- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (agreement Between The (UU 20 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (agreement Between The (UU 20 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (agreement Between The :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_persetujuan_pemerintah_republik_indone_20.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES
IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas
aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan
informasi, telah membawa masyarakat internasional untuk
meningkatkan hubungan dalam segala bidang, yang
dikembangkan dengan menjalin persahabatan dan
kerjasama antar negara, baik bilateral maupun multilateral;
c. bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan
kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Filipina, pada tanggal 27 Agustus
1997 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan
dan Keamanan (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
the Philippines on Cooperative Activities in the Field of
Defense and Security);
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama
di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement between
the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of the Philippines on Cooperative
Activities in the Field of Defense and Security) dengan
Undang-Undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FILIPINA
TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN
DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE
ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY).
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang
Pertahanan dan Keamanan (Agreement between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative
Activities in the Field of Defense and Security) yang telah ditandatangani pada
tanggal 27 Agustus 1997 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 55
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES
IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
I. UMUM
Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan keamanan
merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan
hidup bernegara. Ketidakmampuan mempertahankan diri terhadap ancaman
dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri menyebabkan suatu negara tidak
dapat mempertahankan kedaulatannya.
Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah meningkatkan
intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan
peningkatan hubungan tersebut, kerja sama internasional melalui berbagai
bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral antara lain
kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu hal
yang tidak dapat dihindari.
Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara
memerlukan kerja sama bilateral antarnegara sahabat yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip saling menguntungkan, persamaan, dan penghormatan
penuh atas kedaulatan negara masing-masing. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama dengan
Pemerintah Republik Filipina dalam bidang pertahanan dan keamanan melalui
persetujuan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1997
yang pengesahannya dengan Undang-Undang.
Dalam . . .
-2-
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tergabung dalam satu
lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut
Pasal 30 Undang-Undang Dasar tersebut, tugas pertahanan dilakukan oleh
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan tugas keamanan dilakukan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Karena pada saat
ditandatanganinya Persetujuan antara kedua negara, Angkatan Bersenjata di
Indonesia masih menggabungkan kekuatan militer dan polisi yang secara
administratif dikoordinasikan oleh Menhankam, maka yang dimaksud dengan
Angkatan Bersenjata di dalam Persetujuan ini meliputi TNI sebagai pengemban
tugas pertahanan dan POLRI sebagai pengemban tugas keamanan.
Beberapa bagian penting dalam persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, antara lain:
1. Kerja sama antara kedua badan pertahanan dan keamanan, meliputi
peningkatan di bidang pendidikan, latihan bersama, operasi di daerah
perbatasan, sumber daya manusia, kerja sama operasi, komunikasi,
teknologi pertahanan, dan sistem dukungan logistik.
2. Pembentukan Komite Bersama yang mempunyai tugas mengkaji dan
mengidentifikasi bidang kerja sama, memprakarsai dan mengusulkan
kegiatan bersama, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan
kegiatan yang telah disetujui, serta memecahkan permasalahan yang
timbul dari pelaksanaan persetujuan.
3. Kedua belah pihak melindungi hak milik industri dan hak cipta terhadap
penggunaan dan personel yang tidak berwenang.
4. Perlindungan terhadap informasi rahasia dan peralatan yang diperoleh
dari kerangka persetujuan, kecuali hanya diberikan melalui saluran resmi
atau saluran lain yang telah disetujui oleh para Ketua Komite Bersama.
II. PASAL . . .
-3-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4717
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_persetujuan_pemerintah_republik_indone_20.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia malaysia dan filipina dilaksanakan pada tangga. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia malaysia dan filipina. Perjanjiian pemeliiharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia mallaysia ddan filipina ddilaksanaka pada tanggal. Perjanjian pemeliharaan lintas negara antara indonedia malaysia filiphina. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia malaysia da piliphina. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara indonesia malaysia dan filipina dilaksanakan pada.
Perjanjian pemeliharaan keamanan lintas negara. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia malaysia dan filipina dilaksanakan pada tgl. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia malaysia dan filipina dilaksanakan pada tanggal berapa. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia malaysia filipina dilaksanakan pada tanggal. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamanan lintas negara antara indonesia malaysia dan filipina dilaksanakan pada tanggal. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamaanan lintas negara antra indonesia malaaysiaa filiphina dilaakksanakan paada tanggal. Perjanjian pemeliharaan aktivitas keamaman lintas negara anrara indonesia malaysia filipina dilaksanakan pada tanggal.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
