- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU 16 thn 2008)
2008
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU 16 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_45_tahun_2007_tentang_angga_16.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan
negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional
yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia
yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2008, telah terjadi berbagai
perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat
mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai
indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok
kebijakan fiskal dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sehingga diperlukan
adanya perubahan perkiraan atas APBN 2008;
c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2008, perlu segera dilakukan penyesuaian
atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara,
defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber
pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan
mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan ekonomi tahun 2008 dan jangka menengah,
baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional
dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas
lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada
masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap
menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program
pembangunan nasional;
d. bahwa ...
-2-
d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun
Anggaran 2008 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang
dalam Surat Keputusan DPD Nomor 24/DPD/2008 tanggal
27 Maret 2008;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal
23, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4778);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2008.
Pasal I . . .
-3-
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4778) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 35 dan 36 diubah, sehingga Pasal 1
angka 35 dan 36 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
35. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada
fungsi pendidikan di dalam belanja negara, tidak
termasuk anggaran pendidikan kedinasan.
36. Perhitungan persentase anggaran pendidikan adalah
perbandingan anggaran pendidikan terhadap
keseluruhan belanja negara.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2008 diperoleh dari sumber-sumber:
a. Penerimaan Perpajakan;
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
c. Penerimaan Hibah.
(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp609.227.490.000.000,00 (enam ratus sembilan triliun
dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan
puluh juta rupiah).
(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp282.814.420.373.000,00 (dua ratus delapan puluh dua
triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus dua
puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diperkirakan sebesar Rp2.948.635.800.000,00
(dua triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar
enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu
rupiah).
(5) Jumlah . . .
-4-
(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar
Rp894.990.546.173.000,00 (delapan ratus sembilan
puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar
lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap,
penjelasan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp580.248.290.000.000,00 (lima ratus delapan puluh
triliun dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus
sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
a. Pajak penghasilan sebesar Rp305.015.890.000.000,00
(tiga ratus lima triliun lima belas miliar delapan ratus
sembilan puluh juta rupiah), termasuk PPh ditanggung
Pemerintah atas komoditi panas bumi dan bunga
obligasi internasional sebesar Rp1.300.000.000.000,00
(satu triliun tiga ratus miliar rupiah), yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebesar Rp195.464.000.000.000,00
(seratus sembilan puluh lima triliun empat ratus enam
puluh empat miliar rupiah), termasuk PPN ditanggung
Pemerintah atas: (i) impor komoditi terigu, gandum,
dan minyak goreng dalam negeri sebesar
Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus
miliar rupiah) dan (ii) BBM bersubsidi (PT Pertamina),
dan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk sektor-
sektor tertentu sebesar Rp16.800.000.000.000,00
(enam belas triliun delapan ratus miliar rupiah), yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
c. Pajak . . .
-5-
c. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar
Rp25.266.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun dua
ratus enam puluh enam miliar rupiah).
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar
Rp5.431.200.000.000,00 (lima triliun empat ratus tiga
puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
e. Cukai sebesar Rp45.717.500.000.000,00 (empat puluh
lima triliun tujuh ratus tujuh belas miliar lima ratus
juta rupiah).
f. Pajak lainnya sebesar Rp3.353.700.000.000,00 (tiga
triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus
juta rupiah).
(2a) Penerimaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a telah memperhitungkan penurunan
tarif PPh Badan dalam negeri sebesar 5% (lima persen),
untuk perusahaan masuk bursa dengan jumlah saham
minimal 40% (empat puluh persen), yang pelaksanaannya
diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta
penjelasannya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan
bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk
Perseroan Terbuka.
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp28.979.200.000.000,00 (dua
puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh
sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
a. Bea masuk sebesar Rp17.820.900.000.000,00 (tujuh
belas triliun delapan ratus dua puluh miliar sembilan
ratus juta rupiah), termasuk bea masuk ditanggung
pemerintah untuk sektor-sektor tertentu yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua
triliun rupiah).
b. Bea keluar sebesar Rp11.158.300.000.000,00 (sebelas
triliun seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus
juta rupiah).
(4) Rincian . . .
-6-
(4) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat
(6) tetap, penjelasan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik
Negara; dan
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp192.789.424.468.000,00 (seratus sembilan puluh dua
triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat
ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh
delapan ribu rupiah).
(3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp31.244.300.000.000,00 (tiga
puluh satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar
tiga ratus juta rupiah).
(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp58.780.695.905.000,00 (lima puluh delapan triliun
tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan
puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
(4a) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) telah memperhitungkan
pengembalian cost-recovery PT Pertamina (Persero)
sebesar Rp10.739.660.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh
ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh
juta rupiah) yang pengesahan pembukuannya dilakukan
melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) PT Pertamina (Persero) tahun buku 2007 dan
besarannya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan.
(5) Penunjukan . . .
-7-
(5) Penunjukan pengelola Gelora Bung Karno dan Komplek
Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dalam
rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal penetapan Undang-Undang APBN.
(6) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran
2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan
ayat ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terdiri
dari:
a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
b. Anggaran transfer ke daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh
tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus
sembilan puluh ribu rupiah).
(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp292.422.800.083.000,00 (dua ratus sembilan puluh
dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar delapan
ratus juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diperkirakan sebesar Rp989.493.806.673.000,00
(sembilan ratus delapan puluh sembilan triliun empat
ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam juta
enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan
ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 . . .
-8-
Pasal 6
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan
atas:
a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam
ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh puluh satu
miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh
tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus
sembilan puluh ribu rupiah).
(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam
ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh puluh satu
miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(5) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan
ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b),
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf c terdiri dari:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang;
c. Belanja modal;
d. Pembayaran bunga utang;
e. Subsidi;
f. Belanja hibah;
g. Bantuan sosial; dan
h. Belanja lain-lain.
(1a) Tambahan alokasi belanja subsidi bahan bakar minyak
(BBM) paling banyak sebesar Rp8.254.000.000.000,00
(delapan triliun dua ratus lima puluh empat miliar
rupiah) dari realokasi dana cadangan umum risiko fiskal.
(1b) Dalam . . .
-9-
(1b) Dalam rangka pengamanan pelaksanaan subsidi listrik,
PT PLN dapat melaksanakan kebijakan tarif untuk
pelanggan dengan daya mulai 6.600 (enam ribu enam
ratus) Volt Ampere ke atas.
(2) Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat Tahun
Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dirinci lebih lanjut dalam
Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
8. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A
(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan, maka bantuan langsung masyarakat (BLM)
dalam program/kegiatan nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) yang terdiri dari program
pengembangan kecamatan (PPK), program
penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program
pengembangan infrastruktur pedesaan (PPIP), dan
percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus
(P2DTK) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun Anggaran 2008, dapat diluncurkan sampai dengan
akhir April 2009 sebagai anggaran belanja tambahan
Tahun Anggaran 2009.
(2) Pengajuan usulan luncuran program/kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA
Luncuran (DIPA-L) paling lambat pada tanggal 16 Januari
2009.
(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh
pemerintah.
(4) Pemerintah dapat melakukan kontrak dan pembiayaan
tahun jamak terbatas sampai dengan tahun 2009 untuk
mengatasi keperluan mendesak dan belum terprogram,
yang pada tahap awal sumber dananya antara lain
berasal dari bantuan sosial penanggulangan bencana.
Pasal 7B . . .
- 10 -
Pasal 7B
(1) Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada bulan April
2009, maka:
a. Program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Luncuran (DIPA-L) Tahun Anggaran 2008
untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan
Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat diluncurkan
pelaksanaannya sampai dengan akhir Desember 2008.
b. Pendanaan untuk penyelesaian program/kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari
sisa anggaran dalam DIPA-L Tahun Anggaran 2008.
(2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan luncuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
pemerintah.
9. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur
Sidoarjo maka alokasi dana pada Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat dilakukan pergeseran
antarprogram, termasuk untuk pembelian tanah di luar
peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Kedung
Cangkring, dan Penjarakan), bantuan kontrak rumah,
tunjangan hidup, biaya evakuasi, serta biaya operasional
dan staf.
(2) Pergeseran alokasi dana antarprogram sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Perimbangan; dan
b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
(2) Dana . . .
- 11 -
(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp278.436.098.789.000,00
(dua ratus tujuh puluh delapan triliun empat ratus tiga
puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta tujuh
ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp13.986.701.294.000,00 (tiga belas triliun sembilan
ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus satu juta
dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, ayat (6) tetap, dan
penjelasan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperkirakan sebesar Rp77.726.812.918.000,00
(tujuh puluh tujuh triliun tujuh ratus dua puluh enam
miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus
delapan belas ribu rupiah).
(3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp179.507.144.871.000,00 (seratus tujuh puluh
sembilan triliun lima ratus tujuh miliar seratus empat
puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah).
(4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp21.202.141.000.000,00 (dua puluh satu triliun dua
ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
(5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(6) Rincian . . .
- 12 -
(6) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat
ini.
12. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Otonomi Khusus; dan
b. Dana Penyesuaian.
(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diperkirakan sebesar Rp7.510.285.794.000,00
(tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar dua ratus delapan
puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah).
(3) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diperkirakan sebesar Rp6.476.415.500.000,00
(enam triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar empat
ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
13. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2008 sebesar Rp894.990.546.173.000,00
(delapan ratus sembilan puluh empat triliun sembilan
ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh
enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil
dari jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran
2008 sebesar Rp989.493.806.673.000,00 (sembilan ratus
delapan puluh sembilan triliun empat ratus sembilan
puluh . . .
- 13 -
puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus
tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran
2008 diperkirakan terdapat Defisit Anggaran sebesar
Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun
lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima
ratus ribu rupiah), yang akan dibiayai dari
Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008.
(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008
sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat
triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta
lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
a. Pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp107.616.860.500.000,00 (seratus tujuh triliun enam
ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh
juta lima ratus ribu rupiah); dan
b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif
Rp13.113.600.000.000,00 (tiga belas triliun seratus
tiga belas miliar enam ratus juta rupiah).
(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran
2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.
14. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN
2008, yang selanjutnya diusulkan dalam APBN
Perubahan dan/atau disampaikan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
(2) Dalam . . .
- 14 -
(2) Dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat
signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang
ditetapkan, Pemerintah dapat mengambil langkah-
langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi
BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk
mengamankan pelaksanaan APBN 2008, yang selanjutnya
diusulkan dalam APBN Perubahan dan/atau disampaikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada
saat tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana
saldo anggaran lebih (SAL).
(2) Pemerintah dapat menerbitkan Surat Utang Negara untuk
membiayai:
a. Tambahan defisit anggaran dalam hal realisasi
anggaran pendapatan negara dan hibah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (5), tidak sepenuhnya
memenuhi sasaran yang ditetapkan, dan/atau
realisasi anggaran belanja negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melampaui pagu yang
ditetapkan sebagai akibat dari keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
b. Sisa kurang pembiayaan anggaran dalam hal realisasi
pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
Pasal 12 ayat (2) tidak sepenuhnya mencapai sasaran
yang ditetapkan; dan/atau
c. Kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup
tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun
anggaran berikutnya.
16. Ketentuan . . .
- 15 -
16. Ketentuan Pasal 16 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008 dengan perkembangan dan/atau
perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan
Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan
perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, apabila terjadi:
a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai
dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2008;
b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi,
antarprogram, dan/atau antarjenis belanja;
d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008.
(1a) Saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d tidak termasuk saldo anggaran lebih yang
merupakan saldo kas di Badan Layanan Umum (BLU),
yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 berdasarkan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebelum Tahun Anggaran 2008 berakhir.
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 63
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008
I. UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007,
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, Kerangka Ekonomi Makro,
serta Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2008. Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk memberikan
dorongan terhadap perekonomian dalam batas kemampuan keuangan
negara dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal
sustainability).
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, telah
terjadi perubahan dan perkembangan yang cukup berarti pada faktor-faktor
internal maupun eksternal yang berdampak signifikan pada berbagai
indikator ekonomi makro, yang menjadi dasar perhitungan APBN tahun
2008. Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun 2008
adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,8% (enam koma delapan
persen), inflasi 6,0% (enam koma nol persen), rata-rata nilai tukar rupiah
Rp9.100 (sembilan ribu seratus rupiah) per US$, rata-rata suku bunga SBI-
3 bulan 7,5% (tujuh koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah
Indonesia (ICP) US$60,0 (enam puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per
barel, dan rata-rata lifting minyak 1,034 (satu koma nol tiga empat) juta
barel per hari. Dalam perkembangannya, indikator ekonomi makro yang
digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro tersebut dapat mengalami
perubahan sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia dan berbagai
perkembangan kondisi perekonomian dunia terkini.
Di tengah ...
-2-
Di tengah kondisi pertumbuhan perekonomian dunia yang mengalami
penurunan, perkembangan perekonomian nasional dalam tahun 2008
diperkirakan melambat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan
akan lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun
Anggaran 2008, yaitu sebesar 6,4% (enam koma empat persen).
Tingkat inflasi dalam tahun 2008 diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam
koma lima persen), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan
dalam APBN tahun 2008 sebesar 6,0% (enam koma nol persen). Tingkat
inflasi ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditi
pokok seperti kedelai, jagung, gandum, dan minyak goreng, yang dipicu
oleh kenaikan harga komoditas pangan dunia. Sementara itu, untuk
menghambat kenaikan laju inflasi serta menjaga faktor risiko usaha guna
meningkatkan investasi, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2008
diperkirakan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), atau sama dengan
APBN tahun 2008. Di lain pihak, dengan perkiraan melemahnya dolar
Amerika Serikat dan pengelolaan cadangan devisa yang baik, nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS diperkirakan sebesar Rp9.100 (sembilan ribu
seratus rupiah) per US$, atau sama dengan APBN Tahun 2008.
Selanjutnya, ketidakpastian perkembangan politik internasional, terutama
berkaitan dengan ketegangan di kawasan Timur Tengah, telah
menyebabkan relatif tingginya harga minyak mentah internasional sehingga
asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam tahun 2008
diperkirakan meningkat menjadi US$95,0 (sembilan puluh lima koma nol
dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, lifting minyak tahun 2008
diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN
tahun 2008 yaitu menjadi sebesar 0,927 (nol koma sembilan dua tujuh) juta
barel per hari, yang disebabkan semakin menurunnya kemampuan sumur-
sumur tua dalam memproduksi minyak (natural declining), serta belum
optimalnya produksi ladang-ladang baru.
Berdasarkan perubahan berbagai indikator ekonomi makro dalam tahun
2008 tersebut, serta berbagai perubahan akan kebijakan yang dilakukan
untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam tahun 2008,
maka dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2008 perlu dilakukan penyesuaian atas sasaran-sasaran pendapatan
negara dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan
sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan
mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi
tahun 2008.
Meskipun terjadi perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi
makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran
APBN, namun upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui
pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman terus dilakukan.
Untuk itu, Pemerintah akan melaksanakan langkah-langkah pengamanan
APBN yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu: Pertama, optimalisasi
pendapatan, yang meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara
bukan ...
-3-
bukan pajak dan dividen BUMN. Kedua, penghematan belanja, yang
meliputi: (i) penggunaan dana cadangan APBN; (ii) penghematan dan
penajaman prioritas belanja kementerian negara/lembaga (K/L);
(iii) perbaikan parameter produksi dan konsumsi BBM dan listrik; dan (iv)
efisiensi di PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk
menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, di tengah upaya
penghematan belanja K/L, terdapat kegiatan K/L yang tidak boleh ditunda
pelaksanaannya, yaitu: (a) kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
dasar satuan kerja seperti gaji, honorarium, dan tunjangan, serta
penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, (b) kegiatan-
kegiatan yang pendanaannya berasal dari hibah, dan (c) kegiatan-kegiatan
yang pendanaannya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
khusus untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum Milik
Negara (BHMN). Ketiga, pelonggaran defisit dan optimalisasi pembiayaan,
melalui penerbitan obligasi/Surat Berharga Negara (SBN) dan optimalisasi
pinjaman program. Keempat, program stabilisasi harga melalui: (i)
pengurangan beban-beban pajak dan bea masuk atas komoditas pangan
strategis, dan (ii) penambahan subsidi pangan.
Subsidi PPN dan Bea Masuk terhadap gandum dan tepung terigu,
merupakan kebijakan yang diberikan Pemerintah yang tidak bersifat
permanen, tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, dan tidak boleh
dipergunakan untuk mengimpor di luar kebutuhan normal maksimal
selama 6 (enam) bulan. Kebijakan dimaksud dan ketentuan yang mengatur
tentang subsidi PPN dan bea masuk terhadap gandum dan tepung terigu
selanjutnya dievaluasi oleh DPR RI dalam forum komisi yang mitra kerjanya
(kementerian) mengurusi kebijakan fiskal setelah 3 (tiga) bulan
pelaksanaan.
Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan
dalam APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20,0%
(dua puluh koma nol persen) APBN dan APBD untuk pendidikan nasional.
Namun mengingat amanat konstitusi untuk memperhatikan berbagai
bidang lainnya secara keseluruhan, dalam APBN-P Tahun Anggaran 2008
rasio anggaran pendidikan diperkirakan mencapai sekitar 15,6% (lima belas
koma enam persen). Perhitungan anggaran pendidikan tersebut didasarkan
atas nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan di dalam belanja negara (termasuk gaji pendidik, namun tidak
termasuk anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan belanja
negara. Definisi ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal
20 Februari 2008 Nomor 24/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perhitungan anggaran pendidikan
tersebut ...
-4-
tersebut konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengalokasian
anggaran pendidikan harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi
pendidikan (beserta anggarannya) dilimpahkan ke daerah, serta Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung
perbaikan kesejahteraan para pendidik.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2008 perlu diatur dengan Undang-Undang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar
Rp591.978.380.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh
satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar
tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
Ayat (3)
Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan
sebesar Rp187.236.083.476.000,00 (seratus delapan
puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar
delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah).
Ayat (4)
Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar
Rp2.139.684.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh
sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta
rupiah).
Ayat (5) ...
-5-
Ayat (5)
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar
Rp781.354.147.476.000,00 (tujuh ratus delapan puluh
satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus
empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah).
Angka 3
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan
sebesar Rp569.971.680.000.000,00 (lima ratus enam
puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh satu
miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan
nilai yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b tersebut dialokasikan
sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penerimaan pajak perdagangan internasional semula
ditetapkan sebesar Rp22.006.700.000.000,00 (dua
puluh dua triliun enam miliar tujuh ratus juta rupiah).
Penerimaan bea masuk yang ditanggung Pemerintah
(DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut
dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam
jumlah yang sama.
Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu
sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain adalah
sektor migas, panas bumi, listrik, penerbangan,
pelayaran, industri terpilih, dan transportasi publik.
Ayat (4)
Penerimaan perpajakan semula ditetapkan
Rp591.978.380.000.000,00 (lima ratus sembilan
puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh
delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
berubah menjadi sebesar Rp609.227.490.000.000,00
(enam ratus sembilan triliun dua ratus dua puluh tujuh
miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
Rincian ...
-6-
Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2008 adalah
sebagai berikut
(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan Semula Menjadi
a. Pajak dalam negeri 569.971.680.000.000,00 580.248.290.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPh) 305.961.420.000.000,00 305.015.890.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan
gas alam 41.649.820.000.000,00 53.649.890.000.000,00
411111 PPh minyak bumi 15.125.760.000.000,00 25.665.050.000.000,00
411112 PPh gas alam 26.524.060.000.000,00 27.984.840.000.000,00
41112 PPh nonmigas 264.311.600.000.000,00 251.366.000.000.000,00
411121 PPh Pasal 21 39.500.500.000.000,00 39.500.500.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 non
impor 6.720.800.000.000,00 5.158.800.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor 21.638.140.000.000,00 21.567.300.000.000,00
411124 PPh Pasal 23 25.285.130.000.000,00 20.563.500.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29
orang pribadi 2.954.800.000.000,00 2.954.800.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29
badan 111.161.120.000.000,00 114.073.500.000.000,00
411127 PPh Pasal 26 17.323.800.000.000,00 19.087.800.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal
luar negeri 39.727.310.000.000,00 28.459.800.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pajak penjualan atas
barang mewah (PPN dan PPnBM) 187.626.700.000.000,00 195.464.000.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 24.159.700.000.000,00 25.266.000.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) 4.852.700.000.000,00 5.431.200.000.000,00
4115 Pendapatan cukai 44.426.530.000.000,00 45.717.500.000.000,00
41151 Pendapatan Cukai 44.426.530.000.000,00 45.717.500.000.000,00
411511 Pendapatan Cukai
Hasil Tembakau 43.571.000.000.000,00 44.533.900.000.000,00
411512 Pendapatan Cukai
Ethyl Alkohol 196.800.000.000,00 451.900.000.000,00
411513 Pendapatan Cukai
Minuman Mengandung
Ethyl Alkohol 658.730.000.000,00 731.700.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya 2.944.630.000.000,00 3.353.700.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 22.006.700.000.000,00 28.979.200.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk 17.940.800.000.000,00 17.820.900.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar 4.065.900.000.000,00 11.158.300.000.000,00
Angka 4
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan
sebesar Rp126.203.170.475.000,00 (seratus dua puluh
enam triliun dua ratus tiga miliar seratus tujuh puluh
juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Ayat (3) ...
-7-
Ayat (3)
Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha
milik negara semula ditetapkan sebesar
Rp23.404.346.000.000,00 (dua puluh tiga triliun empat
ratus empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta
rupiah).
Ayat (4)
Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula
ditetapkan sebesar Rp37.628.567.001.000,00 (tiga
puluh tujuh triliun enam ratus dua puluh delapan
miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seribu rupiah).
Ayat (4a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan
sebesar Rp187.236.083.476.000,00 (seratus delapan
puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar
delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah) berubah menjadi sebesar
Rp282.814.420.373.000,00 (dua ratus delapan puluh
dua triliun delapan ratus empat belas miliar empat
ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu
rupiah).
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran
2008 adalah sebagai berikut :
(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan Semula Menjadi
421 Penerimaan sumber daya alam 126.203.170.475.000,00 192.789.424.468.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi 84.317.000.000.000,00 149.111.310.000.000,00
42111 Pendapatan minyak bumi 84.317.000.000.000,00 149.111.310.000.000,00
4212 Pendapatan gas alam 33.605.010.000.000,00 33.835.550.000.000,00
42121 Pendapatan gas alam 33.605.010.000.000,00 33.835.550.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum 5.306.410.475.000,00 6.867.814.468.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap 66.608.329.000,00 83.040.373.000,00
421312 Pendapatan royalti batubara 5.239.802.146.000,00 6.784.774.095.000,00
4214 Pendapatan kehutanan 2.774.750.000.000,00 2.774.750.000.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi 1.271.300.000.000,00 1.271.300.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber
daya hutan 1.498.700.000.000,00 1.498.700.000.000,00
42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan
Hutan 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00
4215 Pendapatan perikanan 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00
421511 Pendapatan perikanan 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00
422 Pendapatan Bagian Laba BUMN 23.404.346.000.000,00 31.244.300.000.000,00
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN 23.404.346.000.000,00 31.244.300.000.000,00
423 Pendapatan PNBP Lainnya 37.628.567.001.000,00 58.780.695.905.000,00
42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan 2.623.023.391.000,00 3.382.655.119.000,00
423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian,
kehutanan, dan perkebunan 2.510.115.000,00 2.510.115.000,00
...
423112
-8-
423112 Pendapatan penjualan hasil
peternakan dan perikanan 9.778.910.000,00 9.778.910.000,00
423113 Pendapatan penjualan hasil tambang 2.593.589.525.000,00 3.353.221.253.000,00
423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan/
rampasan dan harta peninggalan 9.465.178.000,00 9.465.178.000,00
423115 Pendapatan penjualan obat-obatan
dan hasil farmasi lainnya 231.911.000,00 231.911.000,00
423116 Pendapatan penjualan informasi,
penerbitan, film, survey, pemetaan
dan hasil cetakan lainnya 5.848.788.000,00 5.848.788.000,00
423117 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan 234.603.000,00 234.603.000,00
423119 Pendapatan penjualan lainnya 1.364.361.000,00 1.364.361.000,00
42312 Pendapatan penjualan aset 43.913.719.000,00 43.913.719.000,00
423121 Pendapatan penjualan rumah,
gedung, bangunan, dan tanah 721.529.000,00 721.529.000,00
423122 Pendapatan penjualan kendaraan
bermotor 1.813.944.000,00 1.813.944.000,00
423123 Pendapatan penjualan sewa beli 30.026.309.000,00 30.026.309.000,00
423124 Penjualan aset bekas milik asing 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
423129 Pendapatan penjualan aset lainnya
yang berlebih/rusak/dihapuskan 1.351.937.000,00 1.351.937.000,00
42313 Pendapatan sewa 54.566.090.000,00 54.566.090.000,00
423131 Pendapatan sewa rumah dinas/
rumah negeri 15.394.614.000,00 15.394.614.000,00
423132 Pendapatan sewa gedung, bangunan,
dan gudang 33.223.785.000,00 33.223.785.000,00
423133 Pendapatan sewa benda-benda
bergerak 3.983.254.000,00 3.983.254.000,00
423139 Pendapatan sewa benda-benda tak
bergerak lainnya 1.964.437.000,00 1.964.437.000,00
42314 Pendapatan jasa I 12.774.412.135.000,00 13.721.817.009.000,00
423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya 2.800.929.603.000,00 2.800.929.603.000,00
423142 Pendapatan tempat hiburan/taman/
museum dan pungutan usaha
pariwisata alam (PUPA) 30.172.066.000,00 30.172.066.000,00
423143 Pendapatan surat keterangan, visa,
paspor, SIM, STNK, dan BPKB 2.571.036.960.000,00 2.571.036.960.000,00
423144 Pendapatan hak dan perijinan 4.685.682.977.000,00 5.627.087.851.000,00
423145 Pendapatan sensor/karantina,
pengawasan/pemeriksaan 51.302.889.000,00 51.302.889.000,00
423146 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan,
informasi, pelatihan, teknologi,
pendapatan BPN, pendapatan DJBC
(jasa pekerjaan dari cukai) 2.058.115.895.000,00 2.064.115.895.000,00
423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 68.849.760.000,00 68.849.760.000,00
423148 Pendapatan jasa bandar udara,
kepelabuhanan, dan kenavigasian 505.864.300.000,00 505.864.300.000,00
423149 Pendapatan jasa I lainnya 2.457.685.000,00 2.457.685.000,00
42315 Pendapatan jasa II 2.022.984.414.000,00 2.025.579.539.000,00
423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan
(jasa giro) 39.923.001.000,00 39.923.001.000,00
423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan
telekomunikasi 1.067.857.143.000,00 1.069.340.072.000,00
423155 Pendapatan biaya penagihan pajak-
pajak negara dengan surat paksa 3.328.140.000,00 3.328.140.000,00
423157 Pendapatan bea lelang 31.384.307.000,00 31.384.307.000,00
423158 Pendapatan biaya pengurusan
piutang dan lelang negara 42.269.350.000,00 42.269.350.000,00
423159 Pendapatan jasa II lainnya 838.222.473.000,00 839.334.669.000,00
42316 Pendapatan bukan pajak dari luar negeri 379.409.943.000,00 379.409.943.000,00
423161 Pendapatan dari pemberian surat
perjalanan Republik Indonesia 56.648.876.000,00 56.648.876.000,00
423162 Pendapatan dari jasa pengurusan
dokumen konsuler 322.761.067.000,00 322.761.067.000,00
42317 Pendapatan bunga 1.342.531.103.000,00 1.342.531.103.000,00
423179 Pendapatan bunga lainnya 1.342.531.103.000,00 1.342.531.103.000,00
42321 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.766.987.000,00 33.766.987.000,00
423211 Pendapatan legalisasi tanda tangan 1.163.642.000,00 1.163.642.000,00
423212 Pendapatan pengesahan surat di
bawah tangan 275.505.000,00 275.505.000,00
423213 Pendapatan uang meja (leges) dan
upah pada panitera badan pengadilan
...
(peradilan)
-9-
(peradilan) 676.830.000,00 676.830.000,00
423214 Pendapatan hasil denda/tilang dan
sebagainya 20.834.900.000,00 20.834.900.000,00
423215 Pendapatan ongkos perkara 9.303.210.000,00 9.303.210.000,00
423219 Pendapatan kejaksaan dan peradilan
lainnya 1.512.900.000,00 1.512.900.000,00
42331 Pendapatan pendidikan 4.599.509.370.000,00 4.599.509.370.000,00
423311 Pendapatan uang pendidikan 4.027.998.545.000,00 4.027.998.545.000,00
423312 Pendapatan uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 23.543.285.000,00 23.543.285.000,00
423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik 25.227.186.000,00 25.227.186.000,00
423319 Pendapatan pendidikan lainnya 522.740.354.000,00 522.740.354.000,00
42341 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran berjalan 1.431.993.000,00 1.431.993.000,00
423411 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat 996.993.000,00 996.993.000,00
423412 Penerimaan kembali belanja pensiun 170.000.000,00 170.000.000,00
423413 Penerimaan kembali belanja lainnya
rupiah murni 265.000.000,00 265.000.000,00
42342 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu 2.507.502.000,00 52.591.456.000,00
423421 Penerimaan kembali belanja pegawai
pusat 983.648.000,00 983.648.000,00
423423 Penerimaan kembali belanja lainnya
rupiah murni 1.519.224.000,00 51.603.178.000,00
423424 Penerimaan kembali belanja lain
pinjaman luar negeri 4.630.000,00 4.630.000,00
42343 Pendapatan laba bersih hasil penjualan BBM 6.456.470.000.000,00 20.590.230.000.000,00
423432 Pendapatan minyak mentah DMO 6.456.470.000.000,00 9.850.570.000.000,00
423439 Pendapatan lainnya dari kegiatan
Hulu Migas - 10.739.660.000.000,00
42344 Pendapatan pelunasan piutang 4.831.411.555.000,00 8.331.411.555.000,00
423441 Pendapatan pelunasan piutang
non-bendahara 4.828.980.000.000,00 8.328.980.000.000,00
423442 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh negara
(masuk TP/TGR) bendahara 2.431.555.000,00 2.431.555.000,00
42347 Pendapatan lain-lain 2.006.227.969.000,00 3.764.881.192.000,00
423471 Penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji 2.066.213.000,00 2.066.213.000,00
423472 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pemerintah 3.739.322.000,00 3.739.322.000,00
423473 Pendapatan atas denda administrasi
BPHTB 38.318.000,00 38.318.000,00
423475 Pendapatan denda pelanggaran
di bidang pasar modal 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
423476 Pendapatan dari gerakan nasional
rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) 325.000.000.000,00 2.083.653.223.000,00
423477 Pendapatan registrasi dokter/
dokter gigi 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
423479 Pendapatan anggaran lain-lain 1.660.384.116.000,00 1.660.384.116.000,00
42348 Pendapatan Iuran Badan Usaha 429.900.830.000,00 429.900.830.000,00
423481 Pendapatan iuran badan usaha dan
kegiatan usaha penyediaan dan
pendistribusian BBM 329.842.200.000,00 329.842.200.000,00
423482 Pendapatan iuran badan usaha dan
kegiatan usaha pengangkutan gas
bumi melalui pipa 100.058.630.000,00 100.058.630.000,00
42411 Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil
korupsi 26.500.000.000,00 26.500.000.000,00
424111 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi
yang telah ditetapkan pengadilan 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
424112 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan
KPK menjadi milik negara 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Angka 5
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) ...
- 10 -
Ayat (2)
Anggaran belanja pemerintah pusat semula ditetapkan
sebesar Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh
puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam
ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh
delapan ribu rupiah).
Ayat (3)
Anggaran transfer ke daerah semula ditetapkan sebesar
Rp281.229.462.718.000,00 (dua ratus delapan puluh
satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar empat
ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas
ribu rupiah).
Ayat (4)
Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran
2008 semula ditetapkan sebesar
Rp854.660.142.146.000,00 (delapan ratus lima puluh
empat triliun enam ratus enam puluh miliar seratus
empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu
rupiah).
Angka 6
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Belanja pemerintah pusat menurut organisasi semula
ditetapkan sebesar Rp573.430.679.428.000,00 (lima
ratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh
miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
Ayat (3)
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula
ditetapkan sebesar Rp573.430.679.428.000,00 (lima
ratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh
miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
Ayat (4)
Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja sebesar
Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh
tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima
ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk tambahan
untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GNRHL) sebesar Rp1.758.653.223.000,00 (satu triliun
tujuh ...
- 11 -
tujuh ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima
puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
Ayat (5)
Dihapus
Angka 7
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 7A
Cukup jelas.
Pasal 7B
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 8A
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar
Rp266.780.135.210.000,00 (dua ratus enam puluh
enam triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus
tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
Ayat (3)
Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula
ditetapkan sebesar Rp14.449.327.508.000,00 (empat
belas triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar
tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu
rupiah).
Angka 11
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) ...
- 12 -
Ayat (2)
Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar
Rp66.070.849.339.000,00 (enam puluh enam triliun
tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan
juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Ayat (3)
Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar
Rp179.507.144.871.000,00 (seratus tujuh puluh
sembilan triliun lima ratus tujuh miliar seratus empat
puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah).
Ayat (4)
Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar
Rp21.202.141.000.000,00 (dua puluh satu triliun dua
ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dana perimbangan sebesar Rp278.436.098.789.000,00
(dua ratus tujuh puluh delapan triliun empat ratus tiga
puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta tujuh
ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk
pembayaran kekurangan dana bagi hasil (DBH) tahun
2007, terdiri dari:
(dalam rupiah)
Semula Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH) 66.070.849.339.000,00 77.726.812.918.000,00
a. DBH Pajak 36.333.640.960.000,00 35.926.214.056.000,00
i. DBH Pajak Penghasilan 8.491.060.000.000,00 8.491.255.447.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21 7.900.100.000.000,00 7.900.290.212.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29
orang pribadi 590.960.000.000,00 590.965.235.000,00
ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan 22.989.880.960.000,00 22.001.916.957.000,00
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan 4.852.700.000.000,00 5.433.041.652.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam 29.737.208.379.000,00 41.800.598.862.000,00
i. DBH SDA Minyak Bumi 12.850.650.000.000,00 22.235.280.000.000,00
ii. DBH SDA Gas Bumi 10.770.150.000.000,00 11.363.490.000.000,00
iii. DBH SDA Pertambangan Umum 4.245.128.379.000,00 6.330.548.862.000,00
- Iuran Tetap 53.286.663.000,00 125.477.719.000,00
- Royalti 4.191.841.716.000,00 6.205.071.143.000,00
iv. DBH SDA Kehutanan 1.711.280.000.000,00 1.711.280.000.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan 1.198.960.000.000,00 1.198.960.000.000,00
- Iuran Hak Pengusahaan Hutan 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00
- Dana Reboisasi 508.520.000.000,00 508.520.000.000,00
v. DBH SDA Perikanan 160.000.000.000,00 160.000.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU) 179.507.144.871.000,00 179.507.144.871.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 21.202.141.000.000,00 21.202.141.000.000,00
Angka 12 ...
- 13 -
Angka 12
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana otonomi khusus sebesar Rp7.510.285.794.000,00
(tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar dua ratus
delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh
empat ribu rupiah), terdiri dari:
1. Alokasi dana otonomi khusus Papua sebesar
Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus
sembilan puluh miliar seratus empat puluh dua juta
delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),
terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan
dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan
2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU)
secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak
tahun 2002. Dana otonomi khusus Papua tersebut
diperuntukkan bagi kabupaten, kota, dan provinsi di
Provinsi Papua, serta kabupaten dan kota di Provinsi
Papua Barat, dengan dasar pembagian
menggunakan basis perhitungan jumlah kampung
secara proporsional.
2. Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar
Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus
sembilan puluh miliar seratus empat puluh dua juta
delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
untuk mendanai pembangunan, terutama
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan
kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial,
dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
sejak 2008, dengan rincian: untuk tahun pertama
sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara
dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum
(DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam
belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya
setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi
umum (DAU) secara nasional.
3. Dana ...
- 14 -
3. Dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua
sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh
miliar rupiah), terutama ditujukan untuk
pembiayaan pembangunan infrastruktur, sesuai
dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua.
Ayat (3)
Dana penyesuaian semula ditetapkan sebesar
Rp6.939.041.714.000,00 (enam triliun sembilan ratus
tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta tujuh
ratus empat belas ribu rupiah) berubah menjadi sebesar
Rp6.476.415.500.000,00 (enam triliun empat ratus
tujuh puluh enam miliar empat ratus lima belas juta
lima ratus ribu rupiah), terdiri dari:
1. Dana penyeimbang DAU sebesar
Rp242.835.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua
miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus
ribu rupiah), yang dialokasikan kepada daerah
tertentu yang mengalami penurunan DAU sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) atau sampai dengan
100% (seratus persen) dibandingkan dengan
perolehan DAU tahun 2007 di luar dana
penyesuaian.
2. Dana tunjangan kependidikan sebesar
Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus
miliar rupiah) yang dialokasikan untuk membantu
daerah dalam rangka mendanai kebutuhan
tunjangan kependidikan bagi guru.
3. Dana sarana dan prasarana Provinsi Papua Barat
sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh
puluh miliar rupiah) yang dialokasikan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, untuk
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana fisik.
4. Dana infrastruktur sarana dan prasarana sebesar
Rp4.163.580.000.000,00 (empat triliun seratus enam
puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta
rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu
sebagai penguatan desentralisasi fiskal melalui
penyediaan dan pengembangan sarana dan
prasarana fisik, serta sarana lainnya yang juga
menjadi urusan daerah.
5. Dana ...
- 15 -
5. Dana alokasi cukai sebesar Rp200.000.000.000,00
(dua ratus miliar rupiah) yang dialokasikan kepada
daerah penghasil cukai tembakau untuk
melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam
rangka mengurangi cukai palsu (cukai ilegal),
sosialisasi peraturan dan pemetaan industri rokok
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai.
Angka 13
Pasal 12
Ayat (1)
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar
Rp781.354.147.476.000,00 (tujuh ratus delapan puluh
satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus
empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar
Rp854.660.142.146.000,00 (delapan ratus lima puluh
empat triliun enam ratus enam puluh miliar seratus
empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu
rupiah), dan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008
semula ditetapkan sebesar Rp73.305.994.670.000,00
(tujuh puluh tiga triliun tiga ratus lima miliar sembilan
ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh
puluh ribu rupiah).
Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 berubah dari
semula Rp73.305.994.670.000,00 (tujuh puluh tiga
triliun tiga ratus lima miliar sembilan ratus sembilan
puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
menjadi sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan
puluh empat triliun lima ratus tiga miliar dua ratus
enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
Rincian defisit anggaran Tahun Anggaran 2008 adalah
sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Semula Menjadi
Pendapatan Negara dan Hibah 781.354.147.476.000,00 894.990.546.173.000,00
Belanja Negara 854.660.142.146.000,00 989.493.806.673.000,00
Defisit Anggaran -73.305.994.670.000,00 -94.503.260.500.000,00
Ayat (2)
a. Pembiayaan dalam negeri semula ditetapkan sebesar
Rp89.975.295.500.000,00 (delapan puluh sembilan
triliun ...
- 16 -
triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua
ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah);
b. Pembiayaan luar negeri neto semula ditetapkan
sebesar negatif Rp16.669.300.830.000,00 (enam
belas triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar
tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Ayat (3)
Pembiayaan defisit anggaran sebesar
Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun
lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima
ratus ribu rupiah) terdiri dari:
1. Pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp107.616.860.500.000,00 (seratus tujuh triliun
enam ratus enam belas miliar delapan ratus enam
puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
(dalam rupiah)
Semula Menjadi
a. Perbankan dalam negeri 300.000.000.000,00 -11.700.000.000.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri 89.675.295.500.000,00 119.316.860.500.000,00
i. Privatisasi (neto) 1.500.000.000.000,00 500.000.000.000,00
ii. Penjualan aset program
restrukturisasi perbankan 600.000.000.000,00 3.850.000.000.000,00
iii. Surat berharga negara (neto) 91.575.295.500.000,00 117.790.000.000.000,00
iv. Dana investasi pemerintah -4.000.000.000.000,00 -2.823.139.500.000,00
Pembiayaan perbankan dalam negeri terdiri dari :
i. Penggunaan rekening dana investasi sebesar
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah),
dan
ii. Penambahan saldo anggaran lebih (SAL) yang
disimpan pada rekening pemerintah di Bank
Indonesia sebesar Rp12.000.000.000.000,00
(dua belas triliun rupiah).
Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih
antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan
pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya
dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi
juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing
di pasar internasional.
Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang
akan diterbitkan, pembayaran pokok dan pembelian
kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh
pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang
berkembang di pasar, sampai dengan target neto
pembiayaan SBN tercapai.
Untuk ...
- 17 -
Untuk mendukung pembangunan transportasi di
Ibukota Negara Republik Indonesia, Pemerintah
memberikan jaminan pembangunan proyek monorail
di Jakarta. Dalam rangka mendukung
pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW
(sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara
oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN),
Pemerintah memberikan jaminan penuh atas
kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN kepada
kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah tersebut
diberikan dengan memperhitungkan risiko fiskal
yang mungkin terjadi ke depan. Jaminan tersebut
akan diperhitungkan sebagai pinjaman pemerintah
kepada PT PLN apabila terealisir.
Pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam
belanja lain-lain mengikuti pencairan dana
dukungan infrastruktur, yang sekarang disebut
dana investasi Pemerintah, yang telah berjalan
selama ini.
Dana investasi pemerintah sebesar negatif
Rp2.823.139.500.000,00 (dua triliun delapan ratus
dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan
juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dana
restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif
Rp13.113.600.000.000,00 (tiga belas triliun seratus
tiga belas miliar enam ratus juta rupiah), terdiri dari:
(dalam rupiah)
Semula Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri
(bruto) 42.989.310.000.000,00 48.141.300.000.000,00
i. Pinjaman program 19.110.000.000.000,00 26.390.000.000.000,00
ii. Pinjaman proyek 23.879.310.000.000,00 21.751.300.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri -59.658.610.830.000,00 -61.254.900.000.000,00
Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang
luar negeri selain dari Surat berharga negara
internasional.
Angka 14
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:
1. Keadaan darurat, yaitu keadaan yang sulit
direncanakan, baik dari aspek saat kejadian
dan/atau aspek kebutuhan dana pada saat
kejadian, ...
- 18 -
kejadian, yang memungkinkan adanya risiko politik,
ekonomi, dan sosial yang besar manakala kebutuhan
dana tidak dapat dipenuhi pada saat kejadian.
2. Keadaan yang menyebabkan adanya tambahan
kewajiban negara yang timbul akibat perubahan
asumsi indikator ekonomi makro (harga minyak,
lifting, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
Serikat, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
tiga bulan) yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya. Kewajiban dimaksud berupa
pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi bahan
bakar minyak, serta subsidi listrik. Hal ini dilakukan
selain untuk menghindari adanya tagihan-tagihan
kepada Pemerintah pada tahun-tahun mendatang,
juga dalam upaya menjaga kinerja arus kas bagi
pihak-pihak terkait, dalam hal ini BUMN yang
menerima penugasan dari Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perubahan yang signifikan"
adalah apabila perkiraan harga rata-rata minyak
mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam
satu tahun di atas US$100 (seratus dolar Amerika
Serikat) per barel yang berdampak pada pelampauan
beban subsidi.
Yang dimaksud dengan "langkah-langkah kebijakan
dan/atau langkah-langkah lainnya" meliputi langkah-
langkah kebijakan dalam rangka pengendalian volume
BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi,
dan/atau kebijakan fiskal lainnya yang terkait.
Angka 15
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4848
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_45_tahun_2007_tentang_angga_16.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
