- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU 17 thn 2006)
2006
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU 17 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_10_tahun_1995_tentang_kepab_17.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang
aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai
dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu
dilakukan perubahan;
c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian
hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas
pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan
dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan
dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran
arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan
atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah
pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam
daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan
pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu
pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan
kepabeanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Mengingat : . . .
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan
ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19,
angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas
barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta
pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. Daerah . . .
2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia
yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang
udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di
dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau
tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang
yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang
digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk
melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang
impor dan ekspor.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang
kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang
dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan
kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik
Indonesia.
9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur
pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen
Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan
hukum.
13. Impor . . .
13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke
dalam daerah pabean.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.
15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang
yang diimpor.
15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang
ekspor.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan
dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan
dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun
barang, sementara menunggu pemuatan atau
pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan,
tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan
tertentu yang digunakan untuk menimbun barang
dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan
penangguhan bea masuk.
18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan
dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan
dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di
kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai,
barang yang dikuasai negara, dan barang yang
menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang
ini.
19. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh
instansi teknis terkait sebagai barang yang
pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang
berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data
elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
21. Tarif . . .
21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea
masuk atau bea keluar.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean
(1)
diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea
masuk.
Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut
(2)
untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap
telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang
ekspor.
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
(3)
merupakan barang ekspor dalam hal dapat
dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk
dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu
Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2A
Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
(1)
Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor
(2)
dengan tujuan untuk:
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup
drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran
internasional; atau
d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di
dalam negeri.
Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap
(3)
barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
4. Ketentuan . . .
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan
(1)
pabean.
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada
(2)
ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan
pemeriksaan fisik barang.
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada
(3)
ayat (2) dilakukan secara selektif.
Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean
(4)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
5. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4
sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-
Undang ini.
6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A
Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan
(1)
pengangkutannya dalam daerah pabean.
Instansi teknis terkait, melalui menteri yang
(2)
membidangi perdagangan, memberitahukan jenis
barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu
kepada Menteri.
Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan
(3)
barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan pemerintah.
7. Ketentuan . . .
7. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor
(1)
pabean atau tempat lain yang disamakan dengan
kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan
pabean.
Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat
(2)
bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain
yang disamakan dengan kantor pabean.
Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan
(3)
kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean,
kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.
Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos
(4)
pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri.
8. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud
(1)
dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam
bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk
data elektronik.
Penetapan kantor pabean tempat penyampaian
(2)
pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik
dilakukan oleh Menteri.
Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)
merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-
Undang ini.
Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana
(4)
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
9. Ketentuan . . .
9. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku
(1)
segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
Dalam hal pengawasan pengangkutan barang
(2)
tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait,
pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-
Undang ini.
10. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6A
Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban
(1)
pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor
identitas dalam rangka akses kepabeanan.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
(2)
dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan
pemenuhan kewajiban pabean tertentu.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri.
11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai
berikut:
BAB II
PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR,
DAN EKSPOR
12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II
Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:
Bagian Pertama
Pengangkutan Barang
13. Judul . . .
13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga
BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagai
berikut:
Paragraf 1
Kedatangan Sarana Pengangkut
14. Pasal 7 dihapus.
15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2
disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 7A
Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan
(1)
datang dari:
a. luar daerah pabean; atau
b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang
impor, barang ekspor, dan/atau barang asal
daerah pabean yang diangkut ke tempat lain
dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,
wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana
pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum
kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana
pengangkut darat.
Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki
(2)
daerah pabean wajib mencantumkan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
manifesnya.
Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang
(3)
dari luar daerah pabean atau datang dari dalam
daerah pabean dengan mengangkut barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai
barang yang diangkutnya sebelum melakukan
pembongkaran.
Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran,
(4)
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan:
a. paling . . .
a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak
kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana
pengangkut yang melalui laut;
b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan
sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut
yang melalui udara; atau
c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk
sarana pengangkut yang melalui darat.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
(5)
ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh
paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak
melakukan pembongkaran barang.
Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan
(6)
darurat, pengangkut dapat membongkar barang
impor terlebih dahulu dan wajib:
a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor
pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling
lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah
pembongkaran.
Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan
(7)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan
(8)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau
ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(9)
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
16. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga
BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi sebagai
berikut:
Paragraf 2
Pengangkutan Barang
17. Pasal 8 . . .
17. Pasal 8 dihapus.
18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3
disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, dan
Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Pengangkutan barang impor dari tempat
penimbunan sementara atau tempat penimbunan
berikat dengan tujuan tempat penimbunan
sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya
wajib diberitahukan ke kantor pabean.
(2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang
dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya,
wajib membayar bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
(3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean
dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
Pasal 8B . . .
Pasal 8B
(1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas
untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui
transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis
barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di
tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.
(2) Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik
untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui
transmisi elektronik.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
Pasal 8C
(1) Barang tertentu wajib diberitahukan oleh
pengangkut baik pada waktu keberangkatan
maupun kedatangan di kantor pabean yang
ditetapkan.
(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilindungi dokumen yang sah dalam
pengangkutannya.
(3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlahnya kurang atau lebih dari yang
diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya,
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
19. Judul . . .
19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga
BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai
berikut:
Paragraf 3
Keberangkatan Sarana Pengangkut
20. Pasal 9 dihapus.
21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1
(satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9A
Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan
(1)
berangkat menuju:
a. ke luar daerah pabean;
b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang
impor, barang ekspor, dan/atau barang asal
daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di
dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,
wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas
barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan
sarana pengangkut.
Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke
(2)
luar daerah pabean wajib mencantumkan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
manifesnya.
Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan
(3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(4)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II
Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Impor
23. Pasal 10 ...
23. Pasal 10 dihapus.
24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu
Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyi
sebagai berikut:
Paragraf 1
Pembongkaran, Penimbunan,
dan Pengeluaran
Pasal 10A
(1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib
dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di
tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor
pabean.
(2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat
dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan
barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean
melalui jalur yang ditetapkan.
(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah
barang impor yang dibongkar kurang dari yang
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi
di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk
atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
(4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah
barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang
diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi
di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5) Barang . . .
(5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya
dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat
penimbunan sementara.
(6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di
tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat
penimbunan sementara.
(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean
atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
a. diimpor untuk dipakai;
b. diimpor sementara;
c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;
d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di
kawasan pabean lainnya;
e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
f. diekspor kembali.
(8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan
pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi
belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat
bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
Paragraf 2
Impor Untuk Dipakai
Pasal 10B
(1) Impor untuk dipakai adalah:
a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean
dengan tujuan untuk dipakai; atau
b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean
untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang
berdomisili di Indonesia.
(2) Barang . . .
(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor
untuk dipakai setelah:
a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi
bea masuknya;
b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak
sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam
daerah pabean pada saat kedatangannya wajib
diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
(4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa
titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan
pejabat bea dan cukai.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
(6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang
impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan
menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea
masuk yang wajib dilunasi.
Pasal 10C
(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan
atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah
diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi
karena kekhilafan yang nyata.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditolak apabila:
a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea
dan cukai; atau
c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan
cukai.
(3) Ketentuan . . .
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
Paragraf 3
Impor Sementara
Pasal 10D
(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor
sementara jika pada waktu importasinya benar-benar
dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3
(tiga) tahun.
(2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali
berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
(3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan
atau keringanan bea masuk.
(4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan
bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling
tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
(5) Orang yang terlambat mengekspor kembali
barang impor sementara dalam jangka waktu yang
diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
(6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor
sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib
membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan menteri.
25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II
Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Ekspor
26. Pasal 11 . . .
26. Pasal 11 dihapus.
27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A
(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan
dengan pemberitahuan pabean.
(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi
penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,
dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean
dan/atau jumlah tertentu.
(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan
pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di
tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor,
sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun
di tempat penimbunan sementara atau tempat lain
dengan izin kepala kantor pabean.
(5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya
dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan
cukai.
(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah).
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
28. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang
besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) terhadap:
a. barang . . .
a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan
internasional; atau
b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman
melalui pos atau jasa titipan.
(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri.
29. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar,
barang dikelompokkan berdasarkan sistem
klasifikasi barang.
(2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan menteri.
30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan
ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah
nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
(2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan
berdasarkan nilai transaksi barang dari barang
identik.
(3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari
barang serupa.
(3a) Dalam . . .
(3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan
bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada
ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas
permintaan importir, urutan penentuan nilai pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
digunakan mendahului ayat (4).
(4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan
bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.
(5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan
metode komputasi.
(6) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea
masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk ditentukan dengan
menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten
dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5)
berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean
dengan pembatasan tertentu.
(7) Ketentuan mengenai nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16 . . .
Pasal 16
(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif
terhadap barang impor sebelum penyerahan
pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
(2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai
pabean barang impor untuk penghitungan bea
masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean
atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
pemberitahuan pabean.
(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir
mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea
masuk yang kurang dibayar sesuai dengan
penetapan.
(4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean
untuk penghitungan bea masuk sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
(5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan
pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk
dibayar sebesar kelebihannya.
(6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
32. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah
1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif
dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal pemberitahuan pabean.
(2) Dalam . . .
(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada importir
untuk:
a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang
lebih dibayar.
(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian
bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan
penetapan kembali.
(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk,
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
33. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A
Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat
menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas
barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk
sebelum diajukan pemberitahuan pabean.
34. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai
berikut:
BAB IV
BEA MASUK ANTI DUMPING,
BEA MASUK IMBALAN,
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN,
DAN BEA MASUK PEMBALASAN
35. Pasal 20 dihapus.
36. Pasal 23 dihapus.
37. BAB IV . . .
37. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga,
Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyi
sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Bea Masuk Tindakan Pengamanan
Pasal 23A
Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan
terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan
barang impor baik secara absolut maupun relatif
terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau
barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan
barang impor tersebut:
a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri
dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
dengan barang tersebut dan/atau barang yang
secara langsung bersaing; atau
b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap
industri dalam negeri yang memproduksi barang
sejenis dan/atau barang yang secara langsung
bersaing.
Pasal 23B
(1) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar
jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian
serius atau mencegah ancaman kerugian serius
terhadap industri dalam negeri.
(2) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari
bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat
(1).
Bagian Keempat
Bea Masuk Pembalasan
Pasal 23C
(1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang
impor yang berasal dari negara yang memperlakukan
barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.
(2) Bea . . .
(2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang
dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).
Bagian Kelima
Pengaturan dan Penetapan
Pasal 23D
(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea
masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
(2) Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea
masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25
(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
a. barang perwakilan negara asing beserta para
pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan
asas timbal balik;
b. barang untuk keperluan badan internasional
beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
c. buku ilmu pengetahuan;
d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan
ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan
atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
alam;
e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang,
dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk
umum serta barang untuk konservasi alam;
f. barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan;
g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra
dan penyandang cacat lainnya;
h. persenjataan . . .
h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan
kepolisian, termasuk suku cadang yang
diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan
keamanan negara;
i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk
menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan
dan keamanan negara;
j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau
abu jenazah;
l. barang pindahan;
m. barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman
sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah
tertentu;
n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan
anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi
kepentingan masyarakat;
o. barang yang telah diekspor untuk keperluan
perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor
kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas
pada saat diekspor;
q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan
bahan penjenisan jaringan.
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan menteri.
(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang
pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut
Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26 . . .
Pasal 26
(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat
diberikan atas impor:
a. barang dan bahan untuk pembangunan dan
pengembangan industri dalam rangka penanaman
modal;
b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan
industri;
c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan
dan pengembangan industri untuk jangka waktu
tertentu;
d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk
mencegah pencemaran lingkungan;
e. bibit dan benih untuk pembangunan dan
pengembangan industri pertanian, peternakan,
atau perikanan;
f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana
penangkap yang telah mendapat izin;
g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan
mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau
berat karena alamiah antara saat diangkut ke
dalam daerah pabean dan saat diberikan
persetujuan impor untuk dipakai;
h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah
daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh
induk organisasi olahraga nasional;
j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang
dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar
negeri;
k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor.
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri.
(4) Orang . . .
(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan
atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut
Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
40. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau
sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:
a. kelebihan pembayaran bea masuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat
(3), atau karena kesalahan tata usaha;
b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 dan Pasal 26;
c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus
diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah
pengawasan pejabat bea dan cukai;
d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan
impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang
sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar
bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan,
atau berkualitas lebih rendah; atau
e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan
Pengadilan Pajak.
(2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua)
ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang
terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas
impor.
(2) Bea . . .
(2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif
yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas
Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15.
(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.
(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang
digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea
masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
42. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
(1) Pengusaha tempat penimbunan sementara
bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas
barang yang ditimbun di tempat penimbunan
sementara.
(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan
dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat
penimbunan sementaranya:
a. musnah tanpa sengaja;
b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai,
atau diimpor sementara; atau
c. telah dipindahkan ke tempat penimbunan
sementara lain, tempat penimbunan berikat atau
tempat penimbunan pabean.
(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat
didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang
bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk
golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan
pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat
penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan
oleh pejabat bea dan cukai.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
43. Judul . . .
43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai
berikut:
BAB VII
PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG,
DAN JAMINAN
44. Judul BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII
Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:
Bagian Pertama
Pembayaran
45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga
Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang
terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini,
dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan
jumlahnya dalam ribuan rupiah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran,
penerimaan, penyetoran bea masuk, denda
administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan peraturan menteri.
46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37
(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat
pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.
(2) Kewajiban . . .
(2) Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan
dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala
atau menunggu keputusan pembebasan atau
keringanan.
(2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya
ditetapkan secara berkala;
b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan
atau keringanan ditolak.
(3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1
(satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37A
(1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda
administrasi yang terutang wajib dibayar paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
(2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur
Jenderal dapat memberikan persetujuan penundaan
atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk
dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau
denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(4) Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu),
yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38 . . .
Pasal 38
(1) Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan
Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar
dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari
pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu)
bulan.
(2) Penghitungan utang atau tagihan kepada negara
menurut Undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya
dalam ribuan rupiah.
(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:
a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang
terutang yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A
ayat (1);
b. dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepada
negara yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat
keputusan pengembalian oleh Menteri.
49. Pasal 41 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 41
sehingga penjelasan Pasal 41 menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam
Undang-Undang ini.
50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu
ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat,
atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat
penimbunan berikat dengan mendapatkan
penangguhan bea masuk untuk:
a. menimbun barang impor guna diimpor untuk
dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan
berikat lainnya atau diekspor;
b. menimbun barang guna diolah atau digabungkan
sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
c. menimbun . . .
c. menimbun barang impor, dengan atau tanpa
barang dari dalam daerah pabean, guna
dipamerkan;
menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual
d.
barang impor kepada orang dan/atau orang
tertentu;
menimbun barang impor guna dilelang sebelum
e.
diekspor atau diimpor untuk dipakai;
menimbun barang asal daerah pabean guna
f.
dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan
kembali ke dalam daerah pabean; atau
menimbun barang impor guna didaur ulang
g.
sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
(1a) Menteri dapat menetapkan suatu kawasan,
tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu
kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan
berikat.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian
penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan
bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 45
(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan
berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:
a. diimpor untuk dipakai;
b. diolah;
c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;
d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau
tempat penimbunan sementara;
e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian
dimasukkan kembali ke tempat penimbunan
berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
Menteri; atau
f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.
(2) Barang . . .
(2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor
untuk dipakai berupa:
a. barang yang telah diolah atau digabungkan;
b. barang yang tidak diolah; dan/atau
c. barang lainnya,
dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai
pabean yang ditetapkan dengan peraturan menteri.
(3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat
penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan
oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud
mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah).
(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak
dapat mempertanggungjawabkan barang yang
seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar
bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49
Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan
sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat,
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha
pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan.
53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 50
(1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib
menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan
dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat
yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data
elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan
di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit
kepabeanan.
(2) Dalam . . .
(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan
dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik,
surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan beralih kepada yang mewakili.
54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat,
yaitu ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
wajib diselenggarakan dengan baik agar
menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari
catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
pendapatan, dan biaya.
(2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia
dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata
uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata
uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh
menteri.
(3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan
dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik,
surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan
pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri.
55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52
(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
(2) Orang . . .
(2) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2), atau ayat
(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai
berikut:
BAB X
LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR
ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR
ATAU EKSPOR BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS
BARANG YANG TERKAIT DENGAN
TERORISME DAN/ATAU
KEJAHATAN LINTAS NEGARA
57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah
sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis
yang menetapkan peraturan larangan dan/atau
pembatasan atas impor atau ekspor wajib
memberitahukan kepada Menteri.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan
peraturan larangan dan/atau pembatasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
(3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak
memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika
telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean,
atas permintaan importir atau eksportir:
a. dibatalkan ekspornya;
b. diekspor kembali; atau
c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea
dan cukai
kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(4) Barang . . .
(4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor
atau diekspor yang tidak diberitahukan atau
diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai
barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud
ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
58. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 54
Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek
atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat
mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan
cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran
barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang
berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil
pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di
Indonesia.
59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 56
Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:
a. memberitahukan secara tertulis kepada importir,
eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya
perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan
ekspor;
b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang
impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan
pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah
tertulis ketua pengadilan niaga.
60. Ketentuan . . .
60. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga
Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57
(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat
diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan
niaga.
(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran
barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.
61. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 58
(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas
merek atau hak cipta yang meminta perintah
penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi
izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna
memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta
penangguhan pengeluarannya.
(2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga
setelah mendengarkan dan mempertimbangkan
penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik
barang impor atau ekspor yang dimintakan
penangguhan pengeluarannya.
62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 59 . . .
Pasal 59
(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1),
pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan
dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran
bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk
mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan
dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang
secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan
cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan
pengeluaran barang impor atau ekspor yang
bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan
ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang
ini.
(2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan
hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan
pengeluaran barang impor atau ekspor wajib
secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan
cukai yang menerima perintah dan melaksanakan
penangguhan barang impor atau ekspor.
(3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua
pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis
perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri
tindakan penangguhan pengeluaran barang impor
atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya
sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan
Undang-Undang ini.
63. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60 . . .
Pasal 60
Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik
barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan
kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan
secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agar
mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.
64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 61
Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa
(1)
barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan
atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau
hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak
untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau
pemegang hak yang meminta penangguhan
pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.
Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus
(2)
perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai
pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang
harus dibayarkan.
65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian,
yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan
Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara
Pasal 64A
(1) Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga
terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan
lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat
bea dan cukai.
(2) Ketentuan . . .
(2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75
(1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan
pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau
di sungai menggunakaan kapal patroli atau sarana
lainnya.
(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh
pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang
jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 76
(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-
Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta
bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban
untuk memenuhinya.
68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 78
Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci,
menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang
diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan
kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain
yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang
berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau
tempat lain.
69. Ketentuan . . .
69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3),
ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 82
(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan
pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang
ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir,
eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan
sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat,
atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk
diperiksa, membuka sarana pengangkut atau
bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau
pengemas yang akan diperiksa.
(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dipenuhi:
a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas
risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).
(4) Dihapus.
(5) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis
dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan
pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling
banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.
(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis
dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan
pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di
bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak
1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di
bidang ekspor yang kurang dibayar.
70. Di antara . . .
70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal,
yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82A
(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan
cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena
jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor
sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean
disampaikan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan peraturan menteri.
71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 85
(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan
impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang
telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil
pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan
pemberitahuan pabean.
(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda
pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal
pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.
(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak
memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang
yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban
kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.
72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1
(satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 85A
(1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan
pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang
diangkut dalam daerah pabean.
(2) Pemeriksaan . . .
(2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau
pembongkaran di tempat tujuan.
(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap
barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan
menteri.
73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu
ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3)
sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86
(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit
kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49.
(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai
berwenang:
a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan
dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,
surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha
termasuk data elektronik, serta surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari
orang dan pihak lain yang terkait;
c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan
tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku,
catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar
pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan
dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media
penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat
memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha
yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang
perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan
dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
kepabeanan.
(2) Orang . . .
(2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang
menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat
menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit
kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan
menteri.
74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu)
pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86A
Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan
adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang
disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah
dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk
yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat
(5).
75. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88
(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan
Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang
memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat
yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud
dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang
yang ditemukan.
(2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas
permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang
menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib
menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan
dengan barang yang berada di tempat tersebut.
76. Ketentuan . . .
76. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90
(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan
Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang
untuk menghentikan dan memeriksa sarana
pengangkut serta barang di atasnya.
(2) Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum
lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat
(3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran
barang dari sarana pengangkut apabila ternyata
barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku.
(4) Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian,
yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Kewenangan Khusus Direktur Jenderal
Pasal 92A
(1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas
permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:
a. membetulkan surat penetapan tagihan
kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan Undang-Undang ini; atau
b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi
berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan
pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan
atau bukan karena kesalahannya.
(2) Ketentuan . . .
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan,
pembetulan, pengurangan, atau penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai
berikut:
BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING
79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1
(satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 93
(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan
pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai
pabean untuk penghitungan bea masuk dapat
mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada
Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan
jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
wajib diserahkan dalam hal barang impor belum
dikeluarkan dari kawasan pabean.
(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya
pengajuan keberatan.
(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan
untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi
administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan
apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur
Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan
yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan
dikembalikan.
(5) Apabila . . .
(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa uang tunai dan pengembalian jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
80. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal,
yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93A
(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat
bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean
untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan
keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur
Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penetapan.
(2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea
masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan
yang harus dibayar.
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
wajib diserahkan dalam hal barang impor belum di
keluarkan dari kawasan pabean.
(4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya
pengajuan keberatan.
(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan
untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi
administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan
apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
(6) Apabila . . .
(6) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur
Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan
yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan
dikembalikan.
(7) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa uang tunai dan pengembalian jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(8) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
81. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,
yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94
(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa
denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis
hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu
60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan
menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi
berupa denda yang ditetapkan.
(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
pengajuan keberatan.
(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan
untuk membayar sanksi administrasi berupa denda
yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan,
jaminan dikembalikan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur
Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan
yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan
dikembalikan.
(5) Apabila . . .
(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa uang tunai dan pengembalian jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
82. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 95
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur
Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2),
Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat
mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan
Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah
pungutan yang terutang dilunasi.
83. Pasal 96 dihapus.
84. Pasal 97 dihapus.
85. Pasal 98 dihapus.
86. Pasal 99 dihapus.
87. Pasal 100 dihapus.
88. Pasal 101 dihapus.
89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus.
90. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 102 . . .
Pasal 102
Setiap orang yang:
a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam
manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean
atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam
pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7A ayat (3);
d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih
dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat
tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
e. menyembunyikan barang impor secara melawan
hukum;
f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan
kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari
tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di
bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat
bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan
sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak
sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat
membuktikan bahwa hal tersebut di luar
kemampuannya; atau
h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah
barang impor dalam pemberitahuan pabean secara
salah,
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang
impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
91. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat)
pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal
102D yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 102A . . .
Pasal 102A
Setiap orang yang:
a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan
pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah
barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara
salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat
(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan
negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa
izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11A ayat (3);
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean
tanpa izin kepala kantor pabean; atau
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan
dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang
ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
Pasal 102B
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan
Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-
sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).
Pasal 102C . . .
Pasal 102C
Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh
pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang
dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana
dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).
Pasal 102D
Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak
sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat
membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 103
Setiap orang yang:
a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau
dokumen pelengkap pabean yang palsu atau
dipalsukan;
b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam
pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak
benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban
pabean; atau
d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual,
menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor
yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
93. Di antara . . .
93. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu)
pasal, yaitu Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 103A
Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem
(1)
elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau
pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
(2)
mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara
berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
94. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 104
Setiap orang yang:
a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A,
atau Pasal 102B;
b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau
membuang buku atau catatan yang menurut Undang-
Undang ini harus disimpan;
c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam
penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean,
dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
d. menyimpan . . .
d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur
dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar
negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai
kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-
Undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 105
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda
pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
96. Pasal 106 dihapus.
97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107
sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-
Undang ini.
98. Ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108
(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana
menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas
nama suatu badan hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi,
tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:
a. badan . . .
a. badan hukum, perseroan atau perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
dan/atau
b. mereka yang memberikan perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau yang
bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan
pencegahannya.
(2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan
juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan
atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau
koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan
oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan
kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak
dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut
masing-masing telah melakukan tindakan secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama.
(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan
terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan,
perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu
penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara
hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai
bentuk badan hukum yang bersangkutan.
(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang
dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam
dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan
pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut
diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu
ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 109 . . .
Pasal 109
Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(1)
102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a,
barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana,
dirampas untuk negara.
Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan
(2)
untuk melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas
untuk negara.
(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102D, dapat dirampas untuk negara.
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)
diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 73.
100. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab,
yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XV A
PEMBINAAN PEGAWAI
Pasal 113A
(1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi
pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
(2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh
Komisi Kode Etik.
(3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata
kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan
peraturan menteri.
Pasal 113B . . .
Pasal 113B
Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau
menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai
dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan
belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan
cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 113C
(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan
yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa
internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk
melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan
bukti permulaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan peraturan menteri.
Pasal 113D
(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit
kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran
kepabeanan berhak memperoleh premi.
(2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50%
(lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa
denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari
tindak pidana kepabeanan.
(3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang
dilarang dan/atau dibatasi yang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak boleh
dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan
premi ditetapkan oleh Menteri.
(4) Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri.
101. Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal,
yaitu Pasal 115A, Pasal 115B, dan Pasal 115C yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 115A . . .
Pasal 115A
(1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan
dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk
sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau
pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan
peraturan pemerintah.
Pasal 115B
(1) Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur
Jenderal memberikan informasi yang dikelolanya,
kecuali informasi yang sifatnya tertentu.
(2) Ketentuan mengenai pemberian informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan menteri.
Pasal 115C
Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(1)
dilarang memberitahukan segala sesuatu yang
diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh
orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada
pihak lain yang tidak berhak.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2)
berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang ini.
Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan
(3)
pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan
bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk
keperluan pemeriksaan keuangan negara.
(4) Untuk . . .
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
(4)
perkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri
dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk
memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya
kepada hakim.
Pasal II
Ketentuan Peralihan
1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang
kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diatur dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini;
b. urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya
Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan,
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan di bidang kepabeanan yang
meringankan setiap orang.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 93
Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
M. SAPTA MURTI, SH., MA, MKn
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG KEPABEANAN
I. UMUM
Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan
masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam
dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat
suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam
masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang
lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana
penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa "Barangsiapa
yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau
mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini
dipidana karena melakukan penyelundupan", kurang tegas karena dalam
penjelasan dinyatakan bahwa pengertian "tanpa mengindahkan" adalah
sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika
memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan
pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai
penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh
karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-
tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara
eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan
pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah
pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga,
maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang
diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari
penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya
untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa
pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean
merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan
dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.
Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk
memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan
barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait.
Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai bentuk insentif di bidang
kepabeanan yang selama ini diberikan, tidak dapat menampung tuntutan
investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, daur ulang, dan
kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan TPB hanya untuk
menimbun barang impor untuk diolah, dipamerkan, dan/atau disediakan
untuk dijual. Untuk menghindari beralihnya investasi ke negara-negara
tetangga serta sebagai daya tarik bagi investor asing perlu diberikan suatu
insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dengan perluasan
fungsi TPB.
Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Undang-Undang
kepabeanan idealnya dapat mengikuti konvensi internasional dan praktek
kepabeanan internasional sehingga perlu melakukan penyesuaian Undang-
Undang kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah
ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut.
Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, mengatur lembaga banding. Namun ternyata lembaga
tersebut belum dibentuk dengan pertimbangan telah dibentuk badan
penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian
diganti dengan Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kompetensi pengadilan pajak
mencakup banding di bidang kepabeanan sehingga Pasal 96 sampai dengan
Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
tidak diperlukan lagi dan dihapus.
Sesuai dengan Agreement on Implementation of Article VII of General
Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994, Article 22 menyebutkan bahwa
perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai
pabean sesuai World Trade Organization (WTO) Valuation Agreement. Dalam
Article 4 Konvensi tersebut diatur bahwa metode komputasi dapat
digunakan mendahului metode deduksi atas permintaan importir.
Indonesia telah menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan
Article 4 Konvensi tersebut selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tahun
2000, sehingga ketentuan penetapan nilai pabean sesuai Article 4 Konvensi
tersebut harus dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan
ini.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis,
yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan
saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar
yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
Ayat (2)
Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara
nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean,
namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak
mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis
perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan
pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap
telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana
pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.
Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, yaitu setiap kendaraan,
pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk
mengangkut barang atau orang.
Yang dimaksud dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam
sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean
termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar.
Ayat (3)
Ayat ini memberikan penegasan bahwa walaupun barang tersebut
telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar
daerah pabean, jika dapat dibuktikan barang tersebut akan
dibongkar di dalam daerah pabean dengan menyerahkan suatu
pemberitahuan pabean, barang tersebut tidak dianggap sebagai
barang ekspor.
Pasal 2A
Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya
saing komoditi ekspor di pasar internasional.
Pasal 3 . . .
Pasal 3
Ayat (1)
Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai
pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor
dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap
dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan dalam daerah
pabean oleh pejabat bea dan cukai secara selektif dengan
mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir.
Namun, dengan mempertimbangkan kelancaran arus barang
dan/atau pengamanan penerimaan negara, Menteri dapat
menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pabean di luar daerah
pabean oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain yang bertindak
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 4
Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan di dalam daerah
pabean oleh pejabat bea dan cukai.
Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan
upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di
pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi
eksportir. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk
pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal
mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya
dilakukan penelitian terhadap dokumennya.
Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai
pemberitahuan pabean yang diajukan, pasal ini memberikan
kewenangan kepada menteri untuk dalam hal-hal tertentu dapat
mengatur tata cara pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
Pasal 4A
Ayat (1)
Pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat ini hanya dilakukan terhadap pengangkutan barang
tersebut dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean yang
dilakukan melalui laut.
Pengawasan . . .
Pengawasan pengangkutan barang tertentu ini bertujuan untuk
mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan
antarpulau barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil
tambang, atau barang yang mendapat subsidi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi teknis terkait yaitu kementerian
atau lembaga pemerintah nondepartemen yang berwenang.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Dilihat dari keadaan geografis Negara Republik Indonesia yang
demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidak
mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai
untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang
dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah
ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan kewajiban
pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean. Penegasan bahwa
pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean
maksudnya yaitu jika kedapatan barang dibongkar atau dimuat di
suatu tempat yang tidak ditunjuk sebagai kantor pabean berarti
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini.
Dengan demikian, pengawasan lebih mudah dilakukan, sebab tempat
untuk memenuhi kewajiban pabean seperti penyerahan
pemberitahuan pabean atau pelunasan bea masuk telah dibatasi
dengan penunjukan kantor pabean yang disesuaikan dengan
kebutuhan perdagangan.
Pemenuhan kewajiban pabean di tempat selain di kantor pabean
dapat diizinkan dengan pemenuhan persyaratan tertentu yang akan
ditetapkan oleh Menteri, sesuai dengan kepentingan perdagangan dan
perekonomian, atau apabila dengan cara tersebut kewajiban pabean
dapat dipenuhi dengan lebih mudah, aman, dan murah.
Pemberian kemudahan berupa pemenuhan kewajiban pabean di
tempat selain di kantor pabean tersebut bersifat sementara.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas
barang dan ketertiban bongkar muat barang, serta pengamanan
keuangan negara, Undang-Undang ini menetapkan adanya kawasan
pabean di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dan menetapkan adanya kantor pabean.
Penunjukan pos pengawasan pabean dimaksudkan untuk tempat
pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan. Pos tersebut
merupakan bagian dari kantor pabean dan di tempat tersebut tidak
dapat dipenuhi kewajiban pabean.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 5A
Ayat (1)
Data elektronik (softcopy) yaitu informasi atau rangkaian informasi
yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang
diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau
diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau
perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang
sejenis.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau
ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini
yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 6A . . .
Pasal 6A
Ayat (1)
Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi
dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan adanya sarana untuk
mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor identitas
pribadi yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan
nomor identitas pribadi itu dimaksudkan bahwa hanya orang yang
memiliki nomor identitas tersebut yang dapat mengakses atau
berhubungan dengan sistem teknologi informasi kepabeanan.
Pemerolehan nomor identitas tersebut dapat dilakukan dengan cara
registrasi, misalnya registrasi importir, eksportir, dan pengusaha
pengurusan jasa kepabeanan.
Ayat (2)
Pengecualian yang dimaksud pada ayat ini diberikan kepada orang
yang menyelesaikan kewajiban pabean tertentu antara lain atas
barang penumpang, barang diplomatik, atau barang kiriman melalui
pos atau perusahaan jasa titipan.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 7A
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi pengangkut untuk
memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya
sebelum sarana pengangkut tiba di kawasan pabean, baik terhadap
sarana pengangkut yang melakukan kegiatannya secara reguler
(liner) maupun sarana pengangkut yang tidak secara teratur berada
di kawasan pabean (tramper). Hal ini dimaksudkan untuk lebih
meningkatkan pengawasan pabean atas barang impor dan/atau
barang ekspor.
Yang dimaksud dengan saat kedatangan sarana pengangkut yaitu:
a. saat lego jangkar di perairan pelabuhan untuk sarana
pengangkut melalui laut;
b. saat mendarat di landasan bandar udara untuk sarana
pengangkut melalui udara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang
dimuat dalam sarana pengangkut.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Pemberitahuan pabean pada ayat ini berisi informasi tentang semua
barang niaga yang diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang
impor, barang ekspor, maupun barang asal daerah pabean yang
diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah
pabean.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Ketentuan mengenai berlabuh pada ayat ini dihitung sejak
kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada
penjelasan ayat (1).
Ayat (6)
Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan
pemberitahuan pabean tentang kedatangan sarana pengangkut.
Akan tetapi, jika sarana pengangkut mengalami keadaan darurat
seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat
diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di
luar kemampuan manusia dapat diadakan pengecualian dengan
melakukan pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu
tentang kedatangan sarana pengangkut.
Huruf a.
Yang dimaksud dengan kantor pabean terdekat yaitu kantor
pabean yang paling mudah dicapai.
Melaporkan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan radio
panggil, telepon, atau faksimile.
Huruf b
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Pasal 8A . . .
Pasal 8A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengangkutan pada ayat ini yaitu
pengangkutan barang impor yang tidak melalui laut (inland
transportation).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengusaha pada ayat ini yaitu pengusaha
tempat penimbunan sementara atau pengusaha tempat
penimbunan berikat.
Yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 8B
Ayat (1)
Mengingat tenaga listrik, barang cair, atau gas bersifat khusus,
pengangkutan terhadap barang tersebut dilakukan dengan cara
khusus antara lain melalui transmisi atau saluran pipa.
Pemberitahuan pabean atas impor atau ekspor barang tersebut harus
didasarkan pada jumlah dan jenis barang pada saat pengukuran di
tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.
Ayat (2)
Peranti lunak (software) dapat berupa serangkaian program dalam
sistem komputer yang memerintahkan komputer apa yang harus
dilakukan.
Peranti lunak dan data elektronik (softcopy) merupakan barang yang
menjadi objek dari Undang-Undang ini dan pengangkutan atau
pengirimannya dapat dilakukan melalui transmisi elektronik
misalnya melalui media internet.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 8C
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen yang sah yaitu dokumen yang
dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu.
Ayat (3)
Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap kelebihan
atau kekurangan barang tertentu pada saat pengangkutan atau
pembongkaran.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 9A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan barang impor yaitu barang impor baik yang
diangkut lanjut maupun yang diangkut terus.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 10A
Ayat (1)
Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan
teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala
kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di
dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembongkaran pada ayat ini yaitu
pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana
pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat
disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar
pelabuhan (reede).
Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus
dilalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan
dari reede ke kantor pabean.
Ayat (3)
Kewajiban pada ayat ini yang harus dilakukan oleh pengangkut atau
kuasanya yaitu memberitahukan kedatangan sarana pengangkut
dengan pemberitahuan pabean kepada pejabat bea dan cukai dan
dokumen tersebut harus memuat atau berisi semua barang impor
yang diangkut di dalam sarana pengangkut tersebut, baik berupa
barang dagangan maupun bekal kapal. Apabila jumlah barang yang
dibongkar kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean, pengangkut berdasarkan ketentuan pada
ayat ini dianggap telah memasukkan barang impor tersebut ke
peredaran bebas sehingga selain wajib membayar bea masuk atas
barang yang kurang dibongkar tersebut, juga dikenai sanksi
administrasi berupa denda, jika yang bersangkutan tidak dapat
membuktikan bahwa kekurangan barang yang dibongkar tersebut
bukan karena kesalahannya.
Dalam hal barang yang diangkut dalam kemasan, yang dimaksud
dengan jumlah barang yaitu jumlah kemasan.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penimbunan barang di tempat
penimbunan sementara bukan merupakan keharusan karena
penimbunan tersebut hanya dilakukan dalam hal barang tidak dapat
dikeluarkan dengan segera.
Ayat (6)
Yang dimaksud dalam hal tertentu yaitu apabila penimbunan di
tempat penimbunan sementara tidak dapat dilakukan seperti
kongesti, kendala teknis penimbunan, sifat barang, atau sebab lain
sehingga tidak memungkinkan barang impor ditimbun. Termasuk
dalam pengertian ini yaitu pemberian fasilitas penimbunan selain di
tempat penimbunan sementara dengan tujuan untuk menghindari
beban biaya penumpukan yang mungkin atau yang telah timbul
selama dalam proses pemenuhan kewajiban pabean.
Ketentuan yang berlaku pada tempat penimbunan sementara berlaku
di tempat lain yang dimaksud pada ayat ini.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b . . .
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan barang diangkut terus yaitu barang
yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor
pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dulu.
Yang dimaksud dengan barang diangkut lanjut yaitu barang
yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor
pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dulu.
Huruf f
Yang dimaksud dengan diekspor kembali antara lain:
1) pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean
karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan;
2) oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak
boleh diimpor ke dalam daerah pabean.
Ayat (8)
Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud untuk
mengelakkan pembayaran bea masuk, karena telah diajukan
pemberitahuan pabean dan bea masuknya telah dilunasi, akan tetapi
karena pengeluarannya tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai,
atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Pasal 10B
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b . . .
Huruf b
Ketentuan ini memungkinkan importir yang memenuhi
persyaratan, untuk mengeluarkan barang impor untuk dipakai
sebelum melunasi bea masuk yang terutang dengan
menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib menyelesaikan
kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut
Undang-Undang ini. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan
untuk memperlancar arus barang.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penumpang yaitu setiap orang yang melintasi
perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana
pengangkut, tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan
pelintas batas.
Yang dimaksud dengan awak sarana pengangkut yaitu setiap orang
yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana
pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
Yang dimaksud dengan pelintas batas yaitu penduduk yang berdiam
atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta
memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah
perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.
Yang dimaksud dengan diberitahukan yaitu menyampaikan
pemberitahuan secara lisan atau tertulis.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan persetujuan pejabat bea dan cukai yaitu
penetapan pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang
tersebut telah dipenuhi kewajiban pabean berdasarkan Undang-
Undang ini.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Ketentuan pada ayat ini mengatur tentang pengenaan sanksi
administrasi berupa denda kepada importir yang memperoleh
kemudahan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) huruf b atau huruf
c, yaitu mengimpor barang untuk dipakai sebelum melunasi bea
masuk dengan penyerahan jaminan, tetapi tidak menyelesaikan
kewajiban untuk membayar bea masuk menurut jangka waktu yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 10C
Ayat (1)
Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang
bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean yang sering
terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi,
dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan cukai
dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya:
- kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
- kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea masuk atau
pajak;
- kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya
perubahan peraturan, sering terjadi pada awal berlakunya
peraturan baru.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Penetapan pejabat bea dan cukai dapat juga merupakan
penetapan dengan menggunakan sistem komputer pelayanan.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 10D
Ayat (1)
Tujuan pengaturan impor sementara yaitu memberikan kemudahan
atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu, misalnya barang
perlombaan; kendaraan yang dibawa oleh wisatawan; peralatan
penelitian; peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan, dan
tenaga ahli; kemasan yang dipakai berulang-ulang; dan barang
keperluan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat
pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor
kembali.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Mengingat pemasukannya hanya untuk sementara, barang-barang
tersebut diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan terlambat yaitu barang tersebut telah selesai
dipergunakan sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan, tetapi
yang bersangkutan tidak mengurus administrasi kepabeanannya
sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Perhitungan bea masuk pada ayat ini dihitung berdasarkan tarif dan
nilai pabean pada saat pengajuan pemberitahuan pabean atas impor
sementara tersebut.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Pasal 11A
Ayat (1)
Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk
melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan
dari daerah pabean.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan dibatalkan yaitu dibatalkan seluruhnya atau
sebagian.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7) . . .
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk
menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif
yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia
dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain,
misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential
Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).
huruf b
Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian
impor barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut,
pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan,
dapat dikenakan bea masuk berdasarkan tarif yang berbeda
dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan ini perlu,
mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang,
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas pada umumnya
terdiri dari beberapa jenis.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi barang dalam pasal ini
yaitu suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara
sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan,
transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 15 . . .
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya
dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual
atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah
dengan:
a. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam
harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
berupa:
1. komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
2. biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas
tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang
yang bersangkutan;
3. biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga
kerja pengepakan;
b. nilai dari barang dan jasa berupa:
1. material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang
terkandung dalam barang impor;
2. peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang
digunakan untuk pembuatan barang impor;
3. material yang digunakan dalam pembuatan barang impor;
4. teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan
sketsa yang dilakukan dimana saja di luar daerah pabean dan
diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok
secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan
syarat barang dan jasa tersebut:
a) dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
b) untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor
barang impor yang dibelinya;
c) harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya
atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang
bersangkutan.
c. royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara
langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli
barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi
tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar
dari barang impor yang bersangkutan;
d. nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli
untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada
penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang
impor yang bersangkutan;
e. biaya . . .
e. biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke
pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan
dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat
impor di daerah pabean;
g. biaya asuransi.
Ayat (2)
Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala
hal, setidak-tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya
sama, serta:
a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.
Ayat (3)
Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakter
fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat
menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat
dipertukarkan, serta:
a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.
Ayat (3a)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud metode deduksi yaitu metode untuk menghitung
nilai pabean barang impor berdasarkan harga jual dari barang
impor yang bersangkutan, barang impor yang identik atau barang
impor yang serupa di pasar dalam daerah pabean dikurangi biaya
atau pengeluaran, antara lain komisi atau keuntungan,
transportasi, asuransi, bea masuk, dan pajak.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan metode komputasi yaitu metode untuk
menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan
harga bahan baku, biaya proses pembuatan, dan
biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di
pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan pembatasan tertentu yaitu bahwa dalam
perhitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak
diizinkan ditetapkan berdasarkan:
a. harga jual barang produksi dalam negeri;
b. suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila
ada dua alternatif nilai pembanding;
c. harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor;
d. biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode
komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah
ditentukan untuk barang identik atau serupa;
e. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke daerah
pabean;
f. harga patokan;
g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Pasal 16
Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara
self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang
diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean
barang yang sebenarnya sehingga:
a. bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean
yang ditetapkan lebih tinggi;
b. bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang
ditetapkan lebih rendah.
Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan
nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik,
tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean.
Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,
jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah
diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran.
Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan
cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan
dalam melakukan penetapan.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penetapan tarif sebelum penyerahan
pemberitahuan pabean yaitu penetapan tarif yang dilakukan
terhadap importasi tertentu secara official assesment.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penetapan nilai pabean sebelum penyerahan
pemberitahuan pabean yaitu penetapan nilai pabean yang
dilakukan terhadap importasi tertentu seperti impor sementara,
barang penumpang, atau barang kiriman secara official assesment.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat
dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang
atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit
kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan
pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan
pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal
membuat penetapan kembali.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya yang
mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah
pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan
nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang
bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran
yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan
audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda.
Pasal 17A
Penetapan Direktur Jenderal sebelum diajukan pemberitahuan pabean
dalam pasal ini yaitu dalam rangka memberikan pelayanan kepada
pengguna jasa dan menyesuaikan dengan praktik kepabeanan
internasional yang lazim dikenal sebagai Pre-Entry Classification dan
Valuation Ruling.
Yang . . .
Yang dimaksud dengan Pre-Entry Classification yaitu penetapan
klasifikasi barang oleh Direktur Jenderal terhadap importasi barang
sebelum diajukan pemberitahuan pabean atas permohonan importir.
Yang dimaksud dengan Valuation Ruling yaitu penetapan nilai pabean
oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil audit
kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan
oleh importir dalam jangka waktu tertentu.
Pasal 23A
Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard)
yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil
pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah
ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai
akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara
langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan
tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius
dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan
penyesuaian struktural.
Dalam hal tindakan pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk
kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengamanan
tidak harus dikenakan.
Yang dimaksud dengan kerugian serius adalah kerugian nyata yang
diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut harus
didasarkan pada (shall be based on) fakta-fakta bukan didasarkan
pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan.
Pasal 23B
Ayat (1)
Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak
wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan,
atau pengenaan tambahan bea masuk, barang-barang dari negara
yang bersangkutan dapat dikenai tarif yang besarnya berbeda
dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23C
Cukup jelas.
Pasal 23D
Cukup jelas.
Pasal 25 . . .
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk yaitu peniadaan
pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Huruf a
Yang dimaksud dengan barang perwakilan negara asing
beserta para pejabatnya yaitu barang milik atau untuk
keperluan perwakilan negara asing tersebut, termasuk pejabat
pemegang paspor diplomatik dan keluarganya di Indonesia.
Pembebasan tersebut diberikan apabila negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap
diplomat Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan badan
internasional beserta pejabatnya yaitu milik atau untuk
keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada
Pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang
ditugaskan di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan
kepada pejabat badan internasional yang memegang paspor
Indonesia.
Huruf c
Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi
dari kementerian terkait terhadap buku-buku yang bertujuan
untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Huruf d
Yang dimaksud barang keperluan ibadah untuk umum yaitu
barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan
ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia.
Yang dimaksud dengan barang keperluan amal dan sosial
yaitu barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan
amal dan sosial dan tidak mengandung unsur komersial,
seperti bantuan untuk bencana alam atau pemberantasan
wabah penyakit.
Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan kebudayaan
yaitu barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan
kebudayaan antarnegara. Pembebasan bea masuk diberikan
berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f . . .
Huruf f
Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan yaitu barang atau peralatan
yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau
percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu
penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi
dari kementerian terkait.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan barang contoh yaitu barang yang
diimpor khusus sebagai contoh, antara lain untuk keperluan
produksi (prototipe) dan pameran dalam jumlah dan jenis yang
terbatas, baik tipe maupun merek.
Huruf k
Cukup Jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan barang pindahan yaitu barang-barang
keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili
di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.
Huruf m
Yang dimaksud dengan barang pribadi penumpang, awak
sarana pengangkut, dan pelintas batas yaitu barang-barang
yang dibawa oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 10B ayat (3), sedangkan barang kiriman yaitu
barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri
kepada penerima tertentu di dalam negeri.
Huruf n
Cukup Jelas.
Huruf o
Yang dimaksud dengan perbaikan yaitu penanganan barang
yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada
keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.
Yang dimaksud dengan pengerjaan yaitu penanganan barang,
selain perbaikan tersebut di atas, juga mengakibatkan
peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah
sifat hakikinya.
Pengujian . . .
Pengujian meliputi pemeriksaan barang dari segi teknik dan
menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar
yang ditetapkan.
Pembebasan atau keringanan dalam hal ini hanya dapat
diberikan terhadap barang dalam keadaan seperti pada waktu
diekspor, sedangkan atas bagian yang diganti atau ditambah
dan biaya perbaikan tetap dikenakan bea masuk.
Huruf p
Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap barang
setelah diekspor, diimpor kembali tanpa mengalami proses
pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang
dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan
pameran, pertunjukan, atau perlombaan.
Terhadap barang yang diekspor untuk kemudian karena suatu
hal diimpor kembali dalam keadaan yang sama dengan
ketentuan segala fasilitas yang pernah diterimanya
dikembalikan.
Huruf q
Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan
penjenisan jaringan yaitu:
1) bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah
manusia serta turunannya (derivatif) seperti darah
seluruhnya, plasma kering albumin, gamaglobulin,
fibrinogen serta organ tubuh.
2) bahan pengelompokkan darah yang berasal dari manusia,
binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain.
3) bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia,
binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain.
Ayat (3)
Ayat ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk mengatur
lebih lanjut persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi guna
memperoleh pembebasan berdasarkan pasal ini.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain
digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang
ditetapkan, seperti fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, tetapi pada
kenyataannya diperdagangkan.
Pelanggaran atas ketentuan tentang pembebasan ini ditemukan
pada pengawasan, penelitian kembali, dan/atau pelaksanaan audit
kepabeanan.
Pasal 26 . . .
Pasal 26
Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini yaitu
pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang
diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu,
sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau
hanya keringanan bea masuk.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keringanan bea masuk yaitu pengurangan
sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Huruf a
Yang dimaksud dengan penanaman modal pada huruf ini yaitu
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Huruf b
Yang dimaksud dengan mesin untuk pembangunan dan
pengembangan industri yaitu setiap mesin, permesinan, alat
perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang
digunakan untuk pembangunan dan pengembangan industri.
Pengertian pembangunan dan pengembangan industri meliputi
pendirian perusahaan atau pabrik baru serta perluasan
(diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi untuk
tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau
pabrik yang telah ada.
Huruf c
Yang dimaksud dengan barang dan bahan yaitu semua barang
atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang
digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan
barang jadi, sedangkan batas waktu akan diatur dalam
keputusan pelaksanaannya.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan bibit dan benih yaitu segala jenis
tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan
benar-benar untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam
rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, atau perikanan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan hasil laut yaitu semua jenis tumbuhan
laut, ikan atau hewan laut yang layak untuk dimakan seperti
ikan, udang, kerang, dan kepiting yang belum atau sudah
diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan sarana penangkap yaitu satu atau
sekelompok kapal yang mempunyai peralatan untuk
menangkap atau mengambil hasil laut, termasuk juga yang
mempunyai peralatan pengolahan.
Yang dimaksud dengan sarana penangkap yang telah
mendapat izin yaitu sarana penangkap yang berbendera
Indonesia atau berbendera asing yang telah memperoleh izin
dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan
atau pengambilan hasil laut.
Huruf g
Dalam transaksi perdagangan kemungkinan adanya
perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh
pembeli dapat saja terjadi. Sedangkan prinsip pemungutan bea
masuk dalam Undang-Undang ini diterapkan atas semua
barang yang diimpor untuk dipakai sehingga, apabila terjadi
perubahan kondisi (kerusakan, penurunan mutu,
kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena
sebab alamiah), barang tersebut tidak sepenuhnya dapat
dipakai atau memberikan manfaat sebagaimana diharapkan,
wajar apabila barang yang mengalami perubahan kondisi
sebagaimana diuraikan di atas tidak sepenuhnya dipungut bea
masuk. Oleh karena itu pembatasan pada saat kapan
terjadinya perubahan kondisi barang tersebut, yaitu antara
waktu pengangkutan dan diberikannya persetujuan impor
untuk dipakai.
Huruf h
Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan
masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang
keuangan, misalnya proyek pemasangan lampu jalan umum.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain
digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang
ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor
barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya
diperjualbelikan.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Kesalahan tata usaha yang dimaksud antara lain kesalahan
tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tarif.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan sebab tertentu yaitu bahwa hal
tersebut bukan merupakan kehendak importir, melainkan
disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pemerintah yang
mengakibatkan barang yang telah diimpor tidak dapat
dimasukkan ke dalam daerah pabean sehingga harus diekspor
kembali atau dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea
dan cukai dalam kondisi yang sama.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Pada prinsipnya importir bertanggung jawab atas bea masuk
barang yang diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang ini, importir baru dinyatakan
bertanggung jawab atas bea masuk sejak didaftarkannya
pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya
pemberitahuan pabean, tanggung jawab atas bea masuk berada
pada pengusaha tempat penimbunan sementara, yaitu tempat
penimbunan barang impor yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Apabila barang impor yang harus dilunasi bea masuknya terdiri
dari beberapa jenis dengan satu nama umum (golongan barang),
sedangkan jenis barang yang sebenarnya tidak dapat diketahui,
sebagai dasar perhitungan bea masuk, diambil tarif tertinggi yang
berlaku atas golongan barang tersebut dan nilai pabean ditetapkan
oleh pejabat bea dan cukai.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah
yaitu dibulatkan ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi
ribuan
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Kewajiban membayar bea masuk yang timbul sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus dilunasi paling lambat pada tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean atas impor.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penundaan yaitu penundaan pembayaran
bea masuk dalam rangka fasilitas pembayaran berkala dan
penundaan pembayaran bea masuk karena menunggu keputusan
pembebasan atau keringanan.
Ayat (2a)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 37A . . .
Pasal 37A
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Direktur Jenderal dapat memberikan penundaan atau pengangsuran
pembayaran setelah mempertimbangkan kemampuan orang dalam
membayar utangnya dengan memperhatikan laporan keuangan dan
kredibilitas orang tersebut.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 41
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan bea masuk
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 44
Ayat (1)
Tujuan pengadaan tempat penimbunan berikat dalam Undang-
Undang ini yaitu memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa
penangguhan pembayaran bea masuk.
Yang dimaksud dengan penangguhan yaitu peniadaan sementara
kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk
membayar bea masuk berdasarkan Undang-Undang ini.
Dalam tempat penimbunan berikat dilakukan kegiatan menyimpan,
menimbun, melakukan pengetesan (Quality Control),
memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan,
menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur
ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai
(disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna yang
berasal dari luar daerah pabean tanpa lebih dahulu dipungut bea
masuk.
Pengadaan . . .
Pengadaan tempat penimbunan berikat ini diharapkan dapat
memperlancar arus barang impor atau ekspor serta meningkatkan
produksi dalam negeri.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan mengolah yaitu kegiatan memproses
bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
Huruf c
Barang impor setelah dipamerkan dapat direekspor atau dijual
setelah dilunasi bea masuk yang terutang.
Barang yang berasal dari dalam daerah pabean dapat diekspor
setelah memenuhi persyaratan ekspor sesuai ketentuan yang
berlaku.
Huruf d
Yang dimaksud dengan orang tertentu yaitu warga negara asing
yang bertugas di Indonesia atau orang yang berangkat ke luar
negeri.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan daur ulang yaitu suatu kegiatan
pengolahan limbah dan barang lainnya menjadi produk yang
mempunyai nilai tambah dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Ayat (1a)
Penetapan oleh menteri ini guna mengantisipasi perkembangan
industri dan perdagangan internasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengusahaan tempat penimbunan berikat
yaitu kegiatan usaha menyimpan, menimbun, melakukan
pengetesan, memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting),
memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah,
mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai
(disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna di
tempat penimbunan berikat.
Pasal 45 . . .
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan barang lainnya antara lain waste,
scrap, sisa/potongan, bahan baku yang rusak, dan/atau
barang yang rusak.
Ayat (3)
Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud
mengelakkan pembayaran bea masuk karena telah diajukan
pemberitahuan pabean dan bea masuk telah dilunasi, tetapi
pengeluaran barang tersebut dilakukan tanpa persetujuan pejabat
bea dan cukai sehingga pelanggar dikenai sanksi administrasi
berupa denda.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengusaha tempat penimbunan berikat
yaitu orang yang benar-benar melakukan kegiatan usaha
menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan,
memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan,
menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur
ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai
(disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna di
tempat penimbunan berikat.
Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor
yang wajib bea masuk, yang hilang dari tempat penimbunan
berikat, kepada pengusaha tempat penimbunan berikat, wajib
membayar bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi
berupa denda.
Pasal 49
Yang dimaksud dengan pembukuan yaitu suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang,
modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
Kewajiban . . .
Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diperlukan untuk
pelaksanaan audit kepabeanan setelah barang dikeluarkan dari
kawasan pabean.
Yang dimaksud dengan pengusaha pengangkutan yaitu orang yang
menyediakan jasa angkutan barang impor atau ekspor dengan sarana
pengangkut di darat, laut, dan udara.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berada di tempat bagi orang berupa badan hukum yaitu
pimpinan badan hukum tersebut tidak berada di tempat.
Yang dimaksud dengan yang mewakili yaitu karyawan atau
bawahan atau pihak lain yang ditunjuk oleh orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49.
Pasal 51
Ayat (1)
Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan agar dapat dihitung
besarnya nilai transaksi impor atau ekspor. Untuk menjamin
tercapainya maksud tersebut, pembukuan harus diselenggarakan
dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya
berdasarkan standar akuntansi keuangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi
bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan
usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun di Indonesia dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal
akan melakukan audit kepabeanan, bukti dasar pembukuan dan
surat yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera
disediakan.
Dalam hal data tersebut berupa data elektronik, orang wajib
menjaga keandalan sistem pengolahan data yang digunakan agar
data elektronik yang disimpan dapat dibuka, dibaca, atau diambil
kembali setiap waktu.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan
lalulintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean
dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan
pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan
terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib
menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk
ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya yang tidak
memenuhi syarat yaitu barang impor atau ekspor yang telah
diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, tetapi tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan
larangan atau pembatasan atas barang yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan diberitahukan dengan pemberitahuan
pabean dalam pasal ini dapat berupa pemberitahuan kedatangan
sarana pengangkut, pemberitahuan impor untuk dipakai, dan
pemberitahuan ekspor barang.
Permintaan importir atau eksportir untuk membatalkan ekspornya,
mereekspor, atau memusnahkan tidak dapat disetujui jika peraturan
perundang-undangan yang berlaku menetapkan lain.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ditetapkan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur secara
khusus penyelesaian barang impor yang dibatasi atau dilarang,
misalnya impor limbah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun.
Penerapan . . .
Penerapan sanksi administrasi pada ayat ini tidak mengurangi
ketentuan pidana.
Pasal 54
Perintah tertulis tersebut dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang
daerah hukumnya meliputi kawasan pabean, yaitu tempat kegiatan
impor atau ekspor tersebut berlangsung.
Dalam hal impor barang tersebut ditujukan ke beberapa kawasan
pabean dalam daerah pabean Indonesia permintaan perintah tersebut
ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang
daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat
impor barang yang bersangkutan ditujukan atau dibongkar. Dalam hal
ekspor dilakukan dari beberapa kawasan pabean, permintaan tersebut
ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang
daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat
ekspor berlangsung
Yang dimaksud dengan pengadilan niaga yaitu pengadilan niaga yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut merupakan jangka
waktu maksimum bagi penangguhan. Jangka waktu tersebut
disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta
penangguhan agar segera mengambil langkah-langkah untuk
mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Perpanjangan jangka waktu penangguhan tersebut hanya dapat
dilakukan dengan syarat yang ketat untuk mencegah kemungkinan
penyalahgunaan hak untuk meminta penangguhan.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 58 . . .
Pasal 58
Ayat (1)
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau
pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum
atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak yang diduga
telah dilanggar.
Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pejabat
bea dan cukai.
Ayat (2)
Karena permintaan penangguhan tersebut masih berdasarkan
dugaan, kepentingan pemilik barang juga perlu diperhatikan
secara wajar. Kepentingan tersebut, antara lain kepentingan untuk
menjaga rahasia dagang atau informasi teknologi yang
dirahasiakan, yang digunakan untuk memproduksi barang impor
atau ekspor tersebut. Dalam hal demikian, pemeriksaan hanya
diizinkan secara fisik, sekedar untuk mengidentifikasi atau
mencacah barang-barang yang dimintakan penangguhan.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu tersebut, misalnya kondisi
atau sifat barang yang cepat rusak.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 64A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penindakan yaitu penindakan di bidang
kepabeanan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai terhadap barang yang diduga terkait dengan kegiatan
terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 75 . . .
Pasal 75
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas
pengawasan agar sarana pengangkut melalui jalur yang ditetapkan
dan untuk memeriksa sarana pengangkut berupa kapal, pejabat
bea dan cukai perlu dilengkapi sarana operasional berupa kapal
patroli atau sarana pengawasan lainnya seperti radio
telekomunikasi atau radar.
Yang dimaksud dengan kapal patroli yaitu kapal laut dan/atau
kapal udara milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
dipimpin oleh pejabat bea dan cukai sebagai komandan patroli,
yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di daerah pabean
sesuai dengan Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Kelengkapan kapal patroli atau sarana lain dengan senjata api
pada ayat ini dimaksudkan untuk menghadapi bahaya yang
mengancam jiwa atau keselamatan pejabat bea dan cukai dan
kapal patroli dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pasal 76
Semua instansi pemerintah, baik sipil maupun militer bila diminta,
berkewajiban memberi bantuan dan perlindungan atau
memerintahkan untuk melindungi pejabat bea dan cukai dalam segala
hal yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa bantuan sebagaimana
dimaksud di atas yaitu sehubungan dengan segala kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat bea dan cukai berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 78
Wewenang pejabat bea dan cukai yang diatur dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik
dalam rangka pengamanan keuangan negara.
Pasal 82
Ayat (1)
Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai
untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan
penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang
diajukan.
Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pemilik barang atau
kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menyerahkan barang untuk diperiksa pada
ayat ini yaitu menyiapkan barang di tempat pemeriksaan barang
dan menyiapkan peralatan pemeriksaan sehingga pejabat bea dan
cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud salah pada ayat ini yaitu kesalahan karena
kelalaian.
Yang dimaksud pungutan negara di bidang ekspor pada ayat ini
meliputi bea keluar.
Pasal 82A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemeriksaan karena jabatan yaitu
pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai karena
kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang ini
dalam rangka pengawasan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam hal orang yang
bersangkutan telah memenuhi kewajibannya, pejabat bea dan
cukai segera memberikan pelayanan kepabeanan.
Pasal 85A
Pasal ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk
melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu di atas alat
angkut, di tempat pemuatan, dan di tempat pembongkaran di dalam
daerah pabean.
Pasal 86
Ayat (1)
Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai
konsekuensi diberlakukannya:
a. sistem self assesment;
b. ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi;
c. pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan,
pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat
diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari
kawasan pabean.
Ayat (1a)
Huruf a
Audit kepabeanan bukan merupakan audit untuk menilai atau
memberikan opini tentang laporan keuangan, tetapi untuk
menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Laporan keuangan diminta dalam kegiatan audit kepabeanan
dengan tujuan hanya untuk memastikan bahwa pembukuan
yang diberikan oleh orang kepada pejabat bea dan cukai
adalah pembukuan yang sebenarnya yang digunakan untuk
mencatat kegiatan usahanya yang pada akhir periode
diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
Selain itu, dengan laporan keuangan, pejabat bea dan cukai
dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan orang yang
berkaitan dengan kepabeanan.
Pejabat bea dan cukai yang melaksanakan audit dilarang
memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak
terhadap segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh orang berkaitan dengan audit yang
dilaksanakannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait, yaitu pihak-
pihak yang mempunyai hubungan dengan orang yang terkait
dengan transaksi yang dilakukan oleh orang tersebut,
misalnya pembeli di dalam negeri atas barang impor, pembeli
di luar negeri atas barang ekspor, pemasok di dalam negeri
atas barang ekspor, pemasok di luar negeri atas barang impor,
bank, dan pihak lain yang diyakini dapat memberikan
keterangan sehubungan transaksi yang dilakukan oleh orang,
seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d . . .
Huruf d
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa perbuatan yang menyebabkan
pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan wewenangnya
mencakup perbuatan tidak menyerahkan laporan keuangan, buku,
catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat
yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik,
serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 86A
Cukup Jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Bangunan dan tempat lain yang bukan rumah tinggal yang
dimaksud dalam ayat ini misalnya bangunan yang didirikan khusus
untuk menyimpan barang apa pun dan pendirinya bukan
dimaksudkan sebagai tempat usaha berdasarkan Undang-Undang
ini.
Apabila berdasarkan petunjuk yang ada bahwa di tempat tersebut
terdapat barang yang tersangkut pelanggaran, baik sebagai barang
yang wajib bea masuk maupun yang dikenai peraturan larangan
dan pembatasan, Direktur Jenderal dapat memerintahkan pejabat
bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat
tersebut.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan
cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk pengawasan
dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang
pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai. Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana
pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara
selektif.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan
pengawasan atas sarana pengangkut yang melakukan
pembongkaran barang impor, pejabat bea dan cukai berwenang
untuk menghentikan pekerjaan tersebut jika ternyata barang yang
dibongkar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 92A
Ayat (1)
Huruf a
Pembetulan surat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk
menurut ketentuan ini dilaksanakan untuk menjalankan
pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan
atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan perlu
dibetulkan sebagaimana mestinya.
Pengertian membetulkan dapat berarti menambah,
mengurangi, atau menghapus, sesuai dengan sifat kesalahan
dan kekeliruannya.
Direktur Jenderal karena jabatannya dapat membetulkan atau
membatalkan surat tagihan kekurangan pembayaran bea
masuk yang tidak benar, misalnya tidak memenuhi
persyaratan formal meskipun persyaratan materialnya telah
terpenuhi.
Huruf b
Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi
administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi
ternyata hanya melakukan kekhilafan bukan kesalahan yang
disengaja atau kesalahan dimaksud terjadi akibat perbuatan
orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengannya
serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 93 . . .
Pasal 93
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya
kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang
memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk
mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai.
Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa
kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk
mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan
kepada Direktur Jenderal.
Dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak
yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap
disetujui.
Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea
masuk, kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi
administrasi berupa denda.
Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan
tanpa kewajiban menyerahkan jaminan.
Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan barang belum dikeluarkan pada ayat ini
yaitu barang impor masih berada dalam kawasan pabean.
Pihak yang mengajukan keberatan bertanggung jawab terhadap
barang impor yang bersangkutan dan segala biaya yang mungkin
timbul.
Ayat (2)
Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur
Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka
waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu
melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan
suatu keberatan yang diajukan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ditolak oleh Direktur Jenderal yaitu
penolakan oleh Direktur Jenderal atas keberatan yang diajukan
sehingga penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai
menjadi tetap.
Penolakan oleh Direktur Jenderal ini dapat pula berupa penolakan
sebagian atas keberatan yang diajukan, atau Direktur Jenderal
menetapkan lain dari penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea
dan cukai, dan penetapan ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari
pada penetapan pejabat bea dan cukai tersebut.
Ayat (4) . . .
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 93A
Ayat (1)
Keberatan yang dapat diajukan yaitu keberatan terhadap
penetapan pejabat selain mengenai tarif dan/atau nilai pabean,
misalnya penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan
sebagai akibat penafsiran peraturan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur
Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka
waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu
melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan
keberatan yang diajukan.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Pasal 94 . . .
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 102
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan barang impor yang masih dalam
pengawasan pabean yaitu barang impor yang kewajiban
pabeannya belum diselesaikan.
Contoh membongkar atau menimbun di tempat selain tempat
tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan
tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun di
luar tempat penimbunan berikat A.
Huruf e
Yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara
melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak
wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang
tersebut.
Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam
dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di
dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat
lain.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan
pelanggaran dalam Pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa pelanggaran ini
didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum.
Pasal 102A
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b . . .
Huruf b
Yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang ekspor yaitu
bea keluar.
Huruf c
Yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang ekspor ke
dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah
pabean.
Huruf d
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran
kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana
pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif,
misalnya barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan
Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta.
Huruf e
Cukup Jelas.
Pasal 102B
Cukup Jelas.
Pasal 102C
Cukup Jelas.
Pasal 102D
Cukup Jelas.
Pasal 103
Huruf a
Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat
berupa:
a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat
data tidak benar.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf ini
terutama untuk penumpang dan pelintas batas.
Huruf d
Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan tempat
ditemukannya orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli,
menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor
yang berasal dari tindak pidana penyelundupan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102.
Orang . . .
Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan,
membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan
barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai
pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang
bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik,
yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bisa terjadi,
pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat
dituntut.
Pasal 103A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang
dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan.
Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung
dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau
dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau
informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 104
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan
atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean,
misalnya invoice.
Pasal 105
Yang dimaksud dengan merusak yaitu merusak secara fisik atau
melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda
pengaman.
Pasal 107
Pasal ini menegaskan, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dalam
melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau
eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama
dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir, misalnya,
jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan invoice
yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang
diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya,
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dikenai ancaman pidana.
Pasal 108
Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan
hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk
usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk
persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau
koperasi dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan
dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan
tersebut di atas.
Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga mereka
yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau
yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan
demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil
dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan
larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah
yang melakukan tindak pidana tersebut.
Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang
akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan/atau
pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut
senantiasa berupa pidana denda.
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan
tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap
benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana
penyelundupan.
Ayat (2a)
Yang dimaksud dengan dapat dirampas yaitu memberikan
kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan
dengan memperhatikan kasus per kasus, misalnya kapal yang
hanya mengangkut barang tertentu dalam jumlah sedikit
sedangkan kapal tersebut diperlukan sebagai alat angkut untuk
menopang perdagangan ekonomi daerah tentunya diputuskan
untuk tidak dirampas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh
penuntut umum. Namun, barang impor atau ekspor yang
berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk
negara, berdasarkan Undang-Undang ini menjadi milik negara
yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 113A
Ayat (1)
Ayat ini mengamanatkan setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus
mengutamakan fungsi pelayanan maupun pengawasan dalam
menghimpun dana melalui pemungutan bea masuk, melindungi
kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang,
dokumen, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih
mendorong laju pembangunan nasional.
Ayat (2)
Mengingat dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai berkaitan erat dengan pengawasan dan pelayanan, pegawai
bea cukai yang melaksanakan tugas dan wewenangnya harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode
Etik apabila melanggar kode etik.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 113B
Cukup Jelas.
Pasal 113C
Cukup Jelas.
Pasal 113D
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelanggaran kepabeanan yaitu
pelanggaran administrasi dan tindak pidana kepabeanan.
Yang dimaksud dengan berjasa yaitu berjasa dalam menangani:
a. pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi,
menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik,
sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau
b. pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan
informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan
penuntutan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 115A
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindari
penyalahgunaan daerah perdagangan bebas (free trade zone)
dan/atau pelabuhan bebas terhadap pemasukan dan/atau
pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti
narkoba, senjata api, bahan peledak.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 115B
Ayat (1)
Yang dimaksud informasi yang sifatnya tertentu yaitu informasi
yang menyangkut kerahasiaan negara atau yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 115C
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini sebagai upaya pengamanan keuangan
negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau
pejabat pemeriksa fungsional lain berdasarkan Undang-Undang.
Ayat (4) . . .
Ayat (4)
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat ini, harus
menyebutkan nama tersangka, keterangan yang diminta serta
kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta tersebut.
Pasal II
Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4661
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_10_tahun_1995_tentang_kepab_17.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Isi dari pasal 82 ayat 1&4 undang undang no 3 tahun 2006. Apakah pre entry classification bersifat mengikat.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
