Home
Undang-Undang
2007

2007

Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU 45 thn 2007)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan
oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah;
b. bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c. bahwa APBN Tahun Anggaran 2008 disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam
rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional
berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional;
d. bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2008
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008
dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan
demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
e. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN
Tahun Anggaran 2008 antara Dewan Perwakilan Rakyat
bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam
Surat Keputusan DPD Nomor 48/DPD/2007 tanggal 20
September 2007;
f. bahwa . . .
-2-

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat
(1) dan (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3),
dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3313);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

8. Undang- Undang . . .
-3-

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4236);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

17. Undang-Undang . . .
-4-

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
23. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);
24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Dengan . . .
-5-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam
negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara
yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan
yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber
daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik
negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta
sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan
belanja ke daerah.

8. Belanja . . .
-6-

8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja
pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian
negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana
Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.
9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja
pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi
pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan
keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi
pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan
fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja
pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga
utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja
lain-lain.
11. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah
pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara,
baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri,
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.
12. Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang
dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.
13. Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang
dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan,
serta dalam bentuk fisik lainnya.
14. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat
yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang
dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman.
15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual,
mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang
memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa,
sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

16. Belanja . . .
-7-

16. Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat dalam bentuk
uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Pemerintah Negara lain, atau lembaga/organisasi
Internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam
bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada
masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna
melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial.
18. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja
pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 11
sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.
19. Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan
serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
20. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
21. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
22. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

23. Dana . . .
-8-

23. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
24. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
25. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk
membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan
Pemerintah Pusat.
26. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan
program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.
27. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara
realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang
terjadi.
28. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan
yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara
dalam APBN.
29. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang
berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang
meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam
rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan
dana investasi pemerintah.
30. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
31. Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah
dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi
dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada
Badan Usaha.
32. Pembiayaan . . .
-9-

32. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan
yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang
terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek,
dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman
luar negeri.
33. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman
luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat
dirupiahkan.
34. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang
digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan
tertentu.
35. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan di dalam belanja negara, tidak termasuk gaji
pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan.
36. Perhitungan persentase anggaran pendidikan adalah
perbandingan anggaran pendidikan terhadap keseluruhan
belanja negara, tidak termasuk keseluruhan gaji.
37. Tahun anggaran 2008 meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember 2008.

Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2008 diperoleh dari sumber-sumber:
a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
c. Penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp591.978.380.000.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh
puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp187.236.083.476.000,00 (seratus delapan puluh tujuh
triliun dua ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh tiga
juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp2.139.684.000.000,00 (dua triliun
seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh
empat juta rupiah).
(5) Jumlah . . .
- 10 -

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun
Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) direncanakan sebesar
Rp781.354.147.476.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu
triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus empat
puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) terdiri dari:
a. Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp569.971.680.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan
triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus
delapan puluh juta rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp22.006.700.000.000,00 (dua puluh dua triliun enam miliar
tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
a. Bea masuk sebesar Rp17.940.800.000.000,00 (tujuh belas
triliun sembilan ratus empat puluh miliar delapan ratus
juta rupiah), termasuk bea masuk dan/atau pajak dalam
rangka impor (PDRI) ditanggung pemerintah untuk sektor-
sektor tertentu yang pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan sebesar
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
b. Bea keluar sebesar Rp4.065.900.000.000,00 (empat triliun
enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah
sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
dan
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(2) Penerimaan . . .
- 11 -

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp126.203.170.475.000,00 (seratus dua puluh enam triliun
dua ratus tiga miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp23.404.346.000.000,00 (dua puluh tiga triliun
empat ratus empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta
rupiah).
(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp37.628.567.001.000,00 (tiga puluh tujuh triliun enam
ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh
juta seribu rupiah).
(5) Penunjukkan pengelola Gelora Bung Karno dan Komplek
Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dalam
rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sudah harus
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
penetapan Undang-Undang APBN.
(6) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran
2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terdiri dari:
a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
b. Anggaran transfer ke daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga
triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh
sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp281.229.462.718.000,00 (dua ratus delapan puluh satu
triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus
enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

(4) Jumlah . . .
- 12 -

(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
direncanakan sebesar Rp854.660.142.146.000,00 (delapan
ratus lima puluh empat triliun enam ratus enam puluh miliar
seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh enam
ribu rupiah).

Pasal 6
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga
triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh
sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga
triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh
sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga
triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh
sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(5) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat
menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut
program/kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan Pemerintah.

Pasal 7
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri
dari:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang;
c. Belanja modal;
d. Pembayaran bunga utang;
e. Subsidi;

f. Belanja . . .
- 13 -

f. Belanja hibah;
g. Bantuan sosial; dan
h. Belanja lain-lain.
(2) Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran
2008 menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling
lambat tanggal 30 November 2007.

Pasal 8
(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja
pemerintah pusat berupa:
a. pergeseran anggaran belanja:
(i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;
(ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjang
pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi;
dan/atau
(iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
c. perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)
sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan
PHLN;
ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di atas pagu APBN
untuk perguruan tinggi non Badan Hukum Milik Negara
(BHMN) ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih
dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam
satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka dekonsentrasi.
(4) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/
kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang
dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun
oleh instansi vertikalnya di daerah.

(5) Perubahan . . .
- 14 -

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan
(4) dilaporkan Pemerintah kepada DPR dalam APBN
Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 9
(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana perimbangan; dan
b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp266.780.135.210.000,00
(dua ratus enam puluh enam triliun tujuh ratus delapan
puluh miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh
ribu rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp14.449.327.508.000,00 (empat belas triliun empat ratus
empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta
lima ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 10
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum; dan
c. Dana alokasi khusus.
(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp66.070.849.339.000,00 (enam puluh
enam triliun tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh
sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp179.507.144.871.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan triliun lima ratus tujuh miliar
seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah).
(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp21.202.141.000.000,00 (dua
puluh satu triliun dua ratus dua miliar seratus empat puluh
satu juta rupiah).

(5) Pembagian . . .
- 15 -

(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(6) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 11
(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana otonomi khusus; dan
b. Dana penyesuaian.
(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp7.510.285.794.000,00 (tujuh
triliun lima ratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh
lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp6.939.041.714.000,00
(enam triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar
empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 12
(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2008 sebesar Rp781.354.147.476.000,00 (tujuh
ratus delapan puluh satu triliun tiga ratus lima puluh empat
miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja
Negara sebesar Rp854.660.142.146.000,00 (delapan ratus
lima puluh empat triliun enam ratus enam puluh miliar
seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh enam
ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4),
sehingga dalam Tahun Anggaran 2008 terdapat Defisit
Anggaran sebesar Rp73.305.994.670.000,00 (tujuh puluh tiga
triliun tiga ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh
empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang akan
dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-
sumber:

a. Pembiayaan . . .
- 16 -

a. Pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp89.975.295.500.000,00 (delapan puluh sembilan triliun
sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan
puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif
Rp16.669.300.830.000,00 (enam belas triliun enam ratus
enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta delapan ratus
tiga puluh ribu rupiah).
(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13
(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2008, Pemerintah
menyusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun
Anggaran 2008 mengenai:
a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;
b. Realisasi belanja negara; dan
c. Realisasi pembiayaan defisit anggaran.
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah menyertakan prognosa untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat
pada akhir bulan Juli 2008, untuk dibahas bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 14
Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2008,
yang selanjutnya diusulkan dalam APBN Perubahan dan/atau
disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 15
Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun
Anggaran 2008, akan ditampung pada pembiayaan perbankan
dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16 . . .
- 17 -

Pasal 16
(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008 dengan perkembangan dan/atau
perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan
Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan
perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2008, apabila terjadi:
a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan
asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau
antarjenis belanja;
d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008.
(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008 berdasarkan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2008
berakhir.

Pasal 17
(1) Setelah Tahun Anggaran 2008 berakhir, Pemerintah
menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, setelah Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2008
berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pasal 18
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar . . .
- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008

I UMUM
APBN Tahun Anggaran 2008 disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, serta Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2008 sebagaimana telah dibahas dan
disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun
Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2008 antara
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun
Anggaran 2008 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan
politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai
langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2008.
Dengan memperhatikan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro,
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2008 diperkirakan akan
mencapai sekitar 6,8% (enam koma delapan persen). Pemerintah optimis
bahwa pertumbuhan tersebut dapat tercapai karena pertama, konsumsi
masyarakat diperkirakan masih cukup tinggi sebagai akibat dari
meningkatnya daya beli masyarakat. Kedua, iklim investasi yang semakin
kondusif diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor baik domestik
maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga
perluasan lapangan kerja dapat terwujud yang pada akhirnya dapat
mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Faktor lain yang juga
mendorong perekonomian Indonesia tahun 2008 adalah meningkatnya nilai
ekspor Indonesia, terutama ekspor nonmigas. Sementara itu, impor
Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu
perkembangan industri pengolahan dalam negeri.
Sementara itu, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang
terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran
Rp9.100,00 (sembilan ribu seratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat.
Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap
pencapaian sasaran inflasi tahun 2008, dan perkembangan suku bunga
perbankan. Dalam tahun 2008, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar
rupiah, dan terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan
bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada level

6,0% ...
-2-

6,0% (enam koma nol persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI
3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai rata-rata 7,5% (tujuh koma lima
persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan
permintaan minyak dunia yang tetap kuat, terutama oleh industri Cina dan
India, serta ketatnya spare capacity di negara-negara produsen minyak
karena investasi di sektor perminyakan yang relatif lambat, maka rata-rata
harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2008
diperkirakan akan berada pada kisaran US$60,0 (enam puluh dolar Amerika
Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifting minyak mentah diperkirakan
sekitar 1,034 (satu koma nol tiga empat) juta barel per hari.
Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di
tahun 2008, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu,
sasaran program kerja pemerintah dalam tahun 2008 diharapkan dapat
memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan tiga agenda
pembangunan sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004-2009, yaitu:
(a) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (b) mewujudkan Indonesia
yang adil dan demokratis; dan (c) mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Sementara itu, tantangan pokok kerangka ekonomi makro dan pembiayaan
pembangunan yang dihadapi pada tahun 2008, adalah: (a) mendorong
percepatan pertumbuhan ekonomi; (b) mempercepat pengurangan
pengangguran dan kemiskinan; dan (c) menjaga stabilitas ekonomi.
Berdasarkan tiga agenda dan tantangan pokok yang dihadapi tersebut,
penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk
mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas
pembangunan, yaitu: (a) peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan
kerja; (b) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan
perdesaan; (c) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan
pengelolaan energi; (d) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan
kesehatan; (e) peningkatan efektifivitas penanggulangan kemiskinan;
(f) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
(g) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam
negeri; serta (h) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan
peningkatan penanggulangan flu burung.
Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat
tahun 2008 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi
nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas
lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
dan mengurangi kemiskinan, disamping tetap menjaga stabilitas nasional,
kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah
kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah
pusat dalam tahun 2008 adalah: (i) belanja investasi, terutama di bidang
infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional;
(ii) bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada
masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan

memperhatikan ...
-3-

memperhatikan peningkatan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD
1945, serta meningkatkan upaya pemerataan; (iii) perbaikan penghasilan
dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (iv) peningkatan kualitas
pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional
pemerintahan; (v) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga
barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta
(vi) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang.
Selanjutnya, APBN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi
dalam rangka memenuhi hak warga negara atas: (i) pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (ii) hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan (iii) jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping
itu, keseimbangan pembangunan termasuk di dalamnya penganggaran
perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas
kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Di bidang transfer ke daerah, sebagai salah satu fokus utama pembangunan
nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara
untuk meningkatkan belanja daerah melalui efisiensi anggaran belanja
pusat dengan mengalihkan dana tersebut untuk belanja modal daerah.
Terkait dengan hal ini, ke depan diharapkan anggaran belanja barang dan
belanja modal pemerintah pusat dapat dialihkan untuk pembangunan
sejumlah infrastruktur strategis seperti di bidang pertanian, perairan,
pendidikan, kesehatan, dan transportasi di seluruh daerah di tanah air.
Penambahan alokasi transfer ke daerah tersebut menuntut kesiapan
daerah, karena jika daerah tidak siap, pengalihan dana tersebut tidak akan
efisien dan selanjutnya tidak berdampak pada pertumbuhan daerah. Di
samping itu, instrumen dan mekanisme pengalokasiannya harus tetap
diperhatikan.
Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka
penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada
daerah secara nyata dan bertanggung jawab, juga diikuti dengan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara
proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan
potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sejalan dengan hal tersebut,
penerapan kebijakan belanja ke daerah dalam tahun 2008 akan tetap
diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi pelayanan publik;
(ii) mengakomodasi aspirasi masyarakat; (iii) memperbaiki struktur fiskal
(APBD); (iv) mobilisasi sumber-sumber keuangan (PAD); (v) meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi; (vi) mengurangi disparitas fiskal
antardaerah; (vii) menjamin penyediaan pelayanan dasar sosial;

(viii) memperbaiki...
-4-

(viii) memperbaiki kesejahteraan masyarakat; dan (ix) menstimulasi
perekonomian dan investasi di daerah.
Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara
memprioritaskan APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-
kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) APBN dan APBD untuk
pendidikan nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk
memperhatikan berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam tahun
2008 anggaran pendidikan diperkirakan masih mencapai sekitar 12,0% (dua
belas koma nol persen) dari APBN. Perhitungan anggaran pendidikan
tersebut didasarkan atas nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi
anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara (tidak termasuk
gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan
belanja negara (tidak termasuk keseluruhan gaji). Definisi ini telah
digunakan pada APBN 2007. Perhitungan anggaran pendidikan tersebut
konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar
1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan
harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (beserta
anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan
kesejahteraan para pendidik.
Apabila gaji para guru dan pendidik yang merupakan komponen utama
pendidikan dalam rasio anggaran pendidikan, maka anggaran pendidikan
tahun 2008 telah mencapai 18,0% (delapan belas koma nol persen). Rasio
tersebut diperoleh dari nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi
anggaran fungsi pendidikan di dalam belanja negara (termasuk gaji
pendidik, namun tidak termasuk pendidikan kedinasan) terhadap
keseluruhan belanja negara. Sedangkan apabila, rasio anggaran pendidikan
hanya memperhitungkan belanja pemerintah pusat tanpa
memperhitungkan gaji guru dan pendidik, maka anggaran pendidikan
tahun 2008 mencapai 10,0% (sepuluh koma nol persen). Rasio tersebut
diperoleh dari nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran
fungsi pendidikan di dalam belanja pemerintah pusat (tidak termasuk gaji
pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap belanja pemerintah
pusat.
Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pusat dan
transfer ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendapatan negara
dan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran
pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2008, baik perpajakan maupun
PNBP yaitu: kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun
sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subjek dan objek
pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan.

Terdapat...
-5-

Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada
perhitungan target pendapatan tahun 2008, yaitu adanya perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun
2007. Undang-Undang dimaksud antara lain: paket UU Perpajakan, UU
Kepabeanan, UU Cukai, serta berbagai UU sektoral. Perubahan UU
perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara dan perekonomian,
baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka
pendek, perubahan UU perpajakan tersebut diperkirakan akan memberikan
dampak penurunan penerimaan perpajakan (tax potential loss), yang terdiri
dari perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak
Penghasilan.
Namun di sisi lain, penyempurnaan terhadap administrasi perpajakan
diperkirakan akan memberikan dampak positif pada penerimaan perpajakan
diantaranya mencakup langkah-langkah: (i) peningkatan kepatuhan wajib
pajak; (ii) pembentukan kantor-kantor pelayanan pajak modern dengan
penerapan sistem pemungutan berbasis tekonologi informasi;
(iii) reorganisasi pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dari
organisasi berdasarkan jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi;
(iv) penciptaan Kode Etik Pegawai; (v) perbaikan sistem remunerasi; dan
(vi) pembentukan Account Representative.
Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP merupakan seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari luar perpajakan yang
berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA), bagian pemerintah atas
laba BUMN, dan PNBP lainnya. Kebijakan PNBP tahun 2008 akan lebih
dititikberatkan pada peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada
masing-masing kementerian/lembaga, antara lain melalui: (i) penyusunan
peraturan perundang-undangan PNBP, serta evaluasi dan penyempurnaan
tarif di bidang PNBP, dan (ii) melakukan verifikasi besaran PNBP dan
penegakan hukum (law enforcement) di bidang PNBP. Di lain pihak,
optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan antara lain melalui
monitoring pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah,
khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena
musibah bencana.
Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain
dititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaran
berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja
negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas,
dalam RAPBN Tahun Anggaran 2008 diperkirakan masih terdapat defisit
anggaran. Defisit tersebut, akan ditutup melalui pembiayaan anggaran yang
berasal dari utang dan nonutang. Pemerintah memiliki pilihan pembiayaan
anggaran yaitu melalui rekening Pemerintah, privatisasi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), penjualan aset program restrukturisasi perbankan melalui
PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA), dan pengadaan utang melalui

penerbitan...
-6-

penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan Pinjaman Luar
Negeri.
Di masa mendatang, sumber pembiayaan anggaran akan lebih
diprioritaskan pada penerbitan Surat Berharga Negara Rupiah di pasar
domestik dengan pertimbangan: (i) semakin terbatasnya sumber pembiayaan
defisit dari nonutang yang berasal dari penjualan aset negara yang dikelola
PT PPA, privatisasi BUMN, dan saldo Kas Negara; (ii) untuk mengurangi
exposure terhadap pinjaman luar negeri dalam rangka mengurangi risiko
nilai tukar (exchange rate risk); (iii) untuk mendukung pengembangan pasar
modal sebagai sumber pembiayaan dalam negeri; dan (iv) untuk mendukung
implementasi kebijakan moneter berbasis pasar (market-based monetary
policy). Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan anggaran harus dilakukan
secara hati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut
digunakan seoptimal mungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal di
masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harus
diimplementasikan secara terkoordinasi agar dapat tercapai pengelolaan
fiskal secara prudent, kebijakan moneter yang kredibel, dan pengelolaan
utang yang sehat serta pengelolaan kas yang efisien.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI)
yang ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf
a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran dana alokasi umum
(DAU), dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah
yang sama.

Yang . . .
-7-

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud
pada huruf a antara lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik,
penerbangan, pelayaran, industri terpilih, dan transportasi publik.
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp591.978.380.000.000,00 (lima ratus
sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar
tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri dari:
(dalam rupiah)

a. Pajak dalam negeri 569.971.680.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPh) 305.961.420.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam 41.649.820.000.000,00
411111 PPh minyak bumi 15.125.760.000.000,00
411112 PPh gas alam 26.524.060.000.000,00
41112 PPh nonmigas 264.311.600.000.000,00
411121 PPh Pasal 21 39.500.500.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 non impor 6.720.800.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor 21.638.140.000.000,00
411124 PPh Pasal 23 25.285.130.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi 2.954.800.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan 111.161.120.000.000,00
411127 PPh Pasal 26 17.323.800.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal luar negeri 39.727.310.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan
pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 187.626.700.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 24.159.700.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 4.852.700.000.000,00
4115 Pendapatan cukai 44.426.530.000.000,00
41151 Pendapatan Cukai 44.426.530.000.000,00
411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 43.571.000.000.000,00
411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 196.800.000.000,00
411513 Pendapatan Cukai Minuman
Mengandung Ethyl Alkohol 658.730.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya 2.944.630.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 22.006.700.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk 17.940.800.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar 4.065.900.000.000,00

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)...
-8-

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp187.236.083.476.000,00
(seratus delapan puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar
delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
terdiri dari:
(dalam rupiah)

421 Penerimaan sumber daya alam 126.203.170.475.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi 84.317.000.000.000,00
42111 Pendapatan minyak bumi 84.317.000.000.000,00
4212 Pendapatan gas alam 33.605.010.000.000,00
42121 Pendapatan gas alam 33.605.010.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum 5.306.410.475.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap 66.608.329.000,00
421312 Pendapatan royalti batubara 5.239.802.146.000,00
4214 Pendapatan kehutanan 2.774.750.000.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi 1.271.300.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan 1.498.700.000.000,00
42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 4.750.000.000,00
4215 Pendapatan perikanan 200.000.000.000,00
421511 Pendapatan perikanan 200.000.000.000,00
422 Pendapatan Bagian Laba BUMN 23.404.346.000.000,00
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 23.404.346.000.000,00
423 Pendapatan PNBP Lainnya 37.628.567.001.000,00
42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 2.623.023.391.000,00
423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian,
kehutanan, dan perkebunan 2.510.115.000,00
423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan
dan perikanan 9.778.910.000,00
423113 Pendapatan penjualan hasil tambang 2.593.589.525.000,00
423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/
rampasan dan harta peninggalan 9.465.178.000,00
423115 Pendapatan penjualan obat-obatan dan
hasil farmasi lainnya 231.911.000,00
423116 Pendapatan penjualan informasi,
penerbitan, film, survei, pemetaan dan
hasil cetakan lainnya 5.848.788.000,00
423117 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 234.603.000,00
423119 Pendapatan penjualan lainnya 1.364.361.000,00
42312 Pendapatan penjualan aset 43.913.719.000,00
423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung,
bangunan, dan tanah 721.529.000,00
423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor 1.813.944.000,00
423123 Pendapatan penjualan sewa beli 30.026.309.000,00
423124 Penjualan aset bekas milik asing 10.000.000.000,00
423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang
berlebih/rusak/dihapuskan 1.351.937.000,00
42313 Pendapatan sewa 54.566.090.000,00
423131 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah
negeri 15.394.614.000,00
423132 Pendapatan sewa gedung, bangunan,
dan gudang 33.223.785.000,00
423133 Pendapatan sewa benda-benda bergerak 3.983.254.000,00
423139 Pendapatan sewa benda-benda tak
bergerak lainnya 1.964.437.000,00
42314 Pendapatan jasa I 12.774.412.135.000,00

423141 . . .
-9-

423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya 2.800.929.603.000,00
423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/
museum dan pungutan usaha pariwisata
alam (PUPA) 30.172.066.000,00
423143 Pendapatan surat keterangan, visa,
paspor, SIM, STNK, dan BPKB 2.571.036.960.000,00
423144 Pendapatan hak dan perizinan 4.685.682.977.000,00
423145 Pendapatan sensor/karantina,
pengawasan/pemeriksaan 51.302.889.000,00
423146 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan,
informasi, pelatihan, teknologi,
pendapatan BPN, pendapatan DJBC
(jasa pekerjaan dari cukai) 2.058.115.895.000,00
423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 68.849.760.000,00
423148 Pendapatan jasa bandar udara,
kepelabuhanan, dan kenavigasian 505.864.300.000,00
423149 Pendapatan jasa II lainnya 2.457.685.000,00
42315 Pendapatan jasa II 2.022.984.414.000,00
423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan
(jasa giro) 39.923.001.000,00
423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi 1.067.857.143.000,00
423155 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa 3.328.140.000,00
423157 Pendapatan bea lelang 31.384.307.000,00
423158 Pendapatan biaya pengurusan piutang
dan lelang negara 42.269.350.000,00
423159 Pendapatan jasa II lainnya 838.222.473.000,00
42316 Pendapatan bukan pajak dari luar negeri 379.409.943.000,00
423161 Pendapatan dari pemberian surat
perjalanan Republik Indonesia 56.648.876.000,00
423162 Pendapatan dari jasa pengurusan
dokumen konsuler 322.761.067.000,00
42317 Pendapatan bunga 1.342.531.103.000,00
423179 Pendapatan bunga lainnya 1.342.531.103.000,00
42321 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.766.987.000,00
423211 Pendapatan legalisasi tanda tangan 1.163.642.000,00
423212 Pendapatan pengesahan surat di bawah
tangan 275.505.000,00
423213 Pendapatan uang meja (leges) dan upah
pada panitera badan pengadilan (peradilan) 676.830.000,00
423214 Pendapatan hasil denda/tilang dan
sebagainya 20.834.900.000,00
423215 Pendapatan ongkos perkara 9.303.210.000,00
423219 Pendapatan kejaksaan dan peradilan
lainnya 1.512.900.000,00
42331 Pendapatan pendidikan 4.599.509.370.000,00
423311 Pendapatan uang pendidikan 4.027.998.545.000,00
423312 Pendapatan uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 23.543.285.000,00
423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik 25.227.186.000,00
423319 Pendapatan pendidikan lainnya 522.740.354.000,00
42341 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran berjalan 1.431.993.000,00
423411 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat 996.993.000,00
423412 Penerimaan kembali belanja pensiun 170.000.000,00
423413 Penerimaan kembali belanja lainnya
rupiah murni 265.000.000,00
42342 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

tahun . . .
- 10 -

tahun anggaran yang lalu 2.507.502.000,00
423421 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat 983.648.000,00
423423 Penerimaan kembali belanja lainnya
rupiah murni 1.519.224.000,00
423424 Penerimaan kembali belanja lain
pinjaman luar negeri 4.630.000,00
42343 Pendapatan laba bersih hasil penjualan BBM 6.456.470.000.000,00
423431 Pendapatan minyak mentah DMO 6.456.470.000.000,00
42344 Pendapatan pelunasan piutang 4.831.411.555.000,00
423441 Pendapatan pelunasan piutang non-
bendahara 4.828.980.000.000,00
423442 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh negara
(masuk TP/TGR) bendahara 2.431.555.000,00
42347 Pendapatan lain-lain 2.006.227.969.000,00
423471 Penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji 2.066.213.000,00
423472 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pemerintah 3.739.322.000,00
423473 Pendapatan atas denda administrasi
BPHTB 38.318.000,00
423475 Pendapatan denda pelanggaran di
bidang pasar modal 12.500.000.000,00
423476 Pendapatan dari gerakan nasional
rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) 325.000.000.000,00
423477 Pendapatan regestrasi dokter/dokter gigi 2.500.000.000,00
423479 Pendapatan anggaran lain-lain 1.660.384.116.000,00
42348 Pendapatan Iuran Badan Usaha 429.900.830.000,00
423481 Pendapatan iuran badan usaha dan
kegiatan usaha penyediaan dan
pendistribusian BBM 329.842.200.000,00
423482 Pendapatan iuran badan usaha dan
kegiatan usaha pengangkutan gas bumi
melalui pipa 100.058.630.000,00
42411 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil
Korupsi 26.500.000.000,00
424111 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi
yang telah ditetapkan pengadilan 25.000.000.000,00
424112 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan
KPK menjadi milik negara 1.500.000.000,00

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa
dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan

kontrak...
- 11 -

kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Hasil
lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk
meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program
yang sama.
Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang bersumber
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi
penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan
penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh
kementerian/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan ijin
penggunaan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya
luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat multi
years dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui
dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan PHLN. Tidak termasuk
dalam luncuran tersebut adalah PHLN yang belum disetujui dalam
APBN tahun 2008 dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN
Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran yang
dilakukan sebelum APBN Perubahan 2008 diajukan kepada DPR.
Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam
laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan
rincian/pergeseran yang dilakukan sepanjang tahun 2008.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...
- 12 -

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dana perimbangan sebesar Rp266.780.135.210.000,00 (dua ratus
enam puluh enam triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus tiga
puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:
(dalam rupiah)

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 66.070.849.339.000,00
a. DBH Pajak 36.333.640.960.000,00
i. DBH Pajak Penghasilan 8.491.060.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21 7.900.100.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi 590.960.000.000,00
ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan 22.989.880.960.000,00
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 4.852.700.000.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam 29.737.208.379.000,00
i. DBH SDA Minyak Bumi 12.850.650.000.000,00
ii. DBH SDA Gas Alam 10.770.150.000.000,00
iii. DBH SDA Pertambangan Umum 4.245.128.379.000,00
- Iuran Tetap 53.286.663.000,00
- Royalti 4.191.841.716.000,00
iv. DBH SDA Kehutanan 1.711.280.000.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan 1.198.960.000.000,00
- Iuran Hak Pengusahaan Hutan 3.800.000.000,00
- Dana Reboisasi 508.520.000.000,00
v. DBH SDA Perikanan 160.000.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU) 179.507.144.871.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 21.202.141.000.000,00

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana otonomi khusus sebesar Rp7.510.285.794.000,00 (tujuh triliun
lima ratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh
ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
1. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua sebesar
Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh
miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh
tujuh ribu rupiah), terutama digunakan untuk pendanaan
pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2001 . . .
- 13 -

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang
jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi
umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak
tahun 2002. Dana Otonomi Khusus Papua tersebut diperuntukkan
bagi kabupaten/kota/provinsi di Provinsi Papua dan kabupaten/
kota di Provinsi Papua Barat, dengan dasar pembagian
menggunakan basis perhitungan jumlah kampung secara
proporsional.
2. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar
Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh
miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh
tujuh ribu rupiah) untuk mendanai pembangunan, terutama
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan
ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 2008, dengan rincian
untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya
setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU)
secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai dengan
tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari
pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional.
3. Dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar
Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah),
terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur,
sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Ayat (3)
Dana penyesuaian sebesar Rp6.939.041.714.000,00 (enam triliun
sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta tujuh
ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari:
1. Dana penyeimbang DAU sebesar Rp242.835.500.000,00 (dua ratus
empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah), yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang
mengalami penurunan DAU sebesar 75 persen atau sampai dengan
100 persen dibandingkan dengan perolehan DAU tahun 2007 di luar
dana penyesuaian.
2. Dana tunjangan kependidikan sebesar Rp1.200.000.000.000,00
(satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang dialokasikan untuk
membantu daerah dalam rangka mendanai kebutuhan tunjangan
kependidikan.
3. Dana sarana dan prasarana Provinsi Papua Barat sebesar
Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) yang

dialokasikan . . .
- 14 -

dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana fisik.
4. Dana infrastruktur sarana dan prasarana sebesar
Rp4.626.206.214.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh enam
miliar dua ratus enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang
dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan
desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana
dan prasarana fisik, serta sarana lainnya yang juga menjadi urusan
daerah.
5. Dana Alokasi Cukai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus
miliar rupiah) yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai
tembakau untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam
rangka mengurangi cukai palsu (cukai ilegal), sosialisasi peraturan
dan pemetaan industri rokok sesuai amanat Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp73.305.994.670.000,00 (tujuh
puluh tiga triliun tiga ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh
empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari:
1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp89.975.295.500.000,00
(delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh lima
miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
terdiri dari:
(dalam rupiah)

a. Perbankan dalam negeri 300.000.000.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri 89.675.295.500.000,00
i. Privatisasi 1.500.000.000.000,00
ii. Penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 600.000.000.000,00
iii. Surat berharga negara (neto) 91.575.295.500.000,00
iv. Dana Investasi Pemerintah -4.000.000.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening
Pemerintah di Bank Indonesia.
Surat Berharga Negara (SBN) neto merupakan selisih antara
penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian
kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang

domestik . . .
- 15 -

rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan
SBN dalam valuta asing di pasar internasional.
Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan
diterbitkan, pembayaran pokok dan pembelian kembali
SBN, akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah dengan
mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar,
sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
Untuk mendukung pembangunan transportasi di Ibukota Negara
Republik Indonesia, Pemerintah memberikan jaminan
pembangunan proyek monorail di Jakarta. Dalam rangka
mendukung pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW
(sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT
Perusahaan Listrik Negara, Pemerintah memberikan
jaminan penuh dari segi pembiayaan. Jaminan tersebut
akan diperhitungkan sebagai pinjaman pemerintah kepada
PLN apabila terealisir. Jaminan Pemerintah tersebut
diberikan dengan memperhitungkan risiko fiskal yang
mungkin terjadi ke depan.
Pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam belanja lain-lain
mengikuti pencairan dana dukungan infrastruktur, yang
sekarang disebut dana investasi Pemerintah, yang telah
berjalan selama ini.
2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif
Rp16.669.300.830.000,00 (enam belas triliun enam ratus enam
puluh sembilan miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu
rupiah) terdiri dari:
(dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) 42.989.310.000.000,00
� Pinjaman program 19.110.000.000.000,00
� Pinjaman proyek 23.879.310.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri -59.658.610.830.000,00
Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri
dari selain surat berharga negara.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:
1. Keadaan darurat, yaitu keadaan yang sulit direncanakan, baik dari
aspek saat kejadian dan/atau aspek kebutuhan dana pada saat
kejadian, yang memungkinkan adanya risiko politik, ekonomi, dan

2. Keadaan . . .
- 16 -

sosial yang besar manakala kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi
pada saat kejadian.
2. Keadaan yang menyebabkan adanya tambahan kewajiban negara yang
timbul akibat perubahan asumsi indikator ekonomi makro (harga
minyak, lifting, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan) yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya. Kewajiban dimaksud berupa pembayaran bunga utang,
subsidi bahan bakar minyak, dan subsidi listrik. Hal ini dilakukan
selain untuk menghindari adanya tagihan-tagihan kepada Pemerintah
pada tahun-tahun mendatang, juga dalam upaya menjaga kinerja arus
kas bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara
yang menerima penugasan dari Pemerintah.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Ayat (3)
Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah
memuat koreksi/penyesuaian (audited financial statements)
sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.

Pasal 18
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4778
- 17 -

Silahkan download versi PDF nya sbb: