- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (agreement Between The Government Of (UU 18 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (agreement Between The Government Of (UU 18 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (agreement Between The Government Of :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_persetujuan_pemerintah_republik_indone_18.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN
BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION
OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan
bagian dari masyarakat internasional menghormati dan
menjunjung tinggi kedaulatan wilayah setiap negara merdeka
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pada 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam, telah
ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang
Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003;
c. bahwa Persetujuan Penetapan Batas Landas Kontinen oleh
Pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan
kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
menjamin kepastian hukum terhadap pulau-pulau terluar di
wilayah Natuna yang berbatasan langsung dengan negara
Vietnam;
d. bahwa persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dilakukan sesuai dengan
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang
memberikan pengakuan terhadap wilayah Negara Kepulauan
yang mempunyai arti penting untuk kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai perwujudan Wawasan
Nusantara;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas
Landas Kontinen, 2003 (Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist
Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental
Shelf Boundary, 2003) dengan undang-undang;
Mengingat . . .
-2-
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3882);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4012);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
10.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG
PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE
CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003).
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan
Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist
Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental
Shelf Boundary, 2003), yang telah ditandatangani di Hanoi,
Vietnam, pada 26 Juni 2003, yang salinan naskah aslinya dalam
bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari undang-undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 43
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN
BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION
OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
I. UMUM
1. Latar Belakang Perlunya Perundingan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Batas
Landas Kontinen
Sejak pendeklarasian negara kepulauan Republik Indonesia melalui
Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian diperkuat
dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak agar konsep negara kepulauan
tersebut dapat diterima oleh masyarakat internasional. Konsep negara
kepulauan yang diajukan Republik Indonesia akhirnya telah diterima
menjadi suatu prinsip hukum internasional oleh masyarakat
internasional dengan disahkannya United Nations Convention on the Law
of the Sea (UNCLOS) 1982. Bab IV, Pasal 46 sampai dengan Pasal 54
UNCLOS 1982 mengatur secara khusus mengenai prinsip hukum negara
kepulauan. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982. Prinsip hukum internasional
tentang negara kepulauan juga ditegaskan kembali dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Seiring dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas
konsep negara kepulauan pada perundingan tingkat multilateral di forum
PBB, sejak tahun 1960-an Pemerintah Republik Indonesia juga giat
melaksanakan perundingan penetapan batas maritim dengan negara-
negara tetangga termasuk Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua
Nugini, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Upaya penetapan batas
maritim dengan negara tetangga tersebut menjadi sangat penting karena
hasil perundingan penetapan batas tersebut menjadi salah satu bentuk
pengakuan negara-negara tetangga terhadap Indonesia sebagai negara
kepulauan secara hukum. Pada gilirannya, pengakuan dari negara-negara
tetangga . . .
-2-
tetangga ini menjadi penting pada perundingan tingkat multilateral
karena hal ini berarti dukungan luas dari masyarakat internasional
dalam Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga yang
berlangsung dari tahun 1973 hingga tahun 1982.
Penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut pada
dasarnya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang
wilayah, batas kedaulatan, dan hak berdaulat Republik Indonesia,
memudahkan kegiatan penegakan hukum di laut, serta menjamin
kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Penetapan
batas maritim ini juga mempunyai fungsi sebagai penegasan kepemilikan
pulau-pulau terluar Republik Indonesia karena Indonesia menggunakan
pulau-pulau terluar tersebut sebagai penentuan batas laut teritorial, zona
ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia. Yang dimaksud
dengan pulau-pulau terluar adalah pulau-pulau terdepan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penetapan batas landas kontinen dengan Republik Sosialis Vietnam
diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka
kepentingan-kepentingan tersebut di atas. Perairan Natuna yang
merupakan bagian dari Laut China Selatan adalah perairan strategis yang
menjadi pintu masuk ke Asia Tenggara khususnya dari Jepang, RRC,
Republik Korea, dan Republik Rakyat Demokratik Korea. Selain itu, dasar
laut perairan Natuna terdapat potensi sumber daya alam khususnya
hidrokarbon. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah pulau-pulau terluar
Indonesia yang telah dijadikan dasar penetapan titik dasar dan penarikan
garis pangkal negara kepulauan Republik Indonesia sejak tahun 1960.
Oleh karena itu, penetapan batas maritim di kawasan tersebut sangat
diperlukan bagi kedua negara.
Penetapan batas landas kontinen antara Republik Indonesia dan Republik
Sosialis Vietnam yang berjalan dari tahun 1978 hingga tahun 2003 dan
dilakukan melalui perundingan yang alot pada dasarnya telah
memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia dari beberapa aspek,
yaitu :
a. adanya batas dan wilayah landas kontinen yang jelas sehingga
menjamin kepastian hukum;
b. adanya pembagian wilayah landas kontinen yang adil sesuai dengan
hukum internasional yang berlaku;
c. memudahkan upaya pengawasan dan penegakan hak-hak berdaulat
negara di landas kontinen;
d. pengakuan secara hukum oleh Pemerintah Vietnam atas pulau-pulau
terluar di wilayah Natuna yang berhadapan dengan Republik Sosialis
Vietnam; dan
e. meningkatkan hubungan baik kedua negara.
2. Proses . . .
-3-
2. Proses Perundingan Penetapan Batas Landas Kontinen antara Republik
Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
Perundingan Penetapan Batas Landas Kontinen dengan Pemerintah
Republik Sosialis Vietnam mulai dilaksanakan pada 5 Juni 1978, dan
berakhir pada 26 Juni 2003 ketika Menteri Luar Negeri kedua negara
menandatangani Perjanjian Penetapan Batas Landas Kontinen di Hanoi,
Vietnam. Penandatanganan ini disaksikan oleh Presiden Republik
Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Republik Sosialis
Vietnam, Tran Duc Luong. Rangkaian perundingan tersebut
ditempuh melalui putaran perundingan formal (1978--1991) dan
pertemuan informal pada tingkat teknis (1994--2003). Perundingan
informal pada tingkat teknis dimaksudkan agar pembicaraan kedua tim
perunding dapat dilakukan secara lebih terbuka. Upaya penyelesaian
penetapan batas landas kontinen antara Republik Indonesia dan Republik
Sosialis Vietnam juga dilakukan dalam berbagai kesempatan pertemuan
tingkat kepala pemerintahan, tingkat menteri, dan tingkat teknis. Guna
memfasilitasi perundingan, beberapa kali dilakukan pembahasan teknis
di antara para pejabat pemetaan kedua negara untuk penggambaran
titik-titik dasar bagi penarikan klaim wilayah maritim kedua pihak.
Pada tingkat tinggi, pertemuan-pertemuan antara Presiden Republik
Indonesia, Soeharto, dan Wakil Ketua Dewan Menteri, Jenderal Vo
Nguyen Giap, 4 Juli 1990 di Jakarta; Presiden Republik Indonesia,
Soeharto, dan Presiden Dewan Menteri, Vo Chi Cong, 21 November 1990
di Hanoi; Presiden Republik Indonesia, Soeharto, dan Ketua Dewan
Menteri, Vo Van Kiet, 27 Oktober 1991 di Jakarta, menghasilkan
sejumlah kesepakatan untuk menyelesaikan perundingan sesegera
mungkin dengan mekanisme pertemuan secara reguler. Demikian pula, di
masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Megawati
Soekarnoputri, komitmen untuk segera menyelesaikan masalah
penetapan batas landas kontinen kedua negara kembali ditegaskan oleh
kedua kepala pemerintahan pada saat kunjungan Presiden Republik
Indonesia, Megawati Soekarnoputri, ke Vietnam pada 22 Agustus 2001
dan kunjungan Presiden Republik Sosialis Vietnam, Tran Duc Luong, ke
Indonesia pada 10 November 2001.
Melalui serangkaian perundingan yang panjang sejak 1978, meskipun
beberapa kali terjadi kemacetan yang disebabkan oleh perbedaan
pandangan mengenai masalah teknis dan metode delimitasi, Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam pada
pertemuan informal 10--13 Maret 2003 berhasil menyepakati garis batas
akhir landas kontinen kedua negara (garis 20-H-H1-A4-X1-25) untuk
diajukan kepada pemerintah masing-masing guna memperoleh
keputusan penerimaannya.
3. Pokok . . .
-4-
3. Pokok-Pokok Isi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas
Kontinen
Pasal 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas
Kontinen mengatur titik koordinat dan garis yang menghubungkannya
sebagai batas landas kontinen kedua negara. Titik-titik koordinat
dimaksud dihitung dengan menggunakan "World Geodetic System 1984
Datum" (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik-
titik koordinat merupakan suatu garis geodetik. Sementara itu, peta yang
dipakai dalam perjanjian kedua negara ditetapkan peta pihak ketiga yang
tidak memihak dan biasa dipakai secara internasional, yaitu British
Admiralty Chart Nomor 3482, skala 1:1.500.000 yang diterbitkan pada
tahun 1997.
Pasal 1 juga mengatur perlunya penetapan lokasi sesungguhnya dari
titik-titik koordinat oleh instansi teknis kedua negara yang berwenang.
Bagi Republik Indonesia, instansi teknis dimaksud adalah Dinas Hidro-
Oseanografi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.
Pasal 2 menyatakan bahwa penetapan batas landas kontinen tidak akan
mempengaruhi penetapan batas zona ekonomi eksklusif kedua negara
yang akan ditetapkan di masa datang.
Pasal 3 dan Pasal 4 mengatur perlunya kerja sama kedua negara dalam
bentuk koordinasi setiap kebijakan terkait dengan hukum internasional
mengenai perlindungan lingkungan bahari serta eksploitasi dan
pembagian keuntungan yang adil dari hasil eksplorasi sumber daya alam
dasar laut yang melintasi garis batas kedua negara.
Pasal 5 mengatur cara penyelesaian secara damai melalui musyawarah
atau perundingan apabila terdapat perselisihan yang timbul dari
penafsiran atau pelaksanaan persetujuan kedua negara.
Pasal 6 mengatur bahwa persetujuan perlu diratifikasi oleh negara
masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan saling
dipertukarkan, dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi dinyatakan
sebagai tanggal mulai berlakunya persetujuan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4708
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_persetujuan_pemerintah_republik_indone_18.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
