Home
Undang-Undang
2006

2006

Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (UU 18 thn 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara diajukan oleh
Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah;
b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2007 disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam
rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional
berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional;
c. bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007
dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan
damai, adil dan demokratis, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat;
d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN
Tahun Anggaran 2007 antara Dewan Perwakilan Rakyat
bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam
Surat Keputusan DPD Nomor 28/DPD/2006 tanggal 13
Juli 2006;
e. bahwa . . .
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23
ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), (2),
(3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4236);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

8. Undang-Undang . . .
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan . . .
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam
negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang
terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan
ekspor.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan
yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber
daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik
negara serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta
sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan
belanja ke daerah.

8. Belanja . . .
8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua
pengeluaran negara yang dialokasikan kepada
kementerian/lembaga, sesuai dengan program-program yang
akan dijalankan.
9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua
pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan
fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban
dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup,
fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan,
fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi
pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah semua
pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga
utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja
lain-lain.
11. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah
pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat
negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar
negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.
12. Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang
dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.
13. Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang
dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan,
serta dalam bentuk fisik lainnya.
14. Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara
yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang
dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman.
15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual,
mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang
memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa,
sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

16. Belanja . . .
16. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam
bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada
negara lain atau kepada organisasi internasional.
17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam
bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada
masyarakat melalui kementerian/lembaga, guna melindungi
dari terjadinya berbagai risiko sosial.
18. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja
pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 11
sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.
19. Belanja ke daerah adalah semua pengeluaran negara untuk
membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan
penyesuaian.
20. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
21. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
22. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
23. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai . . .
dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
24. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang
dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus
suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang
menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.
25. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan
program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.
26. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara
realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang
terjadi.
27. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan
yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara
dalam APBN.
28. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang
berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang
meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam
rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan
dukungan infrastruktur.
29. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
30. Dukungan infrastruktur adalah dukungan Pemerintah dalam
bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam
bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan
Usaha melalui skema pembagian risiko dalam pelaksanaan
proyek kerjasama penyediaan infrastruktur.
31. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan
yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang
terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi
dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar
negeri.
32. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman
luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat
dirupiahkan.
33. Pinjaman . . .
33. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
34. Tahun Anggaran 2007 meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember 2007.

Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2007 diperoleh dari sumber-sumber:
a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
c. Penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp509.462.000.000.000,00
(lima ratus sembilan triliun empat ratus enam puluh dua
miliar rupiah).
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp210.926.957.783.000,00 (dua ratus sepuluh triliun
sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima
puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp2.668.965.000.000,00 (dua triliun
enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam
puluh lima juta rupiah).
(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun
Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp723.057.922.783.000,00
(tujuh ratus dua puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar
sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh
tiga ribu rupiah).

Pasal 3
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terdiri dari:
a. Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan . . .
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp494.591.600.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh
empat triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar enam
ratus juta rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp14.870.400.000.000,00 (empat belas triliun delapan ratus
tujuh puluh miliar empat ratus juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2007
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah
sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
dan
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp146.256.914.000.000,00 (seratus empat puluh enam triliun
dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat belas
juta rupiah).
(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp19.100.000.000.000,00 (sembilan belas triliun
seratus miliar rupiah).
(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp45.570.043.783.000,00 (empat puluh lima triliun lima
ratus tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus
delapan puluh tiga ribu rupiah).
(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran
2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5 . . .
Pasal 5
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terdiri dari:
a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
b. Anggaran belanja ke daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh
ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah).
(3) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.794.599.050.000,00
(dua ratus lima puluh delapan triliun tujuh ratus sembilan
puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta
lima puluh ribu rupiah).
(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2007
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
direncanakan sebesar Rp763.570.799.018.000,00 (tujuh ratus
enam puluh tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh
ratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu
rupiah).

Pasal 6
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh
ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah).
(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh
ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah).

(4) Belanja . . .
(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh
ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah).
(5) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat
menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut
program/kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan Pemerintah.

Pasal 7
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri
dari:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang;
c. Belanja modal;
d. Pembayaran bunga utang;
e. Subsidi;
f. Belanja hibah;
g. Bantuan sosial; dan
h. Belanja lain-lain.
(2) Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran
2007 menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling
lambat tanggal 30 November 2006.

Pasal 8
(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja
pemerintah pusat berupa:
a. pergeseran anggaran belanja:
(i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;
(ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjang
pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi;
dan/atau
(iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

b. perubahan . . .
b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
c. perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)
sebagai akibat dari luncuran PHLN;
ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih
dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam
satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
dekonsentrasi.
(3) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional
yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat
maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.
(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3)
dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum dilaksanakan
dan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan
dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 9
(1) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana perimbangan; dan
b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp250.342.751.050.000,00
(dua ratus lima puluh triliun tiga ratus empat puluh dua
miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu
rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp8.451.848.000.000,00 (delapan triliun empat ratus lima
puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta
rupiah).

Pasal 10 . . .
Pasal 10
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a terdiri dari:
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum; dan
c. Dana alokasi khusus.
(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp68.461.251.050.000,00 (enam puluh
delapan triliun empat ratus enam puluh satu miliar dua ratus
lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp164.787.400.000.000,00
(seratus enam puluh empat triliun tujuh ratus delapan puluh
tujuh miliar empat ratus juta rupiah).
(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp17.094.100.000.000,00
(tujuh belas triliun sembilan puluh empat miliar seratus juta
rupiah).
(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(6) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2007
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 11
(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana otonomi khusus; dan
b. Dana penyesuaian.
(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp4.045.748.000.000,00
(empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat
puluh delapan juta rupiah).
(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp4.406.100.000.000,00 (empat
triliun empat ratus enam miliar seratus juta rupiah).

Pasal 12 . . .
Pasal 12

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2007 sebesar Rp723.057.922.783.000,00 (tujuh
ratus dua puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar sembilan
ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu
rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih
kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar
Rp763.570.799.018.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga
triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan
puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun
Anggaran 2007 terdapat Defisit Anggaran sebesar
Rp40.512.876.235.000,00 (empat puluh triliun lima ratus dua
belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus
tiga puluh lima ribu rupiah), yang akan dibiayai dari
Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-
sumber:
a. Pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp55.068.296.235.000,00 (lima puluh lima triliun enam
puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta
dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif
Rp14.555.420.000.000,00 (empat belas triliun lima ratus
lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).
(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2007, Pemerintah
menyusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Semester Pertama mengenai:
a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;
b. Realisasi belanja negara; dan
c. Realisasi pembiayaan defisit anggaran.

(2) Dalam . . .
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah menyertakan prognosa untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat
pada akhir bulan Juli 2007, untuk dibahas bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Pasal 14

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2007 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2007.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun
Anggaran 2007, akan ditampung pada pembiayaan perbankan
dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007 dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan
atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007, apabila terjadi:
a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan
asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;
b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. Keadaan . . .
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau
antarjenis belanja;

d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2007.

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2007 berdasarkan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2007
berakhir.

Pasal 17

(1) Setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir, Pemerintah
menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 berupa
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, setelah Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir
untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2007.

Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

M. SAPTA MURTI, SH., MA, MKn
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2007

I UMUM
Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan mengacu pada
amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang dimaksud,
penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 berpedoman kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal tahun 2007 sebagaimana telah dibahas dan disepakati
bersama dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2007
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
APBN Tahun Anggaran 2007 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi,
sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta
berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun
2007.
Di samping itu, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 juga diarahkan
untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas
pembangunan, yaitu: (a) penanggulangan kemiskinan; (b) peningkatan
kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; (c) revitalisasi pertanian
dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; (d) peningkatan aksesibilitas
dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (e) penegakkan hukum dan HAM,
pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (f) penguatan
kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta
penyelesaian konflik; (g) rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD), Nias (Sumatera Utara), Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) dan Jawa Tengah, serta mitigasi dan penanggulangan bencana; (h)
percepatan pembangunan infrastruktur; serta (i) pembangunan daerah
perbatasan dan wilayah terisolir.
Berbagai besaran APBN Tahun Anggaran 2007 sangat dipengaruhi oleh
asumsi makro yang mendasarinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju
inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan, harga
minyak internasional, dan tingkat produksi (lifting) minyak Indonesia.

Dengan . . .
Dengan memperhatikan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro,
membaiknya pola dan kualitas pertumbuhan, meningkatnya peran
investasi yang didukung oleh perbaikan infrastruktur, kebijakan perbaikan
iklim investasi, dan perbaikan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi
Indonesia dalam tahun 2007 diperkirakan akan mencapai sekitar 6,3
(enam koma tiga) persen. Sementara itu, melalui kebijakan fiskal, moneter,
dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan
berada pada kisaran Rp9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per satu
dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan
penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2007, dan
perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2007, dengan
terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan terjaminnya pasokan dan
lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, yang didukung oleh
kebijakan penetapan harga oleh pemerintah (administered price), maka laju
inflasi diperkirakan dapat ditekan pada level 6,5 (enam koma lima) persen.
Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan
akan mencapai rata-rata 8,5 (delapan koma lima) persen pada tahun 2007.
Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan
minyak dunia yang tetap kuat, terutama oleh industri Cina dan India, serta
ketatnya spare capacity di negara-negara produsen minyak karena
investasi di sektor perminyakan yang relatif lambat, maka rata-rata harga
minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2007
diperkirakan akan berada pada kisaran US$63,0 (enam puluh tiga koma
nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifting minyak
mentah diperkirakan sekitar 1,0 (satu koma nol) juta barel per hari.
Berdasarkan arah perkembangan kerangka ekonomi makro Indonesia
tahun 2007 tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2007 akan tetap
diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro namun tetap
mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tantangan pokok yang dihadapi
kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan banyak berkaitan dengan upaya
untuk terus menurunkan defisit APBN, dan mengurangi tingkat rasio
utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam rangka mencapai
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), seraya mengupayakan
stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-
sumber pembiayaan yang tersedia.
Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun
2007 diarahkan pada dua langkah mendasar. Pertama, memadukan secara
sinergi antara langkah-langkah konsolidasi fiskal untuk mewujudkan
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), dengan upaya menstimulasi
perekonomian dengan kualitas pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan pekerjaan, dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, dalam hal
pengelolaan utang, mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan
yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. Hal ini akan
diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran tahun 2007 menjadi

sekitar . . .
sekitar 1,1 (satu koma satu) persen. Defisit anggaran tersebut akan
diupayakan melalui berbagai langkah pembaharuan (reformasi) perpajakan
dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendorong
peningkatan penerimaan negara, mengendalikan dan meningkatkan
efisiensi belanja negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-
sumber pembiayaan anggaran.
Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara, maka kebijakan
perpajakan dalam tahun 2007, selain ditujukan untuk meningkatkan
penerimaan negara juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus
secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih
berkualitas. Hal ini akan dilakukan antara lain melalui pemberian
beberapa fasilitas perpajakan di bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu
dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, namun tetap berpegang
pada prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak yang sehat dan kompetitif,
agar tidak mengganggu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.
Berkaitan dengan itu, kebijakan perpajakan dalam tahun 2007 akan tetap
diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan
kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan
meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk,
Pajak/Pungutan Ekspor, dan pajak lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sementara itu, kebijakan PNBP akan lebih dititikberatkan melalui
peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing
Kementerian/Lembaga, antara lain melalui: (i) penyusunan peraturan
perundang-undangan PNBP, serta evaluasi dan penyempurnaan tarif di
bidang PNBP, dan (ii) melakukan verifikasi besaran PNBP dan penegakan
hukum (law enforcement) di bidang PNBP. Di lain pihak, optimalisasi
penerimaan hibah akan dilakukan antara lain melalui monitoring
pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah, khususnya
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah
bencana.
Di bidang Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan tahun 2007 akan
diarahkan pada langkah-langkah strategis untuk mempertajam prioritas
alokasi anggaran, yaitu antara lain untuk: (i) perbaikan pendapatan
aparatur negara dan pensiunan; (ii) pemenuhan kewajiban pembayaran
bunga utang; (iii) peningkatan kualitas pelayanan dan operasional
pemerintahan serta pemeliharaan aset negara; (iv) investasi pemerintah di
bidang infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional;
(v) pemberian subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan
jasa yang berdampak luas ke masyarakat; (vi) peningkatan anggaran
pendidikan sejalan dengan amanat UUD 1945; serta (vii) kesinambungan
bantuan langsung ke masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.
Di bidang . . .
Di bidang belanja ke daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan
pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab, juga
diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya
nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan
memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Terkait dengan
hal tersebut, kebijakan belanja ke daerah dalam tahun 2007 akan tetap
diarahkan untuk: (i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan
daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal fiscal
imbalance); (ii) mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah
(public service provision gap); (iii) mendukung kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability) dalam kebijakan ekonomi makro (iv) meningkatkan
kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD);
(v) meningkatkan efisiensi sumber daya nasional; serta (vi) meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas alokasi belanja ke daerah.
Dengan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun Anggaran
2007 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran, yang akan dibiayai
dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar
negeri. Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, akan dilakukan
langkah-langkah kebijakan guna memperoleh sumber pembiayaan dengan
biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Langkah-langkah
kebijakan di sisi pembiayaan dalam negeri tersebut akan ditempuh antara
lain dengan: (i) melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN)
melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara
secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata
uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali
(buyback) obligasi negara; (ii) melanjutkan kebijakan privatisasi yang
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar
modal; (iii) memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program
rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias; (iv) menggunakan sebagian dana
simpanan pemerintah; dan (v) memberikan dukungan dana bagi
percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraan
Pemerintah-Swasta.
Sementara itu, di sisi pembiayaan luar negeri, langkah-langkah yang
ditempuh antara lain meliputi: (i) mengamankan pinjaman luar negeri yang
telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik
pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan (ii) pembayaran cicilan
pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Dalam rangka membiayai
pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah akan mengedepankan prinsip
kemandirian, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber
dari dalam negeri. Pendanaan dari luar negeri akan dilakukan lebih
selektif dan berhati-hati, dengan mengupayakan beban pinjaman yang
paling ringan melalui penarikan pinjaman dengan tingkat bunga yang
rendah dan tenggang waktu yang panjang, dan tidak mengakibatkan

adanya . . .
adanya ikatan politik, serta diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang produktif.
APBN diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk memenuhi
hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan; hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan; jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan
mendapat pendidikan yang layak. Di samping itu, keseimbangan
pembangunan termasuk didalamnya penganggaran perlu tetap harus
dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang
telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, negara
memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) persen APBN dan APBD untuk pendidikan
nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk memperhatikan
berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam tahun 2007 anggaran
pendidikan diperkirakan masih mencapai sekitar 11,8 (sebelas koma
delapan) persen dari APBN. Perhitungan anggaran pendidikan sebagai
prosentase terhadap APBN tersebut adalah nilai perbandingan (dalam
persen) antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja
negara (tidak termasuk gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan)
terhadap keseluruhan belanja negara (tidak termasuk keseluruhan gaji).
Definisi anggaran pendidikan yang dipakai dalam tahun 2007 tersebut
tetap konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pengalokasian anggaran
pendidikan juga harus sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi
pendidikan (beserta anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung
perbaikan kesejahteraan para pendidik. Dengan demikian, anggaran
pendidikan perlu dilihat sebagai keseluruhan anggaran yang digunakan
untuk penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup seluruh
program dan aktivitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan amanat Undang
Undang Dasar 1945.
Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, pemenuhan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen bukan hanya
kewajiban APBN tetapi juga bagi APBD, sehingga ke depan dengan
menggunakan definisi anggaran pendidikan tersebut di atas diharapkan
pemenuhan amanat konstitusi dapat dicapai, baik di APBN maupun APBD.

Sejalan . . .
Sejalan dengan upaya pemenuhan anggaran pendidikan, yang juga sangat
penting untuk disiapkan adalah program-program peningkatan akses dan
kualitas pendidikan yang akan menjadi panduan nasional agar
pengalokasian anggaran pendidikan dapat efektif dan nyata.

II PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp509.462.000.000.000,00 (lima
ratus sembilan triliun empat ratus enam puluh dua miliar rupiah)
terdiri atas:

(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri 494.591.600.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPh) 261.698.300.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam 41.241.700.000.000,00
411111 PPh minyak bumi 16.072.300.000.000,00
411112 PPh gas alam 25.169.400.000.000,00
41112 PPh nonmigas 220.456.600.000.000,00
411121 PPh Pasal 21 34.905.000.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 non impor 5.546.300.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor 19.494.900.000.000,00
411124 PPh Pasal 23 24.659.900.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi 2.465.200.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan 86.882.700.000.000,00
411127 PPh Pasal 26 13.989.900.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal luar negeri 32.512.700.000.000,00

4112 Pajak . . .
4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan
pajak penjualan atas barang mewah
(PPN dan PPnBM) 161.044.200.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 21.267.000.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) 5.389.900.000.000,00
4115 Pendapatan cukai 42.034.700.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya 3.157.500.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 14.870.400.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk 14.417.600.000.000,00
4122 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 452.800.000.000,00

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
termasuk PT Pertamina (Persero) secara rata-rata dihitung
berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu
setelah dikenakan pajak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp210.926.957.783.000,00
(dua ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar
sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga
ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam 146.256.914.000.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi 103.903.700.000.000,00
421111 Pendapatan minyak bumi 103.903.700.000.000,00
4212 Pendapatan gas alam 35.989.000.000.000,00
421211 Pendapatan gas alam 35.989.000.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum 3.564.214.000.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap 59.246.000.000,00
421312 Pendapatan royalti batubara 3.504.968.000.000,00
4214 Pendapatan kehutanan 2.550.000.000.000,00

42141 Pendapatan . . .
42141 Pendapatan dana reboisasi 1.302.000.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber
daya hutan 1.217.000.000.000,00
42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan
hutan 31.000.000.000,00
4215 Pendapatan perikanan 250.000.000.000,00
421511 Pendapatan perikanan 250.000.000.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN 19.100.000.000.000,00
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 19.100.000.000.000,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 45.570.043.783.000,00
42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 8.257.489.294.000,00
423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian,
kehutanan, dan perkebunan 2.564.483.000,00
423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan
dan perikanan 7.287.484.000,00
423113 Pendapatan penjualan hasil
tambang 6.111.487.733.000,00
423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/
rampasan dan harta peninggalan 2.128.061.143.000,00
423115 Pendapatan penjualan obat-obatan dan
hasil farmasi lainnya 206.253.000,00
423116 Pendapatan penjualan informasi,
penerbitan, film, survey, pemetaan, dan
hasil cetakan lainnya 5.081.970.000,00
423117 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan 307.912.000,00
423119 Pendapatan penjualan lainnya 2.492.316.000,00
42312 Pendapatan penjualan aset 26.845.790.000,00
423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung,
bangunan, dan tanah 101.548.000,00
423122 Pendapatan penjualan kendaraan
bermotor 622.282.000,00
423123 Pendapatan penjualan sewa beli 25.035.073.000,00
423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang
berlebih/rusak/dihapuskan 1.086.887.000,00
42313 Pendapatan sewa 33.911.252.000,00
423131 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah
negeri 13.020.709.000,00
423132 Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan
gudang 18.529.089.000,00
423133 Pendapatan sewa benda-benda
bergerak 1.825.172.000,00

423139 Pendapatan . . .
423139 Pendapatan sewa benda-benda tak
bergerak lainnya 536.282.000,00
42314 Pendapatan jasa I 9.397.752.526.000,00
423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya 1.930.095.690.000,00
423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/
museum dan pungutan usaha pariwisata
alam (PUPA) 20.669.382.000,00
423143 Pendapatan surat keterangan, visa,
paspor, SIM, STNK, dan BPKB 2.354.471.257.000,00
423144 Pendapatan hak dan perijinan 2.936.949.473.000,00
423145 Pendapatan sensor/karantina,
pengawasan/pemeriksaan 44.788.490.000,00
423146 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan,
informasi, pelatihan, teknologi,
pendapatan BPN, pendapatan DJBC
(jasa pekerjaan dari cukai) 1.754.794.035.000,00
423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan
Agama 64.972.350.000,00
423148 Pendapatan jasa bandar udara,
kepelabuhanan, dan kenavigasian 289.366.224.000,00
423149 Pendapatan jasa I lainnya 1.645.625.000,00
42315 Pendapatan jasa II 2.120.027.217.000,00
423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan
(jasa giro) 477.359.738.000,00
423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi 820.000.000.000,00
423153 Pendapatan iuran lelang untuk fakir
miskin 5.469.068.000,00
423155 Pendapatan biaya penagihan pajak-
pajak negara dengan surat paksa 3.025.600.000,00
423157 Pendapatan bea lelang 28.527.961.000,00
423158 Pendapatan biaya pengurusan piutang
dan lelang negara 86.184.011.000,00
423159 Pendapatan jasa II lainnya 699.460.839.000,00
42316 Pendapatan bukan pajak dari luar negeri 310.155.927.000,00
423161 Pendapatan dari pemberian surat
perjalanan Republik Indonesia 28.890.927.000,00
423162 Pendapatan dari jasa pengurusan
dokumen konsuler 281.265.000.000,00
42321 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 27.573.415.000,00
423211 Pendapatan legalisasi tanda tangan 1.057.856.000,00
423212 Pendapatan . . .
423212 Pendapatan pengesahan surat di bawah
tangan 250.459.000,00
423213 Pendapatan uang meja (leges) dan upah
pada panitera badan pengadilan (peradilan) 615.300.000,00
423214 Pendapatan hasil denda/tilang dan
sebagainya 15.759.000.000,00
423215 Pendapatan ongkos perkara 8.525.600.000,00
423219 Pendapatan kejaksaan dan peradilan
lainnya 1.365.200.000,00
42331 Pendapatan pendidikan 5.597.840.314.000,00
423311 Pendapatan uang pendidikan 4.631.979.130.000,00
423312 Pendapatan uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan akhir
pendidikan 27.008.385.000,00
423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik 15.510.000,00
423319 Pendapatan pendidikan lainnya 938.837.289.000,00
42342 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu 4.098.991.000,00
423421 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat 2.453.685.000,00
423422 Penerimaan kembali belanja pensiun 1.250.000,00
423423 Penerimaan kembali belanja lainnya
rupiah murni 1.625.035.000,00
423424 Penerimaan kembali Belanja lain
Pinjaman LN 19.021.000,00
42344 Pendapatan pelunasan piutang 7.850.929.172.000,00
423441 Pendapatan pelunasan piutang non-
bendahara 7.850.000.000.000,00
423442 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh negara
(masuk TP/TGR) bendahara 929.172.000,00
42347 Pendapatan lain-lain 11.943.419.885.000,00
423471 Penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji 2.284.821.000,00
423472 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pemerintah 1.960.426.000,00
423473 Pendapatan kembali/ganti rugi atas
kerugian 1.818.676.000,00
423475 Pendapatan denda pelanggaran di
bidang pasar modal 13.000.000.000,00
423476 Pendapatan dari Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) 4.200.000.000.000,00
423479 Pendapatan anggaran lain-lain 7.724.355.962.000,00
Pasal 5 . . .
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa
dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang
target sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut
selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun
untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.
Yang dimaksud dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang
direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut
selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga penghasil
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya
luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat multi
years. Tidak termasuk dalam luncuran tersebut adalah PHLN yang
belum disetujui dalam APBN tahun 2007 dan pinjaman yang
bersumber dari kredit ekspor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum
dilaksanakan adalah dengan mengirimkan tembusan surat penetapan
perubahan rincian/pergeseran anggaran dari Departemen Keuangan
kepada DPR berdasarkan usulan kementerian/lembaga.
Yang . . .

Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN
Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran yang
dilakukan sebelum APBN Perubahan 2007 diajukan kepada DPR.
Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam
laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan
rincian/pergeseran yang dilakukan sepanjang tahun 2007.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jumlah dana bagi hasil tersebut termasuk:
1. Pembayaran kekurangan dana bagi hasil tahun 2000 � 2005
sebesar Rp231.428.920.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar
empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh
ribu rupiah) yang terdiri dari:
(dalam rupiah)
i. DBH Pajak 5.057.000.000,00
ii. DBH SDA 226.371.920.000,00
Sumber pembiayaan untuk kekurangan pembayaran dana bagi
hasil tahun 2000-2005 tersebut berasal dari penggunaan
Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan
perbankan dalam negeri.

2. DBH atas pertambangan umum-royalti penerimaan proyeksi
piutang negara hasil produksi batubara sebesar
Rp3.148.833.530.000,00 (tiga triliun seratus empat puluh delapan
miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah).

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
Ayat (4)
Jumlah dana alokasi khusus tersebut termasuk pembayaran
kekurangan dana alokasi khusus tahun 2005 sebesar
Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). Sumber
pembiayaan kekurangan pembayaran dana alokasi khusus tahun
2005 tersebut berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran
Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dana perimbangan sebesar Rp250.342.751.050.000,00 (dua ratus
lima puluh triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima
puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah dikurangi
pembayaran kekurangan DBH dan DAK tahun 2000 sampai dengan
2005 serta bagian daerah atas proyeksi piutang negara hasil produksi
batubara, terdiri atas:
(dalam rupiah)

1. Dana bagi hasil (DBH) 65.080.988.600.000,00

a. DBH Perpajakan 33.060.197.400.000,00
i DBH Pajak Penghasilan 7.474.040.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21 6.981.000.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29
orang pribadi 493.040.000.000,00
ii DBH Pajak Bumi dan Bangunan 20.196.257.400.000,00
iii DBH Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan 5.389.900.000.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam 32.020.791.200.000,00
i DBH Minyak Bumi 15.827.070.000.000,00
ii DBH Gas Alam 11.623.150.000.000,00
iii DBH Pertambangan Umum 2.851.371.200.000,00
- Iuran Tetap 47.396.800.000,00
- Royalti 2.803.974.400.000,00
iv DBH Kehutanan 1.519.200.000.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan 973.600.000.000,00
- Iuran Hak Pengusahaan Hutan 24.800.000.000,00
- Dana Reboisasi 520.800.000.000,00
v DBH Perikanan 200.000.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU) 164.787.400.000.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 17.092.500.000.000,00
a. DAK bidang pendidikan 5.195.290.000.000,00
b. DAK bidang kesehatan 3.381.270.000.000,00
c. DAK bidang infrastruktur 5.032.740.000.000,00
i Jalan 3.113.060.000.000,00
ii Irigasi 857.310.000.000,00
iii Air bersih dan sanitasi 1.062.370.000.000,00

d. DAK bidang kelautan dan
d. DAK . . .
perikanan 1.100.360.000.000,00
e. DAK bidang pertanian 1.492.170.000.000,00
f. DAK bidang prasarana pemerintahan 539.060.000.000,00
g. DAK bidang lingkungan hidup 351.610.000.000,00

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana otonomi khusus sebesar Rp4.045.748.000.000,00 (empat triliun
empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah)
terdiri atas:
1. Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Papua untuk pembiayaan
peningkatan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan ketentuan
yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya
setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU)
secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002
sebesar Rp3.295.748.000.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan
puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);
dan

2. Dana tambahan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua,
yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan
infrastruktur, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 34
ayat (3) huruf f sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh miliar rupiah).

Ayat (3)
Dana penyesuaian sebesar Rp4.406.100.000.000,00 (empat triliun
empat ratus enam miliar seratus juta rupiah) terdiri dari atas:
1. Dana penyesuaian sebesar Rp674.446.700.000,00 (enam ratus
tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta
tujuh ratus ribu rupiah) dialokasikan kepada provinsi yang
menerima DAU tahun 2007 lebih kecil dari tahun anggaran 2005;
2. Dana penyesuaian sebesar Rp168.466.800.000,00 (seratus enam
puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan
ratus ribu rupiah) dialokasikan kepada daerah yang menerima
DAU tahun 2007 lebih kecil dari tahun anggaran 2006; dan

3. Dana . . .
3. Dana penyesuaian sebesar Rp3.563.186.500.000,00 (tiga triliun
lima ratus enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam
juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik
infrastruktur jalan dan lainnya.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp40.512.876.235.000,00
(empat puluh triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh
puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp55.068.296.235.000,00 (lima
puluh lima triliun enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan
puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)
a. Perbankan dalam negeri 12.962.028.920.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri 42.106.267.315.000,00
i Privatisasi (neto) 2.000.000.000.000,00
- Penerimaan privatisasi 3.300.000.000.000,00
- Penyertaan modal negara -1.300.000.000.000,00
ii Penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 1.500.000.000.000,00
iii Surat utang negara (neto) 40.606.267.315.000,00
iv Dukungan infrastruktur -2.000.000.000.000,00
Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening
Pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp12.962.028.920.000,00
(dua belas triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar dua puluh
delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk
penggunaan SAL sebesar Rp233.028.920.000,00 (dua ratus tiga
puluh tiga miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh
ribu rupiah) untuk membiayai kekurangan pembayaran DBH dan
DAK dari berbagai daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.
Privatisasi neto merupakan selisih antara penerimaan privatisasi
dengan penyertaan modal negara.

Pelaksanaan . . .
Pelaksanaan privatisasi dan penyertaan modal negara diatur lebih
lanjut oleh Pemerintah.
SUN neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran
pokok dan pembelian kembali.
Jumlah rupiah penerbitan, pembayaran pokok, dan pembelian
kembali surat utang negara diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Untuk mendukung pembangunan kelistrikan di Indonesia,
Pemerintah akan memberikan surat jaminan pada pembiayaan
Proyek Pembangunan Listrik menggunakan pembangkit batubara
sebesar 10.000 MW dengan memperhitungkan resiko finansial yang
mungkin terjadi.
2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif
Rp14.555.420.000.000,00 (empat belas triliun lima ratus lima
puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) terdiri atas:
(dalam rupiah)
a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) 40.274.580.000.000,00
� Pinjaman program 16.275.000.000.000,00
� Pinjaman proyek 23.999.580.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri -54.830.000.000.000,00

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan
lainnya.

Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Ayat (3)
Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah
memuat koreksi/penyesuaian (audited financial statements)
sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Umum Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4662

Silahkan download versi PDF nya sbb: