- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (UU 14 thn 2006)
2006
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (UU 14 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_13_tahun_2005_tentang_angga_14.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun
dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang
berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersaman, berkeadilan, berkelanjutan, wawasan
lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia
yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2006, telah terjadi berbagai
perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat
mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai
indikator ekonomi yang berpengaruh pada Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dan Pelaksanaan APBN 2006 sehingga
diperlukan adanya perubahan perkiraan atas APBN 2006;
c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN
2006, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai
sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit
anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan
anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu
mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
ekonomi tahun 2006 dan jangka menengah, baik dalam
rangka penyediaan lapangan kerja baru maupun
pengurangan jumlah penduduk miskin secara bertahap
sesuai dengan program pembangunan nasional;
d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN
Perubahan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama
Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah sesuai dengan Surat Keputusan DPD
Nomor 27/DPD/2006 tanggal 13 Juli 2006;
e. bahwa . . .
-2-
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2006;
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat
(4), Pasal 23, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 34 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
9. Undang-Undang . . .
-3-
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4571).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2006.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4571) sebagai berikut:
1. Ketentuan . . .
-4-
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2006 diperoleh dari sumber-sumber:
a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
c. Penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp425.053.080.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima
triliun lima puluh tiga miliar delapan puluh juta rupiah).
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp229.829.268.281.000,00 (dua ratus dua puluh
sembilan triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar
dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan
puluh satu ribu rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diperkirakan sebesar Rp4.232.907.854.000,00
(empat triliun dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan
ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu
rupiah).
(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar
Rp659.115.256.135.000,00 (enam ratus lima puluh
sembilan triliun seratus lima belas miliar dua ratus lima
puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan . . .
-5-
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp410.226.380.000.000,00 (empat ratus sepuluh triliun
dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan
puluh juta rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp14.826.700.000.000,00 (empat
belas triliun delapan ratus dua puluh enam miliar tujuh
ratus juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2006
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tercantum dalam penjelasan ayat ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik
negara; dan
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp165.694.879.000.000,00 (seratus enam puluh lima
triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar delapan
ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp22.322.500.000.000,00 (dua
puluh dua triliun tiga ratus dua puluh dua miliar lima
ratus juta rupiah).
(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp41.811.889.281.000,00 (empat puluh satu triliun
delapan ratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(5) Rincian . . .
-6-
(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran
2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
dengan ayat (4) tercantum dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 terdiri
dari:
a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
b. Anggaran belanja ke daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp478.249.290.655.000,00 (empat ratus tujuh puluh
delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar
dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh
lima ribu rupiah).
(3) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp220.849.845.400.000,00 (dua ratus dua puluh triliun
delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus
empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diperkirakan sebesar Rp699.099.136.055.000,00 (enam
ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan puluh
sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta lima puluh
lima ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan
atas:
a. Belanja . . .
-7-
a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian
anggaran;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp478.249.290.655.000,00 (empat
ratus tujuh puluh delapan triliun dua ratus empat puluh
sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam
ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp478.249.290.655.000,00 (empat ratus tujuh puluh
delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar
dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh
lima ribu rupiah).
(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp478.249.290.655.000,00 (empat ratus tujuh puluh
delapan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar
dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh
lima ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana perimbangan; dan
b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp216.797.725.400.000,00
(dua ratus enam belas triliun tujuh ratus sembilan puluh
tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus
ribu rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp4.052.120.000.000,00 (empat triliun lima puluh dua
miliar seratus dua puluh juta rupiah).
7. Ketentuan . . .
-8-
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum; dan
c. Dana alokasi khusus.
(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp59.563.725.400.000,00
(lima puluh sembilan triliun lima ratus enam puluh tiga
miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu
rupiah).
(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp145.664.200.000.000,00 (seratus empat puluh lima
triliun enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus
juta rupiah).
(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp11.569.800.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus
enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana otonomi khusus; dan
b. Dana penyesuaian.
(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.488.284.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan
puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta
rupiah).
(3) Dana . . .
-9-
(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp563.836.000.000,00
(lima ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tiga
puluh enam juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2006 sebesar Rp659.115.256.135.000,00
(enam ratus lima puluh sembilan triliun seratus lima
belas miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga
puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja
Negara Tahun Anggaran 2006 sebesar
Rp699.099.136.055.000,00 (enam ratus sembilan puluh
sembilan triliun sembilan puluh sembilan miliar seratus
tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga
dalam Tahun Anggaran 2006 diperkirakan terdapat
Defisit Anggaran sebesar Rp39.983.879.920.000,00 (tiga
puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh tiga
miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan
ratus dua puluh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari
Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006.
(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
sumber-sumber:
a. Pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp55.257.682.348.000,00 (lima puluh lima triliun dua
ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan
puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu
rupiah); dan
b. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif
Rp15.273.802.428.000,00 (lima belas triliun dua ratus
tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran
2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam penjelasan ayat ini.
Pasal II . . .
- 10 -
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 84
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
ABDUL WAHID
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2006
I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005,
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006, Kerangka Ekonomi Makro,
serta Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2006. Sejak ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, telah terjadi perubahan dan
perkembangan yang cukup banyak pada faktor-faktor internal dan
eksternal yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi
makro, yang berpengaruh pada pelaksanaan APBN tahun 2006. Karena itu,
dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2006, perlu
dilakukan penyesuaian atas sasaran-sasaran pendapatan negara dan
hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-
sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu
mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun
2006.
Dari sisi eksternal, faktor harga minyak dunia yang tinggi dan fluktuasinya
masih akan menimbulkan ketidakpastian pada pelaksanaan APBN tahun
2006, oleh karena berpengaruh cukup signifikan pada penerimaan migas,
perubahan subsidi BBM maupun subsidi listrik. Sementara itu,
ketidakseimbangan global (global imbalances) diperkirakan akan
menurunkan aliran modal ke negara-negara berkembang dan emerging,
sehingga kecenderungan larinya modal ke negara yang dianggap memiliki
resiko lebih kecil (flight to quality) akan menyebabkan terjadinya arus keluar
modal jangka pendek dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Faktor-faktor tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas
moneter serta struktur dan ketahanan fiskal.
Dari . . .
-2-
Dari sisi internal, perkembangan ekonomi Indonesia selama triwulan I dan
triwulan II tahun 2006 menunjukkan perubahan yang cukup besar pada
berbagai variabel ekonomi makro dibandingkan dengan perkiraan awal pada
saat penyusunan asumsi APBN 2006. Perekonomian Indonesia dalam
semester I tahun 2006 masih mengalami perlambatan akibat kenaikan
harga BBM tahun 2005 dan berbagai faktor eksternal, namun diperkirakan
secara bertahap akan kembali membaik pada semester II tahun 2006.
Perbaikan tersebut didukung oleh membaiknya kegiatan investasi, ekspor,
dan pulihnya daya beli masyarakat. Kestabilan ekonomi makro terus dijaga
baik, yang tercermin pada menurunnya volatilitas nilai tukar rupiah dan
indeks harga saham gabungan (IHSG), serta menurunnya laju inflasi.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 diperkirakan mencapai 5,8 (lima koma
delapan) persen. Meskipun perkiraan tersebut lebih rendah dari proyeksi
awal pada saat penyusunan APBN 2006 sebesar 6,2 (enam koma dua)
persen, namun masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi tahun
2005 yang mencapai 5,6 (lima koma enam) persen. Laju pertumbuhan
ekonomi tahun 2006 tersebut akan dicapai dengan upaya perbaikan
investasi, peningkatan kinerja ekspor dan menguatnya daya beli
masyarakat. Namun, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun
2006 tersebut memerlukan kerja keras, mengingat masih terdapat faktor-
faktor risiko yang perlu diwaspadai.
Laju inflasi kumulatif yang selama periode Januari Juni 2006 stabil dan
terkendali pada tingkat 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) persen, lebih
rendah dari laju inflasi kumulatif pada periode yang sama tahun 2005
sebesar 4,28 (empat koma dua puluh delapan) persen.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah meskipun mengalami penguatan, terutama
pada kuartal pertama akibat arus modal masuk yang cukup deras, namun
volatilitasnya masih cukup tinggi meskipun mulai mencapai suatu titik
kestabilan baru pada semester II tahun 2006. Sejalan dengan meningkatnya
kegiatan ekonomi, kebutuhan valuta asing untuk impor, khususnya impor
bahan baku dan barang modal dalam semester II tahun 2006 diperkirakan
akan meningkat, sementara kegiatan ekspor masih diperkirakan stabil atau
bahkan menguat. Dengan perkembangan tersebut, dalam tahun 2006 rata-
rata nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai sekitar Rp9.300/US$ atau
lebih kuat bila dibanding dengan asumsi nilai tukar pada APBN 2006
sebesar rata-rata Rp9.900/US$. Seiring dengan menguatnya nilai tukar
rupiah, laju inflasi akan dapat distabilkan pada tingkat yang relatif rendah
dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga sasaran inflasi sebesar 8,0
(delapan koma nol) persen dalam tahun 2006 diperkirakan akan tetap dapat
dicapai.
Selanjutnya . . .
-3-
Selanjutnya, dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan menurunnya laju
inflasi tersebut, maka suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan
cenderung menurun hingga mencapai sekitar 10,75 (sepuluh koma tujuh
puluh lima) persen pada akhir 2006. Dengan perkembangan tersebut,
selama tahun 2006, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan
mencapai sekitar 12,0 (dua belas koma nol) persen, lebih tinggi dari
perkiraan semula dalam asumsi APBN 2006 sebesar 9,5 (sembilan koma
lima) persen.
Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut telah
memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2006. Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan
berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan
dan perkembangan yang terjadi.
Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2006
diperkirakan berubah menjadi sebesar Rp659.115.256.135.000,00 (enam
ratus lima puluh sembilan triliun seratus lima belas miliar dua ratus lima
puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Perkiraan
pendapatan negara dan hibah tersebut didasarkan oleh adanya
perkembangan beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro, terutama
harga minyak mentah dan nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN Tahun
Anggaran 2006. Pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan
perpajakan diperkirakan akan mencapai Rp425.053.080.000.000,00 (empat
ratus dua puluh lima triliun lima puluh tiga miliar delapan puluh juta
rupiah). Penerimaan negara bukan pajak diperkirakan akan mencapai
Rp229.829.268.281.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan triliun delapan
ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua
ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Faktor-faktor yang mempengaruhi
perkiraan penerimaan perpajakan dalam tahun 2006 antara lain mencakup:
(i) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berubah cukup
signifikan dari perkiraan semula terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat dan harga minyak; (ii) langkah-langkah kebijakan
perpajakan yang diambil dalam rangka menciptakan suatu sistem
perpajakan yang sehat dan kompetitif dengan tujuan mendorong investasi;
dan (iii) langkah-langkah administrasi yang terus menerus dilakukan dalam
upaya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan, cukai, dan kepabeanan.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan negara bukan
pajak antara lain berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan harga rata-
rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam tahun 2006 dibandingkan
dengan asumsi yang digunakan dalam perhitungan APBN Tahun Anggaran
2006. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari hibah diperkirakan
mencapai Rp4.232.907.854.000,00 (empat triliun dua ratus tiga puluh dua
miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu
rupiah).
Sebagaimana . . .
-4-
Sebagaimana halnya dengan pendapatan negara dan hibah, anggaran
belanja negara diperkirakan berubah menjadi Rp699.099.136.055.000,00
(enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan puluh sembilan
miliar seratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah). Alokasi
anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan akan mencapai
Rp478.249.290.655.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan triliun dua
ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta enam
ratus lima puluh lima ribu rupiah). Alokasi belanja ke daerah diperkirakan
akan mencapai Rp220.849.845.400.000,00 (dua ratus dua puluh triliun
delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima
juta empat ratus ribu rupiah). Lebih tingginya perkiraan belanja pemerintah
pusat terutama berkaitan dengan kenaikan pembayaran bunga utang dalam
negeri akibat lebih tingginya perkiraan suku bunga SBI yang digunakan
dalam perhitungan APBN Tahun Anggaran 2006, dan lebih tingginya beban
subsidi bahan bakar minyak sebagai akibat lebih tingginya perkiraan harga
minyak mentah internasional. Sementara itu, lebih tingginya perkiraan
anggaran belanja ke daerah, berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan
realisasi dana bagi hasil, khususnya dana bagi hasil perpajakan yang
mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya target penerimaan
perpajakan yang dibagihasilkan, serta dialokasikannya dana tambahan
otonomi khusus pembangunan infrastruktur bagi provinsi Papua.
Dalam kaitan dengan anggaran pendidikan dalam tahun 2006, Mahkamah
Konstitusi telah menetapkan dalam keputusan MK No.026/PUU-III/2005,
tanggal 22 Maret 2006, bahwa Undang-Undang APBN 2006 sepanjang
mengenai anggaran pendidikan dalam APBN 2006 sebesar 9,1 persen
sebagai batas tertinggi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945. Hal ini berarti, bahwa Undang-Undang APBN 2006 tetap mengikat
secara hukum dan dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan
APBN berdasarkan Undang-Undang, dengan kewajiban bagi Pemerintah dan
DPR untuk mengalokasikan kelebihan dana yang akan diperoleh dari hasil
penghematan belanja negara dan atau hasil peningkatan pendapatan pada
anggaran pendidikan dalam APBN Perubahan 2006. Menindaklanjuti
Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam APBN Perubahan 2006,
Pemerintah dan DPR berupaya secara maksimal untuk melaksanakan
keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari hasil perubahan besaran
APBN tahun 2006, baik di sisi pendapatan, belanja negara, maupun
pembiayaan anggaran, maka secara keseluruhan anggaran belanja
pemerintah pusat mengalami kenaikan Rp50.650.990.655.000,00 (lima
puluh triliun enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh
juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), yakni dari
Rp427.598.300.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh triliun lima ratus
sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah) dalam APBN 2006
menjadi . . .
-5-
menjadi Rp478.249.290.655.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan
triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh
juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dalam APBN Perubahan 2006.
Kenaikan belanja pemerintah pusat tersebut dialokasikan, antara lain
untuk: (1) subsidi sebesar Rp28.117.150.900.000,00 (dua puluh delapan
triliun seratus tujuh belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus
ribu rupiah), terutama agar tidak terjadi kenaikan harga BBM dan tarif
dasar listrik yang dapat menimbulkan gejolak di perekonomian dan
masyarakat, (2) bunga utang sebesar Rp5.865.653.165.000,00 (lima triliun
delapan ratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta
seratus enam puluh lima ribu rupiah), guna memenuhi kewajiban kepada
pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab pemerintah, (3) bencana alam
Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah), untuk
membantu daerah dan masyarakat yang terkena musibah bencana dalam
tahun 2006, (4) subsidi langsung tunai Rp1.819.800.000.000,00 (satu
triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah),
untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga
BBM, (5) dana rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun
tujuh ratus miliar rupiah), dan (6) tambahan pendanaan untuk Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias sebesar
Rp1.053.043.655.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh
tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Di luar alokasi tambahan belanja yang bersifat mendesak dan tidak dapat
dialihkan tersebut, terdapat dana sekitar Rp8.695.342.935.000,00 (delapan
triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang
Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) (sekitar 52
persen) diantaranya diprioritaskan untuk menambah anggaran pendidikan.
Tambahan anggaran pendidikan tersebut untuk meningkatkan akses dan
kualitas pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun
1945. Namun, mengingat kemampuan keuangan negara yang terbatas dan
tanggung jawab negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mendesak
yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana diuraikan di atas, maka pada
tahun 2006 peningkatan anggaran pendidikan belum dapat sepenuhnya
memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) secara
tegas menyatakan tentang kewajiban negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh
karena pendidikan merupakan hal yang sangat serius dan strategis sebab
nasib masa depan bangsa Indonesia tergantung pada sumber daya
manusia, maka dipandang perlu dalam Undang-Undang APBN Perubahan
2006 diberikan . . .
-6-
2006 diberikan kriteria anggaran pendidikan nasional tersebut. Kriteria
anggaran pendidikan tersebut antara lain meliputi anggaran untuk
peningkatan mutu pendidikan nasional, menjamin akses warga miskin
untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada alasan lagi warga negara
serta masyarakat miskin dan terlantar tidak mendapat pendidikan,
rehabilitasi gedung sekolah/diniyah/madrasah, tsanawiyah/aliyah yang
rusak dan hancur, biaya program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan
keahlian, pendidikan khusus dan kejuruan, mengangkat guru bantu dan
honorer, guna mencapai tujuan pendidikan dalam rangka meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan serta mensejahterakan para pendidik. Selain itu,
anggaran pendidikan tersebut tidak termasuk anggaran untuk gaji guru
dan dosen, pendidikan kedinasan, sebab anggaran pendidikan melalui
belanja ke daerah (DAU dan DAK). Pelaksanaan anggaran pendidikan
tersebut melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama
dengan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, agar
setiap warga negara Indonesia dapat memantau pelaksanaannya.
Meskipun terjadi perubahan pada hampir semua asumsi dasar ekonomi
makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran
APBN, namun upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui
pengendalian defisit anggaran terus dilakukan. Berdasarkan pada perkiraan
Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, dan perkiraan Anggaran Belanja
Negara, maka Defisit Anggaran dalam Tahun Anggaran 2006 diperkirakan
akan berubah menjadi sebesar Rp39.983.879.920.000,00 (tiga puluh
sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Defisit
Anggaran tersebut akan dibiayai melalui sumber-sumber pembiayaan dalam
negeri sebesar Rp55.257.682.348.000,00 (lima puluh lima triliun dua ratus
lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus
empat puluh delapan ribu rupiah), dan pembiayaan luar negeri neto sebesar
negatif Rp15.273.802.428.000,00 (lima belas triliun dua ratus tujuh puluh
tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu
rupiah).
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2006, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2006 perlu diatur dengan Undang-Undang.
II. PASAL DEMI PASAL . . .
-7-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar
Rp416.313.160.000.000,00 (empat ratus enam belas
triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus enam puluh
juta rupiah).
Ayat (3)
Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan
sebesar Rp205.292.276.162.000,00 (dua ratus lima
triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus
tujuh puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu
rupiah).
Ayat (4)
Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar
Rp3.631.590.000.000,00 (tiga triliun enam ratus tiga
puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta
rupiah).
Ayat (5)
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2006 semula ditetapkan sebesar
Rp625.237.026.162.000,00 (enam ratus dua puluh lima
triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua puluh
enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
Angka 2
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan
sebesar Rp399.321.660.000.000,00 (tiga ratus sembilan
puluh sembilan triliun tiga ratus dua puluh satu miliar
enam ratus enam puluh juta rupiah).
Ayat (3) . . .
-8-
Ayat (3)
Penerimaan pajak perdagangan internasional semula
ditetapkan sebesar Rp16.991.500.000.000,00 (enam
belas triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar
lima ratus juta rupiah).
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan semula ditetapkan
Rp416.313.160.000.000,00 (empat ratus enam belas
triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus enam puluh
juta rupiah) berubah menjadi sebesar
Rp425.053.080.000.000,00 (empat ratus dua puluh
lima triliun lima puluh tiga miliar delapan puluh juta
rupiah).
Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2006 adalah
sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan Semula Menjadi
a. Pajak dalam negeri 399.321.660.000.000,00 410.226.380.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPh) 210.713.560.000.000,00 213.697.980.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam 37.516.090.000.000,00 38.685.980.000.000,00
411111 PPh minyak bumi 13.787.730.000.000,00 13.334.650.000.000,00
411112 PPh gas alam 23.728.360.000.000,00 25.351.330.000.000,00
41112 PPh nonmigas 173.197.470.000.000,00 175.012.000.000.000,00
411121 PPh Pasal 21 27.706.400.000.000,00 28.001.900.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 non impor 4.118.700.000.000,00 4.382.900.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor 16.416.600.000.000,00 15.405.700.000.000,00
411124 PPh Pasal 23 18.916.300.000.000,00 19.487.300.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi 2.298.500.000.000,00 2.327.700.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan 68.208.270.000.000,00 68.658.200.000.000,00
411127 PPh Pasal 26 10.388.900.000.000,00 11.055.400.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal luar negeri 25.143.800.000.000,00 25.692.900.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan
atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 128.307.600.000.000,00 132.876.100.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 15.727.900.000.000,00 18.153.800.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB) 5.280.100.000.000,00 4.386.200.000.000,00
4115 Pendapatan cukai 36.519.700.000.000,00 38.522.600.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya 2.772.800.000.000,00 2.589.700.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 16.991.500.000.000,00 14.826.700.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk 16.572.600.000.000,00 13.583.000.000.000,00
4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 418.900.000.000,00 1.243.700.000.000,00
Angka 3 . . .
-9-
Angka 3
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan
sebesar Rp151.641.605.700.000,00 (seratus lima puluh
satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar enam
ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
Ayat (3)
Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha
milik negara semula ditetapkan sebesar
Rp23.278.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun dua
ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah).
Ayat (4)
Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula
ditetapkan sebesar Rp30.372.670.462.000,00 (tiga
puluh triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam
ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh dua
ribu rupiah).
Ayat (5)
Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan
sebesar Rp205.292.276.162.000,00 (dua ratus lima
triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus
tujuh puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu
rupiah) berubah menjadi sebesar
Rp229.829.268.281.000,00 (dua ratus dua puluh
sembilan triliun delapan ratus dua puluh sembilan
miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus
delapan puluh satu ribu rupiah).
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran
2006 adalah sebagai berikut :
(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan Semula Menjadi
a. Penerimaan sumber daya alam 151.641.605.700.000 165.694.879.000.000
4211 Pendapatan minyak bumi 110.137.710.000.000 122.963.750.000.000
421111 Pendapatan minyak bumi 110.137.710.000.000 122.963.750.000.000
4212 Pendapatan gas alam 36.096.580.000.000 36.824.740.000.000
421211 Pendapatan gas alam 36.096.580.000.000 36.824.740.000.000
4213 Pendapatan . . .
- 10 -
4213 Pendapatan pertambangan umum 2.993.169.700.000 3.482.243.000.000
421311 Pendapatan iuran tetap 57.315.800.000 62.774.000.000
421312 Pendapatan royalti batubara 2.935.853.900.000 3.419.469.000.000
4214 Pendapatan kehutanan 2.000.000.000.000 2.010.000.000.000
42141 Pendapatan dana reboisasi 1.104.241.000.000 1.512.841.000.000
42142 Pendapatan provisi sumber
daya hutan 889.189.700.000 462.426.000.000
42143 Pendapatan iuran hak
pengusahaan hutan 6.569.300.000 34.733.000.000
4215 Pendapatan perikanan 414.146.000.000 414.146.000.000
421511 Pendapatan perikanan 414.146.000.000 414.146.000.000
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN 23.278.000.000.000 22.322.500.000.000
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 23.278.000.000.000 22.322.500.000.000
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 30.372.670.462.000 41.811.889.281.000
42311 Pendapatan penjualan hasil
produksi/sitaan 3.937.977.248.000 4.591.729.239.000
423111 Pendapatan penjualan hasil
pertanian, kehutanan, dan
perkebunan 1.832.504.000 2.285.056.000
423112 Pendapatan penjualan hasil
peternakan dan perikanan 7.054.698.000 7.587.523.000
423113 Pendapatan penjualan hasil
tambang 1.905.234.650.000 2.106.642.037.000
423114 Pendapatan penjualan hasil
sitaan/rampasan dan harta
peninggalan 2.007.556.614.000 2.458.550.213.000
423115 Pendapatan penjualan obat-
obatan dan hasil farmasi
lainnya 155.000.000 155.000.000
423116 Pendapatan penjualan infor-
masi, penerbitan, film, survey,
pemetaan, dan hasil cetakan
lainnya 14.742.714.000 14.746.424.000
423117 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan 400.280.000 429.339.000
423119 Pendapatan penjualan lainnya 1.000.788.000 1.333.647.000
42312 Pendapatan penjualan aset 27.761.764.000 27.592.498.000
423121 Pendapatan penjualan rumah,
gedung, bangunan, dan tanah 460.157.000 460.971.000
423122 Pendapatan penjualan kendaraan
bermotor 1.065.916.000 1.087.051.000
423123 Pendapatan penjualan sewa beli 25.037.624.000 25.032.482.000
423129 Pendapatan penjualan aset lain-
nya yang berlebih/rusak/
dihapuskan 1.198.067.000 1.011.994.000
42313 Pendapatan sewa 31.749.269.000 27.845.332.000
423131 Pendapatan sewa rumah dinas/
rumah negeri 9.461.805.000 9.500.519.000
423132 Pendapatan sewa gedung,
bangunan, dan gudang 18.890.953.000 16.004.288.000
423133 Pendapatan . . .
- 11 -
423133 Pendapatan sewa benda-benda
bergerak 1.705.881.000 1.324.698.000
423139 Pendapatan sewa benda-benda
tak bergerak lainnya 1.690.630.000 1.015.827.000
42314 Pendapatan jasa I 7.398.246.715.000 7.929.967.651.000
423141 Pendapatan rumah sakit dan
instansi kesehatan lainnya 145.888.935.000 243.086.110.000
423142 Pendapatan tempat hiburan/
taman/museum dan pungutan
usaha pariwisata alam (PUPA) 17.195.555.000 18.207.150.000
423143 Pendapatan surat keterangan,
visa, paspor, SIM, STNK, dan
BPKB 3.281.050.395.000 2.298.453.837.000
423144 Pendapatan hak dan perijinan 2.226.070.742.000 3.429.932.998.000
423145 Pendapatan sensor/karantina,
pengawasan/pemeriksaan 41.915.915.000 50.274.533.000
423146 Pendapatan jasa tenaga,
pekerjaan, informasi, pelatihan,
teknologi, pendapatan BPN,
pendapatan DJBC (jasa peker-
jaan dari cukai) 1.396.398.730.000 1.518.624.815.000
423147 Pendapatan jasa Kantor
Urusan Agama 63.690.000.000 65.809.680.000
423148 Pendapatan jasa bandar udara,
kepelabuhanan, dan kenavigasian 226.036.443.000 305.201.594.000
423149 Pendapatan jasa I lainnya - 376.934.000
42315 Pendapatan jasa II 1.291.539.534.000 1.469.646.474.000
423151 Pendapatan jasa lembaga
keuangan (jasa giro) 72.642.562.000 72.693.782.000
423152 Pendapatan jasa penyeleng-
garaan telekomunikasi 550.000.000.000 628.418.000.000
423153 Pendapatan iuran lelang untuk
fakir miskin 5.469.068.000 5.469.068.000
423155 Pendapatan biaya penagihan
pajak-pajak negara dengan
surat paksa 2.750.556.000 2.750.555.000
423157 Pendapatan bea lelang 19.609.840.000 25.934.510.000
423158 Pendapatan biaya pengurusan
piutang dan lelang negara 88.478.000.000 82.080.010.000
423159 Pendapatan jasa II lainnya 552.589.508.000 652.300.549.000
42316 Pendapatan bukan pajak dari luar negeri 166.199.438.000 349.326.436.000
423161 Pendapatan dari pemberian
surat perjalanan Republik
Indonesia 28.324.438.000 56.648.876.000
423162 Pendapatan dari jasa pengurusan
dokumen konsuler 137.875.000.000 292.677.560.000
42321 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 24.374.293.000 24.374.293.000
423211 Pendapatan legalisasi tanda
tangan 1.026.947.000 1.026.947.000
423212 Pendapatan pengesahan surat di
bawah tangan 240.349.000 240.349.000
423213 Pendapatan ...
- 12 -
423213 Pendapatan uang meja (leges)
dan upah pada panitera badan
pengadilan (peradilan) 502.548.000 502.548.000
423214 Pendapatan hasil denda/tilang
dan sebagainya 15.199.850.000 15.199.850.000
423215 Pendapatan ongkos perkara 6.205.120.000 6.205.120.000
423219 Pendapatan kejaksaan dan
peradilan lainnya 1.199.479.000 1.199.479.000
42331 Pendapatan pendidikan 4.031.276.646.000 4.592.803.339.000
423311 Pendapatan uang pendidikan 3.332.697.109.000 4.496.756.844.000
423312 Pendapatan uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan akhir
pendidikan 24.363.316.000 21.154.175.000
423313 Uang ujian untuk menjalankan
praktik 4.032.800.000 13.800.000
423319 Pendapatan pendidikan lainnya 670.183.421.000 74.878.520.000
Pendapatan lain-lain 13.463.545.555.000 22.798.604.019.000
42341 Pendapatan dari penerimaan kembali
belanja tahun anggaran berjalan - 2.094.295.000
423411 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat - 2.052.845.000
423412 Penerimaan kembali belanja
pensiun - 20.000.000
423413 Penerimaan kembali belanja
lainnya rupiah murni - 21.450.000
42342 Pendapatan dari penerimaan kembali
belanja tahun anggaran yang lalu 2.000.981.025.000 3.744.354.975.000
423421 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat 648.366.000 740.534.000
423422 Penerimaan kembali belanja
pensiun - 5.400.000
423423 Penerimaan kembali belanja
lainnya rupiah murni 2.000.150.859.000 3.743.595.241.000
423424 Penerimaan kembali belanja
lain pinjaman luar negeri 31.800.000 11.800.000
423425 Penerimaan kembali belanja
lain hibah 150.000.000 2.000.000
42344 Pendapatan pelunasan piutang 7.389.414.628.000 7.389.539.968.000
423441 Pendapatan pelunasan
piutang non-bendahara 7.377.990.000.000 7.377.980.000.000
423442 Pendapatan pelunasan
ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara
(masuk TP/TGR) bendahara 11.424.628.000 11.559.968.000
42347 Pendapatan lain-lain 4.073.149.902.000 11.662.614.781.000
423471 Penerimaan kembali persekot/
uang muka gaji 2.213.850.000 2.222.850.000
423472 Penerimaan denda keterlam-
batan penyelesaian pekerjaan
pemerintah 1.459.385.000 1.576.421.000
423475 Pendapatan . . .
- 13 -
423475 Pendapatan denda pelanggaran
di bidang pasar modal 6.000.000.000 9.000.000.000
423477 Pendapatan regristrasi dokter - 15.000.000.000
423479 Pendapatan anggaran lain-lain 4.063.476.667.000 11.634.815.510.000
Angka 4
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Anggaran belanja pemerintah pusat semula ditetapkan
sebesar Rp427.598.300.000.000,00 (empat ratus dua
puluh tujuh triliun lima ratus sembilan puluh delapan
miliar tiga ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Anggaran belanja ke daerah semula ditetapkan sebesar
Rp220.069.516.140.000,00 (dua ratus dua puluh triliun
enam puluh sembilan miliar lima ratus enam belas juta
seratus empat puluh ribu rupiah).
Ayat (4)
Jumlah anggaran belanja negara semula ditetapkan
sebesar Rp647.667.816.140.000,00 (enam ratus empat
puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar
delapan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu
rupiah).
Angka 5
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian
anggaran semula ditetapkan sebesar
Rp427.598.300.000.000,00 (empat ratus dua puluh
tujuh triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar
tiga ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula
ditetapkan sebesar Rp427.598.300.000.000,00 (empat
ratus dua puluh tujuh triliun lima ratus sembilan puluh
delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
Ayat (4) . . .
- 14 -
Ayat (4)
Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja semula
ditetapkan sebesar Rp427.598.300.000.000,00 (empat
ratus dua puluh tujuh triliun lima ratus sembilan puluh
delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
Angka 6
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar
Rp216.592.396.140.000,00 (dua ratus enam belas
triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus
sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu
rupiah).
Ayat (3)
Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula
ditetapkan sebesar Rp3.477.120.000.000,00 (tiga triliun
empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh
juta rupiah).
Angka 7
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar
Rp59.358.396.140.000,00 (lima puluh sembilan triliun
tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan
puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).
Ayat (3)
Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar
Rp145.664.200.000.000,00 (seratus empat puluh lima
triliun enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus
juta rupiah).
Ayat (4)
Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar
Rp11.569.800.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus
enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
Ayat (5) . . .
- 15 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana otonomi khusus sebesar Rp3.488.284.000.000,00
(tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar
dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) terdiri atas:
1. Alokasi dana otonomi khusus sesuai dengan
ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua, untuk pembiayaan
peningkatan pendidikan dan kesehatan, yang
jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu
dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan
berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun
2002.
Penyaluran dilakukan oleh Menteri Keuangan
setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 15 persen,
triwulan II sebesar 30 persen, triwulan III sebesar
40 persen, dan triwulan IV sebesar 15 persen.
Mekanisme penyaluran ke kabupaten/kota
dilaksanakan melalui Gubernur, yang difasilitasi
oleh tim teknis yang dibentuk Pemerintah.
2. Dana tambahan dalam rangka otonomi khusus,
bagi provinsi Papua, yang terutama ditujukan
untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur,
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua Pasal 34 ayat (3) huruf f sebesar
Rp575.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima
miliar rupiah).
Ayat (3)
Dana penyesuaian dialokasikan kepada daerah tertentu
yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran
sebelumnya, yang besarnya disesuaikan dengan
kemampuan dan perekonomian negara.
Angka 9 . . .
- 16 -
Angka 9
Pasal 12
Ayat (1)
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2006 semula ditetapkan sebesar
Rp625.237.026.162.000,00 (enam ratus dua puluh lima
triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua puluh
enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), jumlah
Anggaran Belanja Negara semula ditetapkan sebesar
Rp647.667.816.140.000,00 (enam ratus empat puluh
tujuh triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar
delapan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu
rupiah), dan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006
semula ditetapkan sebesar Rp22.430.789.978.000,00
(dua puluh dua triliun empat ratus tiga puluh miliar
tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006 berubah dari
semula Rp22.430.789.978.000,00 (dua puluh dua
triliun empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus
delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar
Rp39.983.879.920.000,00 (tiga puluh sembilan triliun
sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh
ribu rupiah).
Rincian Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006 adalah
sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Uraian Semula Menjadi
Pendapatan Negara dan Hibah 625.237.026.162.000,00 659.115.256.135.000,00
Belanja Negara 647.667.816.140.000,00 699.099.136.055.000,00
Defisit Anggaran 22.430.789.978.000,00 -39.983.879.920.000,00
Ayat (2)
a. Pembiayaan dalam negeri semula ditetapkan sebesar
Rp50.912.989.978.000,00 (lima puluh triliun
sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus
delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah);
b. Pembiayaan . . .
- 17 -
b. Pembiayaan luar negeri bersih semula ditetapkan
sebesar negatif Rp28.482.200.000.000,00 (dua puluh
delapan triliun empat ratus delapan puluh dua miliar
dua ratus juta rupiah).
Ayat (3)
Pembiayaan Defisit Anggaran semula ditetapkan sebesar
Rp22.430.789.978.000,00 (dua puluh dua triliun empat
ratus tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah) berubah menjadi sebesar
Rp39.983.879.920.000,00 (tiga puluh sembilan triliun
sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus
tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh
ribu rupiah).
Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Jenis Pembiayaan Semula Menjadi
1. Pembiayaan Dalam Negeri 50.912.989.978.000,00 55.257.682.348.000,00
a. Perbankan dalam negeri 23.026.669.978.000,00 17.906.500.000.000,00
b. Non perbankan dalam negeri 27.886.320.000.000,00 37.351.182.348.000,00
i. Privatisasi neto 1.000.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00
- Penerimaan privatisasi 1.000.000.000.000,00 3.195.000.000.000,00
- Penyertaan modal negara (PMN) - -2.195.000.000.000,00
ii. Penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 2.350.000.000.000,00 2.579.500.000.000,00
iii.Surat utang negara (neto) 24.886.320.000.000,00 35.771.682.348.000,00
iv.Dukungan infrastruktur/PMN -350.000.000.000,00 -2.000.000.000.000,00
- PMN BUMN -350.000.000.000,00 -
- Dukungan Infrastruktur - -2.000.000.000.000,00
2. Pembiayaan Luar Negeri (neto) 28.482.200.000.000,00 -15.273.802.428.000,00
a. Penarikan pinjaman luar negeri
(bruto) 35.112.430.000.000,00 37.550.387.572.000,00
- Pinjaman program 9.900.000.000.000,00 12.075.100.000.000,00
- Pinjaman proyek 25.212.430.000.000,00 25.475.287.572.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok
utang luar negeri 63.594.630.000.000,00 -52.824.190.000.000,00
Untuk pembiayaan perbankan dalam negeri sebagaimana
dimaksud angka 1 huruf a berasal dari rekening Pemerintah
di Bank Indonesia, seperti rekening dana investasi (RDI),
rekening penjaminan, dan rekening pemerintah lainnya.
Dalam . . .
- 18 -
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2006 target privatisasi masih menggunakan konsep
gross. Penyertaan modal negara dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dibiayai dari hasil
privatisasi.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4653
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_13_tahun_2005_tentang_angga_14.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Isi keputusan dpd ri no. 26/dpd/2006 tanggal 13 juli 2006.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
