- Home »
- Undang-Undang »
- 2005 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (UU 1 thn 2005)
2005
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (UU 1 thn 2005)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_36_tahun_2004_tentang_angga_1.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara
tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan, serta azas manfaat;
b. Bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, telah terjadi
berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar baik di
dalam maupun di luar negeri yang mengakibatkan perubahan pokok-pokok
kebijakan fiskal yang berdampak sangat signifikan terhadap pelaksanaan APBN
2005;
c. Bahwa untuk melaksanakan langkah-Iangkah kedaruratan dalam
penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami, serta pembangunan
kembali wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera Utara (Sumut), diperlukan dukungan
pembiayaan yang sangat besar, yang perlu ditampung dalam perubahan atas
anggaran pendapatan dan belanja negara;
d. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) secara langsung, yang pendanaannya belum tertampung dalam
APBN 2005, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2005,
sebagian pendanaannya dibiayai melalui dana APBN;
e. Bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2005, perlu segera
dilakukan penyesuaian secara parsial atas berbagai sasaran pendapatan
negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber
pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2005 dan jangka
menengah, baik dalam rangka penyediaan lapangan kerja baru maupun
pengurangan jumlah penduduk miskin secara bertahap sesuai dengan program
pembangunan nasional;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d
dan e, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasa1 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4442);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 36
TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4442) sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh
dari sumber-sumber:
A. Penerimaan perpajakan;
B. Penerimaan negara bukan pajak; dan
C. Penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp331.776.500.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu
triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diperkirakan sebesar Rp152.736.170.928.000,00 (seratus lima
puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta
sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp7.074.696.000.000,00 (tujuh triliun tujuh puluh
empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan
sebesar Rp491.587.366.928.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu
triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta
sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a terdiri dari:
A. Pajak dalam negeri; dan
B. Pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp316.758.100.000.000,00 (tiga ratus enam
belas triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar seratus juta rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp15.018.400.000.000,00 (lima
belas triliun delapan belas miliar empat ratus juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2005 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam penjelasan ayat ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b terdiri dari:
A. Penerimaan sumber daya alam;
B. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara; dan
C. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp121.829.600.000.000,00 (seratus dua
puluh satu triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus juta
rupiah).
(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp8.913.300.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus tiga belas miliar
tiga ratus juta rupiah).
(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp21.993.270.928.000,00 (dua puluh
satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2005
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum
dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:
a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
b. Anggaran belanja untuk daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp364.115.0l8.800.000,00 (tiga ratus enam
puluh empat triliun seratus lima belas miliar delapan belas juta delapan
ratus ribu rupiah).
(3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diperkirakan sebesar Rp147.802.776.475.000,00 (seratus empat
puluh tujuh triliun delapan ratus dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta
empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar
Rp511.917.795.275.000,00 (lima ratus sebelas triliun sembilan ratus tujuh
belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
C. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp364.115.018.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat triliun seratus
lima belas miliar delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp364.115.018.800.000,00 (tiga
ratus enam puluh empat triliun seratus lima belas miliar delapan belas juta
delapan ratus ribu rupiah).
(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp364.115.018.800.000,00
(tiga ratus enam puluh empat triliun seratus lima belas miliar delapan belas
juta delapan ratus ribu rupiah).
(5) Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran,
menurut fungsi, dan menurut jenis belanja tahun anggaran 2005
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum
dalam penjelasan ayat ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b terdiri dari:
A. Dana perimbangan; dan
B. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp140.560.233.810.000,00 (seratus empat puluh
triliun lima ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan
ratus sepuluh ribu rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diperkirakan sebesar Rp7.242.542.665.000,00 (tujuh triliun dua
ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus
enam puluh lima ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal l0
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a
terdiri dari:
A. Dana bagi hasil;
B. Dana alokasi umum; dan
C. Dana alokasi khusus.
(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan
sebesar Rp47.020.193.810.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua puluh
miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (delapan puluh delapan
triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp4.774.440.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus
tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal
12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2005 sebesar Rp491.587.366.928.000,00 (empat ratus sembilan puluh
satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh
enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja
Negara sebesar Rp511.917.795.275.000,00 (lima ratus sebelas triliun
sembilan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2005 diperkirakan terdapat
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar
Rp20.330.428.347.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus tiga puluh miliar
empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu
rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 .
(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
sumber-sumber:
A. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp27.855.802.347.000,00 (dua
puluh tujuh triliun delapan ratus lima puluh lima miliar delapan ratus
dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
B. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif
Rp7.525.374.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh lima miliar
tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam penjelasan ayat ini.
9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A baru, sehingga
keseluruhan Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:
Pasal l7a
Dalam hal terjadi perkembangan dan/atau perubahan keadaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), Pemerintah mengajukan perubahan kedua atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 setelah
disampaikannya Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan prognosis semester kedua.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya
laku surut sejak tanggal l Januari 2005.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2005
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
Selaku
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM,
Ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 61
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,
Sugiri, SH
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_36_tahun_2004_tentang_angga_1.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
