Home
Undang-Undang
1973

1973

Undang-Undang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura (UU 7 thn 1973)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1973
TENTANG
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI
PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pada tanggal 25 Mei 1973, di Jakarta telah ditandatangani "Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di
Selat Singapura";
b. bahwa Perjanjian tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu untuk disetujui dengan Undang-
undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara, mengenai Wawasan Nusantara;
3. Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1942).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT
SINGAPURA.

Pasal 1

Menyetujui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas
Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 dan yang
salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1973
TENTANG
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI
PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA
DI SELAT SINGAPURA

I.PENJELASAN UMUM.

Bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia, maka
lebar laut wilayah Indonesia di jadikan 12 mil laut, diukur dari garis-garis dasar yang merupakan garis-
garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar
dalam wilayah Indonesia.

Dengan demikian, maka seluruh kepulauan Indonesia telah merupakan suatu kesatuan wilayah dan
seluruh perairan yang terletak di sebelah pantai dari garis laut wilayah tersebut adalah wilayah Republik
Indonesia.

Salah satu konsekwensi dari berlakunya Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tersebut adalah
bahwa beberapa bagian dari perairan yang dulunya laut bebas kini telah menjadi perairan wilayah
Indonesia atau perairan pedalaman Indonesia. Demikian juga halnya dengan di Selat Singapura.

Dalam pada itu, Pemerintah Republik Singapura menganut lebar laut wilayah 3 mil laut.

Dengan demikian, maka timbullah persoalan: Dimanakah letak garis batas laut wilayah masing-masing
Negara di Selat Singapura yang sempit,yaitu dibagian Selat Singapura yang jarak antara garis-garis
dasar Indonesia dan garis-garis dasar Singapura adalah kurang dari 15 mil laut. Ketegasan garis batas
ini sangat diperlukan sekali oleh Pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan-
jaminan kepastian hukum (rechtszekerheid) dilaut wilayah masing-masing Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka diadakanlah perundingan antara kedua
Pemerintah di Singapura dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 1973, perundingan mana telah
menghasilkan "Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis
Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura".

Isi Pokok Perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura
di Selat Singapura yang sempit, yaitu di Selat yang lebarnya antara garis dasar kedua belah pihak kurang
dari 15 mil laut, adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang
koordinat-koordinatnya tercantum pada Perjanjian termaksud.

Pengesahan Perjanjian ini oleh Presiden dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Amanat Presiden kepada Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Silahkan download versi PDF nya sbb:

perjanjian_republik_indonesia_republik_singapura_7.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Perjanjian ri dengan singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah. Perjanjian ri dengan singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah disahkan dengan. Batasan garis garis besar haluan negara. Persetujuan antara indonesia singapura tentang selat singapura. Penetapan laut indonesia. Isi undang undang singapura. Persetujuan antara indonesia dan singapura pada tanggal 25 mei 1973 mengenai....

Perjanjian ri dengan singapure mengenai penetapan garis batas laut disahan oleh. Perjanjian ri dan singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah disahkan dengan. Https://carapedia.com/perjanjian_antara_republik_indonesia_republik_singapura_mengenai_info1199.html. Perjanjian indonesia singapura tentang garis batas laut territorial si selat singapura tanggal 25 mei 1973. Perjanjian ri dengan singapura mengenai penetapan garis batas laut. Isi perjanjian batas laut indonesia dengan singapura. Contoh persetujuan antara indonesia dengan singapura tentang batas laut teritorial kedua negara.

Hasil perundingan pemerintah indonesia dan singapura untuk garis batas wilyah. Hasil perundingan indonesia dengan singapura tentang batas laut. Perjanjian indonesia dengan singapura disahkan dengan.