- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The (UU 8 thn 2006)
2006
Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The (UU 8 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_perjanjian_republik_indonesia_republik_8.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM
TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat internasional melakukan hubungan kerja
sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian
internasional;
b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan
informasi, selain mempunyai dampak positif juga
mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana
yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara
sehingga penanggulangan dan pemberantasannya
memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik
bersifat bilateral maupun multilateral;
c. bahwa . . .
-2-
c. bahwa kerja sama dalam bidang hukum antara Republik
Indonesia dan Republik Rakyat China sudah berjalan dan
untuk lebih memperkuat kerja sama tersebut, maka pada
tanggal 24 Juli 2000 kedua negara menandatangani
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat
China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia
and The People's Republic of China on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters);
d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu mengesahkan
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat
China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia
and The People's Republic of China on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) dengan Undang-Undang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat
China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia
and The People's Republic of China on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT
CHINA MENGENAl BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS).
Pasal 1
Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal
Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of
Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) yang ditandatangani pada
tanggal 24 Juli 2000 di Jakarta yang salinan naskah aslinya
dalam bahasa Indonesia, bahasa China, dan bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 33
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,
ZULFIAN LUBIS
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM
TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
I. UMUM
Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional melakukan hubungan kerja sama internasional yang
diwujudkan dalam perjanjian internasional.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang
transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif
juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak
lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan
pemberantasannya diperlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik
bersifat bilateral maupun multilateral.
Semakin meningkatnya hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan
Republik Rakyat China khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan,
serta lalu lintas manusia antara kedua negara selain membawa dampak
positif juga membawa dampak negatif, yang jika tidak segera ditangani
akan dapat merusak hubungan antara kedua negara yang selama ini telah
terjalin dengan baik.
Menyadari . . .
-2-
Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Rakyat China mengadakan perjanjian bantuan
hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada
tanggal 24 Juli 2000 di Jakarta. Perjanjian ini dirasakan sangat penting
untuk memperkuat kerja sama yang efektif di bidang hukum dengan dasar
saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan
yang ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri China ke Jakarta pada
bulan Agustus 1990.
Adapun bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
tersebut, meliputi :
1. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan
dari orang;
2. pemberian dokumen resmi dan catalan hukum lain yang berkaitan;
3. lokasi dan identifikasi dari orang;
4. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan
pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
5. upaya untuk memindahkan hasil kejahatan;
6. mengusahakan persetujuan dari orang yang bersedia memberikan
kesaksian atau membantu penyidikan oleh Pihak Peminta dan jika
orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke
Pihak Peminta;
7. penyampaian dokumen;
8. melakukan penilaian ahli, dan pemberitahuan hasil dari proses acara
pidana; dan
9. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak
bertentangan dengan hukum Negara Diminta.
Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan
tindak pidana terutama yang bersifat transnasional, maka pelaksanaan
prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada
asas penghormatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara harus
mengacu pada asas tindak pidana ganda (double criminality). Perjanjian
Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini disepakati tidak
mencantumkan daftar kejahatan (list of crime).
Beberapa bagian penting dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Rakyat China adalah :
1. Penolakan Bantuan (Pasal 4)
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
mengatur hak Negara-Negara Pihak terutama Negara Diminta untuk
menolak permintaan bantuan. Hak Negara Diminta untuk menolak
memberikan bantuan dapat bersifat mutlak (dalam arti harus menolak)
atau . . .
-3-
atau tidak mutlak (dalam arti dapat menolak). Hak Negara Diminta
untuk menolak yang bersifat mutlak dilandaskan pada prinsip-prinsip
umum hukum internasional yang dalam suatu perjanjian internasional
yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, antara lain yang
berkaitan dengan penuntutan atau pemidanaan tindak pidana yang
berlatar belakang politik, tindak pidana militer, penuntutan yang telah
kedaluwarsa, dan nebis in idem. Hak Negara Diminta untuk menolak
permintaan bantuan yang bersifat tidak mutlak didasarkan pada
prinsip reprositas. Prinsip ini terutama sangat menentukan dalam
menghadapi tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara
Peminta (extra territorial crime) dan tidak diatur menurut hukum Negara
Diminta atau terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana
mati.
2. Menghadirkan Tahanan/Narapidana untuk Memberikan Kesaksian
(Pasal 12)
Dalam hal adanya persetujuan dari tahanan/narapidana, maka
tahanan/narapidana tersebut apabila diminta oleh Negara Peminta
dapat dipindahkan sementara ke Negara Peminta untuk memberi
kesaksian dalam proses peradilan dan dikembalikan pada saat selesai
pelaksanaannya.
3. Perlindungan bagi Saksi dan Ahli (Pasal13)
Saksi atau ahli yang telah menyatakan persetujuan untuk memberikan
kesaksian atau keterangan harus mendapat jaminan perlindungan
keselamatan yang berupa jaminan untuk tidak ditahan, dituntut, atau
dipidana di Negara Peminta atas tindak pidana yang terjadi sebelum
saksi atau ahli itu meninggalkan Negara Diminta, apabila saksi atau
ahli tersebut diminta dihadirkan di Negara Peminta, kecuali saksi atau
ahli tersebut melakukan tindak pidana pada waktu memberikan
kesaksian berupa sumpah palsu, pernyataan palsu, atau penghinaan
peradilan (contempt of court). Saksi atau ahli akan kehilangan
perlindungan yang diberikan jika mereka tidak meninggalkan Negara
Peminta dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah mereka
diberitahukan oleh pejabat peradilan bahwa kehadiran mereka tidak
diperlukan lagi.
4. Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian Alat dan Barang
Bukti serta Informasi (PasaI16)
Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, permintaan bantuan harus dijamin
kerahasiaannya, baik oleh Negara Diminta maupun Negara Peminta.
5. Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian (Pasal 25)
a. Perjanjian mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sesudah masing-
masing pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya
bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk berlakunya
perjanjian terpenuhi.
b. Perjanjian . . .
-4-
b. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara
otomatis akan tetap berlaku, kecuali dibatalkan oleh satu pihak
melalui pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa
perjanjian berakhir.
c. Berakhirnya perjanjian tidak mempengaruhi penyelesaian setiap
kegiatan yang sedang berlangsung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4621
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_perjanjian_republik_indonesia_republik_8.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Apakah nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana di luar negeri. Nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana di luar negeri. Nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana luar negeri. Perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana di luar negeri disebut. Perjanjian masalah pidana luar negeri. Perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana luar negeri. Apa nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana di luar negeri.
Nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana di luar negeri adalah. Perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana di luar negeri. Apakah nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana diluar negeri. Nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana. Apa nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana luar negeri. Nama perjanjian untuk menyelesaikan pidana di luar negri. Perjanjian masalh pidana di luar negri.
Nama perjanjian menyelesaikan pidana di luar negeri. Apakah nama perjanjiaan untuk menyelesaikan masalah pidana di luar negri. Perjanjian menyelesaikan masalah pidana di luar negeri disebut. Apa nama perjanjian menyelesaikan masalah pidana di luar negri. Apa nama perjanjian untuk menyelesaikan masalah pidana diluar negeri. Nama perjanjian penyelesaian msalah pidana luar negri.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
