- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU 1 thn 2006)
2006
Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU 1 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
bantuan_timbal_balik_dalam_masalah_pidana_(uu_1_t_1.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan
menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum
yang berintikan keadilan dan kebenaran;
b. bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional
atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan
hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan
penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di
masing-masing negara;
c. bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus
dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk
bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai
saat ini belum ada landasan hukumnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan . . .
-2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keterangan adalah informasi yang diberikan secara lisan
dan/atau tertulis.
2. Pernyataan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi,
ahli, terdakwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau
direkam secara elektronik seperti rekaman, kaset, video,
atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu
tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialami
sendiri.
3. Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman, atau
informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar,
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa
pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, desain, foto, atau sejenisnya;
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang
memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu membaca atau memahaminya.
4. Surat . . .
-3-
4. Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.
5. Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas
kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau
mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang
dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia
atau negara asing.
6. Pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk
mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang
tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta
kekayaan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh
dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
7. Hasil tindak pidana adalah setiap harta kekayaan yang
diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari
suatu tindak pidana, termasuk kekayaan yang ke dalamnya
kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan
kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari
tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau
keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan
tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana
tersebut.
8. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang
karena jabatannya memiliki kewenangan untuk
melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan
bantuan timbal balik.
9. Kapolri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
11. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab
tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
Pasal 2 . . .
-4-
Pasal 2
Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi
Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau
memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan
pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam
masalah pidana dengan negara asing.
Pasal 3
(1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang
selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan
Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. mengidentifikasi dan mencari orang;
b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan
keterangan atau membantu penyidikan;
e. menyampaikan surat;
melaksanakan permintaan penggeledahan dan
f.
penyitaan;
g. perampasan hasil tindak pidana;
h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang
sehubungan dengan tindak pidana;
melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang
i.
dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin
diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang
dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang
j.
mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda
yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
dan/atau
k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.
Pasal 4 . . .
-5-
Pasal 4
Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak memberikan
wewenang untuk mengadakan:
ekstradisi atau penyerahan orang;
a.
penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk
b.
ekstradisi atau penyerahan orang;
pengalihan narapidana; atau
c.
pengalihan perkara.
d.
Pasal 5
Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(1)
Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud
(2)
pada ayat (1) maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar
hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.
Pasal 6
Permintaan Bantuan ditolak jika:
a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang
dianggap sebagai:
1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau
percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala
pemerintahan, terorisme; atau
2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
b.
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan,
diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
c.
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
d. permintaan . . .
-6-
permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau
d.
mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama,
kewarganegaraan, atau pandangan politik;
persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan
e.
tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan,
kepentingan, dan hukum nasional;
negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal
f.
yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk
penanganan perkara yang dimintakan; atau
negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian
g.
barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila
diminta.
Pasal 7
Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
a.
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan
tindak pidana;
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
b.
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika
dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan
tindak pidana;
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan,
c.
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau
pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang
terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan
d.
tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia,
membahayakan keselamatan orang, atau membebani
kekayaan negara.
Pasal 8 . . .
-7-
Pasal 8
Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri
harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan
dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk
dipenuhi.
BAB II
PERMINTAAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kesatu
Pengajuan Permintaan Bantuan
Pasal 9
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada
(1)
negara asing secara langsung atau melalui saluran
diplomatik.
Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2)
diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri
atau Jaksa Agung.
(3) Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan
kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat
diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Permintaan
Pasal 10
Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:
identitas dari institusi yang meminta;
a.
b. pokok . . .
-8-
pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan,
b.
atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan
dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi
yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses
peradilan;
ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan
c.
Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan
d.
ancaman pidananya;
uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai
e.
prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
f.
syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.
g.
Bagian Ketiga
Bantuan untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang
Pasal 11
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara
asing untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini
berada di negara asing yang:
a. diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan
suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan di Indonesia; atau
b. dapat memberikan pernyataan atau Bantuan lain dalam
suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.
Bagian Keempat
Bantuan untuk Mendapatkan Alat Bukti
Pasal 12
(1) Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan
suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan di Indonesia, Menteri dapat mengajukan
-9-
permintaan Bantuan kepada negara asing untuk
mengupayakan:
a. pengambilan pernyataan di negara asing; atau
b. penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang
berada di negara asing.
(2) Pernyataan yang diterima dari negara asing berdasarkan
permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut
sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang
yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan
tersebut.
(3) Dokumen atau alat bukti lainnya dari negara asing
berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat diterima sebagai alat bukti
dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan.
Pasal 13
Dalam hal pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Menteri dapat meminta orang yang
memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat
bukti lain yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut
untuk diperiksa atau diperiksa silang melalui pertemuan
langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan
langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik
lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan dengan:
a. penyidik, penuntut umum, atau hakim; atau
b. tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya.
Bagian Kelima . . .
- 10 -
Bagian Kelima
Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran
Orang di Indonesia
Pasal 14
(1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada
negara asing untuk mengupayakan kehadiran orang di
Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat
bukti lainnya, atau memberikan Bantuan lain dalam
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.
(2) Dalam hal orang yang diminta kehadirannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk memberikan
kesaksian dan melakukan perjalanan ke Indonesia, Menteri
dapat mengadakan pengaturan dengan negara asing
tersebut untuk:
a. membawa orang tersebut ke Indonesia;
b. mengembalikan orang tersebut ke negara asing; atau
c. hal terkait lainnya.
Pasal 15
(1) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus
tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk
memberikan kesaksian, dan negara asing meminta orang
tersebut ditempatkan dalam tahanan, Menteri berkoordinasi
dengan instansi yang meminta agar orang tersebut
ditempatkan dalam tahanan.
(2) Penempatan dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap orang tersebut selama ia berada
di Indonesia dan selama perjalanan dari atau ke Indonesia.
(3) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus
tahanan, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan
otoritas yang berwenang di negara asing tersebut untuk
keperluan:
a. membawa . . .
- 11 -
membawa orang tersebut ke Indonesia;
a.
melakukan penahanan orang tersebut selama berada di
b.
Indonesia;
mengembalikan orang tersebut ke negara asing
c.
tersebut; dan
hal terkait lainnya.
d.
Pasal 16
Setiap orang yang tidak bersedia memenuhi permintaan Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tidak dapat
dikenai sanksi berdasarkan hukum Indonesia.
Pasal 17
Setiap orang yang berada di Indonesia atas permintaan
(1)
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal
15 diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa.
Kekebalan hukum dan hak istimewa sebagaimana dimaksud
(2)
pada ayat (1) adalah terlindunginya hak orang tersebut
untuk tidak:
ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan
a.
hukum Indonesia untuk setiap tindak pidana yang
diduga telah dilakukan atau yang dilakukan orang
tersebut sebelum keberangkatannya dari negara asing
untuk memenuhi permintaan tersebut;
digugat pada setiap perkara perdata di Indonesia
b.
berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang telah
terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari
negara asing untuk memenuhi permintaan tersebut;
diharuskan untuk memberikan keterangan atau
c.
Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah
hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait
dengan permintaan tersebut;
d. diharuskan . . .
- 12 -
diharuskan dalam proses penyidikan, penuntutan, atau
d.
pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan
permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang
menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan
dijawab; atau
diharuskan menyerahkan dokumen atau apa pun yang
e.
menurut hukum negaranya tidak memberikan
kewenangan untuk menyerahkannya.
Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
(3)
jaminan kekebalan hukum berdasarkan hukum negara
asing diakui kebenarannya dalam pemeriksaan di sidang
pengadilan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
(4)
berlaku apabila:
a. orang tersebut telah meninggalkan Indonesia dan
kemudian kembali tetapi tidak berdasarkan pada
permintaan Bantuan yang sama atau permintaan lain;
atau
b. orang tersebut telah diberikan kesempatan untuk
meninggalkan Indonesia tetapi tetap berada di Indonesia
untuk keperluan selain dari:
1. keperluan yang terkait dengan permintaan Bantuan
tersebut; atau
2. memberikan kesaksian atau Bantuan secara
sukarela dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia
berdasarkan keputusan Menteri.
Pasal 18
Dalam hal orang yang berada di Indonesia atas permintaan
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15
memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak
pidana:
a. yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut atau
pemeriksaan perkara tindak pidana sebagai tindak lanjut
dari penyidikan yang terkait dengan permintaan Bantuan
tersebut; atau
- 13 -
yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal
b.
17 ayat (4) huruf b angka 2 berkaitan dengan orang
tersebut;
maka keterangan tersebut tidak dapat diajukan atau digunakan
dalam pemeriksaan perkara tindak pidana lainnya terhadap
orang tersebut atas perbuatan yang dilakukannya yang diduga
melanggar hukum Indonesia, kecuali pemeriksaan dugaan tindak
pidana pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu
berkaitan dengan pemberian pernyataan tersebut.
Bagian Keenam
Bantuan untuk Permintaan Dikeluarkannya
Surat Perintah Di Negara Asing
dalam Mendapatkan Alat Bukti
Pasal 19
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara
asing untuk mengeluarkan surat perintah:
a. pemblokiran;
b. penggeledahan;
c. penyitaan; atau
d. lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan
perkara tindak pidana di Indonesia.
Pasal 20
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara
asing untuk mendapatkan alat bukti yang berada di negara
asing tersebut melalui penggeledahan dan penyitaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Bagian Ketujuh . . .
- 14 -
Bagian Ketujuh
Bantuan untuk Penyampaian Surat
Pasal 21
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara
Diminta untuk menyampaikan surat yang berkaitan dengan
proses penyelesaian suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan kepada orang tertentu atau
pejabat tertentu di Negara Diminta.
Bagian Kedelapan
Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan
Pasal 22
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan
permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan
Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan
pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut.
Pasal 23
Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda,
atau pembayaran uang pengganti.
Bagian Kesembilan
Pembatasan Penggunaan Pernyataan,
Dokumen, dan Alat Bukti
Pasal 24
Setiap pernyataan, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh atau
diberikan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 sampai dengan Pasal 14, dan Pasal 18 hanya dapat
- 15 -
dipergunakan oleh pejabat Indonesia untuk keperluan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut.
Pasal 25
Pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan
apabila:
a. Negara Diminta yang menerima permintaan Bantuan
tersebut menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan
alat bukti tersebut untuk keperluan lain; dan
b. orang yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15
menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat
bukti tersebut untuk keperluan lain.
Bagian Kesepuluh
Transit
Pasal 26
Jika orang yang berada dalam penahanan negara asing akan
melakukan perjalanan dari negara asing ke Indonesia dan akan
transit di negara asing lainnya, Menteri memberitahukan dan
mengajukan permohonan untuk pengaturan penahanannya
selama masa transit di negara asing lain tersebut.
BAB III
PERMINTAAN KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kesatu
Pengajuan Permintaan Bantuan
Pasal 27
Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan
(1)
kepada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Negara . . .
- 16 -
Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara
(2)
langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.
Pasal 28
Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:
(1)
a. maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai
Bantuan yang diminta;
b. instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan,
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan
yang terkait dengan permintaan tersebut;
c. uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara,
ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman
hukumannya;
d. uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang
disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal
permintaan Bantuan untuk melaksanakan
penyampaian surat;
e. putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan
bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk
menindaklanjuti putusan pengadilan;
rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus
f.
yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi
apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu
dibuat di bawah sumpah atau janji;
g. jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan
untuk itu; dan
h. batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan
permintaan tersebut.
(2) Pengajuan permintaan Bantuan, sejauh itu diperlukan dan
dimungkinkan harus juga memuat:
a. identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang
yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau
pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
b. uraian . . .
- 17 -
b. uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang
diminta untuk didapatkan;
c. uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang
diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai
orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut;
dan
d. informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang
menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk
diatur kehadirannya di negara asing tersebut.
(3) Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi
yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan
dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan.
(4) Pengajuan permintaan Bantuan, informasi, atau komunikasi
lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini dapat
dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa
Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Pasal 29
(1) Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri
meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk
ditindaklanjuti.
(2) Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait
sebelum permintaan tersebut dipenuhi.
Pasal 30
Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak,
Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada
pejabat Negara Peminta.
Bagian Kedua . . .
- 18 -
Bagian Kedua
Bantuan Untuk Mencari atau
Mengindentifikasi Orang
Pasal 31
(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan
kepada Menteri untuk mencari atau mengidentifikasi orang
yang diyakini berada di Indonesia.
(2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, harus memuat pula keterangan
bahwa:
a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan di Negara Peminta tersebut;
b. orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut
diduga atau patut diduga berhubungan dengan suatu
tindak pidana, atau dapat memberikan Pernyataan
atau Bantuan lainnya dalam suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
c. orang tersebut diduga berada di Indonesia.
(3) Apabila permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan dalam Pasal 28, Menteri meminta Kapolri untuk
melaksanakan, memberitahukan, serta menyerahkan
hasilnya kepada Menteri.
(4) Menteri memberitahukan kepada Negara Peminta hasil
pelaksanaan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Bagian Ketiga . . .
- 19 -
Bagian Ketiga
Bantuan untuk Mendapatkan Pernyataan,
Dokumen, dan Alat Bukti Lainnya
Secara Sukarela
Pasal 32
(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan
kepada Menteri untuk:
a. mengambil pernyataan seseorang di Indonesia; atau
b. menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya yang
berada di Indonesia.
(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28, dalam permintaan Bantuan tersebut harus juga memuat:
a. uraian bahwa permintaan Bantuan berkaitan dengan
suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan di Negara Peminta dan statusnya
sebagai tersangka atau saksi;
b. hal-hal yang akan ditanyakan dalam bentuk daftar
pertanyaan; dan/atau
c. uraian pernyataan dapat diambil di Indonesia atau
dokumen atau alat bukti lain yang diminta berada di
Indonesia.
(3) Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta
Kapolri atau Jaksa Agung sesuai dengan tahap pemeriksaan
perkara di Negara Peminta untuk menindaklanjuti.
(4) Dalam hal Kapolri atau Jaksa Agung telah melaksanakan hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kapolri atau Jaksa
Agung menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
(5) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan
ketentuan pada ayat (2), dan Negara Peminta meminta
salinan dokumen dilegalisasi maka Menteri meminta pejabat
yang berwenang di lingkungannya untuk melegalisasi dan
menyerahkannya kembali kepada Menteri.
Pasal 33 . . .
- 20 -
Pasal 33
(1) Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta
tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di
Indonesia.
(2) Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat
dipaksa untuk memberikan pernyataan, menyerahkan
dokumen, atau alat bukti lainnya dalam suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di
Negara Peminta tersebut jika hukum Indonesia melarang
orang yang dalam kedudukan dan jabatan yang sama
dengan orang tersebut melakukan hal tersebut.
(3) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan
ayat (2) mempunyai hak untuk tidak:
a. ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan
hukum Negara Peminta untuk setiap tindak pidana
yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan
sebelum keberangkatannya dari Indonesia untuk
memenuhi permintaan tersebut;
b. digugat pada setiap perkara perdata Negara Peminta
berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang telah
terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari
Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
c. diharuskan untuk memberikan keterangan atau
Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah
hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait
dengan permintaan tersebut; atau
d. diharuskan, dalam proses penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan
permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang
menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan
dijawab.
(4) Untuk . . .
- 21 -
(4) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
surat keterangan kekebalan hukum yang disahkan
berdasarkan hukum Negara Peminta diakui sebagai bukti
yang diterima kebenarannya kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya tentang hal-hal yang disebutkan dalam
pernyataan.
(5) Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki hak
yang sama berkaitan dengan pemberian Pernyataan, atau
penyerahan dokumen atau alat bukti lain dan
diperlakukan seolah-olah suatu penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas diri orang
tersebut belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap di Indonesia.
Pasal 34
(1) Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 33 ayat (4),
harus menghadap dan memberikan keterangan sendiri atau
dengan didampingi advokatnya serta dapat dihadiri pejabat
perwakilan Negara Peminta.
(2) Penyerahan dokumen dan/atau alat bukti lainnya dapat
dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya serta
dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.
Bagian Keempat
Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran
Orang di Negara Peminta
Pasal 35
(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan
kepada Menteri untuk mengatur kehadiran orang yang
berada di Indonesia ke Negara Peminta tersebut.
(2) Di samping . . .
- 22 -
(2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
a. uraian bahwa permintaan Bantuan tersebut berkaitan
dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk kehadiran
di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
b. uraian bahwa orang yang diminta kehadirannya dinilai
sanggup memberikan atau menunjukkan keterangan
yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta
tersebut; dan
c. jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dipenuhi dan orang yang diminta kehadirannya, tanpa
adanya tekanan, menyetujui untuk hadir maka permintaan
Bantuan dapat dipenuhi.
(4) Dalam hal pemberian Bantuan dipenuhi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat:
a. dalam hal orang yang diminta untuk diatur
kehadirannya adalah narapidana, memerintahkan agar
narapidana tersebut dikeluarkan dari lembaga
pemasyarakatan dan mengatur perjalanannya ke Negara
Peminta tersebut dengan pengawalan;
b. dalam hal orang yang diminta untuk diatur
kehadirannya adalah tahanan, dapat meminta pejabat
yang melakukan penahanan untuk mengeluarkan dari
tahanan dan mengatur perjalanannya ke Negara
Peminta tersebut dengan pengawalan.
Pasal 36
Sebelum menyetujui pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, Menteri harus mendapatkan jaminan dari
Negara Peminta tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai
berikut:
a. bahwa . . .
- 23 -
a. bahwa orang yang diminta untuk diatur kehadirannya tidak
akan:
1. ditahan, dituntut, atau diadili atas pelanggaran
terhadap hukum Negara Peminta tersebut yang
dituduhkan telah dilakukan orang tersebut sebelum
keberangkatannya dari Indonesia;
2. digugat dalam perkara perdata yang dapat diajukan
kepada orang tersebut apabila ia berada di Negara
Peminta; atau
3. diminta memberikan keterangan atau menunjukkan
alat bukti lainnya sehubungan dengan setiap suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan di Negara Peminta tersebut selain dari suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
kecuali yang bersangkutan telah meninggalkan negara asing
atau telah mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan
negara asing tersebut, tetapi tetap berada di negara asing
tersebut di luar keperluan memberikan keterangan atau
menunjukkan alat bukti lainnya sehubungan dengan suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan yang berkaitan dengan permintaan tersebut.
b. bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh orang yang
diminta kehadirannya tidak dapat digunakan dalam
penuntutan terhadap orang tersebut atas pelanggaran
terhadap hukum Negara Peminta tersebut, kecuali
pelanggaraan berupa pemberian keterangan palsu atau
sumpah palsu.
c. bahwa orang yang diminta kehadirannya akan dipulangkan
ke Indonesia sesuai dengan pengaturan yang disetujui oleh
Menteri sesegera mungkin setelah memberikan Keterangan
tersebut.
Pasal 37
Dalam hal orang yang diminta kehadirannya adalah narapidana
atau tahanan di Indonesia, Menteri meminta Negara Peminta
agar narapidana atau tahanan tetap berada di dalam penahanan
- 24 -
selama ia berada di Negara Peminta tersebut dan wajib
mengembalikannya ke Indonesia setelah selesainya memberikan
keterangan.
Pasal 38
Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 tidak akan dikenakan sanksi atau
dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan hukum
hanya karena penolakan untuk hadir sebagaimana diminta.
Pasal 39
Narapidana atau tahanan yang berdasarkan persetujuan
pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(4) dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah
tahanan, dianggap melanjutkan masa hukuman penjara atau
tahanannya selama berada di dalam penahanan di Negara
Peminta termasuk selama perjalanan.
Bagian Kelima
Transit
Pasal 40
(1) Negara asing dapat mengajukan permintaan transit kepada
Menteri untuk memperoleh izin transit untuk saksi yang
berstatus sebagai tahanan atau narapidana.
(2) Pengajuan permintaan transit harus memuat:
a. uraian mengenai rute perjalanan, waktu, keterangan
transportasi yang digunakan, dan lama transit;
b. identitas dan dokumen perjalanan tahanan atau
narapidana dan pengawal; dan
c. fasilitas yang diminta.
(3) Menteri meminta kepada Kapolri atau pejabat terkait untuk
menindaklanjuti atau memberikan fasilitas yang diperlukan
selama masa transit.
(4) Atas . . .
- 25 -
(4) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kapolri atau pejabat terkait menindaklanjuti:
a. dengan menempatkan di ruang transit dalam
pengawalan pejabat negara asing dalam waktu paling
lama 12 (dua belas) jam; dan
b. dalam hal pesawat atau kapal yang mengangkutnya
mendarat atau berlabuh di suatu tempat di Indonesia
lebih dari 12 (dua belas) jam maka orang tersebut harus
dititipkan sementara di rumah tahanan Negara terdekat.
(5) Apabila waktu transit telah melebihi dari permintaan,
Menteri dapat memerintahkan agar orang tersebut
dipulangkan ke negara asing di mana orang tersebut
pertama kali diberangkatkan.
Bagian Keenam
Bantuan untuk Penggeledahan dan
Penyitaaan Barang, Benda, atau
Harta Kekayaan
Pasal 41
(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan
kepada Menteri untuk melakukan penggeledahan dan
penyitaan suatu barang, benda, atau harta kekayaan yang
berada di Indonesia berdasarkan izin dan/atau penetapan
pengadilan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan
di sidang pengadilan.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di
samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan juga surat
perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta.
(3) Dalam . . .
- 26 -
(3) Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini,
Menteri dapat meneruskan kepada Kapolri untuk
kepentingan penyidikan atau kepada Jaksa Agung untuk
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Negara
Peminta.
(4) Untuk melaksanakan permintaan Bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kapolri atau Jaksa Agung
mengajukan permohonan surat izin penggeledahan dan
penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat.
Pasal 42
Ketua pengadilan negeri setempat dapat mengeluarkan surat izin
penggeledahan dan penyitaan sehubungan dengan suatu barang
atau benda apabila diyakini bahwa di dalam atau pada suatu
tempat terdapat barang, benda, atau harta kekayaan yang:
diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana
a.
menurut hukum Negara Peminta yang telah atau diduga
telah dilakukan;
telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan
b.
tindak pidana;
khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
c.
pidana;
terkait dengan tindak pidana;
d.
diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindak pidana;
e.
atau
dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan,
f.
dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana.
Pasal 43
Surat izin penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 harus memuat hal-hal sebagai berikut:
dugaan tindak pidana yang terkait dengan dikeluarkannya
a.
surat izin;
b. tempat . . .
- 27 -
tempat yang dapat digeledah berdasarkan surat izin;
b.
uraian mengenai barang, benda atau harta kekayaan yang
c.
disetujui untuk disita;
jangka waktu pelaksanaan surat perintah; dan
d.
persyaratan dan kondisi lainnya yang berhubungan dengan
e.
barang, benda, atau harta kekayaan tersebut.
Pasal 44
Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memberi
(1)
kewenangan kepada petugas kepolisian atau kejaksaan
untuk melaksanakan penggeledahan dan penyitaan.
Tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana
(2)
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum
acara pidana.
Pasal 45
(1) Petugas kepolisian atau kejaksaan yang melakukan
penyitaan atas setiap barang, benda, atau harta kekayaan
berdasarkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 harus menyerahkan barang, benda, atau harta kekayaan
tersebut kepada rumah penyimpanan benda sitaan negara
untuk disimpan.
(2) Dalam hal barang, benda, atau harta kekayaan tidak dapat
disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara,
kepala rumah penyimpanan benda sitaan negara dapat
meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk pengamanan.
(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan
adanya putusan pengadilan Negara Peminta yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau pemberitahuan
dari negara asing bahwa penyitaan tersebut tidak diperlukan
lagi.
(4) Dalam . . .
- 28 -
(4) Dalam hal ada pihak yang dirugikan atas tindakan
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
bersangkutan atau kuasa hukumnya dapat mengajukan
keberatan atau perlawanan kepada pengadilan negeri yang
mengeluarkan surat izin penyitaan sesuai hukum acara
pidana.
Pasal 46
Menteri menyampaikan kepada Negara Peminta perkembangan
hasil penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang
telah dilakukan oleh Kapolri atau Jaksa Agung.
Pasal 47
Dalam hal Negara Peminta meminta barang, benda, harta
kekayaan, atau bukti penyitaan atas barang, benda, atau harta
kekayaan tersebut dikirim ke Negara Peminta untuk kepentingan
proses peradilan pidana, dan Menteri menganggap bahwa
permintaan tersebut dapat dipenuhi serta ada jaminan bahwa
Negara Peminta akan mengembalikan barang, benda, atau harta
kekayaan tersebut maka Menteri mengirimkan barang, benda,
atau harta kekayaan tersebut kepada Negara Peminta.
Bagian Ketujuh
Bantuan Penyampaian Surat
Pasal 48
(1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan
kepada Menteri untuk melaksanakan penyampaian surat
kepada seseorang di Indonesia.
(2) Menteri dapat menyetujui pemberian Bantuan atas
permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila:
a. permintaan . . .
- 29 -
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu proses
a.
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan di Negara Peminta tersebut;
orang yang akan menerima Surat tersebut diyakini
b.
berada di Indonesia; dan
dalam hal permintaan Bantuan berkaitan dengan
c.
penyampaian Surat panggilan untuk memberikan
keterangan di Negara Peminta tersebut maka:
1. permintaan Bantuan harus diajukan sekurang-
kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum
tanggal kehadiran orang yang dipanggil diperlukan;
dan
2. Negara Peminta tersebut telah memberi jaminan
yang memadai berkaitan dengan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(3) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
meminta Kapolri untuk menyampaikan Surat tersebut.
(4) Kapolri harus berusaha agar Surat tersebut disampaikan:
a. sesuai dengan prosedur yang diajukan dalam
permintaan; atau
b. sesuai dengan hukum Indonesia apabila:
1. prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a
melanggar hukum;
2. tidak sesuai untuk dilaksanakan di Indonesia; atau
3. Negara Peminta tidak mengajukan prosedur.
(5) Dalam hal Surat tersebut telah disampaikan, Kapolri harus
mengirimkan Surat keterangan tentang penyampaian Surat
tersebut kepada Menteri untuk diteruskan kepada Negara
Peminta.
(6) Dalam hal Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
dapat disampaikan, Kapolri harus mengembalikannya dan
disertai alasan kepada Menteri.
Pasal 39 . . .
- 30 -
Pasal 49
Sebelum menyetujui pemberian Bantuan atas permintaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, Menteri
telah mendapatkan jaminan dari Negara Peminta tersebut bahwa
orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut tidak
akan dikenai sanksi, dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut
berdasarkan hukum hanya karena penolakan atau kelalaiannya
untuk memenuhi panggilan tersebut.
Pasal 50
Dalam hal permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) huruf c disetujui, namun orang yang terkait
dengan permintaan Bantuan tersebut menolak atau lalai untuk
memenuhi panggilan tersebut, orang tersebut tidak akan dikenai
sanksi, dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan
hukum.
Bagian Kedelapan
Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan
Pengadilan Negara Peminta
Pasal 51
Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan
(1)
kepada Menteri untuk menindaklanjuti putusan berupa:
a. penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
b. pengenaan denda; atau
c. pembayaran uang pengganti.
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(2)
28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
a. uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;
b. lokasi harta kekayaan; dan
c. bukti-bukti kepemilikan.
(3) Dalam . . .
- 31 -
Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi
(3)
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
dapat meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti.
Pasal 52
(1) Berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (3), Jaksa Agung atau pejabat yang
ditunjuk oleh Jaksa Agung mengajukan kepada pengadilan
negeri setempat permohonan izin penyitaan atas harta
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
(2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengadilan negeri setempat:
a. meneliti dan memeriksa berkas permohonan beserta
lampirannya;
b. mengeluarkan surat izin penyitaan; dan
c. memerintahkan kepada kejaksaan agar melaksanakan
penyitaan.
(3) Setelah mendapat surat izin penyitaan dari pengadilan
negeri, kejaksaan dapat melakukan penyitaan sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana dan mengumumkan
penyitaan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar
harian nasional.
(4) Bagi pemilik yang keberatan dengan penyitaan yang
dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
mengajukan perlawanan kepada pengadilan negeri setempat
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan
penyitaan disampaikan secara sah kepada yang
bersangkutan.
(5) Dalam hal terdapat pihak lain yang dirugikan atas penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan
surat keberatan atau perlawanan kepada pengadilan negeri
yang mengeluarkan surat izin penyitaan paling lambat 6
(enam) bulan sejak diumumkan.
(6) Apabila . . .
- 32 -
(6) Apabila tidak terdapat perlawanan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5),
pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan
perampasan berdasarkan permohonan dari kejaksaan.
Pasal 53
Menteri menyampaikan kepada Negara Peminta perkembangan
hasil perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang
telah dilakukan oleh Jaksa Agung dan merundingkan serta
mengatur penyerahan hasil rampasan.
Pasal 54
(1) Negara Peminta dapat mengajukan perubahan permintaan
Bantuan berupa penambahan, pengurangan, atau
pembatalan kepada Menteri sebelum pengumuman
penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
(2) Dalam hal terdapat perubahan permintaan Bantuan berupa
penambahan, Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri
setempat agar mengeluarkan surat izin penyitaan dalam
bentuk penetapan baru.
(3) Dalam hal terdapat perubahan permintaan Bantuan berupa
pengurangan, Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri
setempat agar mengeluarkan surat izin penyitaan dalam
bentuk penetapan baru dan membatalkan penetapan
sebelumnya.
(4) Dalam hal terdapat pembatalan permintaan Bantuan,
Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk
membatalkan surat izin penyitaan yang telah dikeluarkan
dengan mengeluarkan penetapan baru dan meminta Negara
Peminta untuk memberikan kompensasi dan/atau
rehabilitasi sesuai dengan perjanjian.
(5) Dalam . . .
- 33 -
(5) Dalam hal perubahan permintaan diterima pada saat proses
pemeriksaan karena ada perlawanan atau keberatan maka
Menteri meminta Jaksa Agung untuk memohon kepada
pengadilan negeri yang sedang memeriksa perkara tersebut
untuk mempertimbangkan perubahan permintaan dalam
putusannya melalui pengadilan negeri.
Bagian Kesembilan
Pembiayaan
Pasal 55
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan
Bantuan dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta
Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan
Negara Diminta.
BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 56
Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi
pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang
selama ini telah dilakukan melalui wadah International Criminal
Police Organization-INTERPOL.
Pasal 57
Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan
negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi
hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas:
a. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan
berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri;
atau
b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di
Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas
permintaan negara asing.
Pasal 58 . . .
- 34 -
Pasal 58
(1) Menteri dapat meminta Negara Peminta untuk merahasiakan
adanya pengajuan permintaan Bantuan, isi permintaan dan
setiap dokumen pendukung lainnya, dan adanya pemberian
Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut.
(2) Dalam hal permintaan Bantuan tidak dapat disetujui oleh
Negara Peminta tanpa melanggar kerahasiaan maka Menteri
dapat memutuskan apakah permintaan itu akan tetap
diajukan meskipun melanggar kerahasiaannya.
(3) Menteri harus merahasiakan informasi, Keterangan,
Dokumen, atau barang atau alat bukti lainnya yang
diberikan atau diserahkan oleh negara asing, kecuali jika
informasi, Keterangan, Dokumen, atau barang atau alat
bukti lainnya tersebut diperlukan untuk pemeriksaan
perkara tindak pidana yang terkait dengan permintaan
tersebut.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. semua perjanjian Bantuan yang telah diratifikasi sebelum
berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku;
b. semua permohonan Bantuan yang diajukan baik
berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan
perjanjian, tetap diproses sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 35 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro PUU Bidang Politik dan Kesra,
Wisnu Setiawan, SH. MA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
I. UMUM
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum
nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang
dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk
mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Produk hukum baru tersebut diharapkan mampu mengamankan dan
mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk
mewujudkan tatanan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama
perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan
satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga
perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan
dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan
kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga
penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu
dengan negara yang lain.
Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah
penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara
Peminta maupun Negara Diminta.
Untuk . . .
-2-
Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama
antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana
diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi
Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan
melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing.
Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur
beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan
bantuan, serta proses hukum acaranya.
Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dalam Undang-Undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum
acara pidana, perjanjian antarnegara yang dibuat, dan konvensi dan
kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada
perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.
Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk
mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau
penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang,
pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.
Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik
Indonesia kepada Negara Diminta dan sebaliknya yang antara lain
menyangkut pengajuan permintaaan bantuan, persyaratan permintaan,
bantuan untuk mencari atau mengindentifikasi orang, bantuan untuk
mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran
orang.
Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri
yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai
pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai
koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam
masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-3-
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "Bantuan lain" dalam
ketentuan ini termasuk tukar menukar informasi
yang berkenaan dengan pembuktian.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-4-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hubungan baik" dalam ketentuan
ini adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada
kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-
prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan
memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum
internasional yang berlaku.
Pasal 6
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "tindak pidana politik" dalam
ketentuan ini adalah tindak pidana terhadap
keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-
undang hukum pidana.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tidak dapat dituntut" dalam
ketentuan ini adalah berkaitan dengan perbuatan seseorang
yang dijadikan dasar permintaan oleh Negara Peminta,
namun perbuatan tersebut tidak diklasifikasikan atau
dikecualikan dari perbuatan pidana.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8 . . .
-5-
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Dalam hal tidak melalui saluran diplomatik perlu dilakukan
koordinasi dengan instansi terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19 . . .
-6-
Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran" dalam ketentuan ini
juga dikenal sebagai freezing atau restrain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penggeledahan" dalam ketentuan ini
juga dikenal sebagai search.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penyitaan" dalam ketentuan ini juga
dikenal sebagai seizure.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28 . . .
-7-
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kapolri, Jaksa Agung, atau ketua pengadilan dapat meminta
informasi tambahan dari negara asing melalui Menteri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam menjalankan tugas, Kapolri atau Jaksa Agung dapat
memerintahkan pejabat yang ditunjuk di lingkungannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35 . . .
-8-
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam ketentuan ini pengawalan dilakukan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyitaan" termasuk pemblokiran
(freezing atau restrain)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42 . . .
-9-
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyitaan" adalah termasuk juga
penyitaan atas bukti kepemilikan atau surat-surat yang
berkaitan dengan barang, benda atau harta kekayaan
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51 . . .
- 10 -
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "putusan" adalah putusan pengadilan
yang bersifat final.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam hal pengadilan negeri menolak keberatan atau
perlawanan pihak yang dirugikan, pihak yang bersangkutan
dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum acara
yang berlaku.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan
susulan terhadap penetapan terdahulu.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan
yang mencabut penetapan terdahulu dan mengeluarkan
penetapan baru.
- 11 -
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan
yang mencabut penetapan terdahulu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Pembagian hasil atas perampasan harta kekayaan disetor dalam kas
negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4607
Silahkan download versi PDF nya sbb:
bantuan_timbal_balik_dalam_masalah_pidana_(uu_1_t_1.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
