- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (UU 29 thn 2002)
2002
Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (UU 29 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
anggaran_pendapatan_belanja_negara_tahun_anggaran_29.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2003 merupakan pelaksanaan dari dan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun
2003 sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional
(Propenas) Tahun 2000 - 2004 yang merupakan pelaksanaan Garis-garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, yang disesuaikan dengan
perkembangan situasi terakhir dalam dan luar negeri ;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2003 yang disusun berdasarkan anggaran defisit, perlu ditutup
dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri;
c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2003 merupakan rencana kerja pemerintahan negara, yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak 1 Januari 2003 sampai dengan
31 Desember 2003, dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-
hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta pelaksanaan
desentralisasi fiskal;
d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan,
dipandang perlu diatur sisa lebih pembiayaan anggaran dan sisa kredit
anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran
2003;
e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat
(1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam
negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri
dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak
lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam
bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik
negara, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan
swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah
pusat dan belanja untuk daerah.
8. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
9. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas
umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang
dalam negeri, pembayaran bunga atas utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran
rutin lainnya.
10. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-
proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
11. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana
perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyeimbang.
12. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah
untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
13. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal
29 orang pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan.
14. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
16. Dana otonomi khusus dan penyeimbang adalah dana yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta untuk penyeimbang kekurangan dana
alokasi umum untuk beberapa daerah.
17. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada
akhir Tahun Anggaran.
18. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan
dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
19. Sektor adalah kumpulan subsektor.
20. Subsektor adalah kumpulan program.
21. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup
defisit belanja negara baik yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan
luar negeri bersih.
22. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan surat utang negara, dan
penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi.
23. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan
utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi
dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
24. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk
pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
25. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan
untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 yang memuat pendapatan
dan belanja negara merupakan pelaksanaan dari dan satu kesatuan yang tak terpisahkan
dengan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003.
(2) Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menjadi Lampiran Undang-undang ini.
Pasal 3
(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak;
c. Penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun seratus empat puluh miliar dua
ratus juta rupiah).
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima belas miliar tiga ratus dua
puluh tujuh juta rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
(nihil).
(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp336.155.527.000.000,00 (tiga
ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
Pasal 4
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
a. Pajak dalam negeri;
b. Pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp241.742.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun tujuh ratus empat puluh
dua miliar empat ratus juta rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp12.397.800.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh
miliar delapan ratus juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Pasal 5
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp59.395.500.000.000,00 (lima puluh sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh lima
miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp10.414.249.000.000,00 (sepuluh triliun empat ratus empat belas
miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
(4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp12.205.578.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus lima miliar lima ratus
tujuh puluh delapan juta rupiah).
(5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Pasal 6
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri dari :
a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
b. Anggaran belanja untuk daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp253.714.075.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas
miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
(3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp116.877.704.567.000,00 (seratus enam belas triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh
miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh triliun lima
ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh
ribu rupiah).
Pasal 7
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri
dari :
a. Pengeluaran rutin;
b. Pengeluaran pembangunan.
(2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp188.584.275.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh
empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun seratus dua puluh sembilan miliar
delapan ratus juta rupiah).
(4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam
penjelasan ayat ini.
Pasal 8
(1) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke
dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk
pengeluaran pembangunan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
(2) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke
dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk
pengeluaran pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 9
(1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari
:
a. Dana perimbangan;
b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp107.490.527.080.000,00 (seratus tujuh triliun empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus dua
puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp9.387.177.487.000,00 (sembilan triliun tiga ratus delapan puluh tujuh
miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
Pasal 10
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum;
c. Dana alokasi khusus.
(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp27.895.943.600.000,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar
sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
(3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp76.978.005.850.000,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima
juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp2.616.577.630.000,00 (dua triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh
juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
Pasal 11
(1) Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b
terdiri dari :
a. Dana otonomi khusus;
b. Dana penyeimbang.
(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.539.560.117.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh
juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
(3) Dana penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp7.847.617.370.000,00 (tujuh triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh
belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri dari dana penyeimbang untuk
kekurangan dana alokasi umum bagi beberapa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 12 sebesar Rp2.262.435.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar empat
ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan dana bantuan adhoc untuk kenaikan gaji sebesar
Rp5.585.182.370.000,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh
dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Pasal 12
(1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebesar
Rp336.155.527.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun seratus lima puluh lima miliar lima
ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari
jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp370.591.779.567.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam
puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka dalam Tahun
Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp34.436.252.567.000,00 (tiga puluh empat
triliun empat ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh
tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
(2) Pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00 (dua
puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh
ribu rupiah);
b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp11.986.200.000.000,00
(sebelas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
(3) Rincian pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Pasal 13
(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2003, Pemerintah menyusun laporan semester I mengenai :
a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;
b. Realisasi pengeluaran rutin;
c. Realisasi pengeluaran pembangunan;
d. Realisasi anggaran belanja untuk daerah;
e. Realisasi pembiayaan defisit.
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6
(enam) bulan berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada akhir Juli 2003, untuk dibahas bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
(4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau
perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam
rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2003.
Pasal 14
(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2003
yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2004
menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2004.
(2) Pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun
Anggaran 2004.
Pasal 15
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2003 ditampung pada pembiayaan dalam
negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 16
Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 berdasarkan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebelum Tahun Anggaran 2003 berakhir.
Pasal 17
(1) Setelah Tahun Anggaran 2003 berakhir, Pemerintah membuat perhitungan anggaran negara
mengenai pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang bersangkutan.
(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara
setelah perhitungan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Tahun Anggaran 2003
berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 18
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische
Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860), yang bertentangan dengan
bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 136
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2003
I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003
disusun sebagai pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai
yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 - 2004,
APBN Tahun Anggaran 2003 berfungsi pula sebagai implementasi Rencana
Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003 sektor pemerintah, yang
merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Propenas). Selain itu, sebagai kelanjutan
dari kebijakan fiskal tahun anggaran sebelumnya, penyusunan APBN Tahun
Anggaran 2003 juga mempertimbangkan kinerja perekonomian tahun-tahun
sebelumnya, dan prospek ekonomi Indonesia Tahun 2003.
Pelaksanaan APBN, di samping berkaitan erat dengan kinerja ekonomi
nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri, juga dipengaruhi oleh
perkembangan ekonomi dunia. Setelah mengalami perbaikan yang cukup
berarti dalam Tahun 2000, kinerja ekonomi Indonesia dalam Tahun 2001
menunjukkan penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan
ekonomi, meningkatnya inflasi, dan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan. Laju pertumbuhan ekonomi yang dalam Tahun
2000 mencapai 4,9% (empat koma sembilan persen) melambat menjadi 3,3%
(tiga koma tiga persen) dalam Tahun 2001. Inflasi meningkat dari 9,4%
(sembilan koma empat persen) dalam Tahun 2000, menjadi 12,6% (dua belas
koma enam persen) dalam Tahun 2001. Tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan
dalam Tahun 2001 mencapai rata-rata 16,4% (enam belas koma empat
persen), lebih tinggi dari yang dicapai dalam Tahun 2000 yang mencapai rata-
rata 12,3% (dua belas koma tiga persen).
Memburuknya faktor eksternal yang ditandai oleh melemahnya pertumbuhan
ekonomi dunia dan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan dunia
secara signifikan, juga telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor dan
impor. Ekspor bukan minyak dan gas alam (nonmigas) yang tumbuh sebesar
22,9% (dua puluh dua koma sembilan persen) dalam Tahun 2000 yaitu
mencapai US$47,8 miliar, turun 8,6% (delapan koma enam persen) dalam
Tahun 2001 menjadi US$43,7 miliar. Impor nonmigas yang tumbuh 35,5% (tiga
puluh lima koma lima persen) dalam Tahun 2000 yaitu mencapai US$27,5
miliar, turun 7,3% (tujuh koma tiga persen) dalam Tahun 2001 menjadi
US$25,5 miliar.
Relatif stabilnya nilai tukar rupiah, cukup terkendalinya tingkat inflasi, serta
semakin menurunnya suku bunga SBI 3 (tiga) bulan dalam paruh pertama
Tahun 2002, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan berbagai
besaran APBN 2002. Sementara itu, nilai ekspor yang cenderung
menunjukkan penurunan sejak semester II Tahun 2000, sejak Januari 2002
cenderung menunjukkan peningkatan. Selain itu, langkah-langkah strategis
yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti pelaksanaan
kebijakan pengurangan subsidi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja
negara, memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit
dalam batas yang aman.
Membaiknya kondisi politik dan keamanan sejak pertengahan Tahun 2001 dan
membaiknya berbagai indikator ekonomi makro sejak akhir Tahun 2001,
diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian
nasional dalam Tahun 2002, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dalam
Tahun 2002 sebesar 4% (empat persen) diharapkan dapat tercapai.
Membaiknya beberapa indikator ekonomi, dan semakin kondusifnya situasi
politik, sosial dan keamanan di dalam negeri dalam Tahun 2002, diharapkan
dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi
Indonesia dalam Tahun 2003. Sementara itu di sisi eksternal, pertumbuhan
ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia dalam Tahun 2003 diperkirakan
akan lebih kuat dibandingkan dengan Tahun 2002. Perekonomian tiga negara
tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa
diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dalam Tahun 2003,
sehingga diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi
peningkatan kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Hal tersebut pada
gilirannya akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap prospek ekonomi
Indonesia Tahun 2003.
Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999 - 2004,
kebijakan fiskal dalam Tahun 2003 diarahkan untuk menyehatkan anggaran
pendapatan dan belanja negara, dengan mengurangi defisit anggaran melalui
peningkatan disiplin anggaran; pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri
secara bertahap; peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur;
serta penghematan anggaran belanja negara. Sejalan dengan arah kebijakan
tersebut, kebijakan keuangan negara dalam Tahun 2003 dititikberatkan pada :
1. Melanjutkan upaya konsolidasi fiskal yang ditujukan untuk meringankan
beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
2. Mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability);
3. Mengupayakan pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas
kemampuan keuangan negara, guna mendukung proses pemulihan
ekonomi;
4. Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai asas
keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan
pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, di bidang perpajakan antara
lain ditempuh kebijakan pemantapan dan perbaikan administrasi perpajakan,
intensifikasi perpajakan, ekstensifikasi perpajakan serta penyempurnaan
kebijakan perpajakan (tax policy reform); penyiapan data base dan
pengembangan jaringan data secara on-line dengan instansi lain; serta
kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan dari revaluasi aset
dari 10% (sepuluh persen) menjadi 20% (dua puluh persen). Selain itu, juga
dilakukan penyempurnaan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak,
akibat adanya perbedaan perlakuan PPh atas pendapatan dari modal (round
tripping); pengenaan PPh atas capital gain dari pengalihan hak pertambangan
minyak oleh perusahaan minyak (farm in/farm out); pengenaan pajak
pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) atas jalan tol; pencabutan
pembebasan PPN atas beberapa jenis barang strategis; peningkatan
persentase nilai jual kena pajak (NJKP) pajak bumi dan bangunan (PBB);
perubahan strata industri rokok yang semula tiga strata menjadi dua strata,
yaitu industri kecil dan nonkecil, serta perubahan pengenaan tarif cukai dari ad
valorem menjadi semi spesifik.
Di bidang kepabeanan, akan ditempuh kebijakan reformasi di berbagai bidang
yang meliputi fasilitasi perdagangan; pemberantasan penyelundupan dan
underinvoicing; peningkatan integritas pegawai dan koordinasi antarpihak-
pihak terkait; pengkajian terhadap kemungkinan diberlakukannya sistem
pemeriksaan pra pengapalan atas barang impor (preshipment inspection)
secara selektif; serta penerapan manajemen resiko transaksi impor (MRTI)
dengan menggunakan surveyor independen.
Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akan ditempuh kebijakan
yang meliputi peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP; evaluasi jenis
dan tarif PNBP yang berlaku; peningkatan pengawasan pemungutan,
penyetoran, dan penggunaan PNBP; serta penanggulangan penambangan
tanpa ijin, penebangan hutan secara liar (illegal logging) dan pencurian ikan
(illegal fishing). Selain itu, untuk mendukung pemulihan kembali (recovery)
hutan yang rusak serta untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari,
akan ditempuh kebijakan soft landing, yaitu pengurangan kegiatan eksploitasi
hutan (annual allowable cut) secara bertahap.
Di bidang hibah akan diambil langkah-langkah agar hibah yang diterima oleh
departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) dapat dilaporkan,
sehingga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.
Untuk mendukung penerapan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, kebijakan
belanja negara dalam Tahun 2003 diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi
dan efektivitas alokasi pengeluaran rutin, penajaman prioritas pengeluaran
pembangunan guna mendukung stimulus fiskal, serta penyempurnaan alokasi
dana perimbangan dalam rangka pemantapan proses desentralisasi.
Di bidang pengeluaran rutin, kebijakan belanja negara dalam Tahun 2003
diarahkan pada upaya memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dan
anggota TNI/Polri dalam batas-batas kemampuan keuangan negara;
mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri melalui upaya
mengurangi jumlah pokok utang dalam negeri; menurunkan beban subsidi
melalui langkah-langkah penyempurnaan sistem dan mekanisme penyesuaian
harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dan tarif dasar listrik (TDL)
secara bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat;
mengarahkan pemberian subsidi secara sangat selektif dan tepat sasaran;
serta mengalihkan alokasi anggaran subsidi ke berbagai program-program
sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu kepada amanat GBHN 1999 - 2004 yang dijabarkan dalam Propenas
dan Repeta Tahun 2003, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas
anggaran belanja pembangunan dalam Tahun Anggaran 2003 akan
dititikberatkan pada upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan
menjamin ketahanan pangan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
memantapkan stabilitas ekonomi dan keuangan; mempercepat restrukturisasi
utang perusahaan dan privatisasi perusahaan negara; memperluas
kesempatan kerja; serta meningkatkan penegakan hukum dan sistem peradilan
yang transparan, adil dan konsisten. Selain itu, anggaran belanja
pembangunan juga diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah
melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat; mempersiapkan
Pemilu yang demokratis; memantapkan persatuan, kesatuan dan ketertiban
umum; membangun dan memelihara sarana dan prasarana dasar penunjang
pembangunan ekonomi; serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Di bidang dana perimbangan, kebijakan alokasi anggaran belanja tersebut
diarahkan pada upaya penyempurnaan mekanisme penetapan alokasi dan
penyaluran dana bagi hasil, terutama yang berasal dari sumber daya alam
(SDA); penyempurnaan formula dana alokasi umum (DAU) dengan tetap
mengacu pada konsep kesenjangan fiskal, di mana penentuan alokasi DAU
suatu daerah didasarkan atas kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) dan
potensi fiskal daerah (fiscal capacity); penetapan alokasi dana alokasi khusus
(DAK) secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai
pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; serta penyempurnaan
pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan
fiskal (fiscal sustainability).
Di samping dialokasikan melalui dana perimbangan, anggaran belanja untuk
daerah juga dialokasikan untuk menampung dana otonomi khusus dan
penyeimbang. Alokasi dana otonomi khusus dan penyeimbang dalam Tahun
Anggaran 2003, selain diarahkan untuk menampung kebutuhan daerah
sebagai akibat dari pemberian otonomi khusus pada daerah tertentu, juga
diarahkan untuk menampung kenaikan belanja pegawai daerah sejalan
dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji
pokok dan tunjangan tenaga kependidikan bagi guru, serta penambahan
tenaga guru, dokter, dan paramedis.
Lebih rendahnya perkiraan pendapatan negara dan hibah dibanding dengan
perkiraan kebutuhan belanja negara, mengakibatkan terjadinya defisit
anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2003. Untuk itu, diperlukan
pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun,
sejalan dengan upaya menciptakan kebijakan fiskal yang sehat, dalam Tahun
2003 rasio pembiayaan defisit anggaran terhadap PDB direncanakan lebih
rendah dibanding dengan rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam Tahun
Anggaran 2002.
Di sisi pembiayaan dalam negeri, dalam Tahun Anggaran 2003, sebagian dari
akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akan digunakan untuk
mengurangi posisi utang dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi
beban dan resiko anggaran atas utang dalam negeri pada tahun-tahun
anggaran mendatang. Sementara itu, kebijakan privatisasi BUMN ditempuh
langkah-langkah yang meliputi pemilihan metoda dan penentuan waktu
privatisasi yang tepat, baik untuk kepentingan BUMN maupun kepentingan
negara secara lebih luas; serta mempertimbangkan kondisi pasar dan
kebijakan regulasi sektoral.
Di bidang penjualan aset program restrukturisasi perbankan (asset recovery)
akan ditempuh langkah-langkah kebijakan seperti mengupayakan hasil
penjualan yang optimal, termasuk langkah-langkah restrukturisasi NPL (non
performing loan); memberikan kesempatan yang sama dengan cara-cara yang
terbuka, dalam rangka memelihara integritas proses penjualan;
mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel dalam
proses penjualan; serta mempercepat pengembalian aset-aset BPPN kepada
sektor swasta.
Di bidang pembiayaan yang bersumber dari surat utang negara ditempuh
langkah-langkah, antara lain mengurangi stock utang akibat dari penerbitan
obligasi untuk program rekapitalisasi perbankan; membiayai kembali
(refinancing) utang dalam negeri melalui mekanisme pasar dengan
mengembangkan instrumen obligasi jangka panjang maupun jangka pendek
yang sesuai dengan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya; mengurangi
beban pembayaran pokok utang dalam negeri dengan melakukan
restrukturisasi surat utang kepada Bank Indonesia dan pembebasan
pembayaran sebagian bunganya.
Di bidang pembiayaan luar negeri, dalam Tahun 2003 pinjaman luar negeri
masih dibutuhkan, mengingat kemampuan dalam negeri belum cukup
memadai. Pinjaman-pinjaman tersebut terutama bersumber dari komitmen
pinjaman lama yang masih efektif, dan pinjaman baru antara lain berupa kredit
ekspor. Sementara itu, kesempatan penjadwalan kembali (rescheduling)
pembayaran pinjaman luar negeri sebagaimana disepakati dalam Paris Club
III, harus dimanfaatkan untuk terus menata kembali perekonomian nasional
dan pengelolaan keuangan negara dengan sebaik-baiknya, agar tidak terus
bergantung pada penjadwalan utang yang pada akhirnya tidak mengurangi
stock utang.
Dalam upaya memperlambat pertumbuhan stock utang luar negeri,
pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri harus disesuaikan
dengan kebutuhan nyata dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Untuk
itu, proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri akan makin
diseleksi dan dialokasikan terutama untuk penyediaan prasarana yang dapat
mendukung investasi dan akselerasi ekonomi dalam jangka panjang.
Di samping itu, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri juga akan
diupayakan dengan melakukan pertukaran utang dengan program-program
pembangunan (debt swap). Pertukaran utang dengan program-program
tersebut juga diharapkan dapat mendukung terjadinya pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan.
Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran
negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus
ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.
Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan,
sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian
proyek dalam Tahun Anggaran 2003 dipindahkan menjadi kredit anggaran
Tahun Anggaran 2004.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 disusun berdasarkan asumsi
sebagai berikut :
a. bahwa keadaan ekonomi global dalam Tahun 2003 diperkirakan
mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya
dalam Tahun 2002;
b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam Tahun Anggaran
2003 diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang
semakin kondusif, sehingga diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan
yang lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun
2002;
c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih
rendah dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam Tahun 2002;
d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan (sustainable), sekaligus menjaga kemantapan dan
kestabilan pendapatan negara, pengerahan dan penggalian sumber-
sumber penerimaan perpajakan, perlu terus ditingkatkan;
e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh
tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan
tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau
oleh rakyat banyak;
f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu
didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil,
proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab
(accountable).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Mengingat perencanaan penerimaan hibah belum dapat dipastikan besaran
jumlahnya, dalam APBN Tahun Anggaran 2003 perencanaan hibah
ditetapkan sebesar Rp 0,00 (nihil).
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp 254.140.200.000.000,00 (dua ratus lima puluh
empat triliun seratus empat puluh miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri 241.742.400.000.000,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas 106.149.100.000.000,00
0111 PPh Pasal 21 25.082.445.000.000,00
0112 PPh Pasal 22 nonimpor 1.926.800.000.000,00
0113 PPh Pasal 22 impor 6.287.600.000.000,00
0114 PPh Pasal 23 15.844.990.000.000,00
0115 PPh Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi 1.168.225.000.000,00
0116 PPh Pasal 25 dan Pasal 29 badan 38.502.646.000.000,00
0117 PPh Pasal 26 4.292.970.000.000,00
0118 PPh final dan fiskal luar negeri 13.043.424.000.000,00
0120 PPh minyak bumi dan gas alam 14.775.700.000.000,00
0121 PPh minyak bumi 4.744.400.000.000,00
0122 PPh gas alam 10.031.300.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah
(PPN dan PPnBM) 80.789.900.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
7.523.600.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) 2.401.700.000.000,00
0160 Pendapatan cukai 27.945.600.000.000,00
0170 Pendapatan pajak lainnya 2.156.800.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 12.397.800.000.000,00
0210 Pendapatan bea masuk 11.960.300.000.000,00
0220 Pendapatan pajak/pungutan ekspor 437.500.000.000,00
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara
(BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50% (lima
puluh persen) dari keuntungan bersih BUMN setelah
dikenakan pajak, termasuk PT. Pertamina.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penerimaan negara bukan pajak sebesar
Rp82.015.327.000.000,00 (delapan puluh dua triliun lima
belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas
:
(dalam rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam 59.395.500.000.000,00
0310 Pendapatan minyak bumi 39.910.500.000.000,00
0311 Pendapatan minyak bumi 39.910.500.000.000,00
0320 Pendapatan gas alam 16.284.500.000.000,00
0321 Pendapatan gas alam 16.284.500.000.000,00
0330 Pendapatan pertambangan umum 1.482.600.000.000,00
0331 Pendapatan iuran tetap 45.700.000.000,00
0332 Pendapatan royalti 1.436.900.000.000,00
0340 Pendapatan kehutanan 1.267.900.000.000,00
0341 Pendapatan dana reboisasi 868.900.000.000,00
0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan
395.500.000.000,00
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan 3.500.000.000,00
0350 Pendapatan perikanan 450.000.000.000,00
0351 Pendapatan perikanan 450.000.000.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.414.249.000.000,00
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.414.249.000.000,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 12.205.578.000.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 913.466.422.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan 1.391.734.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan 8.386.745.000,00
0513 Penjualan hasil tambang 897.531.767.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 3.010.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 184.000.000,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan
lainnya 1.672.400.000,00
0519 Penjualan lainnya 1.289.776.000,00
0520 Penjualan aset 34.172.544.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 110.500.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor 888.278.000,00
0523 Penjualan sewa beli 32.202.444.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 971.322.000,00
0530 Pendapatan sewa 11.493.395.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 2.756.586.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 6.827.251.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak 428.000.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.481.558.000,00
0540 Pendapatan jasa I 2.112.987.571.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 54.034.766.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum 1.553.785.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor
dan SIM/STNK/BPKB 370.178.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan 603.120.040.000,00
0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan 10.950.948.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan,jasa informasi,
jasa pelatihan dan jasa teknologi 952.000.000.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 65.000.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan,
dan kenavigasian 56.150.032.000,00
0550 Pendapatan jasa II 425.852.888.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 7.920.288.000,00
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 165.354.920.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 3.471.880.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara
dengan surat paksa 2.505.000.000,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 500.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang 65.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan
lelang negara 45.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya 136.100.800.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri 173.392.345.000,00
0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan
Republik Indonesia 23.792.345.000,00
0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 149.600.000.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 20.033.000.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan 100.000.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 50.000.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan
pengadilan 1.068.000.000,00
0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya 10.000.000.000,00
0615 Ongkos perkara 8.030.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 785.000.000,00
0710 Pendapatan pendidikan 1.505.187.344.000,00
0711 Uang pendidikan 1.241.561.969.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir
pendidikan 4.427.575.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek 2.477.450.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya 256.720.350.000,00
Penerimaan lain-lain 7.008.992.491.000,00
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran
berjalan 1.132.008.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 1.051.200.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 27.500.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni 53.308.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran
yang lalu 513.871.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 432.697.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
47.400.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni 33.774.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang 7.000.000.000.000,00
0841 Pendapatan pelunasan piutang 7.000.000.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain 7.346.612.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 755.000.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 3.917.000.000,00
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita
oleh negara 1.807.546.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya 867.066.000,00
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengeluaran rutin sebesar Rp188.584.276.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun
lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI 32.712.199.000,00
01.1 Subsektor Industri 32.712.199.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN 955.727.219.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 340.475.457.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 581.097.013.000,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan 34.154.749.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 34.160.235.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 33.146.431.000,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber
-sumber Air 1.013.804.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 197.301.019.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 197.301.019.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN, DAN KOPERASI 146.984.062.092.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 11.101.369.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 84.635.053.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 146.837.582.111.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah 50.743.559.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA519.141.960.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 22.061.886.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 35.233.438.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 267.986.301.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 100.787.202.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan 93.073.133.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 366.003.313.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 349.950.846.000,00
07.2 Subsektor Energi 16.052.467.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 208.987.657.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 74.941.964.000,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika 134.045.693.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH 90.415.007.000,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah 57.298.582.000,00
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat 33.116.425.000,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP,
DAN TATA RUANG569.878.995.000,00
10.1 Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 15.197.860.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan 554.681.135.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA
DAN OLAH RAGA 5.377.688.445.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 4.713.619.139.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah 537.066.774.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional 90.385.679.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 36.616.853.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 805.883.887.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga 805.883.887.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 401.978.882.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 76.942.410.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 325.036.472.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 55.073.677.000,00
14.1 Subsektor Perumahan 120.018.000,00
14.2 Subsektor Permukiman 54.953.659.000,00
15 SEKTOR AGAMA 1.606.562.163.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 313.342.300.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 1.293.219.863.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 755.824.673.000,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 3.042.128.000,00
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 522.947.549.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 27.597.910.000,00
202.237.086.000,00
16.4 Subsektor Statistik
17 SEKTOR HUKUM 1.761.547.988.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 1.527.293.660.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 234.254.328.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 5.960.131.773.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.461.045.826.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 499.085.947.000,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3.139.789.928.000,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri 93.757.907.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.003.286.080.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi 42.745.941.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 18.761.403.888.000,00
20.1 Subsektor Pertahanan 12.021.944.315.000,00
20.2 Subsektor Keamanan 6.739.459.573.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp65.129.800.000.000,00 (enam puluh lima triliun
seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah
1 SEKTOR INDUSTRI 392.500.000.000,00 675.610.900.000,00 1.068.110.900.000,00
1.1 Subsektor Industri 392.500.000.000,00 675.610.900.000,00 1.068.110.900.000,00
SEKTOR PERTANIAN,
2
KEHUTANAN,
KELAUTAN
3.638.650.000.000,00 1.092.211.200.000,00 4.730.861.200.000,00
DANPERIKANAN
2.1 Subsektor Pertanian 2.463.000.000.000,00 837.132.900.000,00 3.300.132.900.000,00
2.2 Subsektor Kehutanan 122.650.000.000,00 71.545.500.000,00 194.195.500.000,00
Subsektor Kelautan dan
2.3 1.053.000.000.000,00 183.532.800.000,00 1.236.532.800.000,00
Perikanan
3 SEKTOR PENGAIRAN 2.490.000.000.000,00 2.273.618.300.000,004.763.618.300.000,00
Subsektor Pengembangan
03.1
dan
Pengelolaan Pengairan 1.440.000.000.000,00 741.812.100.000,00 2.181.812.100.000,00
Subsektor Pengembangan
3.2
dan
Pengelolaan Sumber-
1.050.000.000.000,00 1.531.806.200.000,002.581.806.200.000,00
sumber Air
4 SEKTOR TENAGA KERJA 323.500.000.000,00 24.206.900.000,00 347.706.900.000,00
4.1 Subsektor Tenaga Kerja 323.500.000.000,00 24.206.900.000,00 347.706.900.000,00
5 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN
KOPERASI 1.597.000.000.000,00 - 1.597.000.000.000,00
Subsektor Perdagangan
5.1 98.000.000.000,00 - 98.000.000.000,00
Dalam Negeri
Subsektor Perdagangan
5.2 264.000.000.000,00 - 264.000.000.000,00
Luar Negeri
Subsektor Pengembangan
5.3
Usaha
Nasional 125.500.000.000,00 - 125.500.000.000,00
5.4 Subsektor Keuangan 104.000.000.000,00 - 104.000.000.000,00
Subsektor Koperasi dan
5.5
Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah 1.005.500.000.000,00 - 1.005.500.000.000,00
6 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI,
DAN GEOFISIKA 5.276.622.300.000,00 3.775.478.800.000,009.052.101.100.000,00
6.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.298.622.300.000,00 1.295.046.200.000,00 4.593.668.500.000,00
Subsektor Transportasi
6.2 930.250.000.000,00 958.936.300.000,00 1.889.186.300.000,00
Darat
6.3 Subsektor Transportasi Laut516.000.000.000,00 790.484.200.000,00 1.306.484.200.000,00
Subsektor Transportasi
6.4 465.000.000.000,00 710.240.700.000,00 1.175.240.700.000,00
Udara
Subsektor Meteorologi,
6.5
Geofisika,
Pencarian dan 66.750.000.000,00 20.771.400.000,00 87.521.400.000,00
Penyelamatan
7 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI 1.453.500.000.000,00 1.729.960.900.000,003.183.460.900.000,00
7.1 Subsektor Pertambangan 131.000.000.000,00 - 131.000.000.000,00
7.2 Subsektor Energi 1.322.500.000.000,00 1.729.960.900.000,003.052.460.900.000,00
8 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA 287.500.000.000,00 150.089.000.000,00 437.589.000.000,00
8.1 Subsektor Pariwisata 231.500.000.000,00 13.351.000.000,00 244.851.000.000,00
Subsektor Pos,
8.2
Telekomunikasi
dan Informatika 56.000.000.000,00 136.738.000.000,00 192.738.000.000,00
SEKTOR PEMBANGUNAN
9 1.077.150.000.000,00 1.901.545.000.000,00 2.978.695.000.000,00
DAERAH
9.1 Subsektor Otonomi Daerah 142.750.000.000,00 40.137.900.000,00 182.887.900.000,00
Subsektor Pengembangan
9.2
Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat 934.400.000.000,00 2.795.807.100.000,00
1.861.407.100.000,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP,
DAN TATA RUANG 388.150.000.000,00 122.495.200.000,00 510.645.200.000,00
Subsektor Sumber Daya
10.1
Alam dan
Lingkungan Hidup 262.650.000.000,00 119.379.400.000,00 382.029.400.000,00
Subsektor Tata Ruang dan
10.2 125.500.000.000,00 3.115.800.000,00 128.615.800.000,00
Pertanahan
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
PEMUDA DAN OLAH
15.058.108.100.000,00
RAGA 12.816.250.000.000,002.241.858.100.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 14.138.804.000.000,00
11.915.500.000.000,002.223.304.000.000,00
Subsektor Pendidikan Luar
11.2 628.500.000.000,00 6.111.300.000,00 634.611.300.000,00
Sekolah
Subsektor Kebudayaan
11.3 101.250.000.000,00 12.442.800.000,00 113.692.800.000,00
Nasional
Subsektor Pemuda dan
11.4 171.000.000.000,00 - 171.000.000.000,00
Olah Raga
SEKTOR
12
KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA 379.050.000.000,00 71.822.100.000,00 450.872.100.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga 379.050.000.000,00 71.822.100.000,00 450.872.100.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN 5.703.750.000.000,00 890.296.000.000,00 6.594.046.000.000,00
Subsektor Kesejahteraan
13.1 1.732.400.000.000,00 - 1.732.400.000.000,00
Sosial
13.2 Subsektor Kesehatan 3.910.000.000.000,00 890.296.000.000,00 4.800.296.000.000,00
Subsektor Pemberdayaan
13.3 61.350.000.000,00 - 61.350.000.000,00
Perempuan
14 SEKTOR PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN 1.444.309.800.000,00 409.155.000.000,00 1.853.464.800.000,00
14.1 Subsektor Perumahan 540.115.700.000,00 296.017.200.000,00 836.132.900.000,00
14.2 Subsektor Permukiman 904.194.100.000,00 113.137.800.000,00 1.017.331.900.000,00
15 SEKTOR AGAMA 133.500.000.000,00 - 133.500.000.000,00
Subsektor Pelayanan
15.1 75.445.000.000,00 - 75.445.000.000,00
Kehidupan Beragama
Subsektor Pembinaan
15.2 58.055.000.000,00 - 58.055.000.000,00
Pendidikan Agama
SEKTOR ILMU
16
PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI 963.400.000.000,00 149.033.500.000,00 1.112.433.500.000,00
Subsektor Pelayanan dan
16.1
Pemanfaatan
Ilmu Pengetahuan dan
180.550.000.000,00 35.622.400.000,00 216.172.400.000,00
Teknologi (Iptek)
16.2Subsektor Penelitian dan
Pengembangan Iptek 294.050.000.000,00 85.807.200.000,00 379.857.200.000,00
Subsektor Kelembagaan
16.3
Prasarana
dan Sarana Iptek 181.300.000.000,00 27.603.900.000,00 208.903.900.000,00
16.4 Subsektor Statistik 307.500.000.000,00 - 307.500.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM 937.550.000.000,00 82.910.200.000,00 1.020.460.200.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan
Hukum Nasional 46.200.000.000,00 - 46.200.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan
Aparatur Hukum 891.350.000.000,00 82.910.200.000,00 974.260.200.000,00
SEKTOR APARATUR
18
NEGARA
DAN PENGAWASAN 2.383.396.300.000,00 335.920.000.000,00 2.719.316.300.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 2.320.596.300.000,00 335.920.000.000,00 2.656.516.300.000,00
Subsektor Pendayagunaan
18.2
Sistem
dan Pelaksanaan
62.800.000.000,00 - 62.800.000.000,00
Pengawasan
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
INFORMASI DAN
278.021.600.000,00 48.747.500.000,00 326.769.100.000,00
KOMUNIKASI
Subsektor Politik Dalam
19.1 35.000.000.000,00 - 35.000.000.000,00
Negeri
Subsektor Hubungan Luar
19.2 41.300.000.000,00 - 41.300.000.000,00
Negeri
Subsektor Informasi dan
19.3 201.721.600.000,00 48.747.500.000,00 250.469.100.000,00
Komunikasi
SEKTOR PERTAHANAN
20
DAN
KEAMANAN 4.266.000.000.000,00 7.191.041.400.000,00
2.925.041.400.000,00
20.1 Subsektor Pertahanan 2.991.000.000.000,00 5.166.465.500.000,00
2.175.465.500.000,00
20.2 Subsektor Keamanan 1.275.000.000.000,00 749.575.900.000,00 2.024.575.900.000,00
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
ini ditetapkan pada Januari 2003.
Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan
perubahan proyek untuk pengeluaran pembangunan disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp22.450.052.567.000,00
(dua puluh dua triliun empat ratus lima puluh miliar lima puluh dua
juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
1 Perbankan Dalam Negeri 8.500.000.000.000,00
Sisa anggaran lebih tahun-tahun anggaran
sebelumnya 8.500.000.000.000,00
2 Nonperbankan Dalam Negeri 13.950.052.567.000,00
a. Privatisasi 8.000.000.000.000,00
b. Penjualan aset program restrukturisasi
perbankan 18.000.000.000.000,00
c. Surat utang negara (neto) -12.049.947.433.000,00
- Penerbitan 7.700.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
- Pembayaran pokok 6.165.500.000.000,00
- Pembelian kembali 13.584.447.433.000,00
Dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, di samping jumlah penyetoran
dalam bentuk kas sebagaimana huruf (b), juga terdapat tambahan setoran sebesar Rp
8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) untuk pembelian kembali surat utang negara dan
atau program pertukaran aset dengan obligasi.
Pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 11.986.200.000.000,00 (sebelas
triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) terdiri
atas :
(dalam rupiah)
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 29.250.000.000.000,00
- Penarikan pinjaman program 10.350.000.000.000,00
- Penarikan pinjaman proyek 18.900.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 17.263.800.000.000,00
- Jatuh tempo 44.279.100.000.000,00
Dikurangi dengan :
- Penjadwalan kembali 27.015.300.000.000,00
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :
1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian
lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah tahun
anggaran yang bersangkutan berakhir.
Pasal 19
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4249
Silahkan download versi PDF nya sbb:
anggaran_pendapatan_belanja_negara_tahun_anggaran_29.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Cara penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Bagaimanakah cara penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Bagaimana cara penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Https://carapedia.com/anggaran_pendapatan_belanja_negara_tahun_anggaran_2003_info1580.html. Bagaimana penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Bagaimana penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Cara penggunaan anggaran negara mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara.
Cara pembangunan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Bagai mana cara penggunaan angaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Cara penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebiakan belanja negara. Bagaimana penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan. Www.bagaimanakah cara penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijakan belanja negara. Cara penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan memantapkan kebijkan belanja negara. Bagaimana cara memantapkan kebijakan belanja negara.
Contoh dana otonomi khusus dan penyeimbang. Cara penggunaan anggaran belanja negara dan memantapkan kebijakan belanja negara. Cara penggunaan anggaran belanja negara untuk mendukung dan menetapkan kebijakan belanja negara. Http://carapedia.com/anggaran_pendapatan_belanja_negara_tahun_anggaran_2003_info1580.html. Dana otonomi khusus dan penyeimbang contoh dan jenisnya.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
