- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU 23 thn 2006)
2006
Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU 23 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
administrasi_kependudukan_(uu_23_thn_2006)_23.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami
oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang
berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi
Kependudukan;
c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan
hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan
yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk,
termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar
negeri;
d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai
Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi
dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan
yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan
pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan
bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan
kependudukan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk undang-undang tentang Administrasi
Kependudukan;
Mengingat : . . .
-2-
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal
26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1)
dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan
International Convention On The Elimination Of All Forms Of
Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3852);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
9. Undang-Undang . . .
-3-
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk . . .
-4-
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan
berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan
dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk,
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan
pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu
identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,
adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau
khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.
14. Kartu . . .
-5-
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada
Instansi Pelaksana.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada
Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di
desa/kelurahan.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi
pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu
kesatuan.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya.
23. Kantor . . .
-6-
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat
KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat
kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya
disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di
tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan
Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
a. Dokumen Kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
c. perlindungan atas Data Pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat
kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi
Pelaksana.
Pasal 3
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi
Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pasal 4
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik
Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana
Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan
yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
BAB III . . .
-7-
BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Paragraf 1
Pemerintah
Pasal 5
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara
nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan
meliputi:
a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi
Kependudukan;
b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan
Administrasi Kependudukan;
c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
nasional; dan
f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen
Kependudukan.
Paragraf 2
Pemerintah Provinsi
Pasal 6
Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang
dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
d. pengelolaan . . .
-8-
d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
provinsi; dan
e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 7
(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan Administrasi
Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota
dengan kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan
fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan
berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
kabupaten/kota; dan
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Bagian Kedua . . .
-9-
Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 8
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi
Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat
Peristiwa Penting;
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional
kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi
yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi
Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan
dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan
dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan
kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting
bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai
agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi
penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas
pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9 . . .
- 10 -
Pasal 9
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi
Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
dilaporkan Penduduk;
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang
dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan
pengadilan;
c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk
kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian
kepada lembaga peradilan; dan
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk
kepentingan pembangunan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk
pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk
yang beragama Islam.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk
mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan,
perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam
dari KUAKec.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal
8, dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan
melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan
pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat
data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan
kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan
pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
(2) Ketentuan . . .
- 11 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan
dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 12
(1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan
Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan
dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 13
(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur
hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap
Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar
penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok
wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan
penerbitan dokumen identitas lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya,
serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua . . .
- 12 -
Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 14
(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi
Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan
dokumen Pendaftaran Penduduk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Indonesia
Pasal 15
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk
mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk
waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan
kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang
dari 1 (satu) tahun.
(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan
wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan
untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau
penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang
bersangkutan.
Pasal 16 . . .
- 13 -
Pasal 16
Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran
pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang
bertransmigrasi.
Pasal 17
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi
Pelaksana di daerah asal.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Pindah Datang.
(3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di
daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan
penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal
bagi Orang Asing yang bersangkutan.
Paragraf 3
Pindah Datang Antarnegara
Pasal 18
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar
negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada
Instansi Pelaksana.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus
menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada
Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak kedatangannya.
Pasal 19 . . .
- 14 -
Pasal 19
(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib
melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal
kedatangan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar
penerbitan KK dan KTP.
Pasal 20
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang
datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin
lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin
Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14
(empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Tempat Tinggal.
(3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
Pasal 21
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah
berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin
Tinggal Tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan
KTP.
Pasal 22 . . .
- 15 -
Pasal 22
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan
pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
rencana kepindahannya.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal
20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.
Paragraf 4
Penduduk Pelintas Batas
Pasal 24
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di
perbatasan antarnegara yang bermaksud melintas batas
negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh
Instansi Pelaksana.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pendaftaran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 25
(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk
rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
a. penduduk . . .
- 16 -
a. penduduk korban bencana alam;
b. penduduk korban bencana sosial;
c. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil.
(2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dapat dilakukan di tempat sementara.
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan
Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi
Kependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan
Presiden.
Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 26
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri
pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang
menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia
Pasal 27
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan . . .
- 17 -
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Pasal 28
(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan
penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa
kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya
atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan
orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara
Pemeriksaan dari kepolisian.
(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan
oleh Instansi Pelaksana.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 29
(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik
Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang
di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan
Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi
orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan
Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register
Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia
yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
Paragraf 3 . . .
- 18 -
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
Pasal 30
(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau
pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah
berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut
atau kapten pesawat terbang.
(2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah
Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi
Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta
Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran
dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat
singgah.
(4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing,
pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia
setempat.
(5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register
Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke
Indonesia.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan
Presiden.
Paragraf 4 . . .
- 19 -
Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 32
(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh)
hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,
pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 33
(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
lahir mati.
(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Pasal 34
(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-
undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan . . .
- 20 -
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib
disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana
dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan
Sipil.
(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.
Pasal 35
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
berlaku pula bagi:
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di
Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang
bersangkutan.
Pasal 36
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta
Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya
penetapan pengadilan.
Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 37
(1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada
instansi yang berwenang di negara setempat dan
dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Apabila . . .
- 21 -
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi
Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan
Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam
Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta
Perkawinan.
(4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke
Indonesia.
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan
Presiden.
Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 39
(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk
yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan
subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Presiden.
Bagian Kelima . . .
- 22 -
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Indonesia
Pasal 40
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)
hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pasal 41
(1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada
instansi yang berwenang di negara setempat dan
dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi
Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan
Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register
Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke
Indonesia.
Pasal 42 . . .
- 23 -
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 43
(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan
oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat
60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang
pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum
tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari
kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat
Keterangan Pembatalan Perceraian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Presiden.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Indonesia
Pasal 44
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau
yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak
yang berwenang.
(4) Dalam . . .
- 24 -
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang
karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan
jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru
dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas
identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan
kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
Paragraf 2
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pasal 45
(1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh
keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada
Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan
kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
(2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui
peristiwa kematian seorang Warga Negara Indonesia di
negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi
tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh
Perwakilan Republik Indonesia.
(3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan
hilang, pernyataan kematian karena hilang dan
pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara
setempat.
(4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara
Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan
pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara
setempat.
(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan
Republik Indonesia setempat.
(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi
dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa
tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar
penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
Pasal 46 . . .
- 25 -
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia
Pasal 47
(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan
penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada
Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 48
(1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan
oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik
Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang
di negara setempat.
(2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan
Republik Indonesia.
(3) Apabila . . .
- 26 -
(3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak
bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan
melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia
setempat untuk mendapatkan surat keterangan
pengangkatan anak.
(4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh
Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan
kembali ke Indonesia.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan
Pengangkatan Anak.
Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 49
(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada
Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui
oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak
membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar
hubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta
Pengakuan Anak.
Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 50
(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan.
(2) Kewajiban . . .
- 27 -
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak
membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar
hubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat
catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan
pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal
48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 52
(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan
penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan
penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada
register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan
Sipil.
Paragraf 2 . . .
- 28 -
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia
Pasal 53
(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara
asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan
oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi
Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status
kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji
setia oleh pejabat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada
register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan
Sipil.
Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing
di luar Wilayah Republik Indonesia
Pasal 54
(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara
Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah
Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan
dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang
bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan
Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
(3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan
Republik Indonesia setempat kepada menteri yang
berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan
untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir
pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatatan Sipil.
Pasal 55 . . .
- 29 -
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54
diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 56
(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang
bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam
Peraturan Presiden.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 57
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri
pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut
dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau
meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB VI . . .
- 30 -
BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 58
(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan
dan/atau data agregat Penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi :
a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan/atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian.
(3) Data . . .
- 31 -
(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang
berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 59
(1) Dokumen Kependudukan meliputi:
a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP;
d. surat keterangan kependudukan; dan
e. Akta Pencatatan Sipil.
(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati.
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j. Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3) Biodata . . .
- 32 -
(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah
Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota
dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah
Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat
Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat
Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang
dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk
Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran
untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk
Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang
Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat
Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan
Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani
oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia
antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat
Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara
Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota,
dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama
Kepala Instansi Pelaksana.
(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara
Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan
Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat
Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat
Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan
Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia,
dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah
atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan
Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan
dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik
Indonesia.
Pasal 60
Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang
nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya
secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan
Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.
Pasal 61 . . .
- 33 -
Pasal 61
(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama
lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis
kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama,
pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan
dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama
orang tua.
(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui
sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database
Kependudukan.
(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala
keluarga.
(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana
kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah
satu dasar penerbitan KTP.
Pasal 62
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar
dalam 1 (satu) KK.
(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan
kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.
Pasal 63
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib
memiliki KTP.
(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang
memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun wajib memiliki KTP.
(3) KTP . . .
- 34 -
(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berlaku secara nasional.
(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku
KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya
telah berakhir.
(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada
saat bepergian.
(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
Pasal 64
(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila
dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat
keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-
laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan
darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa
berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan
pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk
pegawai pejabat yang menandatanganinya.
(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui
sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database
kependudukan.
(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman
elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
(4) Masa berlaku KTP:
a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima)
tahun;
b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan
masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi
KTP yang berlaku seumur hidup.
Pasal 65
Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat
keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat
tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa
Kependudukan yang dialami oleh seseorang.
Pasal 66 . . .
- 35 -
Pasal 66
(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
Pasal 67
(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data
Peristiwa Penting.
(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec
diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak
diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh
Instansi Pelaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. nama dan identitas pelapor;
e. tempat dan tanggal peristiwa;
f. nama dan identitas saksi;
g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
Pasal 68
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian; dan
e. pengakuan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIK . . .
- 36 -
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data
yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
Pasal 69
(1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan,
sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen
Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat
belas) hari;
c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14
(empat belas) hari;
d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14
(empat belas) hari;
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat
14 (empat belas) hari;
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14
(empat belas) hari;
g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat
belas) hari;
h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat
belas) hari;
i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling
lambat 7 (tujuh) hari; atau
k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat
7 (tujuh) hari;
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(2) Perwakilan . . .
- 37 -
(2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat
Keterangan Kependudukan sebagai berikut:
a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh)
hari;
b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7
(tujuh) hari; atau
c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
paling lambat 7 (tujuh) hari;
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan
Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu
pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan
Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya
semua persyaratan.
Pasal 70
(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang
mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang
yang menjadi subjek KTP.
(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
Pasal 71
(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk
akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa
permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 72 . . .
- 38 -
Pasal 72
(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan
akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register
Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil
yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
Pasal 73
Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus
pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan
kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan
Sipil oleh pemohon atau pengadilan.
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur
dalam Peraturan Presiden.
Pasal 75
Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam
Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan
Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 76
Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi
petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan
negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 77
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi
tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
Pasal 78 . . .
- 39 -
Pasal 78
Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 79
(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan
dilindungi oleh negara.
(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses
kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah,
meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi
Data dan Dokumen Kependudukan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang
lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 80
(1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam
keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut
Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan
yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat
surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
(3) Apabila . . .
- 40 -
(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi
Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 81
(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat
bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan
pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana
alam.
(2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan
Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan
Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat
Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda
bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan
Dokumen Kependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 82
(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
dilakukan oleh Menteri.
(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pembangunan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
(4) Pengkajian . . .
- 41 -
(4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
(5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistim Informasi
Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
Pasal 83
(1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam
database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan
perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan
pembangunan.
(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 84
(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a. nomor KK;
b. NIK;
c. tanggal/bulan/tahun lahir;
d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
e. NIK ibu kandung;
f. NIK ayah;dan
g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan
Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 85 . . .
- 42 -
Pasal 85
(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan
perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi
kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 86
(1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses
kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca,
mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta
mencetak Data Pribadi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang
lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 87
(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan
menggunakan Data Pribadi dari petugas pada
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak
akses.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X . . .
- 43 -
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 88
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi
Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang
untuk:
a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau
badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana
Administrasi Kependudukan;
b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya
dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas
adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
d. membuat dan menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan.
(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 89
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa
denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa
Kependudukan dalam hal:
a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3);
b. pindah . . .
- 44 -
b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (3);
c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga
Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1);
d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1);
e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1);
f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1);
g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (2); atau
h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (4).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang
Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Presiden .
Pasal 90
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa
denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa
Penting dalam hal:
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau
Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);
b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4);
c. pembatalan . . .
- 45 -
c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1);
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1) atau Pasal 41 ayat (4);
e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (1);
f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(1) atau Pasal 45 ayat (1);
g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4);
h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (1);
i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1);
j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2);
k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau
l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (2).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Presiden.
Pasal 91
(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan
denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah).
(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang
berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat
Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp
100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Presiden.
Pasal 92 . . .
- 46 -
Pasal 92
(1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan
tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang
memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan
dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang
ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Presiden.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 93
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat
dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
Pasal 94
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah,
menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).
Pasal 95
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1),
Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 96 . . .
- 47 -
Pasal 96
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak,
menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 97
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri
sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu
KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk
memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 98
(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang
bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah
1/3 (satu pertiga).
(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang
bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-
undang.
Pasal 99
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal
94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana
Administrasi Kependudukan.
BAB XIII
- 48 -
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
(1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan
atau yang telah ada pada saat Undang-Undang ini
diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-
Undang ini.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas
waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 101
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:
a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling
lambat 5 (lima) tahun;
b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam
menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku
dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini;
d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3)
tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa
berlaku KTP;
e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk
pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada
KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus
setelah database kependudukan nasional terwujud.
BAB XIV . . .
- 49 -
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua
Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi
Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
Pasal 103
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang
ini diundangkan.
Pasal 104
Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (5) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 105
Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib
menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para
penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan
akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.
Pasal 106
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:
a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie, Staatsblad 1847:23);
b. Peraturan . . .
- 50 -
b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa
(Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken
Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina
(Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het
Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad
1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah
terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia
(Reglement op het Holden van de Registers van den
Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de
Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind.
Bevolking van Java en Madura,Staatsblad 1920:751 jo.
Staatsblad 1927:564);
e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen
Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers
Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo.
Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan
Staatsblad 1939:288);
f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan
atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun
1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 107
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 51 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 124
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI.
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
Abdul Wahid
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
I. UMUM
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.
Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin
hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status
kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih
tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta
berhak kembali.
Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang
untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan
status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa
Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan
perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak,
serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa
Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang
harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas
atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk
dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
Dalam . . .
-2-
Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil,
masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada
perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan
agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial
Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang
demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan
pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar
sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi,
serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu
sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.
Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak
memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan
Administrasi Kependudukan.
Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem
Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas
pelayanan kependudukan yang profesional.
Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya
membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat
pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi
di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah
pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK
adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam
melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung
pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci
akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah
identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas,
tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk
Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen
Kependudukan.
Untuk . . .
-3-
Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata
Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di
desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap
Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk
maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai
dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas
domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang
dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada
dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan
Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu
terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau
keluarganya.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat
diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara.
Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan
pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa
adanya perlakuan yang diskriminatif.
Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:
1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan
tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan
serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan
secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen
Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan . . .
-4-
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional
mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses
sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan
pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan
terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor
terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang
dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:
1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional
yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal,
permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan
dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,
lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi
perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen
Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat
negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan
perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin
pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik
administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga
ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai
sanksi administratif dan ketentuan pidana.
II. PASAL
-5-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang ini.
Pasal 4
Lihat Penjelasan Pasal 3.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penetapan sistem, pedoman, dan standar yang bersifat
nasional di bidang Administrasi Kependudukan sangat
diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi
Kependudukan.
Penetapan pedoman di bidang Administrasi
Kependudukan oleh Presiden, baik dalam bentuk
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk
Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan dalam
pembuatan peraturan daerah oleh kabupaten/kota.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
-6-
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data
Kependudukan berskala nasional" adalah pengelolaan
Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi
nasional dengan menggunakan SIAK yang disajikan
sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Data
Kependudukan berskala provinsi" adalah pengelolaan data
kependudukan yang menggambarkan kondisi provinsi dengan
menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
-7-
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian
Data Kependudukan berskala kabupaten/kota" adalah
pengelolaan Data Kependudukan yang
menggambarkan kondisi kabupaten/kota dengan
menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai
kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karena
diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi
Kependudukan seperti kabupaten/kota.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 . . .
-8-
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk"
adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan
dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan
Biodata.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk
penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18 . . .
-9-
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah
Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau
meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang
akan bekerja ke luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia
diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI
yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang
untuk menetap kembali di Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal"
adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan
kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal
terbatas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22 . . .
- 10 -
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Penduduk Pelintas Batas" adalah
Penduduk yang bertempat-tinggal secara turun-temurun di
wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga yang melakukan lintas batas antarnegara
karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi
Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan
dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan
oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang
beranggotakan dari instansi terkait.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah
Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik
rohani, jasmani maupun sosial.
Ciri . . .
- 11 -
Ciri-cirinya:
1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup
khususnya makan, sandang dan papan;
2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
4) miskin.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil"
adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal
dan terpencar serta kurang atau belum terlibat
dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial,
ekonomi maupun politik.
Ciri-cirinya:
1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan
homogen;
2) pranata sosial bertumpu pada hubungan
kekerabatan;
3) pada umumnya terpencil secara geografis dan
relatif sulit terjangkau;
4) peralatan teknologi sederhana;
5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi
dan politik.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat
pada saat terjadi pengungsian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu
melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak
mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur,
sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27 . . .
- 12 -
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran"
adalah wilayah terjadinya kelahiran.
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari
merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi
Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai
dengan kondisi/letak geografis Indonesia.
Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala
Keluarga.
Ayat (2)
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal
usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada
yang bersangkutan setelah dewasa.
Pasal 29
Ayat (1)
Kewajiban untuk melaporkan kepada "instansi yang
berwenang di negara setempat" berdasarkan asas yang dianut,
yaitu asas peristiwa.
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di negara
setempat" adalah lembaga yang berwenang seperti yang
dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Undang-Undang
ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 30 . . .
- 13 -
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tempat singgah" adalah tempat
persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam
perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas
yang berlaku secara universal, yakni tempat di mana peristiwa
kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut),
apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat
pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu
sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi
manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas
keabsahan data yang dilaporkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33 . . .
- 14 -
Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang
bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua
puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa
menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Ayat (2)
Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir
Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
Meskipun tidak diterbitkan akta Pencatatan Sipil tetapi
pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan
pembangunan di bidang kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama
Islam dilakukan oleh Departemen Agama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Karena akta perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam
sudah diterbitkan oleh KUAKec, data perkawinan yang
diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan
kutipan akta perkawinan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
- 15 -
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat
yang berbeda agama.
Huruf b
Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di
Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perkawinan di Indonesia.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai
rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 16 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara
permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah
kelahiran hidup terjadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala
rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau
kepolisian.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pernyataan" adalah keterangan dari
pejabat yang berwenang.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47 . . .
- 17 -
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan
hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan
mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting
dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir
akta atau bagian akta yang memungkinkan (di
halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat
Pencatatan Sipil.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan
seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan
perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan
status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah
pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 18 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil
diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan
perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan
Peristiwa Penting di Indonesia.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah
peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk
dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan
jenis kelamin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 19 -
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental
mengacu pada undang-undang yang menetapkan
tentang hal tersebut.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o . . .
- 20 -
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup jelas.
Huruf y
Cukup jelas.
Huruf z
Cukup jelas.
Huruf aa
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 21 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data
tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis
kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang
berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang
berupa penjelasan.
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah
keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri,
informasi dasar serta riwayat perkembangan dan
perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak
saat kelahiran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 60 . . .
- 22 -
Pasal 60
Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi
keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.
Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat
sebelumnya.
Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, laki-
laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir,
pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan,
kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu
kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor,
tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir,
nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta
perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik
mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang
bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu,
dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala
keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya
karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh
terdapat lebih dari satu KK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 62 . . .
- 23 -
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam
KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa
Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang,
kelahiran, atau kematian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1
(satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian
dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan
melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database
kependudukan serta pemberian NIK.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 24 -
Ayat (4)
Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur
hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Undang-
Undang ini.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h . . .
- 25 -
Huruf h
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang"
adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi
Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk
melakukan tugas pencatatan.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional",
misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah
selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan
atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta
atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada
subjek akta.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau
subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam
proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak
benar dan tidak sah.
Ayat (2) . . .
- 26 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel
yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "negara atau sebagian dari negara
dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala
tingkatannya" adalah sebagaimana diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil"
adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.
Ayat (2) . . .
- 27 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen
nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal,
berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan
demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan
direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan
menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan
mutakhir.
Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat
lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan
efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum
memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data
dilakukan dengan manual dan semielektronik.
Yang dimaksud dengan "manual" adalah perekaman data
secara manual, yang pengiriman data dilakukan secara
periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak
tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data.
Yang dimaksud dengan "semielektronik" adalah perekaman
data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya
menggunakan CD/disket secara periodik karena belum
tersedia jaringan komunikasi data.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
- 28 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan
tersimpan di dalam database kependudukan dapat
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam
menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan,
menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan,
pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik
pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya
dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan
peruntukkannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa
Penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang
bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting
yang perlu dilindungi.
Ayat (2) . . .
- 29 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Lihat Penjelasan Pasal 84.
Ayat (2)
Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara
dan penanggung jawab.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengguna Data Pribadi Penduduk"
adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan
informasi data sesuai dengan bidangnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat
dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk
memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi
ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi
antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
bidang Administrasi Kependudukan" adalah pegawai negeri
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.
Huruf a . . .
- 30 -
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan
Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi
masyarakat di setiap daerah.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan
Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi
masyarakat di setiap daerah.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 31 -
Ayat (3)
Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan
Presiden dilakukan dengan memperhatikan kondisi
masyarakat di setiap daerah.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Pasal 105 . . .
- 32 -
Pasal 105
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bagi
penghayat kepercayaan" adalah persyaratan dan tata cara pengesahan
perkawinan yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan sendiri dan
ketentuan itu menjadi dasar pengaturan dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4674
Silahkan download versi PDF nya sbb:
administrasi_kependudukan_(uu_23_thn_2006)_23.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
