- Home »
- Undang-Undang »
- 1992 » Undang-Undang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU 10 thn 1992)
1992
Undang-Undang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UU 10 thn 1992)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perkembangan_kependudukan_pembangunan_keluarga_se_10.pdf
UU 10/1992, PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 10 TAHUN 1992 (10/1992)
Tanggal: 16 APRIL 1992 (JAKARTA)
Sumber: LN 1992/35; TLN NO. 3475
Tentang: PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA
Indeks: PEMBANGUNAN. Kesejahteraan. Warga Negara.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek
kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk.
dan kualitas keluarga serta persebaran penduduk untuk
mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang
selaras, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi
pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah
penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu
modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional;
d. bahwa karena itu, kuantitas penduduk dikendalikan, kualitas
penduduk dan kualitas keluarga dikembangkan, serta mobilitas
penduduk diarahkan agar menjadi sumber daya manusia yang
tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur
secara menyeluruh mengenai perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera;
f. bahwa dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, serta
pengarahan mobilitas penduduk tersebut di atas dipandang
perlu untuk menetapkan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang;
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
*8007
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi,
anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan
himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat
dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,
ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,
kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik,
ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk
tersebut.
3. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang
berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi
kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh
terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
4. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik
dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan
menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya,
berkepribadian, dan layak.
5. Kemandirian penduduk adalah sikap mental penduduk dalam
mendayagunakan kemampuan dan potensi diri yang
sebesar-besarnya bagi dirinya dan pembangunan.
6. Masyarakat rentan adalah penduduk yang dalam berbagai
matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk
mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik
dan non fisiknya.
7. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan
melewati batas administrasi Daerah Tingkat II.
8. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara
keruangan.
9. Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran
penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah
dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan
atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup
spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan
seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat
dan lingkungan.
12. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian
dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia
perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan
keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk
mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
13. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup
aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya,
kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai
agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga
sejahtera.
14. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya
meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan,
mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan
ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan
kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran
dan tanggung jawab.
15. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga
yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung
kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna
hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk
hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan
kebahagiaan batin.
16. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu
nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya
yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat,
yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah
anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan
kebahagiaan batin.
17. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lainnya.
18. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta
segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan
manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
19. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan
hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
20. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan
kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama
sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang,
rukun, tertib, dan aman.
BAB II
ASAS, ARAH, DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengelolaan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera berasaskan perikehidupan dalam keseimbangan,
manfaat, dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan manusia
Indonesia seutuhnya.
Pasal 3
*8009
(1) Perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk serta
pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya
manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan
ketahanan nasional serta dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan
martabat manusia dalam segala matra kependudukannya.
(2) Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pengembangan
kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana dalam
rangka membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan
sejahtera.
Pasal 4
(1) Perkembanan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas,
kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
(2) Pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan
kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan
harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan
kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
(1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera.
(2) Hak dan kewajiban setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari
matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat,
warga negara, dan himpunan kuantitas.
Pasal 6
Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi:
a. hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak
untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri
dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan
pindah ke lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang
dengan diri dan kemampuannya;
b. hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi
hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk
mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas
pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk
melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan
budayanya;
c. hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi
pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh
dan mempertahankan ruang hidupnya;
*8010 d. hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang
meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera
dalam pembangunan nasional.
Pasal 7
Setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk
membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya
ideal, atau mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan
berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan
keluarga sejahtera.
Pasal 8
(1) Setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas,
kualitas, dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta
memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya,
dan agama.
(2) Untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap penduduk
berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan
kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup.
(3) Untuk pemantauan perkembangan keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap
penduduk berkewajiban atas pencatatan setiap kelahiran,
kematian, dan perpindahan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
UPAYA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
Pasal 9
(1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan perkembangan kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat
(1) dilakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas
penduduk.
(2) Untuk mewujudkan arah dan tujuan pembangunan keluarga
sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan
Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan
kualitas keluarga.
(3) Penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau
masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan upaya-upaya
lain dengan memperhatikan daya dukung alam, daya tampung
lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.
BAB V
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
*8011 Kuantitas Penduduk
Pasal 10
(1) Pemerintah menctapkan kebijaksanaan pengendalian kuantitas
penduduk yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan pada keserasian, keselarasan, dan kescimbangan
antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan
sosial budaya.
(3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur, dan
komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal,
melalui upaya penurunan angka kematian, pengaturan
kelahiran, dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan
dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).
Bagian Kedua
Kualitas Penduduk
Pasal 11
(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan
pengembangan kualitas penduduk yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi
sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan, dan
pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
(3) Kebijaksanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan melalui pengembangan kualitas fisik dan
nonfisik.
Pasal 12
(1) Pengembangan kualitas fisik, nonfisik, dan pembinaan
penduduk serta pelayanan terhadap penduduk diselenggarakan
untuk meningkatkan kualitas setiap penduduk sesuai dengan
harkat dan martabat serta potensi masing-masing secara
optimal.
(2) Upaya pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dalam
segala matranya dengan pengadaan sarana, fasilitas, serta
kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan
konsultasi.
(3) Penyelenggaraan perbaikan kondisi penduduk dilakukan dengan
memperhatikan nilai-nilai agama, etik, dan sosial budaya.
*8012 Pasal 13
(1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk
secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan untuk
pembangunan kualitas masyarakat rentan.
(2) Bentuk, jenis, dan sifat kemudahan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Mobilitas Penduduk
Pasal 14
(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pengarahan mobilitas dan
atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk
yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah
penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
pada tingkat nasional dan daerah serta ditetapkan dari waktu
ke waktu.
(3) Ketentuan mengenai kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
Bagian Pertama
Kualitas Keluarga
Pasal 15
(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan
pengembangan kualitas keluarga yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang berciri
kemandirian dan ketahanan keluarga sebagai potensi sumber
daya manusia,pengguna dan pemelihara lingkungan, dan pembina
keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan.
(3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan mclalui pembinaan dan atau pelayanan
keluarga.
Bagian Kedua
Keluarga Berencana
Pasal 16
(1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, Pemerintah
menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga
berencana.
(2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta
masyarakat, pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran
*8013 dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keserasian,
keselarasan, dan kescimbangan antara jumlah penduduk dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi
perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya serta tata
nilai yang hidup dalam masyarakat.
(3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak,
jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan, dan usia ideal
intuk melahirkan.
(4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 17
(1) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna
dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami
isteri sesuai dengan pilihannya.
(2) Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara
yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi keschatan, etik,
dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.
Pasal 18
Setiap pasangan suami-istri (dapat menentukan pilihannya dalam
merencanakan dan mengatur jumlah anak dan jarak antara kelahiran
anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab
terhadap generasi, sekarang maupun generasi mendatang.
Pasal 19
Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta
kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan
kelahiran.
Pasal 20
(1) Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang
menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas
petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk
itu.
(2) Tata cara penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21
Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara
pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang
berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serla
dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.
Pasal 22
*8014
(1) Pemerintah mengatur pengadaan dan atau penyebaran alat dan
obat pengaturan kehamilan berdasarkan keseimbangan antara
kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan.
(2) Penelitian dan pcngembangan teknologi alat, obat, dan cara
pengaturan kehamilan dilakukan oleh Pemerintah dan atau
masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 23
(1) Untuk membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan
sejahtera Pemerintah melakukan upaya peningkatan :
a. penyuluhan, pembinaan, dan atau pelayanan pengaturan
kelahiran;
b. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi
pelayanan pengaturan kehamilan;
c. bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia
melahirkan yang ideal.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 24
(1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang
seluas-luasnya untuk berperanserta dalam upaya perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
(2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak
swasta, dan perorangan, secara sukarela dan mandiri serta
sesuai dengan kemampuan masing-masing.
BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 25
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan upaya perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera.
(2) Pembinaan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) bertujuan untuk :
a. menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan
agar upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai
dengan tujuan perkembangan kependudukan;
b. menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan pengawasan
agar penyelenggaraan keluarga berencana serta upaya lainnya
dapat mewujudkan keluarga sejahtera.
(3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah berkewajiban melakukan :
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis informal untuk
pemantauan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera;
b. perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran
upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera dalam perencanaan pembangunan nasional;
c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, serta
dampak perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
d. upaya dan langkah-langkah guna mengatasi permasalahan
yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera.
(4) Selain dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban melakukan :
a. komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap penduduk
tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera;
b. pembinaan yang mendorong kelancaran pelaksanaan upaya
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera;
c. penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan
keluarga sejahtera;
d. kegiatan lain yang dipandang perlu.
(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Untuk menegakkan ketentuan dalam Undang-undang ini,
Pemerintah mengambil tindakan dan langkah guna mendorong
ditingkatkannya upaya perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera.
(2) Tindakan dan langkah Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
*8016
sejahtera tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.
Pasal 29
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA
UMUM
1. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya
kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju
dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam
tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam
suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi,
selaras, dan berkeseimbangan dalam hubungan antara sesama
manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam
lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut di atas, perlu
diadakan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera dengan tujuan terwujudnya keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas, dan
persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga
sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia
seutuhnya.
Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal
pelaksanaan pembangunan dan potensi bagi peningkatan
*8017 pembangunan di segala bidang. Namun jumlah penduduk
yang besar apabila tidak diupayakan pengembangan kualitasnya
dapat merupakan beban bagi pembangunan dan dapat mengurangi
hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat.
Karena itu untuk mengendalikan dan sekaligus memanfaatkan
jumlah penduduk yang besar, diperlukan upaya pengaturan
pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga yang
pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu
antar sektor Pemerintah, dan antara Pemerintah dengan
masyarakat.
3. Mengingat kebijaksanaan kependudukan dan keluarga sejahtera
meliputi berbagai aspek, antara lain kewarganegaraan, sensus
penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, perkawinan,
kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak, lingkungan hidup,
yang telah diatur dalam berbagai undang-undang, maka dalam
Undang-undang ini diatur aspek perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera.
4. Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera diarahkan kepada pengendalian kuantitas
penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas
keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai sumber
daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang
efektif dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat
yang senantiasa meningkat secara lebih terpadu.
Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera diselenggarakan untuk mencapai
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas,
kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.
Upaya pembangunan keluarga sejahtera, termasuk keluarga
berencana, bukan hanya semata-mata untuk pengaturan
kelahiran, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang
bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju
pada keluarga kecil, sehat, babagia, dan sejahtera yang
telah dilaksanakan melalui pengembangan norma keluarga
kecil, bahagia, dan sejahtera, memberikan landasan bagi
terpenuhinya kaidah tentang jumlah anggota keluarga yang
ideal, yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan
keluarga serta masyarakat.
Upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera tetap didasarkan atas kesadaran, rasa
tanggung-jawab, dan secara sukarela, dengan memperhatikan
nilai-nilai agama serta norma sosial dan kesusilaan.
5. Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi semua penduduk
yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, penduduk di Indonesia dibagi dalam warga negara
Republik Indonesia, warga negara asing, dan diplomat
perwakilan negara asing.
Undang-undang ini berlaku bagi warga negara Republik
Indonesia dan warga negara asing yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai
*8018
penduduk Indonesia, sedangkan terhadap diplomat warga negara
asing sebagai penduduk Indonesia diberlakukan ketentuan
menurut peraturan perundang-undangan dan atau konvensi yang
berlaku.
6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan
keluwesan pengaturan masalah-masalah yang berkaitan dengan
kependudukan, khususnya perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera dengan upaya penyelenggaraan
keluarga berencana, dalam Undang-undang ini hanya dirumuskan
hal-hal yang bersifat umum, sehingga memudahkan untuk
penyesuaiannya apabila terjadi perkembangan keadaan di
kemudian hari.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan
agar terdapat keseragaman pengertian atas Undang-undang ini
serta peraturan-peraturan pelaksanaannya :
1. Yang dimaksud dengan pada waktu tertentu adalah
sekurang kurangnya selama enam bulan menetap (berdomisili)
atau bertempat tinggal dengan maksud sengaja untuk menetap
di tempat tersebut.
2. Ciri utama kependudukan meliputi di antaranya struktur,
umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, etnik, dan
agama.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Istilah keruangan adalah sama dengan spasial, yaitu
berkenaan dengan ruang dan tempat.
Dalam pengertian mobilitas termasuk migrasi yang
merupakan perubahan tempat tinggal penduduk.
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Dalam pengertian ini yang dimaksud keluarga adalah
keluarga inti atau keluarga batih. Dalam sistem kekerabatan
di Indonesia keluarga itu menampung juga kakek, nenek, dan
anggota keluarga yang mempunyai ikatan kekerabatan.
Anggota-anggota keluarga tersebut tetap menjadi tanggungan
keluarga yang bersangkutan.
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
14. Cukup jelas
15. Kemampuan psikis-mental spiritual meliputi penghayatan
ideologi Pancasila, ketangguhan kultural, dan keyakinan
agama.
16. Pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan
sejahtera dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat
*8019 dilakukan berdasarkan kesadaran, kesukarelaan, dan
rasa tanggung jawab kepada generasi sekarang maupun
mendatang, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial
budaya.
Keluarga kecil adalah keluarga yang jumlah anggotanya
ideal, yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan dan
kebahagiaan, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat.
17. Dalam pengertian lingkungan hidup termasuk lingkungan
alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial.
Lingkungan binaan adalah lingkungan hidup buatan
manusia atau lingkungan fisik yang telah diubah untuk
kesejahteraan penduduk dengan mempergunakan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Lingkungan sosial meliputi hubungan antara manusia
dengan lembaga dan pranata sosial, budaya serta agama.
18. Cukup jelas
19. Cukup jelas
20. Cukup jelas
Pasal 2
Asas perikehidupan dalam keseimbangan dimaksudkan agar semua
upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera menjaga keseimbangan antara
kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan materiil
dan spiritual, dan antara kepentingan dari masing-masing
matra kependudukan dengan matra yang lain.
Asas manfaat merupakan dasar agar segala upaya yang
dimaksudkan dalam Undang-undang ini memberi manfaat
sebesar-besarnya bagi penduduk dalam segala matra dirinya.
Asas pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan
keterkaitan dan keberlanjutan pembangunan antargenerasi
dalam segala aspeknya, termasuk keberlanjutan asas-asas
pembangunan nasional yang lain seperti asas adil dan merata,
asas kesadaran hukum, dan asas kepercayaan pada diri
sendiri. Pembangunan nasional, yang mencakup upaya
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera, mempunyai pengaruh jangka panjang pada generasi
penduduk Indonesia masa depan serta daya dukung dan daya
tampung lingkungan yang menunjang kehidupan mereka.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penduduk dengan
lingkungan hidup, sehingga dapat menunjang kehidupan bangsa
dari generasi ke generasi sepanjang masa. Pembangunan
seperti ini merupakan upaya sadar dan berencana dalam
menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya
manusia secara bijaksana.
Pasal 3
Ayat (1)
Penduduk dalam segala matranya merupakan salah satu
modal dasar dan sumber daya manusia yang produktif bagi
pembangunan nasional di segala bidang, apabila berkembang
dalam kuantitas yang memadai, kualitas yang *8020 tinggi,
serta persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan. Keadaan penduduk yang demikian merupakan
unsur bagi ketahanan nasional yang tangguh dan mampu
menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan
negara.
Oleh karena itu upaya perkembangan kependudukan perlu
diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, dan pengarahan mobilitas penduduk,
bersamaan dengan upaya pembangunan keluarga sejahtera
melalui keluarga berencana yang diarahkan pada pengembangan
kualitas keluarga.
Pengendalian kuantitas penduduk mencakup upaya yang
berhubungan dengan pertumbuhan, jumlah, dan ciri-ciri utama
penduduk. Di samping keluarga berencana, upaya pengendalian
kuantitas penduduk ditunjang pula oleh berbagai upaya di
bidang lain, termasuk kesehatan, pendidikan, peningkatan
peranan wanita, dan penyebaran penduduk.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
kuantitas penduduk dengan lingkungan menyangkut perbandingan
ideal antara jumlah penduduk dengan daya tampung dan daya
dukung lingkungan.
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
kualitas penduduk dengan lingkungan menyangkut kemampuan
penduduk dalam memanfaatkan dan mendayagunakan daya dukung
dan daya Lampung lingkungan untuk memenuhi keperluan
hidupnya tanpa merusak kelestarian fungsi lingkungan.
Penduduk yang berkualitas tinggi mampu meningkatkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga memberi manfaat
optimal. Misalnya, dengan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dapat ditingkatkan produktivitas lahan guna
keperluan pembangunan perumahan, pertanian, industri, dan
lain-lain, sehingga mampu menghidupi lebih banyak penduduk.
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
persebaran penduduk dengan lingkungan menyangkut pembagian
jumlah penduduk antar-daerah sesuai dengan daya tampung dan
daya dukung lingkungan serta mobilitas penduduk.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Hak yang sama berarti bahwa setiap penduduk tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan etnik mempunyai hak dalam
upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan *8021
keluarga sejahtera sesuai dengan hak-hak penduduk yang
dikaitkan dengan matra penduduk sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.
Ayat (2)
Himpunan kuantitas adalah penduduk sebagai jumlah
makro, yang terinci atas ciri-ciri demografis, antara lain
umur dan jenis kelamin.
Pasal 6
Hak-hak dalam pasal ini berlaku pula bagi warga negara asing
penduduk Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf a
Dalam hak pengembangan kualitas diri pribadi termasuk
memilih dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sepanjang
umur yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan cita-cita,
memiliki lapangan kerja, profesi, dan bidang minat yang
ditekuni sesuai dengan kemampuannya, untuk mewujudkan
aspirasi dan mencapai kepuasan lahir batin dalam hidupnya.
Huruf b
Hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat setempat
memberi jaminan bahwa kelompok penduduk yang telah
turun-temurun mengembangkan suatu wilayah secara adat, tidak
dikalahkan kepentingannya oleh pendatang baru. Jika wilayah
warisan adat setempat tersebut dikembangkan untuk kegiatan
pembangunan, maka penduduk semula diutamakan dalam menikmati
nilai tambah wilayahnya, misalnya dalam kesempatan kerja
baru dan sebagainya.
Hak untuk melestarikan dan mengembangkan perilaku
kehidupan budaya, meliputi aspek fisik (hubungan dengan
tanah) maupun aspek nonfisik, termasuk sosial-budaya seperti
kekhasan cara hidup. Sebagai contoh, beberapa suku atau
kelompok yang mempunyai perilaku kehidupan yang khas, tidak
dapat dipaksakan mengubah cara hidupnya agar sama dengan
yang lainnya. Perubahannya adalah sesuai dengan perkembangan
yang diinginkannya sendiri.
Huruf c
Setiap warga negara mempunyai harkat dan martabat yang
sama, apa pun status, pendidikan, kemampuan ekonomi, serta
kondisinya, termasuk cacat, fisik atau nonfisik.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang
sama, karena itu hak penduduk asli atas ruang hidupnya perlu
dilindungi.
Penduduk asli di sini bukan semata-mata diartikan
berdasarkan atas faktor suku, ras, agama, tetapi juga faktor
lamanya penduduk tinggal dalam suatu wilayah tertentu sesuai
dengan perikehidupan sosial budaya setempat.
Huruf d
Dalam perencanaan pembangunan, termasuk
*8022
perencanaan perkembangan kependudukan, setiap kelompok
demografis harus masuk perhitungan penduduk secara makro.
Misalnya, dalam registrasi dan sensus penduduk, pembagian
wilayah, penetapan sasaran perkembangan kependudukan,
penentuan jumlah wakil dalam pemilihan umum, pemberian
bantuan pedesaan, dan sebagainya tanpa membedakan suku,
agama, ras, umur, jenis kelamin. Pelaksanaan penggunaan hak
sebagai himpunan kuantitas disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 7
Setiap keluarga dapat menentukan apakah akan mempunyai anak
dan dalam jumlah berapa, berdasarkan keadaan dan kemampuan
masing-masing, dengan menyadari tanggung jawabnya terhadap
masyarakat dan perkembangan anak. Pelaksanaan pengangkatan
anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini didasarkan atas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak lain dicantumkan guna menampung hak-hak yang berkembang
di masa depan dalam mewujudkan keluarga sejahtera sebagai
akibat perkembangan zaman. Keberhasilan pembangunan pada
suatu kurun waktu menimbulkan peningkatan aspirasi keluarga
untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik lagi, dan
memperluas muatan kesejahteraan keluarga.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengaturan jumlah keluarga yang ideal, pendidikan
keluarga, pengembangan kualitas lingkungan permukiman
merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mengembangkan
kualitasnya. Oleh karena itu kewajiban tersebut merupakan
suatu kewajiban yang tidak terpisahkan dengan pengembangan
kualitas penduduk dalam segala matranya.
Ayat (3)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
untuk kepentingan pendataan dan perencanaan pengembangan
kualitas penduduk, maka setiap penduduk juga berkewajiban
melakukan pencatatan atas kelahiran, kematian, perpindahan,
perkawinan, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pencatatan
setiap kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Upaya pembangunan keluarga sejahtera dilaksanakan
melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan
perilaku, dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat
Indonesia.
*8023 Ayat (3)
Keterpaduan penyelenggaraan upaya perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang
dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat perlu diatur
untuk mencapai hasil yang optimal.
Keterpaduan tersebut bersifat horizontal antarsektor
maupun bersifat vertikal antara lembaga pusat dengan daerah.
Keterpaduan tersebut meliputi pula koordinasi antara
kegiatan Pemerintah dengan kegiatan masyarakat.
Daya dukung lingkungan alam tercermin pada jumlah
penduduk yang dapat dicukupi kehidupan pokoknya oleh sumber
alam yang dapat dimanfaatkannya tanpa mengganggu
keseimbangan serta fungsi ekosistem di wilayah yang
bersangkutan.
Daya tampung lingkungan binaan suatu wilayah tercermin
pada kepadatan fisik penduduk, yaitu jumlah manusia yang
dapat dilayani keperluan hidupnya secara layak oleh ruang,
prasarana, sarana, permukiman, fasilitas, dan pelayanan yang
tersedia.
Daya tampung lingkungan sosial tercermin pada
keseimbangan dan keserasian sosial, yaitu kemampuan untuk
mengelola kepadatan sosial dan sumber kehidupan bersama,
serta mengatasi perbedaan-perbedaan antarkelompok penduduk,
misalnya antar kelompok etnik, agama, ekonomi, wilayah
hunian, dan sebagainya.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Pengembangan kualitas penduduk pada prinsipnya telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya
Undang-undang Pendidikan, Undang-undang Kesehatan,
Undang-undang Transmigrasi, Undang-undang Tenaga Kerja, dan
sebagainya. Oleh karena itu dalam penetapan kebijaksanaan
pengembangan kualitas penduduk, maka ketentuan-ketentuan
tersebut yang saling berkaitan satu sama lain,
pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu dan
menyeluruh.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kualitas fisik meliputi kebugaran yang dikaitkan dengan
kesegaran jasmani, kesehatan, serta daya tahan fisik
sehingga dapat melakukan kegiatan yang produktif.
*8024 Kualitas nonfisik meliputi kualitas kepribadian:
kecerdasan, ketahanan mental, dan kemandirian; kualitas
bermasyarakat: kesetiakawanan sosial dan kemampuan
bermasyarakat; kualitas kekaryaan: produktivitas, ketekunan,
dan prestasi kerja; kualitas wawasan lingkungan; serta
kualitas spiritual keagamaan: iman, keteguhan etik, dan
moral.
Pasal 12
Ayat (1)
Potensi penduduk berbeda dari orang ke orang. Ada yang
mempunyai potensi lebih tinggi pada segi-segi kualitas
fisik, sementara yang lain mempunyai potensi lebih pada segi
kualitas nonfisik.
Namun setiap orang mempunyai potensinya sendiri,
misalnya seorang buta mungkin mempunyai pendengaran yang
jauh lebih tajam, rasa seni yang lebih peka atau kemampuan
abstraksi yang lebih tinggi. Karena itu pengembangan
kualitas perlu dilakukan pada setiap orang ke arah potensi
kualitasnya yang optimal.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pendidikan pada ayat ini adalah
dalam arti kata luas, termasuk pendidikan seumur hidup untuk
meningkatkan kemampuan dan memenuhi aspirasi masyarakat.
Sarana dan fasilitas termasuk misalnya media informasi,
kemudahan pajak buku dan kertas, perpustakaan, akses bagi
masyarakat terhadap pangkalan data, dan adanya lapangan
olahraga umum di setiap lokasi permukiman atau untuk setiap
jumlah penduduk tertentu.
Ayat (3)
Nilai etik dan agama harus menjadi penapis sebelum
menerapkan atau menerima teknologi pengembangan kualitas,
seperti penggunaan obat untuk membentuk kemampuan otak dan
otot atau untuk memacu prestasi olahraga.
Pasal 13
Ayat (1)
Masyarakat rentan termasuk kelompok-kelompok yang tidak
atau kurang mendapat kesempatan untuk berkembang sebagai
akibat dari keadaan fisik dan nonfisiknya, misalnya kelompok
miskin, masyarakat di daerah terpencil dan daerah dengan
lingkungan hidup yang kritis, wanita pekerja dalam posisi
rawan, anak-anak terlantar, dan penyandang cacat.
Ayat (2),
Bentuk kemudahan misalnya pengadaan tangga khusus bagi
kursi roda pada gedung, sekolah, dan alat angkutan umum;
bahasa isyarat sebagai pelengkap dalam acara pendidikan di
televisi; keharusan pengadaan kamar kecil wanita yang
sebanding dengan jumlah wanita pekerja dalam pabrik.
*8025 Jenis kemudahan berhubungan dengan jenis hambatan
yang diatasinya.
Sifat kemudahan termasuk subsidi, keringanan
persyaratan seperti dalam memasuki sekolah bagi anak dari
daerah yang perlu dipacu kualitasnya, dan sebagainya.
Pasal 14
Ayat (1)
Mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk dapat
berbentuk migrasi, baik melalui kebijaksanaan Pemerintah
seperti transmigrasi maupun atas keinginan sendiri.
Kebijaksanaan pengarahan mobilitas penduduk dan atau
penyebaran penduduk berkaitan erat dengan kebijaksanaan
penyebaran kegiatan pembangunan yang mendorong terjadinya
gerak keruangan antar daerah. Dengan demikian, kebijaksanaan
pembangunan perlu mempertimbangkan konsekuensi persebaran
penduduk yang optimal.
Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah sebagai daerah
tertutup jika migrasi masuk tidak seimbang dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
Ayat (2)
Kebijaksanaan pada tingkat nasional meliputi pengarahan
mobilitas penduduk dan atau penyebaran penduduk
antarpropinsi, sedangkan kebijaksanaan pada tingkat daerah
meliputi mobilitas dan atau penyebaran penduduk
antarkabupaten dan kotamadya.
Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan
bersifat tetap melainkan dapat diubah setiap waktu bila
dianggap perlu, sesuai dengan perkembangan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan upaya penyelenggaraan keluarga
berencana adalah upaya untuk membentuk keluarga kecil
sejahtera.
Pembangunan keluarga kecil sejahtera mempunyai tahapan,
baik menyangkut sasaran, maupun kegiatan, dan dimensi waktu.
Ayat (2)
Cukup jelas
*8026 Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Pelaksanaan pengaturan kelahiran harus selalu
memperhatikan harkat dan martabat manusia serta mengindahkan
nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku dalam
masyarakat.
Ayat (2)
Untuk menghindarkan hal yang berakibat negatif, setiap
alat, obat, dan cara yang dipakai sebagai pengatur kehamilan
harus aman dari segi medik dan dibenarkan oleh agama, moral,
dan etika.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Suami dan isteri harus sepakat mengenai pengaturan kelahiran
dan cara yang akan dipakai agar tujuannya tercapai dengan
baik. Keputusan atau tindakan sepihak dapat menimbulkan
kegagalan atau masalah di kemudian hari. Kewajiban yang sama
antara keduanya berarti juga, bahwa apabila isteri tidak
dapat memakai alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan,
misalnya karena alasan kesehatan, maka suami mempergunakan
alat, obat, dan cara yang diperuntukkan bagi laki-laki.
Pasal 20
Ayat (1)
Mengingat dalam pelaksanaan penggunaan alat, obat, dan
cara pengaturan kehamilan berkaitan erat dengan masalah
kesehatan, agar penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan
kehamilan tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan,
maka cara penggunaan atau metode pelaksanaan tersebut
dilakukan atas petunjuk dan atau oleh tenaga kesehatan.
Dengan demikian hak asasi peserta keluarga berencana
tetap terjamin dengan pelaksanaan tindakan yang baik dan
profesional oleh tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan di sini adalah sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan
oleh karenanya tenaga kesehatan dalam melakukan
kewenangannya harus tetap berlandaskan pada standar profesi
kesehatan yang berlaku.
Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan keluarga
berencana memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah
ditentukan.
*8027 Setiap orang memperoleh ganti kerugian akibat
kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari
tindakan yang dapat menurunkan moral bangsa Indonesia.
Meskipun dalam Undang-undang ini diperbolehkan untuk
mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara
pengaturan kehamilan, namun dalam pelaksanaannya hanya
terbatas pada tujuan keluarga berencana yang dilakukan oleh
tenaga yang berwenang untuk itu, dan tetap memperhatikan
tata nilai kehidupan bangsa Indonesia.
Tempat dan dengan cara yang layak artinya dalam
mempertunjukkan atau memperagakan alat tidak hanya dilakukan
di tempat yang patut atau diduga patut untuk mempertunjukkan
dan atau memperagakan untuk tujuan keluarga berencana,
tetapi termasuk pesertanya juga harus dapat menduga atau
patut mengetahui atau melaksanakan keluarga berencana dengan
menggunakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan.
Pasal 22
Ayat (1)
Pengaturan di sini dimaksudkan agar kebutuhan akan alat
dan obat pengaturan kehamilan terpenuhi, baik secara
kualitas maupun kuantitasnya, sehingga tujuan keluarga
berencana dapat tercapai.
Pengadaan mencakup juga produksi alat dan obat
pengaturan kehamilan, sehingga persediaan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat secara merata.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Pelayanan yang diberikan meliputi pula penanggulangan
kesalahan atau komplikasi yang timbul dari pelayanan yang
telah diberikan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Peranserta masyarakat dalam perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera adalah sangat perlu,
mengingat upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera tidak mungkin hanya diselenggarakan oleh
Pemerintah. Untuk itu peran serta masyarakat diperlukan
sehingga beban tugas pelaksanaan pembangunan dapat dipikul
bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Perlu diciptakan
suasana yang makin *8028 membangkitkan peran aktif
dan dinamis dari seluruh penduduk dalam upaya pelaksanaan
pembangunan nasional.
Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara sukarela dan
mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Ayat (2)
Lembaga swadaya dan organisasi masyarakat yang dimaksud
dalam ayat ini adalah yang bergerak di bidang perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang
mencakup :
a. kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya
tergerak menangani masalah kependudukan dan keluarga
sejahtera;
b. kelompok minat, yang berminat berbuat sesuatu bagi
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera.
Dalam menjalankan peranannya sebagai penunjang,
lembaga swadaya dan organisasi masyarakat mendayagunakan
dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak
mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan upaya lain adalah antara lain
pendidikan untuk para ibu, peningkatan penggunaan air susu
ibu, peningkatan pembinaan kesejahteraan bayi dan anak
balita, peningkatan pendapatan keluarga, dan peningkatan
peranan wanita pada umumnya.
Ayat (3)
Proses perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga sejahtera berlangsung secara alami dan dipengaruhi
pula oleh faktor-faktor lain di luar upaya pembangunan,
sehingga dapat mengarah pada keadaan yang berbeda dari yang
diperkirakan semula. Misalnya, pertumbuhan penduduk yang
jauh lebih tinggi dari sasaran, akan mengubah keseimbangan
manusia dengan lingkungan serta mempengaruhi sasaran yang
perlu dicapai upaya pembangunan. Karena itu, perlu
ditetapkan sasaran keseimbangan yang dicapai secara berkala.
Pengembangan pelayanan kependudukan dan keluarga
sejahtera meliputi di antaranya klinik, klinik dampak,
konsultasi ketahanan mental, dan sebagainya.
Tindakan (intervensi) dilakukan secara preventif
apabila ada gejala yang menuju timbulnya suatu keadaan yang
tidak menopang pelaksanaan tujuan perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, maupun secara represif apabila telah terdapat
penyimpangan dari tujuan tersebut.
*8029 Pengendalian dampak tidak hanya mengenai dampak
terhadap lingkungan fisik, akan tetapi juga dampak terhadap
lingkungan nonfisik, termasuk sosial budaya.
Ayat (4)
Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi bagi penduduk
tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera meliputi pula informal tentang teknologi yang
tersedia bagi masyarakat, pendidikan dan konsultasi
pembinaan kehidupan berkeluarga, termasuk pendidikan masalah
seks dan pelayanan pemenuhan kebutuhan penduduk dan atau
keluarga.
Pendidikan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan,
perubahan sikap dan perilaku terhadap keluarga dan
masyarakat tentang pentingnya reproduksi sehat sehingga
merupakan bagian cara hidup yang layak. Pelayanan pemenuhan
kebutuhan penduduk dan atau keluarga meliputi antara lain
pelayanan informasi, pelayanan alat konstrasepsi termasuk
pelayanan rujukan untuk menanggulangi akibat samping,
komplikasi kegagalan, pengayoman medis, bina keluarga
balita, dan sebagainya.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Tindakan dan langkah guna merangsang dan mendorong
upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera dilaksanakan dengan sistem insentif dan pemberian
penghargaan.
Insentif merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk
melaksanakan upaya atau perilaku kependudukan yang sesuai
dengan arah kebijaksanaan, seraya mencegah perilaku yang
tidak sesuai. Rangsangan dapat diberikan dalam berbagai
bentuk, termasuk keringanan pajak kemudahan kredit, dan
perizinan bagi kegiatan yang menunjang kebijaksanaan
pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas
penduduk, dan atau pengarahan mobilitas penduduk; misalnya
bagi pembukaan usaha baru di daerah yang mempunyai potensi
daya dukung yang tinggi, sehingga mendorong mobilitas
penduduk dari daerah yang mempunyai daya dukung yang rendah.
Tindakan dan langkah sebagaimana tersebut dalam pasal
ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan bagi
setiap orang yang berjasa dalam perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga sejahtera.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
*8030
Pasal 29
Cukup jelas
--------------------------------
CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1992
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perkembangan_kependudukan_pembangunan_keluarga_se_10.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
