pemeriksaan tersebut dapat
dilakukan oleh Badan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk untuk
memeriksa laporan dan catatan seperti pembukuan, dokumen, atau
catatan lain.
Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan usur-unsur tindak
pidana, akan dilakukan penyidikan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d . . .
- 10 -

Huruf d
Pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Badan Pengawas untuk
melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf ini,
misalnya, akuntan publik, konsultan hukum, ahli komoditas, atau
ahli laboratorium untuk memeriksa kasus-kasus tertentu dari
Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi,
dan Pedagang Berjangka.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Untuk memberi kejelasan bagi masyarakat terhadap ketentuan
Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, Badan
Pengawas diberi kewenangan untuk membuat penjelasan secara
tertulis.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Kewajiban membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis
dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan hukum pemilik barang.
Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian pengelolaan akan menjadi
bukti adanya penyimpanan barang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Untuk keperluan efisiensi penyimpanan barang tertentu, Pengelola
Gudang dimungkinkan untuk mencampur barang. Namun, hal
tersebut perlu memperoleh persetujuan pemilik barang karena pada
dasarnya hubungan antara Pengelola Gudang dan Pemilik Barang
merupakan hubungan kontraktual.

Ayat (2) . . .
- 11 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Lelang umum ditujukan untuk lelang terhadap barang yang dinilai
mempunyai jangka waktu yang masih lama. Penjualan langsung
ditujukan untuk penjualan terhadap barang yang jangka waktunya telah
habis atau jika tidak dilakukan penjualan, nilai komoditas akan
bertambah turun. Untuk keadaan tertentu Pengelola Gudang diberi
wewenang untuk menjual langsung. Dengan prosedur penjualan secara
langsung dan melalui lelang umum, Pengelola Gudang mendapat
perlindungan dengan mempunyai hak untuk mencegah kerugian yang
mungkin dideritanya akibat cedera janji yang dilakukan oleh pemegang
Resi Gudang. Cedera janji meliputi, antara lain, Pemegang Resi Gudang
tidak membayar biaya penyimpanan, atau tidak mengambil barang
walaupun Resi Gudang jatuh tempo.

Pasal 27
Ayat (1)
Tanggung jawab dalam ketentuan ini meliputi memperbaiki kesalahan
penulisan dan membayar ganti kerugian apabila kesalahan tersebut
menimbulkan kerugian.

Ayat (2)
Apabila kehilangan dan/atau kerugian barang terjadi akibat kelalaian
Pengelola Gudang dalam melakukan penyimpanan dan penyerahan
barang yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Resi Gudang,
Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian.

Pasal 28
Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup
kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan
Barang, Gudang, dan Pengelola Gudang.
Penyimpanan Barang di Gudang sangat erat kaitannya dengan
konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem
penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang
disimpan.

Pasal 29 . . .
- 12 -

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Semua keterangan yang tercantum di dalam sertifikat untuk barang
merupakan hasil penilaian kesesuaian yang dijamin Lembaga
Penilaian Kesesuaian berdasarkan pengalaman dan keahlian yang
dimiliki di bidang sertifikasi. Terhadap jaminan yang tercantum
dalam sertifikat untuk barang tersebut, Lembaga Penilaian
Kesesuaian mempunyai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang
dapat mengakibatkan nilai Resi Gudang yang sebenarnya tidak dapat
digambarkan dan dapat pula menyebabkan harga Resi Gudang
berfluktuasi terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam waktu yang singkat.

Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .
- 13 -

Huruf b.
Apabila diperlukan laporan sewaktu-waktu untuk kelengkapan data
dan informasi mengenai kegiatan para pihak dalam pengalihan Resi
Gudang dan/atau ditemukan indikasi atau laporan penyimpangan
terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya, Badan Pengawas mewajibkan pemegang
persetujuan untuk menyampaikan laporan

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pemeriksaan, Badan Pengawas dapat menggunakan
data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain sebagai bukti awal
dalam tahap penyidikan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu pada Badan Pengawas yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah pegawai negeri sipil
di lingkungan departemen yang melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41 . . .
- 14 -

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4630

Silahkan download versi PDF nya sbb: