- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (UU 22 thn 2006)
2006
Undang-Undang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (UU 22 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pertanggungjawaban_atas_pelaksanaan_anggaran_pend_22.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun 2004 yang diundangkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2003, pelaksanaannya perlu dilakukan
pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004 telah
dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2004,
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2004 harus ditetapkan dengan Undang-
Undang;
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5),
Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4337), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.
Pasal 1
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 tertuang dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2004
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang
ini.
Pasal 2
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri dari:
1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2004;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2004;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2004; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 3
(1) Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar
Rp403.366.686.180.649 (empat ratus tiga triliun tiga
ratus enam puluh enam miliar enam ratus delapan
puluh enam juta seratus delapan puluh ribu enam ratus
empat puluh sembilan rupiah) dan realisasi Belanja
Negara sebesar Rp427.176.670.904.575 (empat ratus
dua puluh tujuh triliun seratus tujuh puluh enam miliar
enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu
lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga terdapat
Defisit Anggaran sebesar Rp23.809.984.723.926 (dua
puluh tiga triliun delapan ratus sembilan miliar
sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus
dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam
rupiah).
(2) Pembiayaan . . .
-4-
(2) Pembiayaan atas Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2004
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar
Rp20.795.887.046.926 (dua puluh triliun tujuh ratus
sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh
tujuh juta empat puluh enam ribu sembilan ratus dua
puluh enam rupiah) sehingga terdapat Sisa Kurang
Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar
Rp3.014.097.677.000 (tiga triliun empat belas miliar
sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh
tujuh ribu rupiah).
(3) Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2004 adalah sebesar Rp21.574.381.777.419
(dua puluh satu triliun lima ratus tujuh puluh empat
miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus
tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas
rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2003, yakni sebesar
Rp24.588.479.454.419 (dua puluh empat triliun lima
ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh
puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu
empat ratus sembilan belas rupiah) dikurangi dengan
SIKPA Tahun Anggaran 2004 sebesar
Rp3.014.097.677.000 (tiga triliun empat belas miliar
sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh
tujuh ribu rupiah).
Pasal 4
Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2004
menggambarkan jumlah Aset sebesar
Rp851.880.822.430.464 (delapan ratus lima puluh satu
triliun delapan ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua
puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus
enam puluh empat rupiah) dan Kewajiban sebesar
Rp1.349.032.809.327.405 (seribu tiga ratus empat puluh
sembilan triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus
sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus
lima rupiah), sehingga Ekuitas Dana menjadi sebesar minus
Rp497.151.986.896.941 (empat ratus sembilan puluh tujuh
triliun seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan
puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu
sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
Pasal 5 . . .
-5-
Pasal 5
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2004 menggambarkan
jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar
Rp30.451.771.854.000 (tiga puluh triliun empat ratus lima
puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan
ratus lima puluh empat ribu rupiah), arus kas bersih dari
aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus
Rp66.853.143.100.000 (enam puluh enam triliun delapan
ratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh tiga juta
seratus ribu rupiah), arus kas bersih dari aktivitas investasi
pembiayaan sebesar Rp33.387.273.569.000 (tiga puluh tiga
triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh
puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),
dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar
minus Rp3.552.066.133.188 (tiga triliun lima ratus lima
puluh dua miliar enam puluh enam juta seratus tiga puluh
tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan
Laporan Arus Kas.
Pasal 7
Pemerintah dapat menggunakan SAL sebagai dana talangan
untuk menutup kekurangan kas.
Pasal 8
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
-6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 122
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
M. SAPTA MURTI, SH., MA., MKn
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004
I. UMUM
Sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2004 (APBN TA 2004), keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
yang bebas dan mandiri. Untuk itu, pemerintah berkewajiban menyusun
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2004.
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2004 yang disusun
dalam Undang-Undang ini telah mendapat pemeriksaan dari BPK RI sesuai
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
sebagaimana tertuang dalam surat BPK-RI Nomor 124/S/I/9/2005 tanggal
19 September 2005. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2004
tersebut berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri
dari (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv)
Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasi APBN TA 2004, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang
menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2004. Laporan
Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2004, serta saldo
kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2004. Sedangkan Catatan
atas . . .
-2-
atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain
mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar
penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting
lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.
Selain hal-hal tersebut di atas, dalam pertanggungjawaban APBN TA
2004 dicakup pula informasi mengenai Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang
menggambarkan jumlah kas Pemerintah Pusat yang merupakan akumulasi
Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA). Adapun
SILPA/SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan
dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan. SAL
menggambarkan kondisi keuangan pemerintah pusat pada akhir tahun
anggaran tertentu dan merupakan saldo awal tahun anggaran berikutnya.
Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP TA 2004, maka
angka-angka yang disajikan dalam LKPP TA 2004 sepenuhnya merupakan
tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab
apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau
penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP TA 2004.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, merupakan neraca
awal yang dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan
keuangan periode pelaporan berikutnya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Nilai minus atas Ekuitas Dana pada Neraca Pemerintah Pusat terutama
disebabkan belum optimalnya inventarisasi dan belum dilakukannya
penilaian kembali atas aset Pemerintah Pusat, sehingga belum
menggambarkan nilai aset yang sebenarnya.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7 . . .
-3-
Pasal 7
Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi
kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu,
kekurangannya dapat ditalangi dari dana SAL, yang akan
dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran
berjalan mencukupi. Penggunaan SAL sebagai dana talangan
dilaporkan kepada DPR RI setiap triwulan.
Pasal 8
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4673
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pertanggungjawaban_atas_pelaksanaan_anggaran_pend_22.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
