Previous
Next
  • Home
  • »
  • Undang-Undang
  • »
  • 2002
  • » Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 (UU 17 thn 2002)

2002

Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 (UU 17 thn 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 :
                                               UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                                     NOMOR 17 TAHUN 2002
                                                          TENTANG
                                       PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
                                              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                                      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :   a.     bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan
                         pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
                       b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang
                          Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000;

Mengingat :   1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
                     dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

                       2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Compta-biliteitswet Stbl. Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
                          telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia
                          Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
                       3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
                          Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
                       Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
                  4.
                       2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                       3944) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
                       Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047);

                                                            Dengan persetujuan

                                         DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                                              MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :   UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.

                                                                   Pasal 1

                 (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumber-sumber :
                     a.       Penerimaan Perpajakan;
                     b.       Penerimaan Negara Bukan Pajak;
                     c.       Penerimaan Hibah.
                 (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar
                     Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta
                     sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
                 (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp
                     89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta
                     dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
                 (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 0,00 (nihil).
                 (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3),
                     dan ayat (4) adalah sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima
                     ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).
                                                 Pasal 2

(1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
    a.    Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
    b.    Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
(2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar
    Rp108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam
    juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
(3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar
    Rp 7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh
    empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
    adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima
    puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
(5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan
    dalam penjelasan ayat ini.

                                                  Pasal 3

(1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
    a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
    b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
    c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
(2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp
    76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga
    belas ribu lima puluh lima rupiah).
(3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah
    sebesar Rp 4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu
    ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
(4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar
    Rp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu
    ribu seratus delapan puluh rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat
    (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu
    miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
    dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
                                                            Pasal 4
(1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :
    a. Pengeluaran Rutin;
    b. Pengeluaran Pembangunan.
(2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00
    (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh
    empat ribu sembilan puluh rupiah).

(3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp
    42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta
    seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran
    2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua
    puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu
    tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana
    dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

                                                  Pasal 5

(1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 205.334.504.203.059,00
    (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan
     rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun
     Anggaran 2000 sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam
     miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)
     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar
     Rp 16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus
     empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
(2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud
    dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
          Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah);
     a.
     b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima
        miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana
     dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

                                                  Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun
sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga
ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat
dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.


                                                Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
                                           Disahkan di Jakarta
                                        pada tanggal 28 Juni 2002
                                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                   ttd

                                           MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO


                             LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 69
                                                        PENJELASAN
                                                           ATAS
                                             UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                                    NOMOR 17 TAHUN 2002
                                                         TENTANG
                                      PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000




UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun
2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar
Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp 14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus
sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).
Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam
ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah Sisa Anggaran
Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh
miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

     Cukup jelas

          Pasal 2
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 yang terdiri dari :

      a. Pajak dalam negeri                                       Rp   108.884.226.302.945,00
           0110   Pajak penghasilan Nonmigas                      Rp    38.421.473.603.095,00
           0120   Pajak penghasilan migas                         Rp    18.651.550.493.621,00
           0130   Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan
                  pajak penjualan atas barang mewah ( PPN dan
                                                                  Rp    35.231.786.984.010,00
                  PPnBM )
           0140   Pajak bumi dan bangunan (PBB)                   Rp     3.525.326.197.974,00
           0150   Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB)   Rp      930.787.751.768,00
           0160   Cukai                                           Rp    11.286.606.555.345,00
           0170   Pajak lainnya (Bea meterai)                     Rp      836.694.717.132,00
          b. Pajak perdagangan internasional                 Rp        7.028.327.664.139,00
               0210   Bea masuk                              Rp        6.697.068.981.518,00
               0230   Pungutan (pajak) ekspor                Rp          331.258.682.621,00

Pasal 3

    Ayat (1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)

    Cukup jelas

    Ayat (3)

    Cukup jelas

    Ayat (4)

    Cukup jelas

    Ayat (5)

    Cukup jelas

    Ayat (6)

    Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 yang terdiri dari :

          a. Penerimaan sumber daya alam                   Rp       76.290.055.913.055,00
  0310    Penerimaan minyak bumi                          Rp   50.953.017.680.978,00
  0320    Penerimaan gas alam                             Rp   15.707.944.490.800,00
  0330    Penerimaan pertambangan umum                    Rp     856.869.752.730,00
  0340    Penerimaan kehutanan                            Rp    8.719.284.333.817,00
  0350    Penerimaan perikanan                            Rp      52.939.654.730,00
b. Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik Negara   Rp    4.017.807.791.740,00
  0410    Bagian laba dari BUMN                           Rp    4.017.807.791.740,00
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya                  Rp    9.114.086.531.180,00
  0510    Penjualan hasil produksi, sitaan                Rp      35.720.453.616,00
          0511 Penjualan hasil pertanian, per-kebunan     Rp        1.716.577.296,00
          0512 Penjualan hasil peternakan                 Rp        2.000.612.373,00
          0513 Penjualan hasil perikanan                  Rp         946.493.808,00
          0514 Penjualan hasil sitaan                     Rp      11.968.742.277,00
                                                          Rp         183.501.009,00
          0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi
               lainnya
                                                          Rp         197.869.948,00
          0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil
               cetakan lainnya
                                                          Rp        4.033.702.730,00
          0517 Penjualan dokumen-dokumen
               pelelangan
          0519 Penjualan lainnya                          Rp      14.672.954.175,00
  0520    Penjualan aset tetap                            Rp      31.651.742.549,00
                                                          Rp        5.249.863.976,00
          0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan,
               dan tanah
          0522 Penjualan kendaraan bermotor               Rp         601.075.954,00
          0523 Penjualan sewa beli                        Rp      18.413.519.233,00
                                                          Rp        7.387.283.386,00
          0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih,
             rusak, dihapuskan
0530   Pendapatan sewa                                  Rp     9.691.207.886,00
       0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri              Rp     3.755.932.445,00
       0532 Sewa gedung, bangunan, gudang               Rp     3.507.954.329,00
       0533 Sewa benda-benda bergerak                   Rp     1.663.376.092,00
       0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya       Rp      763.945.020,00
0540   Pendapatan jasa I                                Rp   460.738.215.475,00
                                                        Rp    37.353.191.541,00
       0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi
            kesehatan lainnya
                                                        Rp      362.710.465,00
       0542 Pendapatan tempat hiburan, taman,
            museum
                                                        Rp   208.609.744.886,00
       0543 Pendapatan surat keterangan, visa,
            paspor, dan SIM, STNK, BPKB
       0544 Pendapatan jasa pertanahan                  Rp    10.592.429.472,00
       0545 Pendapatan hak dan perijinan                Rp   164.031.437.689,00
                                                        Rp     7.647.798.492,00
       0546 Pendapatan sensor, karantina,
            pengawasan, pemeriksaan
       0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan      Rp     6.631.993.783,00
       0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama         Rp     3.468.013.155,00
                                                        Rp    22.040.895.992,00
       0549 Pendapatan jasa bandar udara dan
            pelabuhan
0550   Pendapatan jasa II                               Rp   853.922.833.398,00
                                                        Rp    70.087.715.652,00
       0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan
            (jasa giro)
                                                        Rp   307.501.493.126,00
       0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut,
            royalti dan denda
                                                        Rp    10.189.941.146,00
       0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir
              miskin
       0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil     Rp     5.045.402.018,00
                                                     Rp     2.236.312.541,00
       0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak
            negara dengan surat paksa
                                                     Rp     6.975.294.693,00
       0556 Pendapatan uang pewarganegara-an
       0557 Pendapatan bea lelang                    Rp   132.792.250.618,00
                                                     Rp    42.219.640.368,00
       0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang
            negara dan lelang negara
       0559 Pendapatan jasa lainnya                  Rp   276.874.783.236,00
0560   Pendapatan rutin dari luar negeri             Rp    87.404.370.945,00
0580   Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana   Rp   621.629.727.512,00
       0581 Pendapatan penjualan swadana             Rp     5.496.146.964,00
       0582 Pendapatan sewa swadana                  Rp     2.984.750.516,00
       0583 Pendapatan jasa swadana                  Rp   613.148.830.032,00
0610   Pendapatan kejaksaan dan peradilan            Rp    24.750.756.622,00
       0611 Legalisasi tanda tangan                  Rp      122.707.964,00
       0612 Pengesahan surat di bawah tangan         Rp        14.038.450,00
                                                     Rp      764.937.469,00
       0613 Uang meja (leges) dan upah pada
            panitera badan pengadilan
                                                     Rp    11.637.328.085,00
       0614 Hasil denda, denda tilang dan
            sebagainya
       0615 Ongkos perkara                           Rp      991.040.729,00
                                                     Rp    11.220.703.925,00
       0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan
            lainnya
0710   Pendapatan pendidikan                         Rp     7.971.369.764,00
       0711 Uang pendidikan                          Rp     3.683.969.372,00
                                                       Rp      3.706.365.559,00
       0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan
            akhir pendidikan
       0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek       Rp         57.493.000,00
       0719 Pendapatan pendidikan lainnya              Rp        523.541.833,00
0780   Pendapatan pendidikan swadana                   Rp    604.755.627.475,00
       0781 Pendapatan pendidikan swadana              Rp    604.755.627.475,00
                                                       Rp    179.757.894.291,00
0810   Pendapatan kembali belanja tahun anggaran
       berjalan
                                                       Rp     85.644.933.166,00
       0811 Penerimaan kembali belanja pegawai
            pusat
                                                       Rp     21.756.648.972,00
       0812 Penerimaan kembali belanja daerah
            otonom
       0813 Penerimaan kembali belanja pensiun         Rp     50.585.706.785,00
       0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya   Rp     10.651.133.219,00
                                                       Rp     11.119.472.149,00
       0815 Penerimaan kembali belanja
            pembangunan rupiah murni
                                                       Rp    599.335.922.711,00
0820   Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
       tahun anggaran yang lalu
                                                       Rp     67.334.191.753,00
       0821 Penerimaan kembali belanja pegawai
            pusat
                                                       Rp      3.014.469.225,00
       0822 Penerimaan kembali belanja pegawai
            otonom
       0823 Penerimaan kembali belanja pensiun         Rp      5.952.669.476,00
       0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya   Rp    236.559.273.414,00
                                                       Rp    286.475.318.843,00
       0825 Penerimaan kembali belanja
            pembangunan rupiah murni
0840   Pendapatan pelunasan piutang                    Rp   4.989.842.187.810,00
                    0841 Pendapatan pelunasan piutang           Rp   4.989.842.187.810,00
             0880   Pendapatan lain-lain swadana                Rp     10.238.344.589,00
                    0881 Pendapatan lain-lain swadana           Rp     10.238.344.589,00
             0890   Pendapatan lain-lain                        Rp    596.675.876.537,00
                                                                Rp      2.227.858.755,00
                    0891 Penerimaan kembali persekot, uang
                         muka gaji
                                                                Rp     16.323.365.048,00
                    0892 Penerimaan denda keterlam-batan
                         penyelesaian pekerjaan
                                                                Rp      6.201.984.493,00
                    0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas
                         kerugian yang diderita oleh negara
                                                                Rp          54.924.339,00
                    0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa
                         lebih subsidi gaji PNS daerah otonom
                         berdasarkan SPM nihil KPKN
                                                                        --------
                    0895 Pendapatan atas denda administrasi
                         BPHTB

                    0899 Pendapatan anggaran lainnya            Rp    571.867.743.902,00

Pasal 4

  Ayat (1)

  Cukup jelas

  Ayat (2)

  Cukup jelas

  Ayat (3)

  Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

      Pengeluaran rutin sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 terdiri dari :

 01   SEKTOR INDUSTRI                                                                                   Rp     82.999.609.292,00
     01.1                                                                       Subsektor Industri             Rp
  82.999.609.292,00

 02    SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN                                                                   Rp     819.564.808.952,00
      02.1                                                        Subsektor Pertanian          Rp       251.335.711.110,00
      02.2                                                        Subsektor Kehutanan          Rp       568.229.097.842,00

 03    SEKTOR PENGAIRAN                                                                                 Rp     26.183.455.264,00
      03.1                                                        Subsektor Pengembangan
             Sumber Daya Air                                      ---
      03.2                                                        Subsektor Irigasi                     Rp     26.183.455.264,00

 04    SEKTOR TENAGA KERJA                                                                     Rp       313.459.497.009,00
      04.1                                                        Subsektor Tenaga Kerja       Rp              13.459.497.009,00

 05   SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
     NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI                                                                    Rp
  134.924.474.286.930,00
      05.1                                                         Subsektor Perdagangan Dalam Negeri          Rp
  80.276.768.883,00
     05.2                                                         Subsektor Perdagangan Luar Negeri   Rp       54.064.625.714,00
     05.3                                                         Subsektor Pengembangan Usaha Nasional        ---
     05.4                                                         Subsektor Keuangan                           Rp
  134.764.872.315.849,00
     05.5                                                         Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp    25.260.576.484,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                                        Rp      336.705.103.355,00
      06.1                                                Subsektor Prasarana Jalan      Rp       17.235.345.259,00
      06.2                                                Subsektor Transportasi Darat           Rp       29.390.770.362,00
      06.3                                                Subsektor Transportasi Laut            Rp     174.679.865.922,00
       06.4                                               Subsektor Transportasi Udara           Rp       61.033.936.662,00
      06.5                                                Subsektor Meteorologi, Geofisika,
               Pencarian dan Penyelamatan (SAR)           Rp            54.365.185.150,00

 07    SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                           Rp     337.156.838.428,00
       07.1                                               Subsektor Pertambangan                 Rp       331.007.623.985,00
      07.2                                                Subsektor Energi            Rp              6.149.214.443,00

08     SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI                Rp     132.533.603.747,00
       08.1                                               Subsektor Pariwisata                   Rp        53.205.992.268,00
      08.2                                                Subsektor Pos dan Telekomunikasi       Rp        79.327.611.479,00

 09    SEKTOR PEMBANGUNAN SARAH
                                                                Rp
      DAN TRANSMIGRASI                                               16.105.800.068.662,00
      09.1                                                Subsektor Pembangunan Daerah Rp     16.090.648.923.114,00
      09.2       Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
       Perambah Hutan                                           Rp      15.151.145.548,00
                                                                                       Rp
 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG                                                       267.234.076.637,00
    10.1                                                  Subsektor Lingkungan Hidup             Rp      10.876.054.683,00
    10.2                                                  Subsektor Tata Ruang          Rp       256.358.021.954,00
      SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN                       NASIONAL,
 11
      KEPERCAYAAN TERHADAP                                TUHAN YANG
      MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                        Rp   6.987.253.174.111,00
   11.1                                                   Subsektor Pendidikan                   Rp      6.504.897.254.250,00
    11.2        Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan
 Kedinasan                                                      Rp 375.343.037.243,00
   11.3                                                   Subsektor Kebudayaan Nasional dan
               Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa   Rp       97.632.075.057,00
         11.4                                                    Subsektor Pemuda dan Olah Raga                   Rp
9.380.807.561,00
     12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA                           Rp                            426.425.433.435,00
       12.1                                      Subsektor Kependudukan dan
        Keluarga Berencana                             Rp     426.425.433.435,00
     13    SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
          PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA                              Rp 680.876.923.001,00
          13.1                                                   Subsektor Kesejahteraan Sosial            Rp          22.873.159.401,00
          13.2                                                   Subsektor Kesehatan                              Rp
           658.003.763.600,00
          13.3                                                   Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja                 ---
     14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                Rp     23.616.506.009,00
          14.1                                                   Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp             23.181.694.155,00
          14.2                                                   Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp              434.811.854,00

     15 SEKTOR AGAMA                           Rp 1.151.755.322.309,00

           15.1    Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama        Rp      261.492.299.429,00
          15.2     Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama          Rp      890.263.022.880,00

          SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
     16                                                            Rp       435.256.791.450,00
          16.1   Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi                    ---
                 16.2     Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan
                 Dasar              Rp        266.698.960.263,00
                 16.3      Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
                           Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi            Rp         37.918.459.499,00
                 16.4     Subsektor Kelautan ---
                 16.5     Subsektor Kedirgantaraan                 Rp        1.843.320.476,00
                16.6      Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp       128.796.051.212,00
     17    SEKTOR HUKUM                                          Rp      886.156.761.240,00
           17.1    Subsektor Pembinaan Hukum Nasional            Rp    741.085.453.921,00
          17.2     Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum            Rp    145.071.307.319,00
          17.3     Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum          ---

     18    SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN                       Rp 4.105.151.965.937,00

          18.1 Subsektor Aparatur Negara                               Rp 3.799.344.063.390,00
        18.2     Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
      Pelaksanaan Pengawasan                                     Rp     305.807.902.547,00

     19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
                                                                       Rp 1.631.877.071.525,00
         PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

         19.1      Subsektor Politik                             Rp    165.141.948.629,00
        19.2       Subsektor Hubungan Luar Negeri                      Rp 1.404.869.832.276,00
        19.3       Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa        Rp                                            61.865.290.620,00

     20    SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                              Rp 8.912.922.346.797,00
          20.1  Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan
                 Masyarakat                                      ---
          20.2                                                   Subsektor Tentara Nasional Indonesia   Rp 5.873.153.805.594,00
          20.3                                                   Subsektor Kepolisian                   Rp 2.983.793.274.203,00
          20.4                                                   Subsektor Pendukung           Rp       55.975.267.000,00

     Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni
     (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

     a.                                                          Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar
     Rp 25.909.710.201.956,00 terdiri dari :

          01                                                     SEKTOR INDUSTRI                        Rp       41.981.171.762,00
                  01.1                                           Subsektor Industri           Rp        41.981.171.762,00
   02    SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN      Rp    497.311.358.708,00
        02.1                                 Subsektor Pertanian                  Rp     489.631.813.609,00
        02.2                                 Subsektor Kehutanan                  Rp      7.679.545.099,00

   03    SEKTOR PENGAIRAN                    Rp    670.189.728.713,00
       03.1                                  Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air                                     Rp    269.972.834.384,00
       03.2                                  Subsektor Irigasi                    Rp     400.216.894.329,00

   04 SEKTOR TENAGA KERJA                    Rp     75.313.109.946,00
   04.1 Subsektor Tenaga Kerja                     Rp     75.313.109.946,00

   05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI              Rp 261.631.171.357,00
       05.1                                  Subsektor Perdagangan Dalam Negeri   Rp     10.355.112.602,00
       05.2                                  Subsektor Perdagangan Luar Negeri    Rp     36.064.010.651,00
       05.3                                  Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional Rp                                  61.392.562.578,00
       05.4                                  Subsektor Keuangan                   Rp     28.311.746.950,00
       05.5                                  Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil                                        Rp    125.507.738.576,00

   06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
   DAN GEOFISIKA                                   Rp 927.483.880.248,00
     06.1                                    Subsektor Prasarana Jalan            Rp     703.749.975.101,00
     06.2                                    Subsektor Transportasi Darat         Rp     105.893.056.939,00
     06.3                                    Subsektor Transportasi Laut          Rp     41.352.803.628,00
     06.4                                    Subsektor Transportasi Udara Rp      70.755.817.319,00
     06.5                                    Subsektor Meteorologi, Geofisika,
          Pencarian dan Penyelamatan (SAR)   Rp     5.732.227.261,00

   07    SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI      Rp    382.024.593.421,00
        07.1                                 Subsektor Pertambangan               Rp     36.345.719.851,00
        07.2                                 Subsektor Energi                     Rp     345.678.873.570,00
         08    SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI                           Rp          30.391.598.819,00
              08.1                                     Subsektor Pariwisata                   Rp      23.996.760.557,00
              08.2                                     Subsektor Pos dan Telekomunikasi             Rp
6.394.838.262,00

                                                        Rp17.029.275.904.473,00
       09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
           09.1                                 Subsektor Pembangunan Daerah Rp16.678.740.246.508,00
           09.2 Subsektor Transmigrasi dan
     Pemukiman Perambah Hutan                   Rp    50.535.657.965,00

                                                          Rp
         10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RAUNG                98.568.954.947,00
            10.1                                          Subsektor Lingkungan Hidup          Rp      62.095.924.525,00
            10.2                                          Subsektor Tata Ruang                Rp     36.473.030.422,00
         11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
            KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA
                                                                Rp 2.410.637.636.685,00
            ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
            11.1                                          Subsektor Pendidikan                Rp 2.150.593.899.279,00
             11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
                  dan Kedinasan                                 Rp 190.344.041.472,00
            11.3                                          Subsektor Kebudayaan Nasional dan
                  Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
                  Maha Esa                                      Rp    40.334.816.419,00
            11.4                                          Subsektor Pemuda dan Olah Raga      Rp     29.364.879.515,00
         12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 148.547.388.764,00
            12.1                                   Subsektor Kependudukan dan Keluarga
                 Berencana                         Rp    148.547.388.764,00
         13   SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
             PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA                  Rp 1.134.544.631.772,00
             13.1                                     Subsektor Kesejahteraan SosialRp        140.965.805.855,00
             13.2                                     Subsektor Kesehatan                     Rp     642.191.258.357,00
             13.3                                     Subsektor Peranan Wanita, Anak
         dan Remaja                                         Rp 351.387.567.560,00
   14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                                       Rp     232.193.106.890,00
        14.1                                           Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp       226.155.938.436,00
        14.2                                           Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp       6.037.168.454,00
   15 SEKTOR AGAMA                                           Rp     42.148.866.676,00
      15.1                                             Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama                                               Rp     20.434.696.093,00
      15.2                                             Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Rp      21.714.170.583,00

        SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
   16                                                                            Rp         368.290.232.634,00
        16.1                                       Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp       92.393.669.681,00
        16.2                                       Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan
             Dasar                                       Rp      28.312.227.192,00
        16.3                                       Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
             Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp    42.382.992.615,00
        16.4                                       Subsektor Kelautan            Rp         31.203.593.931,00
        16.5                                       Subsektor Kedirgantaraan                 Rp      24.785.625.460,00
        16.6                                       Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp     149.212.123.755,00


   17    SEKTOR HUKUM                                        Rp 123.283.533.889,00
        17.1                                           Subsektor Pembinaan Hukum Nasional Rp       12.755.363.587,00
        17.2                                           Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum Rp       31.273.671.807,00
        17.3                                           Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp     79.254.498.495,00

   18   SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp    443.902.059.808,00
       18.1                                   Subsektor Aparatur Negara   Rp                393.454.418.654,00
       18.2                                   Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
   Pelaksanaan Pengawasan                           Rp      50.447.641.154,00

   19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
                                                    Rp          38.648.257.494,00
       KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
         19.1                                          Subsektor Politik                    Rp       1.720.576.389,00
         19.2                                          Subsektor Hubungan Luar NegeriRp     9.837.228.134,00
         19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
         dan Media Massa                                  Rp    27.090.452.971,00
    20                                                    SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                              Rp
953.343.014.950,00
        20.1  Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat                                   Rp    625.530.635.965,00
        20.2                                                    Subsektor TNI                  Rp     197.068.860.484,00
       20.3                                               Subsektor Kepolisian                 Rp     106.676.888.076,00
        20.4                                              Subsektor Pendukung          Rp      24.066.630.425,00

b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 16.969.624.899.341,00 terdiri dari :
   01           SEKTOR INDUSTRI                   Rp        89.324.659.182,00
                    01.1Subsektor Industri        Rp       89.324.659.182,00
                                                                           Rp 1.451.354.654.967,00
   02           SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

         02.1     Subsektor Pertanian                           Rp 1.406.754.251.441,00
        02.2      Subsektor Kehutanan                           Rp     44.600.403.526,00

   03    SEKTOR PENGAIRAN                                       Rp 1.468.933.787.710,00

         03.1     Subsektor Pengembangan Sumber
Daya Air          Rp 1.131.317.802.470,00
       03.2       Subsektor Irigasi                             Rp     337.615.985.240,00

   04    SEKTOR TENAGA KERJA                                                           Rp         70.553.052.911,00
        04.1                                              Subsektor Tenaga Kerja       Rp       70.553.052.911,00

   05           SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
                   NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI                   Rp 1.026.432.130.485,00

         05.1     Subsektor Perdagangan Dalam Negeri      Rp    134.007.638.692,00
        05.2      Subsektor Perdagangan Luar Negeri       Rp         45.076.973,00
        05.3      Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional                                                    Rp     5.866.919.635,00
                05.4   Subsektor Keuangan                   Rp    785.190.374.094,00
                05.5   Subsektor Koperasi dan Pengusaha
     Kecil             Rp                                   101.322.121.091,00

           06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKARp          2.569.177.051.251,00

             06.1   Subsektor Prasarana Jalan                     Rp 2.122.496.949.654,00
            06.2    Subsektor Transportasi Darat            Rp    322.144.932.732,00
            06.3    Subsektor Transportasi Laut                   Rp    33.782.475.792,00
            06.4    Subsektor Transportasi Udara                  Rp      90.752.693.073,00
            06.5    Subsektor Meteorologi, Geofisika,
     Pencarian dan Penyelamatan (SAR)                       ---

           07    SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                                         Rp     891.874.021.980,00
                07.1                                        Subsektor Pertambangan --
                07.2                                        Subsektor Energi                   Rp     891.874.021.980,00

           08    SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI                              Rp     368.073.940.746,00
                08.1                                        Subsektor Pariwisata        --
            08.2                                            Subsektor Pos dan Telekomunikasi          Rp
     368.073.940.746,00

                                                                 Rp 1.963.178.252.309,00
           09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
                09.1                                        Subsektor Pembangunan Daerah       Rp 1.963.178.252.309,00
               09.2  Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
           Perambah Hutan                                         ---
                                                            Rp 487.491.940.334,00
           10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
                10.1                                        Subsektor Lingkungan Hidup                Rp
           398.194.619.765,00
              10.2                                          Subsektor Tata Ruang        Rp      89.297.320.569,00
           11    SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
                KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
                                                                Rp 2.183.348.583.896,00
                PEMUDA DAN OLAH RAGA
                  11.1                                     Subsektor Pendidikan                         Rp
2.128.179.782.001,00
              11.2   Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
       dan Kedinasan                                             Rp     52.829.411.676,00
              11.3                                         Subsektor Kebudayaan Nasional dan
       Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
       Maha Esa                                                  ---
              11.4                                         Subsektor Pemuda dan Olah Raga              Rp
2.339.390.219,00

           12  SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 115.875.190.021,00
               12.1                                  Subsektor Kependudukan dan Keluarga
           Berencana                                       Rp     115.875.190.021,00
           13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
                 PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 1.307.517.392.945,00

                 13.1     Subsektor Kesejahteraan Sosial          Rp    87.659.915.065,00
                13.2      Subsektor Kesehatan              Rp   1.219.857.477.880,00
                13.3      Subsektor Peranan Wanita, Anak
                        dan                                Remaja                       ---

           14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                      Rp 2.800.780.410.227,00
                14.1                                       Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp     2.799.099.558.779,00
                14.2                                       Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp       1.680.851.448,00

           15    SEKTOR AGAMA                                    Rp     28.236.201.697,00
                15.1                                       Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama    Rp                                             28.236.201.697,00
           15.2                                            Subsektor Pembinaan Pendidikan
      Agama ---
   16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI          Rp    42.929.743.725,00
      16.1                                           Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp     23.136.973.288,00
      16.2                                                 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
      dan Dasar                                            ---
      16.3                                           Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
      Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi          Rp    15.114.006.244,00
      16.4                                           Subsektor Kelautan                       Rp      201.898.800,00
      16.5                                           Subsektor Kedirgantaraan     ---
      16.6                                           Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp     4.476.865.393,00

   17 SEKTOR HUKUM                                         ---
          17.1                                       Subsektor Pembinaan Hukum Nasional ---
          17.2                                       Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum ---
          17.3                                       Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum ---

   18       SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN     Rp     47.585.687.048,00
          18.1                                  Subsektor Aparatur Negara                    Rp      47.585.687.048,00
        18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
   Pelaksanaan Pengawasan                       ---
   19  SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,         PENERANGAN,
                                                     ---
       KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
       19.1                                          Subsektor Politik          ---
       19.2                                          Subsektor Hubungan Luar Negeri---
       19.3   Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
   Media Massa                                             ---
   20    SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                    Rp      56.958.197.907,00
        20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
             Perlindungan Masyarakat                 ---
        20.2                                         Subsektor TNI                           ---
        20.3                                           Subsektor Kepolisian       ---
        20.4                                         Subsektor Pendukung           Rp        56.958.197.907,00

Pasal 5
   Ayat (1)

   Cukup jelas

   Ayat (2)

   Cukup jelas

   Ayat (3)

   Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 terdiri dari :
         a. Privatisasi                                        ---
         b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan   Rp 18.900.000.000.000,00
         c. Penjualan obligasi dalam negeri                    ---
               dikurangi dengan :
         d. Pembiayaan perbankan dalam negeri                  ---

          Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 terdiri dari :
            a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto               Rp 17.818.422.856.341,00
                -                                                 Penarikan pinjaman program             Rp     848.797.957.000,00
                -                                                 Penarikan pinjaman proyekRp 16.969.624.899.341,00
                Dikurangi dengan :
            b. Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri        Rp 7.622.753.314.633,00

Pasal 6

   Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya
   dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan
   mencukupi.

Pasal 7

   Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4208


Silahkan download versi PDF nya sbb:
perhitungan_anggaran_negara_tahun_anggaran_2000_(_17.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru

Target penerimaan pajak pada anggaran tahun 2000 adalah.

Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
Belum ada komentar untuk produk ini.