- Home »
- Undang-Undang »
- 2010 » Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (treaty (UU 4 thn 2010)
2010
Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (treaty (UU 4 thn 2010)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (treaty :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_perjanjian_republik_indonesia_republik_4.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA
NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF
SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL
SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN
PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai
kedaulatan atas wilayahnya, termasuk laut wilayah,
untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (United Nations
Convention on the Law of the Sea, 1982) yang disahkan
melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan
sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia, Indonesia memiliki kewajiban untuk
menetapkan batas maritimnya melalui perundingan;
c. bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Indonesia telah
menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia
dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas
Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat
Singapura, 2009 di Jakarta;
d. bahwa Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah
di Bagian Barat Selat Singapura oleh Pemerintah
Republik Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan
wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menjamin kepastian hukum, kegiatan aparat
negara di laut, serta semakin mempertegas Pulau Nipa
sebagai pulau yang memiliki titik dasar yang digunakan
menjadi dasar pengukuran batas maritim Republik
Indonesia;
e. bahwa . . .
-2-
e. bahwa perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Singapura dilakukan sesuai dengan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982
(United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982)
yang memberikan pengakuan terhadap wilayah Negara
Kepulauan yang mempunyai arti penting untuk
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
sebagai perwujudan Wawasan Nusantara;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut
Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura,
2009 (Treaty between the Republic of Indonesia and the
Republic of Singapore relating to the Delimitation of the
Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part
of the Strait of Singapore, 2009);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the
Sea, 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut, 1982) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang . . .
-3-
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH
KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA,
2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE
DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO
COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF
SINGAPORE, 2009).
Pasal 1
Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut
Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009
(Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of
Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of
the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore,
2009) yang telah ditandatangani di Jakarta, Indonesia, pada
tanggal 10 Maret 2009, yang salinan naskah aslinya dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 81 NOMOR 81
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA
NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF
SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL
SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN
PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
I. UMUM
1. Latar Belakang Perlunya Penetapan Batas Laut Wilayah antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura
tentang Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura.
Sesuai dengan ketentuan Organisasi Hidrografi Internasional
(International Hydrographic Organization), Selat Singapura adalah
suatu selat yang terletak di perairan Indonesia dari Pulau Karimun
Kecil hingga Pulau Bintan, perairan Singapura, dan perairan Malaysia
dari Tanjung Piai hingga Tanjung Tuas dan dari Johor hingga Tanjung
Penyusup. Toponimi wilayah maritim Selat Singapura ini telah
ditetapkan dalam dokumen IHO Nomor S-23 Tahun 1953.
Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut
Wilayah yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973
dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tanggal
8 Desember 1973. Perjanjian ini hanya mengatur sebagian segmen-
segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura.
Segmen lain yang perlu dibicarakan untuk menyelesaikan
keseluruhan batas maritim antara Republik Indonesia dan Republik
Singapura adalah segmen bagian barat (di wilayah Pulau Nipa-Tuas),
segmen bagian timur 1 (di wilayah Pulau Batam-Changi) dan segmen
bagian timur 2 (di wilayah Pulau Bintan-South Ledge/Middle
Rock/Pedra Branca).
Penetapan . . .
-2-
Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura
dengan Republik Singapura diperlukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan
kepentingan-kepentingan Indonesia di wilayah tersebut, Selat
Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat
tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat
yang menjadi penghubung antara Benua Eropa dengan Asia
Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia, Selat Singapura
juga merupakan urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan
dunia lainnya.
Selain itu, penetapan garis batas laut wilayah ini juga menegaskan
penggunaan titik dasar di Pulau Nipa sebagai dasar pengukuran
batas maritim Republik Indonesia. Pulau Nipa, yang terletak pada
koordinat 01°09'13''LU dan 103°39'11''BT, merupakan salah satu
pulau di mana terdapat dua titik dasar garis pangkal kepulauan
Indonesia (Nomor 175 dan Nomor 176) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2008 telah didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (United Nations
Convention on the Law of the Sea, 1982).
Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura
antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada dasarnya
telah memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia dalam
berbagai aspek, yaitu:
a. adanya batas laut wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian
hukum;
b. memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan
negara di laut wilayah;
c. memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk
menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura; dan
d. meningkatkan hubungan baik kedua negara.
2. Proses . . .
-3-
2. Proses Perundingan Penetapan Batas Laut Wilayah di Bagian Barat
Selat Singapura antara Republik Indonesia dan Republik Singapura.
Perundingan penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat
Singapura dengan Pemerintah Republik Singapura mulai
dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005, dan berakhir pada
tanggal 10 Maret 2009 ketika Menteri Luar Negeri kedua negara
menandatangani Perjanjian di Jakarta antara Republik Indonesia dan
Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah
Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.
Dalam proses perundingan Indonesia selalu mendasarkan posisinya
pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,
1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982),
menolak dalam menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar
pengukuran, serta menggunakan referensi peta asli Tahun 1973 dan
titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan
Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil.
3. Pokok-Pokok Isi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik
Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara
di Bagian Barat Selat Singapura.
Pasal 1 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura
tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian
Barat Selat Singapura mengatur titik koordinat dan garis yang
menghubungkannya sebagai garis batas laut wilayah kedua negara.
Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan World
Geodetic System 1984 Datum (WGS84) dan garis-garis lurus yang
menghubungkan setiap titik-titik koordinat: 1(1°10'46.0"LU,
103°40'14.6"BT); 1A(1°11'17.4"LU,103°39'38.5"BT); 1B(1°11'55.5"LU,
103°34'20.4"BT); dan 1C(1°11'43.8"LU,103°34'00.0"BT) sebagaimana
digambarkan dalam Lampiran "A" dari Perjanjian.
Pasal 1 juga mengatur bahwa penetapan lokasi sesungguhnya dari
titik-titik koordinat di atas laut akan ditetapkan dengan suatu cara
yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang
dari kedua negara. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia,
pejabat dimaksud adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut.
Pasal 2 . . .
-4-
Pasal 2 menyatakan bahwa garis batas dari Perjanjian antara
Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis
Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang
ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 dan garis batas laut wilayah
di segmen barat Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal
10 Maret 2009 digambarkan dalam Lampiran "B" dari Perjanjian.
Pasal 3 mengatur cara penyelesaian secara damai melalui
musyawarah atau perundingan apabila terdapat perselisihan yang
timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian kedua negara.
Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur bahwa perjanjian perlu diratifikasi oleh
negara masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan
saling dipertukarkan, dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi
dinyatakan sebagai tanggal mulai berlakunya perjanjian.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5138
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_perjanjian_republik_indonesia_republik_4.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Perjanjian ri dengan singapura mengenai penetapan gaaris batas wilayah di sahkan dengan. Perjanjian indonesia singapura 1973. Perjanjian indonesia dengan singapura mengenai garis batas laut wilayah disahkan dengan .... adalah. Perjanjian ri dengan singapura batas garis laut disahkan dengan. Perjanjian ri dan singapura mengenai penetapan garis barat laut wilayah disahkan dengan. Tentang pengesahan garis batas laut wilayah disahkan. Kaitan treaty between the republic of indonesia and australia on the zone of cooperation an area between indonesian province east timor and north australia dengan wawasan nusantara.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
