- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (traktat Mengenai (UU 16 thn 2002)
2002
Undang-Undang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (traktat Mengenai (UU 16 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (traktat Mengenai :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_treaty_on_principles_governing_the_act_16.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES
IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND
OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP
YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI
DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN
BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam alinea IV
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, Indonesia telah secara
aktif melakukan berbagai kegiatan dalam pemanfaatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa, termasuk
pembahasan masalah antariksa di fora internasional;
c. bahwa berdasarkan Resolusi Majelis Umum Nomor 2222 (XXI), tanggal 9
Desember 1966, Perserikatan Bangsa- Bangsa telah mengesahkan
secara aklamasi Treaty on Principles Governing the Activities of States
in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and
Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang
Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan
Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967),
disingkat Outer Space Treaty, 1967 (Traktat Antariksa, 1967), yang
telah ditandatangani pula oleh Indonesia pada tanggal 27 Januari
1967 di London, Moscow, dan Washington;
d. bahwa Indonesia memahami kedudukan Traktat Antariksa, 1967
sebagai induk perjanjian keantariksaan lainnya, yang tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
serta sejalan dengan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional untuk
memantapkan dukungan bagi kepastian hukum, baik secara nasional
maupun internasional;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk
Undang-Undang tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing
the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,
including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat
mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara
dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan
Benda-Benda Langit Lainnya, 1967);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1), (2), (4), dan (5)
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara RI Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4012);
Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN TREATY ON
PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE
EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON
AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI
PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA
DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK
BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967).
Pasal 1
Mengesahkan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other
Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur
Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa,
Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967) yang salinan
naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 34
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES
IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND
OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP
YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI
DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN
BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)
I. UMUM
Dirgantara merupakan ruang di atas permukaan bumi beserta benda alam yang terdapat di
dalamnya, dan berawal dari ruang udara hingga mencakup antariksa yang meninggi dan
meluas tanpa batas. Berdasarkan ketentuan internasional, ruang udara tunduk kepada
kedaulatan negara kolong, sedangkan antariksa merupakan kawasan kemanusiaan.
Dirgantara mengandung berbagai sumber daya alam yang tidak ditemukan di daratan dan
di perairan. Ini berarti dirgantara dapat berperan sebagai komplemen, substitusi, alternatif,
atau bahkan dalam hal-hal tertentu merupakan pilihan satu-satunya bagi pemenuhan
kebutuhan umat manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup.
Dengan ciri-ciri tersebut, dirgantara, khususnya antariksa, dapat digunakan untuk
menempatkan berbagai satelit guna menunjang kegiatan telekomunikasi, navigasi,
penginderaan jauh untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan, prakiraan iklim,
lingkungan, dan cuaca. Selain itu, antariksa juga merupakan media yang sangat strategis
untuk mendukung penyelenggaraan transportasi. Dalam hal demikian, antariksa memiliki
sifat-sifat khusus yang perlu dimanfaatkan secara arif untuk kepentingan kemanusiaan.
Dalam pendayagunaan dirgantara, bangsa Indonesia telah
mengembangkan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional sebagai cara pandang bahwa
wilayah daratan, perairan, dan dirgantara adalah merupakan satu kesatuan yang utuh,
dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia, serta
untuk kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Selain itu, dalam
Konsepsi tersebut bangsa Indonesia juga memandang bahwa dirgantara merupakan
bagian integral dan menjadi dimensi ketiga dari kawasan kepentingan hidupnya, yaitu
ruang udara sebagai wilayah kedaulatan dan antariksa sebagai kawasan kepentingan
nasional.
Sehubungan cara pandang tersebut di atas, maka antariksa, sebagai kawasan
kepentingan nasional, dipandang sebagai ruang gerak, media, dan sumberdaya yang
harus didayagunakan dan dilestarikan untuk mencapai tujuan nasional sebagai
diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Dalam rangka pengaturan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa telah
ditetapkan perjanjian internasional, yaitu Treaty on Principles Governing the Activities of
States in The Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial
Bodies, 1967, disingkat Outer Space Treaty, 1967 dan selanjutnya disebut Traktat
Antariksa, 1967, yang merupakan induk dari pengaturan internasional keantariksaan.
Traktat Antariksa, 1967 mulai berlaku sebagai hukum internasional sejak 10 Oktober 1967.
Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Januari 1967 di
London, Moscow dan Washington. Sebagai negara yang telah aktif melaksanakan
kegiatan keantariksaan, Indonesia telah mengesahkan 3 (tiga) perjanjian internasional di
bidang keantariksaan yaitu: (i) Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of
Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968 (Rescue
Agreement, 1968), melalui Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1999, tanggal 8 Januari
1999 (ii) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972
(Liability Convention, 1972), melalui Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1996, tanggal 27
Pebruari 1996, dan (iii) Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space,
1975 (Registration Convetion, 1975), melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1997,
tanggal 12 Maret 1997.
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Traktat Antariksa, 1967
Dalam proses penyusunan Traktat Antariksa, 1967, United Nations Committee
on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) telah menyepakati beberapa
resolusi yang penting, antara lain : Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1884
(XVIII), 17 Oktober 1963, tentang Masalah Perlucutan Senjata Secara Umum dan
Lengkap (Question of General and Complete Disarmament) dan Resolusi Nomor 1962
(XVIII), 13 Desember 1963 tentang Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengatur Kegiatan
Negara-Negara dalam Ekplorasi dan Penggunaan Antariksa (Declaration of Legal
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
Space).
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Belgia
mengajukan konsep prinsip-prinsip tentang kegiatan negara-negara dalam eksplorasi
dan penggunaan antariksa termasuk benda-benda langit lainnya di antariksa. Konsep-
konsep ini pada dasarnya berpedoman pada substansi yang dimuat dalam beberapa
resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang keantariksaan yang telah diterima
sebagaimana tersebut di atas.
Tujuan pembentukan Traktat Antariksa, 1967 adalah untuk (i) mendorong
kemajuan kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa untuk maksud damai, (ii)
meningkatkan upaya eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk kemanfaatan semua
bangsa tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi ataupun ilmu pengetahuan,
(iii) memperluas kerja sama internasional, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi maupun aspek hukum, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan
eksplorasi serta penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai.
2. Manfaat Indonesia Mengesahkan Traktat Antariksa, 1967
Manfaat pengesahan Traktat Antariksa, 1967 mencakup antara lain :
a. Meletakkan landasan dan sumber hukum internasional yang berlaku sebagai
hukum nasional yang mengikat, terutama dalam rangka kegiatan pemanfaatan dan
pendayagunaan antariksa yang bersifat internasional;
b. Memberikan dukungan bagi terwujudnya kerangka dan sistem hukum antariksa
nasional serta memperkukuh status dan kedudukan perjanjian internasional
keantariksaan yang telah disahkan Indonesia;
c. Menetapkan landasan hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan
yang akan mengatur berbagai aspek kegiatan keantariksaan di Indonesia;
d. Mengukuhkan landasan dan dasar yang lebih mantap bagi sikap dan posisi
Indonesia dalam pembentukan perjanjian internasional lain di bidang
keantariksaan serta keikutsertaan Republik Indonesia dalam berbagai perjanjian
internasional tersebut;
e. Memantapkan dukungan terhadap kepentingan Indonesia dalam pengembangan
industri keantariksaan, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun pihak
swasta nasional;
f. Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan dan pendayagunaan
antariksa khususnya yang melibatkan pihak swasta dalam bentuk, wujud, dan sifat
yang beragam;
g. Memberikan landasan yang lebih kuat dalam mendorong upaya alih teknologi
melalui kerja sama di bidang keantariksaan, baik secara bilateral maupun
multilateral.
3. Pokok-Pokok Isi Traktat Antariksa, 1967
Traktat Antariksa, 1967 terdiri atas Pembukaan dan 17 pasal yang memuat prinsip-prinsip
pokok yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan bagi negara-negara dalam
melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan
benda-benda langit lainnya, yaitu :
a. Kebebasan Eksplorasi dan Penggunaaan Antariksa
Semua negara bebas melakukan eksplorasi dan penggunaan antariksa tanpa
diskriminasi berdasarkan asas persamaan dan sesuai dengan hukum internasional.
Negara-negara bebas melakukan akses pada benda-benda langit.
b. Status Hukum Antariksa
Sebagai kawasan kemanusiaan (the province of all mankind), antariksa tidak tunduk
pada kepemilikan nasional, baik atas dasar tuntutan kedaulatan, penggunaan,
pendudukan, maupun dengan cara-cara lainnya.
c. Berlakunya Hukum Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
terhadap Antariksa
Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda
langit lainnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional, termasuk
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa demi memelihara perdamaian dan keamanan
internasional serta memajukan kerja sama dan saling pengertian internasional.
d. Pemanfaatan Antariksa untuk Kepentingan Semua Negara dan Maksud Damai.
Kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa harus dilaksanakan demi untuk
kemanfaatan (benefits) dan kepentingan (interests) semua negara tanpa
memandang tingkat ekonomi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologinya untuk maksud-maksud damai.
Untuk menjamin penggunaan antariksa bagi maksud-maksud damai, setiap negara
pihak dilarang meluncurkan benda-benda yang membawa senjata nuklir atau
senjata perusak masal lainnya, membangun persenjataan tersebut di orbit sekeliling
bumi dan benda-benda langit, atau menempatkannya di antariksa.
Negara-negara pihak juga dilarang untuk membangun pangkalan militer, instalasi
dan perbentengan, serta percobaan segala bentuk senjata dan tindakan manuver
militer pada benda-benda langit. Selain itu, diterapkan pula asas yang mengutuk
tindakan propaganda yang dimaksudkan untuk atau diperkirakan dapat merangsang
atau mendorong timbulnya ancaman maupun gangguan terhadap perdamaian atau
dilakukannya tindakan agresi. Namun, penggunaan peralatan maupun personil
militer untuk maksud-maksud damai tidak dilarang.
e. Perlindungan terhadap Antariksawan
Antariksawan merupakan duta kemanusiaan. Apabila antariksawan mengalami
kecelakaan, kesulitan, atau pendaratan darurat di wilayah negara lain atau di laut
bebas, maka negara tersebut harus memberikan bantuan yang diperlukan dan
mengembalikan antariksawan termasuk benda antariksa tersebut ke negaranya.
f. Tanggung Jawab Negara Secara Internasional
Setiap Negara Pihak memikul kewajiban secara internasional atas kegiatan
antariksa nasionalnya, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun
nonpemerintah, dan menjamin kegiatan nasionalnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Traktat Antariksa, 1967. Badan-badan
nonpemerintah (swasta) yang hendak melaksanakan kegiatan antariksa harus
mendapatkan otorisasi dan pengawasan secara terus menerus oleh negara yang
bersangkutan.
Negara peluncur bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kegiatan
benda antariksanya yang dilakukan oleh negara, badan hukum, warga negaranya
dan organisasi internasional di mana negara tersebut ikut serta.
g. Yurisdiksi dan Pengawasan
Setiap Negara Pihak yang memiliki dan mendaftarkan benda antariksa tetap
mempunyai yurisdiksi dan wewenang untuk mengawasi benda antariksa yang
diluncurkannya serta personel di dalamnya. Kepemilikan benda antariksa atau
bagian komponennya tidak dipengaruhi oleh keberadaannya di antariksa atau di
benda-benda langit atau pada saat objek antariksa tersebut kembali ke bumi.
h. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan
Setiap Negara Pihak yang melaksanakan kegiatan antariksa harus mencegah
terjadinya bahaya kontaminasi dan perubahan yang dapat merusak
lingkungan,termasuk lingkungan di bumi. Apabila suatu negara mengetahui bahwa
kegiatan atau percobaan yang dilakukannya atau warga negaranya akan
membahayakan atau mengganggu kegiatan negara lain, maka negara yang
melaksanakan kegiatan tersebut harus melakukan konsultasi internasional. Negara
Pihak mempunyai kesempatan untuk ikut mengawasi setiap kegiatan suatu negara
yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman terhadap kegiatan eksplorasi dan
penggunaan antariksa untuk maksud damai.
i. Kerja Sama Internasional
Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, Negara Pihak
harus berpedoman pada prinsip-prinsip kerja sama dan saling membantu, serta
harus memperhatikan kepentingan yang serupa dari Negara Pihak lainnya. Untuk
itu Negara Pihak harus memberikan kemudahan, mendorong dan meningkatkan
kerja sama dan saling pengertian internasional. Selain itu, dalam rangka
meningkatkan kerja sama internasional tersebut, Negara Pihak harus
mempertimbangkan hak akses dari Negara Pihak lain berdasarkan asas persamaan
dan timbal balik.
Negara Pihak yang melakukan kegiatan di antariksa termasuk bulan dan benda
langit lainnya sepakat untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat umum dan kalangan ilmiah, sejauh hal
itu dimungkinkan dan dapat dilaksanakan, tentang sifat, perilaku, lokasi dan hasil-
hasil dari kegiatan tersebut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa,
setelah menerima pemberitahuan tersebut, harus segera menyebarluaskannya
dengan cara-cara yang paling efektif.
4. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang Berkaitan dengan Traktat
Antariksa, 1967.
Traktat Antariksa, 1967 sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang
terkait antara lain:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501).
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557).
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3881).
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara RI (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4169).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Yang disahkan dengan Undang-Undang ini adalah Treaty on Principles Governing the
Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and
Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan
Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan
Benda-Benda Langit Lainnya, 1967).
Untuk kepentingan permasyarakatannya, salinan naskah asli beserta lampirannya
dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan apabila terjadi
perbedaan pengertian terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka
dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4195
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_treaty_on_principles_governing_the_act_16.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
