- Home »
- Undang-Undang »
- 1992 » Undang-Undang Pelayaran (UU 21 thn 1992)
1992
Undang-Undang Pelayaran (UU 21 thn 1992)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pelayaran_(uu_21_thn_1992)_21.pdf
UU 21/1992, PELAYARAN
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 21 TAHUN 1992 (21/1992)
Tanggal: 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA)
Sumber: LN 1992/98; TLN NO. 3493
Tentang: PELAYARAN
Indeks: PERHUBUNGAN. Laut. Prasarana.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis
untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh
ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa
dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa pelayaran bagi Negara Republik Indonesia sebagai
negara kepulauan merupakan salah satu moda transportasi,
tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang
ditata dalam sistim transportasi nasional yang dinamis dan
mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai
karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara masal,
menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui
perairan, perlu lebih dikembangkan potensinya dan
ditingkatkan peranannya baik nasional maupun internasional,
sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan
nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat;
c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayaran
yang ada pada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan,
perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan
pelayaran sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan
bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya
guna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pelayaran
dalam Undang-undang;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan
keselamatannya;
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun,
yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
3. Perairan Indonesia adalah perairan yang meliputi laut
wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang
Perairan Indonesia jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of
the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum
Laut), serta perairan daratan;
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik
turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
intra-dan antarmoda transportasi;
5. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun
buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan
pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
6. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun
atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang
berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi
dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau
rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar;
7. Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran,
pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara,
dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat,
optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas
bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari kesciamatan
pelayaran;
8. Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan
instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air
atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus;
9. Kerangka kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau
kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan;
10. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan
*8287 kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status
hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
11. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di
atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan
tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum
dalam buku sijil;
12. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang
menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang
dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
13. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang
menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran
tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab
tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda;
14. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda atau
pemimpin kapal;
15. Badan hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh
negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama
dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan
umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri
sendiri.
Pasal 3
Pelayaran sebagai salah satu moda transportasi diselenggarakan
dengan tujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau
barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi
pelayaran nasional, dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan
mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memantapkan
perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan
nasional.
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Pasal 4
Undang-undang ini berlaku untuk pelayaran di perairan Indonesia
dan kapal-kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan
Indonesia.
BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 5
(1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah.
(2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
pembinaan pelayaran dilakukan dengan memperhatikan seluruh
aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :
*8288 a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau
barang secara masal melalui perairan dengan selamat, aman,
cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdayaguna,
dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b. meningkatkan penyelenggaraan pelayaran sebagai
bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu
dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional
yang tangguh di perairan, serta didukung industri perkapalan
yang andal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik
di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri;
d. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan,
serta keamanan dan keselamatan pelayaran;
e. terwujudnya sumber daya manusia yang berjiwa
bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan
kebutuhan penyelenggaraan pelayaran.
(3) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
Pelaksanaan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dengan
memperhatikan Undang-undang lain yang berkaitan serta konvensi
internasional di bidang pelayaran.
BAB V
KENAVIGASIAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7
Kenavigasian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana
bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi,
alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal,
salvage, dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan
pelayaran.
Bagian Kedua
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran
Pasal 8
(1) Pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana bantu
navigasi pelayaran dan telckomunikasi pelayaran dilakukan
oleh Pemerintah.
(2) Untuk kepentingan tertentu, badan hukum Indonesia dapat
melakukan pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana
bantu navigasi pelayaran dengan izin dan persyaratan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Pengoperasian sarana bantu navigasi pelayaran dan
telekomunikasi pelayaran dilaksanakan oleh petugas yang
memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan kecakapan.
(4) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan sarana bantu
navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran ditetapkan
zona-zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi dan
bangunan tersebut.
(5) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dapat dikenakan
biaya penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran dan
telekomunikasi pelayaran.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
(1) Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berita
marabahaya, meteorologi dan siaran tanda waktu standar.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10
(1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab atas
setiap kerusakan dan hambatan yang disebabkan oleh
pengoperasian kapalnya pada sarana bantu navigasi pelayaran,
telekomunikasi pelayaran, serta fasilitas alur pelayaran di
sungai dan danau, kecuali :
a. apabila kerusakan tersebut diakibatkan oleh
keadaan yang tidak dapat dielakkan atau keadaan memaksa;
b. apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa
kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.
(2) Pemilik dan/atau operator kapal yang karena kesalahannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperbaiki
dan/atau mengganti sehingga fasilitas tersebut berfungsi
seperti semula.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
Dilarang merusak atau melakukan tindakan apapun yang
mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran
dan telekomunikasi pelayaran serta fasilitas alur pelayaran di
sungai dan danau di bawah yurisdiksi nasional Indonesia.
Bagian Ketiga
Alur dan Perlintasan
Pasal 12
Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia,
Pemerintah :
a. menetapkan alur-alur pelayaran, pcmbangunan, pengoperasian
serta pemeliharaannya;
b. menetapkan sistem rute;
c. menetapkan tata cara berlalu lintas;
d. melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi untuk
pemutakhiran data pada buku petunjuk pelayaran dan peta
laut.
*8290 Pasal 13
(1) Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan :
a. setiap bangunan atau instalasi harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan;
b. setiap kegiatan atau hal yang dapat membahayakan
wajib ditetapkan zona keselamatan dan diumumkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Pemerintah menetapkan alur-alur laut kepulauan untuk perlintasan
yang sifatnya terus-mencrus, langsung, dan secepatnya bagi kapal
asing yang melalui perairan Indonesia.
Pasal 15
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi
aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu
lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu
navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur
dalam Undang-undang ini.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal dari kapal yang berada di
pelabuhan yang patut diduga melanggar aturan-aturan yang
ditetapkan pada ayat (1), oleh pejabat pemerintah yang
berwenang dapat diwajibkan untuk menempatkan jaminan
pembayaran hukuman denda yang mungkin dikenakan atasnya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pemanduan
Pasal 16
(1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, pada daerah
perairan tertentu ditetapkan sebagai perairan wajib pandu
dan perairan pandu luar biasa.
(2) Pelayanan pemanduan dilaksanakan oleh petugas yang telah
memenuhi persyaratan kesehatan, kecakapan, serta pendidikan
dan pelatihan.
(3) Pemanduan terhadap kapal tidak mengurangi wewenang dan
tanggung jawab nakhoda atau pemimpin kapal.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Kerangka Kapal, Salvage,
dan Pekerjaan Bawah Air
Pasal 17
(1) Pemilik kapal dan/atau nakhoda atau pemimpin kapal, wajib
melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan
Indonesia kepada instansi yang berwenang.
(2) Kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
keberadaannya mengganggu keselamatan berlayar diberi tanda
dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
(1) Pemilik kapal bertanggung jawab dan wajib menyingkirkan
kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu
keselamatan berlayar.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
diasuransikan.
(3) Pemerintah berwenang mengangkat, menyingkirkan atau
meng-hancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal
dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas
waktu yang telah ditentukan, pemilik belum melaksanakan
tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
(4) Pemerintah dapat menguasai dan mengangkat kerangka kapal
dan/ atau muatannya yang dalam batas waktu yang telah
ditentukan tidak diketahui pemiliknya.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 19
(1) Kegiatan salvage dilakukan tcrhadap kerangka kapal dan/atau
muatannya dan terhadap kapal dan/atau muatannya yang
mengalami kecelakaan atau tenggelam.
(2) Setiap pekerjaan bawah air harus memenuhi persyaratan teknis
yang berkaitan dengan keselamatan berlayar.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sehingga mengakibatkan
terjadinya kecelakaan pelayaran wajib membayar ganti rugi
kepada pihak yang mengalami kecelakaan.
(2) Izin Usaha Pelayaran dapat dicabut apabila pemilik kapal
tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
BAB VI
KEPELABUHANAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 21
(1) Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya
dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal,
penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta
tempat perpindahan intradan/atau antarmoda.
(2) Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa di pelabuhan.
(3) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi fungsi keselamatan
pelayaran, bea dan cukai, imigrasi, karantina, serta
keamanan dan ketertiban.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Jenis Pelabuhan
Pasal 22
(l) Pelabuhan terdiri dari pelabuhan umum dan pelabuhan khusus.
(2) Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan
masyarakat umum.
(3) Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri
guna menunjang kegiatan tertentu.
Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi
Pasal 23
(1) Penggunaan bagian tertentu daerah daratan dan/atau perairan
untuk pelabuhan, wajib memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pelabuhan Umum
Pasal 24
(1) Untuk kepentingan penyclenggaraan pelabuhan umum, ditetapkan
daerah lingkungan kerja pelabuhan dan dacrah lingkungan
kepentingan pelabuhan.
(2) Terhadap tanah yang ditetapkan sebagai daerah lingkungan
kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pcmerintah.
Pasal 25
(1) Pembangunan pclabuhan umum dilaksanakan berdasarkan
persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan,
dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda
transportasi serta wajib memperoleh izin dari Pemerintah.
(2) Pengoperasian pelabuhan umum dapat dilaksanakan setelah
pem-bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai
dilaksanakan serta memenuhi persyaratan dan mendapat izin
dari Pemerintah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
*8293
Pasal 26
(1) Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan olch Pemerintah dan
pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik
negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam
penyelenggaraan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) atas dasar kerja sama dengan badan usaha milik
negara yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27
(1) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan di pelabuhan umum
dilakukan oleh badan hukum Indonesia dan/ atau warga negara
Indonesia.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Suatu tempat tertentu di daratan dapat ditetapkan sebagai
tempat yang berfungsi sebagai pelabuhan umum dengan memenuhi
persyaratan tertentu.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Pelabuhan Khusus
Pasal 29
(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu dapat dibangun pelabuhan
khusus yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri, yang
merupakan satu kesatuan tatanan kepelabuhanan nasional.
(2) Untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin dari
Pemerintah.
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperoleh
setelah dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan,
keselamatan pelayaran, dan kelestarian lingkungan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 30
Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum,
kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Pemerintah.
Bagian Keenam
Pelabuhan Yang Terbuka Bagi
Perdagangan Luar Negeri
Pasal 31
(1) Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri
dapat ditetapkan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan
luar negeri.
(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan berdasarkan peritimbangan pertumbuhan dan
pengembangan ekonomi daerah, kepentingan pengembangan
kemampuan angkutan laut nasional, pengembangan ekonomi
nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketujuh
Tarif
Pasal 32
Ketentuan mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa
pelabuhan yang diberikan di pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab
Pasal 33
(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan
di pelabuhan umum bcrtanggung jawab uniuk mengganti kerugian
atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas
pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
(2) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab untuk
mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan
dan/atau fasilitas pelabuhan umum yang diakibatkan oleh
kapalnya.
(3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilik dan/atau
operator kapal wajib memberikan jaminan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 34
(1) Penyelenggara pelabuhan umum bertanggung jawab terhadap
kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena
kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
(2) Pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berhak mengajukan tuntutan ganti
rugi.
BAB VII
PERKAPALAN
Bagian Pertama
Kelaiklautan Kapal
Pasal 35
(1) Pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk
perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan
kapal.
(2) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan
pengujian.
(3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal
diberikan sertifikat keselamatan kapal oleh Pemerintah.
(4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilakukan oleh Pemerintah serta dapat dilaksanakan oleh
badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 36
(1) Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal ukuran
tertentu dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan klasifikasi.
(2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 37
Setiap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), wajib dipelihara sehingga tetap
memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Pasal 38
(1) Perubahan atas sebuah kapal yang mempengaruhi rincian dan
identitas yang ada dalam sertifikat dan surat-surat kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 45 ayat
(2), dan Pasal 50 ayat (1), wajib dilaporkan kepada pejabat
pemerintah yang berwenang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 39
(1) Berdasarkan pertimbangin kondisi geografi dan meteorologic
ditetapkan daerah pelayaran tertentu.
(2) Setiap kapal yang beroperasi di daerah pelayaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Pemerintah.
Pasal 40
(1) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di
pelabuhan wajib mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga
ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan,
yang pengawasannya dilakukan oleh syahbandar.
(2) Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Izin
Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi
persyaratan kelaiklautan kapal.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
*8296 Pasal 41
Atas perintah pengadilan, pejabat pemerintah yang berwenang dapat
melakukan penahanan terhadap kapal yang sedang berada di
pelabuhan Indonesia.
Pasal 42
(1) Dalam keadaan tertentu, kepada suatu kapal dapat diberikan
keringanan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2) dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya
kelaiklautan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 43
Surat Izin Berlayar tidak diberikan pada kapal atau dicabut
apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38
ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat
(2), Pasal 66 ayat (1)dan ayat (2), dan Pasal 87 ayat (1)
dilanggar.
Bagian Kedua
Peti Kemas
Pasal 44
(1) Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari
alat angkut, wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.
(2) Pemuatan peti kemas ke dalam kapal wajib memenuhi
persyaratan pemuatan untuk menjamin kelaiklautan kapal.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pengukuran, Pendaftaran, dan
Kebangsaan Kapal
Pasal 45
(1) Sebelum digunakan dalam pelayaran setiap kapal wajib diukur.
(2) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diterbitkan surat ukur untuk kapal dengan ukuran isi kotor
sekurang-kurangnya 20 m3 atau yang dinilai sama dengan itu.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 46
(1) Kapal yang telah diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2)dapat didaftar di Indonesia yang dilakukan oleh
pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal.
(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia adalah
a. kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya
20 m3 atau yang dinilai sama dengan itu; dan
*8297 b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau
badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
(3) Pendaftaran kapal dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
(4) Sebagai bukti kapal telah didaftar, kepada pemilik diberikan
surat tanda pendaftaran yang berfungsi pula sebagai bukti
hak milik kapal.
(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda
pendaftaran.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 47
(1) Sebagai pengganti surat tanda pendaftaran kapal yang hilang
atau musnah dapat diberikan surat tanda pendaftaran kapal
baru sebagai pengganti.
(2) Surat tanda pendaftaran pengganti sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan
pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan
berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
Pasal 48
Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik
nama di tempat kapal tersebut didaftarkan.
Pasal 49
(1) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 50
(1) Kapal yang didaftar di Indonesia dapat memperolch Surat
Tanda Kebangsaan kapal Indonesia.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 51
(1) Kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan, dapat
diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 52
(1) Kapal Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai
tanda kebangsaan kapal.
(2) Kapal yang bukan kapal Indonesia dilarang mengibarkan
bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.
Pasal 53
(1) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus
menunjukkan secara jelas identitas kapalnya.
(2) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dengan
mengibarkan lebih dari satu bendera sebagai tanda
kebangsaan, dianggap tidak mempunyai identitas kapal.
Pasal 54
(1) Kapal Indonesia dilarang mengibarkan bendera kebangsaan
negara lain sebagai pengganti tanda kebangsaan Indonesia.
(2) Dalam hal kapal Indonesia berlayar ke negara lain dan
kebiasaan internasional atau peraturan negara yang dituju
mensyaratkan mengibarkan bendera negara tersebut, maka kapal
Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia dan dapat
mengibarkan bendera negara yang dituju secara bersamaan.
Bagian Keempat
Nakhoda, Pemimpin Kapal,
dan Anak Buah Kapal
Pasal 55
(1) Nakhoda merupakan pimpinan di atas kapal yang memiliki
wewenang penegakan hukum dan bertanggung jawab atas
keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan
barang muatan yang menjadi kewajibannya.
(2) Pemimpin kapal merupakan pimpinan di atas kapal dan
bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban
kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya.
(3) Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
nakhoda diberi tugas dan kewenangan khusus, yaitu :
a. membuat catatan setiap kelahiran;
b. membuat catatan setiap kematian;
c. menyaksikan dan mencatat Surat wasiat.
(4) Nakhoda atau pemimpin kapal wajib memenuhi persyaratan
pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan, serta
kesehatan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 56
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal dan anak buah kapal berbendera
Indonesia harus warga negara Indonesia.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat diberikan atas izin Pemerintah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 57
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal, wajib berada di kapal selama
berlayar, kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang akan berlayar, wajib
memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan
kelaiklautan.
(3) Nakhoda atau pemimpin kapal berhak menolak untuk
melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Nakhoda atau pemimpin kapal wajib memperhatikan dan
memelihara kondisi kapalnya tetap laik laut untuk berlayar.
(5) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan
kepada nakhoda atau pemimpin kapal untuk melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 58
Untuk tindakan penyelamatan, nakhoda atau pemimpin kapal berhak
menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan
lainnya yang diperlukan.
Pasal 59
(1) Dalam hal nakhoda yang bertugas di kapal yang sedang
berlayar untuk sementara atau untuk seterusnya tidak mampu
melaksanakan tugas, maka mualim I menggantikannya dan pada
pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian
nakhoda.
(2) Apabila mualim I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
mampu menggantikan nakhoda, maka mualim lainnya yang
tertinggi dalam jabatan sesuai dengan sijil dapat
menggantikan, dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya
diadakan penggantian nakhoda.
(3) Dalam hal penggantian nakhoda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) disebabkan halangan sementara maka
penggantian tidak mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab
nakhoda kepada pengganti sementara.
(4) Apabila seluruh mualim dalam kapal berhalangan menggantikan
nakhoda kapal maka pengganti nakhoda ditunjuk oleh dewan
kapal.
(5) Dalam hal penggantian nakhoda disebabkan halangan tetap maka
nakhoda pengganti sementara mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1)
dan ayat (3).
Pasal 60
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal untuk kapal ukuran tertentu,
wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal wajib melaporkan buku harian
kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas
permintaan pihak-pihak yang berwenang untuk memperlihatkan
buku harian kapal dan/atau memberikan salinannya.
(3) Buku harian dan keterangan yang dicatat di dalamnya dapat
dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 61
(1) Dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan
apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta
dokumen pelaut yang dipersyaratkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 62
(I) Anak buah kapal wajib menaati perintah nakhoda atau pemimpin
kapal secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan
kapalnya tanpa izin nakhoda atau pemimpin kapal.
(2) Dalam hal anak buah kapal mengetahui bahwa perintah yang
diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka
yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat
pemerintah yang berwenang.
(3) Hubungan kerja antara awak kapal dengan pemilik atau
operator kapal serta hak dan kewajibannya diselenggarakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 63
(1) Nakhoda berwenang mengenakan tindakan disiplin atas
pelanggaran yang dilakukan setiap anak buah kapal yang :
a. meninggalkan kapal tanpa izin nakhoda;
b. tidak kembali ke kapal pada waktunya;
c. menolak perintah penugasan;
d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
e. berperilaku tidak tertib;
f. berperilaku tidak layak terhadap seseorang.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dcngan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 64
(1) Selama perjalanan kapal, nakhoda dapat mengambil tindakan
terhadap setiap orang yang secara tidak sah berada di atas
kapal.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN OLEH KAPAL
Pasal 65
(1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan
lain apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 66
(1) Setiap kapal yang dioperasikan wajib dilengkapi dengan
peralatan pencegahan pencemaran sebagai bagian dari
persyaratan kelaiklautan kapal.
(2) Setiap nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah
kapal wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang
bersumber dari kapalnya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 67
(1) Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi
pen-cemaran yang bersumber dari kapalnya.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal wajib segera melaporkan kepada
pejabat pemerintah yang berwenang terdekat atau instansi
yang berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut
mengenai terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh
kapalnya atau oleh kapal lain, atau apabila melihat adanya
pencemaran di laut.
(3) Pejabat pemerintah yang berwenang segera meneruskan laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada instansi yang
berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut di
pelabuhan untuk penanganan lebih lanjut.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 68
(1) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap
pencemaran yang bcrsumber dari kapalnya.
(2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
ANGKUTAN
Bagian Pertama
Usaha Angkutan
Pasal 69
(1) Usaha angkutan di perairan, diselenggarakan berdasarkan izin
Pemerintah.
(2) Penyelenggaraan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang bergerak
khusus di bidang usaha angkutan di perairan.
(3) Usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (1) dan Pasal 79 dapat juga diselenggarakan oleh
warga negara Indonesia.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lcbih lanjut dengan Pcraturan Pemerintah.
Pasal 70
(1) Untuk menunjang usaha tertentu dapat dilakukan kegiatan
angkutan laut, serta angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri.
(2) Kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara
Indonesia dengan izin Pemerintah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Usaha Penunjang Angkutan
Pasal 71
(1) Untuk menunjang usaha atau kegiatan angkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dapat diselcnggarakan
usaha penunjang angkutan laut serta angkutan sungai dan
danau.
(2) Usaha penunjang scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dise-lenggarakan oleh badan hukum Indonesia atau warga
negara Indonesia dengan izin Pemerintah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 72
Ketentuan mcngenai jenis dan struktur tarif usaha penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 73
(1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) maka dalam keadaan dan persyaratan tertentu,
Pemerintah dapat menctapkan penggunaan kapal berbendera
asing untuk angkutan laut dalam negeri yang dioperasikan
oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (2).
Pasal 74
(1) Pola penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri disusun dan
dilaksanakan secara terpadu baik intra-maupun antar-moda
yang merupakan satu kesatuan tatanan transportasi nasional.
(2) Angkutan laut dalam negeri diselenggarakan dengan trayek
tetap dan teratur serta dapat pula dilengkapi dengan trayek
tidak tetap dan tidak teratur.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 75
Struktur dan golongan tarif penumpang angkutan laut dalam negeri
ditetapkan olch Pemerintah.
Bagian Keempat
Angkutan Laut Luar Negeri
*8303
Pasal 76
(1) Penyelenggaraan angkutan laut dari dan ke luar negeri
dilakukan oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (2) dan/atau perusahaan angkutan laut
asing.
(2) Penyelenggaraan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan agar perusahaan angkutan
laut nasional memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Pelayaran Rakyat
Pasal 77
(1) Pelayaran rakyat sebagai usaha rakyat yang bersifat
tradisional, merupakan bagian dari usaha angkutan di
perairan, mempunyai peranan yang penting dan karakteristik
tersendiri.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 78
(1) Pembinaan pelayaran rakyat dilaksanakan dengan tujuan agar
kehidupan usaha dan peranan pentingnya tetap terpelihara
sebagai bagian dari tatanan angkutan di perairan.
(2) Pengembangan pelayaran rakyat dilaksanakan untuk
a. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha
dan lapangan kerja;
b. terwujudnya pengembangan sumber daya manusia dan
kewiraswastaan dalam bidang usaha pelayaran.
(3) Pembinaan dan pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Angkutan Sungai dan
Danau, Angkutan Penyeberangan
Pasal 79
(1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dan angkutan
penyeberangan, di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan
kapal berbendera Indonesia.
(2) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, dan angkutan
penyeberangan, antara negara Republik Indonesia dengan
negara asing, dilakukan berdasarkan perjanjian antara
Pemerintah negara Republik Indonesia dengan Pcmerintah
negara asing yang bersangkutan.
Pasal 80
(1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau disusun
secara terpadu intra-dan antar-moda yang merupakan satu
kesatuan tatanan transportasi nasional.
(2) Angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan
trayek tetap dan teratur yang dilengkapi dengan trayek tidak
tetap dan tidak teratur.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 81
(1) Penetapan lintasan angkutan penyeberangan dilakukan dengan
memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan
jalan kereta api yang tersusun dalam satu kesatuan tatanan
transportasi nasional.
(2) Angkutan penyeberangan diselenggarakan dengan menggunakan
trayek tetap dan teratur.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 82
Struktur dan golongan tarif penumpang dan barang untuk angkutan
sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan, ditetapkan oleh
Pemerintah.
Bagian Ketujuh
Pelayanan Angkutan
Untuk Penyandang Cacat
Pasal 83
(1) Penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan
berupa perlakuan khusus dalam angkutan di perairan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Angkutan Perintis
Pasal 84
(1) Pemerintah menyelenggarakan angkutan perintis berupa
angkutan di perairan yang menghubungkan daerah-daerah
tcrpencil dan belum berkembang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesembilan
Wajib Angkut
Pasal 85
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang
dan/ atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.
(2) Karcis penumpang dan dokumen muatan merupakan tanda bukti
terjadinya perjanjian angkutan.
*8305 Bagian Kesepuluh
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 86
(1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas
akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa :
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
c. keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang
yang diangkut;
d. kerugian pihak ketiga.
(2) Jika perusahaan angkutan dapat mcmbuktikan bahwa kerugian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, dan d bukan
disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian
atau seluruh dari tanggung jawabnya.
(3) Perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kesebelas
Pengangkutan Barang Khusus dan
Barang Berbabaya
Pasal 87
(1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib
memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dcngan Peraturan Pcmerintah.
BAB X
KECELAKAAN KAPAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Bagian Pertama
Kecelakaan Kapal
Pasal 88
Nakhoda atau pemimpin kapal bertanggung jawab atas kecelakaan
kapal, kecuali dapat dibuktikan lain.
Pasal 89
(1) Setiap orang yang ada di atas kapal yang mengetahui di
kapalnya terjadi kecelakaan, dalam batas-batas kemampuannya
wajib memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan
tersebut kepada pejabat yang berwenang terdekat atau pihak
lain.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengetahui adanya bahaya
bagi keselamatan berlayar wijib mengambil tindakan
pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal itu
kepada pihak lain.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
*8306
Pasal 90
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar wajib
memberikan pertolongan dalam batas kemampuannya kepada
setiap orang atau kapal yang ditemukan berada dalam bahaya
di perairan dan orang-orang yang berada di menara suar.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang terlibat dalam tubrukan
dengan kapal lain wajib memberikan pertolongan kepada
penumpang, awak kapal, dan kapal yang terlibat dalam
tubrukan tersebut.
Pasal 91
(1) Nakhoda kapal wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah
yang berwenang terdekat setiap keadaan yang mungkin
merupakan bahaya terhadap keselamatan berlayar di dalam atau
di dekat perairan di bawah yuridiksi Indonesia atau di laut
lepas yang diketahuinya.
(2) Pemimpin kapal wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah
yang berwenang atau kepala pelabuhan atau pejabat yang
ditunjuk terdekat, terhadap setiap keadaan yang mungkin
merupakan bahaya keselamatan berlayar, di dalam atau dekat
perairan di bawah yurisdiksi Indonesia.
Pasal 92
Nakhoda atau pemimpin kapal yang bcrada di perairan Indonesia
wajib melaporkan kepada pejabat peinerinlah yang berwenang,
setiap kecelakaan yang melibatkan kapalnya alau kapal lain yang
dikelahuinya, yang telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan
kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang berkaitan atau
yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap kesclamatan berlayar.
Pasal 93
(1) Terhadap setiap kecelakaan kapal diadakan pemeriksaan oich
pejabat pemerintah yang bcrwenang untuk mengetahui
sebab-sebab terjadinya kecelakaan.
(2) Terhadap hasil pemeriksaan tersebut pada ayat (1) dapat
diadakan pemeriksaan lanjutan untuk diambil keputusan oleh
lembaga yang ditunjuk untuk itu.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pencarian dan Pertolongan
Pasal 94
(1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan
pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah di
perairan Indonesia.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal atau
pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan
terhadap setiap orang yang mengalami musibah di perairan
Indonesia.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 95
(1) Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayaran
dilaksanakan dengan tujuan agar tercipta tenaga kerja yang
profesional.
(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) mencakup perencanaan, penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pasar kerja dan
perluasan kesempatan berusaha.
Pasal 96
(1) Untuk mewujudkan tenaga kerja profesional di bidang
pelayaran diselenggarakan pendidikan dan pelatihan oleh
lembaga pendidikan yang memenuhi persyaratan dan mendapat
izin dari Pemerintah.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan ilmu dan
teknologi serta persyaratan internasional.
(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 97
(1) Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing
wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
baik nasional maupun internasional.
(2) Pemerintah menetapkan tata cara perlindungan terhadap pelaut
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 98
(1) Untuk memperluas penampungan tenaga kerja, Pemerintah
mendorong tumbuhnya pasar kerja di bidang pelayaran.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 99
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan
perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertentu
diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang pelayaran dimaksud dalam Undang-undang ini.
(2) Pcnyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk
*8308 a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
pelayaran;
b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap
saksi dan orang yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang pelayaran;
c. melakukan penggeledahan, penyegelan dan/atau
menyita alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana di bidang pelayaran;
d. melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan
melakukan tindak pidana;
e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
f. membuat dan menandatangani berita acara
pemeriksaan;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang
pelayaran.
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100
(1) Barangsiapa dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan
apapun yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu
navigasi pelayaran dan fasilitas alur pelayaran di sungai
dan danau di bawah yurisdiksi nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana:
a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal
itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar;
b. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika
hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan
perbuatan itu berakibat kapal tcnggelam atau terdampar;
c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu
tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu
dapat mengakibatkan bahaya bagi kapat bcrlayar dan bcrakibat
matinya seseorang.
(2) Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan tidak
berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas
alur pelayaran di sungai dan danau di bawah yurisdiksi
nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
dipidana dengan pidana :
a. pcnjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu
atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), jika
hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar;
b. penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah),
jika hal itu mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar;
c. penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
atau kurungan paling lama 1(satu) tahun jika hal itu
mengakibatkan matinya seseorang.
(3) Barangsiapa karena tindakannya mengakibatkan rusak atau
tidak berfungsinya telekomunikasi pelayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dipidana sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang berlaku di bidang telekomunikasi.
Pasal 101
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi aturan-aturan
yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur
pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran dan
telekomunikasi pelayaran selama berlayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,-(enam juta rupiah).
Pasal 102
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang memasuki perairan wajib
pandu, tetapi tidak menggunakan tenaga pandu, tanpa izin
dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
4.000.000,-(empat juta rupiah).
(2) Barangsiapa yang melaksanakan pemanduan tidak memenuhi
persyaratan atau kewcnangan yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Pasal 103
Pemilik kapal dan/atau nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak
melaporkan kerangka kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta
rupiah).
Pasal 104
(1) Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapalnya
dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan berlayar
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp 24.000.000,- (duapuluh empat juta
rupiah).
(2) Pemilik kapal yang tidak melakukan kewajiban mengasuransikan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah).
(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menycbabkan kapal lain mengalami kecclakaan atau menimbulkan
kematian sescorang dipidana dengan pidana pcnjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 105
(1) Barangsiapa membangun pelabuhan umum, tanpa izin
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana
dengan pidana *8310 penjara 10 paling lama 2 (dua) tahun
atau dcnda setinggi-tingginya Rp 48.000.000,- (empat puluh
delapan juta rupiah).
(2) Barangsiapa mengoperasikan pelabuhan umum tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan
pidana pcnjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta
rupiah).
Pasal 106
Barangsiapa membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus tanpa
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta
rupiah).
Pasal 107
Barangsiapa menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum
tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
se-tinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta
rupiah).
Pasal 108
Barangsiapa yang tidak melaporkan kepada pejabat pemerintah yang
berwenang tentang perubahan yang dilakukan terhadap sebuah kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Pasal 109
Nakhoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya melam- paui
daerah pelayaran yang ditentukan sesuai dengan
kelaiklautan kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Pasal 110
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi
peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran
lalu lintas kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 40
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang berlayar tanpa memiliki
Surat Izin Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua
puluh empat juta rupiah).
Pasal 111
Barangsiapa menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat
angkut yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Pasal 112
Pemilik kapal yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Pasal 113
Barangsiapa menerima pengalihan hak milik atas kapal dan tidak
melakukan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dalam
batas waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya 10
(sepuluh) kali lipat dari biaya balik nama yang ditentukan.
Pasal 114
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak memenuhi ketentuan
mengenai pengibaran bendera kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
Pasal 115
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak berada di atas kapal
atau meninggalkan kapalnya tanpa alasan yang sangat memaksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam)
bulan.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya
sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut
tidak laiklaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah).
(3) Pemilik atau operator kapal yang menghalang-halangi
keleluasaan nakhoda atau pemimpin kapal untuk melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
dipidana dengan pidana, kurungan paling lama 9 (sembilan)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.000,-(delapan
belas juta rupiah).
Pasal 116
Nakhoda atau pemimpin kapal untuk kapal dengan ukuran yang tidak
menyelenggarakan buku harian atau tidak melaporkan buku harian
kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang atau tidak
memper-lihatkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas permintaan
dan untuk memperolch salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (1)dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,-(enam juta rupiah).
Pasal 117
(1) Pemilik atau operator kapal yang mempekerjakan awak
kapal di kapal tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan
serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat 91) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mempekerjakan anak buah
kapal di kapal tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan
serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Pasal 118
Anak buah kapal yang tidak menaati perintah nakhoda atau pemimpin
kapal atau meninggalkan kapal tanpa izin nakhoda atau pemimpin
kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama a (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Pasal 119
(1) Barangsiapa yang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain
dari kapal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp. 120.000.000,- (scratus dua puluh juta
rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp
240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
Pasal 120
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya
untuk melakukan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari
kapalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta
rupiah).
Pasal 121
Pemilik atau operator kapal yang tidak mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
Pasal 122
Barangsiapa menyelenggarakan usaha angkutan di perairan, kegiatan
angkutan, atau usaha penunjang angkutan tanpa memiliki izin
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (2),
Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam
juta rupiah).
*8313
Pasal 123
Barangsiapa tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah).
Pasal 124
(1) Setiap orang yang ada di atas kapal yang mengetahui
dikapal-nya terjadi kecelakaan, dalam batas-batas
kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan
kecelakaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.000.000,- (empat
juta rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengetahui adanya bahaya
bagi keselamatan bcrlayar dan tidak mengambil tindakan
pencegahan atau menyebarluaskan berita kepada pihak-pihak
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 8.000.000,- (delapan juta
rupiah).
Pasal 125
(1) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar, tetapi
tidak memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuannya
kepada setiap orang atau kapal yang ditemukan berada dalam
bahaya di perairan dan orang-orang yang berada di menara
suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang kapalnya terlibat dalam
tubrukan dengan kapal lain dan dengan sengaja tidak
memberikan pertolongan kepada penumpang, awak kapal, dan
kapal yang terlibat dalam tubrukan tersebut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 126
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan setiap keadaan
yang mungkin merupakan bahaya terhadap keselamatan berlayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau dcnda setinggi-tingginya
Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Pasal 127
Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melaporkan setiap
kecelakaan yang melibatkan kapalnya atau kapal lain yang
diketahuinya, yang telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan
kerusakan pada alur atau bangunan di perairan atau yang dapat
mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan berlayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
6.000.000,-(enam juta rupiah).
*8314 Pasal 128
Setiap orang atau badan hukum yang mcngoperasikan kapal atau
pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan
terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat (2), walaupun telah diberitahukan secara
patut oleh pejabat pemerintah yang berwenang, dipidana dengin
pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta
rupiah).
Pasal 129
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1),
ayat (2)huruf c dan ayat (3), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105,
Pasal 106, Pasal 114, Pasal 115 ayat (1), Pasal 118, Pasal
119, Pasal 120, dan Pasal 125 ayat (2) adalah kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2)
huruf a dan b, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109,
Pasil 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 116, Pasal 117, Pasal 121, Pasal
122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 ayat (1), Pasal 126,
Pasal 127, dan Pasal 128 adalah pelanggaran.
BAB XIV
KETENUAN PERALIHAN
Pasal 130
Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
Pelaksanaan mengenai pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :
1. Indische Scheepvaartswet, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700;
2. Loodsdienst Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 62;
3. Scheepmeetings Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 210;
4. Binnenscheepen Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 289;
5. Zeebrieven en Scheepspassen Ordonnantie, Staatsblad Tahun
1935 Nomor 492;
6. Scheepen Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1935 Nomor 66;
7. Bakengeld Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1935 Nomor 468;
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 132
Undang-undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal
diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
*8315
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
M0ERDI0N0
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1992
TENTANG
PELAYARAN
UMUM
Bahwa berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Republik Indonesia
telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari.
beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara
dua benua dan dua samudera, oleh karena itu mempunyai posisi dan
peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar
bangsa.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan
strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan
hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor
dan wilayah.
Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda
perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam
rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan meningkatkan
ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa.
Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada
penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa
dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan
bagi mobilitas manusia dan barang di dalam negeri serta dari dan
ke luar negeri.
Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang,
pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi
namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan
pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.
Menyadari peranan transportasi, maka pelayaran sebagai salah satu
moda transportasi, penyelenggaraannya harus ditata dalam satu
kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu
mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan
tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang
selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan
efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli
masyarakat.
Pelayaran yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri
perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat
modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas,
baik di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri.
Mengingat penting dan strategisnya peranan pelayaran yang
menguasai hajat hidup orang banyak, maka pelayaran dikuasai oleh
negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Dalam kenyataannya berbagai peraturan perundang-undangan yang
merupakan produk Pemerintah Hindia Belanda yang tersebar di
berbagai bentuk peraturan antara lain di bidang kenavigasian,
perkapalan, kepelabuhanan, dan angkutan sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Atas dasar hal-hal tersebut di alas, maka disusunlah
Undang-undang tentang Pelayaran, yang merupakan penyempurnaan dan
kodifikasi, agar penyelenggaraan pelayaran dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan
negara, memupuk dan mengembangkan jiwa bahari, dengan
mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan,
koordinasi antara pusat dan daerah serta antara instansi, sektor,
dan antar unsur terkait serta pertahanan keamanan negara.
Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Pelayaran ini maka
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lain yang
berkaitan dengan pelayaran antara lain Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (Wet Bock Van Koophandel), Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun
1960 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut), Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Ordonansi Laut Teritorial
dan Lingkungan Maritim Tahun 1939, merupakan Undang-undang yang
mempunyai kaitan yang sangat erat dengan undang-undang ini.
Di samping itu berbagai konvensi internasional lainnya yang telah
diratifikasi oleh Indonesia, merupakan ketentuan yang harus
dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional.
*8317
Dalam Undang-undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok,
sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainya.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Pengertian tentang angkutan di perairan meliputi angkutan
laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan.
Angkutan laut meliputi angkutan laut dalam negeri termasuk
pelayaran rakyat, dan angkutan laut dari dan ke luar negeri.
Angkutan sungai dan danau meliputi angkutan di waduk, rawa,
anjir, kanal, dan terusan.
Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan
atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya
perairan.
Dalam pengertian angkutan di perairan terdapat angkutan yang
bersifat perintis.
Angka 2
Yang dimaksud dengan:
a. kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah
kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal
motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal
nuklir;
b. kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal
layar;
c. kapal yang ditunda adalah kapal yang bergerak
dengan menggunakan alat penggerak kapal lain;
d. kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis
kapal yang dapat dioperasikan di permukaan air atau di atas
permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang
diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu
sendiri, misalnya jet foil, hidro foil, hovercraft, dan
kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu;
e. kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis
kapal yang mampu bergerak di bawah permukaan air;
f. alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung
yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta
ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak
berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel
terapung, tongkang akomodasi (accomodation barge) untuk
penunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung
minyak (oil storage barge), serta unit-unit pemboran lepas
pantai berpindah (mobile offshore drilling units/MODU).
Angka 3
*8318 Yang dimaksud perairan daratan antara lain sungai,
danau, waduk, kanal, dan terusan.
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Alur pelayaran terdiri dari alur pelayaran di laut, sungai
dan danau. Dalam pengertian alur pelayaran di sungai
termasuk seluruh fasilitasnya antara lain berupa kolam
pemindahan kapal (lock), bendung pengatur kedalaman alur
(navigation barrage), dan bangunan untuk pengangkat kapal
(ship lift).
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus misalnya
penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari
permukaan air.
Pekerjaan pengerukan tidak termasuk pekerjaan bawah air.
Angka 9
Termasuk pengertian kerangka kapal adalah sebagian atau
bagian dari kerangka kapal yang terpisah.
Angka 10
Yang dimaksud dengan keselamatan kapal adalah keadaan kapal
yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal, yang
dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan
dan pengujian.
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Yang dimaksud jenis dan ukuran kapal tertentu adalah kapal
dengan ukuran lebih kecil dari 100 M3 untuk kapal motor dan
lebih kecil dari 300 M3 untuk kapal tanpa motor dengan
konstruksi sederhana yang berlayar di perairan terbatas.
Kapal tersebut tidak perlu dipimpin oleh seorang nakhoda,
namun cukup dipimpin oleh pemimpin kapal yang memiliki
persyaratan keterampilan yang lebih ringan dari keterampilan
yang harus dimiliki oleh nakhoda.
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Pasal 2
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan
a. asas manfaat, yaitu bahwa pelayaran harus dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan,
peningkatan kesejahteraan rakyat dan *8319
pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga
negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan
negara;
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu bahwa
penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk
mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam
kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat
dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
c. asas adil dan merata, yaitu bahwa penyelenggaraan
pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan
merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang
terjangkau oleh masyarakat;
d. asas keseimbangan, yaitu bahwa pelayaran harus
diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat
keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara
kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan
individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional
dan internasional;
e. asas kepentingan umum, yaitu bahwa penyelenggaraan
pelayaran harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi
masyarakat luas;
f. asas keterpaduan, yaitu bahwa pelayaran harus
merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling
menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antar-moda
transportasi;
g. asas kesadaran hukum, yaitu bahwa mewajibkan
kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian
hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia
untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam
penyelenggaraan pelayaran;
h. asas percaya pada diri sendiri, yaitu bahwa
pelayaran harus bersendikan kepada kepribadian bangsa,
berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan
sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayaran
dan memperhatikan pangsa wajar dalam angkutan di perairan
dari dan ke luar negeri.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Pengerian dikuasai oleh Negara adalah bahwa Negara mempunyai
hak penguasaan atas penyelenggaraan pelayaran yang
perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
Dalam aspek pengaturan tercakup perumusan dan penentuan
kebijaksanaan umum maupun teknis yang antara lain berupa
persyaratan keselamatan dan perizinan.
Aspek pengendalian dilakukan baik di bidang pembangunan
maupun operasi berupa pengarahan dan bimbingan.
Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap
penyelenggaraan pelayaran agar tetap memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.
*8320 Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu
titik ke titik yang lain dengan lancar dan dapat menghindari
bahaya dan/atau rintangan pelayaran agar dapat menyelesaikan
perjalanan dengan selamat dan sesuai jadwal.
Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda
kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat,
tertib, dan lancar dengan memberikan informasi tentang
keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan
kapal dan lingkungan.
Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan
terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan
atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat
kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya
yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang di
dasar laut.
Pasal 8
Ayat (1)
Pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana bantu
navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran termasuk
kegiatan pembangunannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah.
Yang dimaksud dengan telekomunikasi pelayaran adalah
telekomunikasi yang digunakan dalam dinas bergerak pelayaran
yaitu antara stasiun pantai dengan stasiun kapal, atau antar
stasiun komunikasi di atas kapal, sedangkan stasiun
rambu-rambu radio petunjuk posisi darurat dapat juga
mengambil bagian dalam dinas ini.
Stasiun kapal adalah suatu stasiun bergerak dalam dinas
bergerak pelayaran yang ditempatkan di kapal yang tidak
tertambat secara tetap, kecuali stasiun sekoci penolong.
Stasiun pantai adalah stasiun darat dalam dinas bergerak
pelayaran.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah kepentingan
untuk memenuhi persyaratan pengoperasian pelabuhan khusus
yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengertian instalasi dan bangunan dalam ketentuan ini adalah
instalasi atau bangunan dari sarana bantu navigasi pelayaran
dan telekomunikasi pelayaran.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
*8321 Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai
persyaratan pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan,
persyaratan kualifikasi dan kecakapan petugas yang
mengoperasikan, serta persyaratan dan tata cara pengenaan
biaya.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan berita marabahaya yaitu :
a. berita tentang adanya kecelakaan kapal yang
memerlukan pertolongan segera, berita dalam usaha pencarian
dan pertolongan serta berita panting tentang epidemi dari
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)
termasuk wabah menular di kapal;
b. berita tentang keselamatan pelayaran meliputi
antara lain :
1. orang jatuh di laut dan pelayanan medis;
2. pencemaran perairan;
3. angin ribut, badai, topan dan gelombang
laut yang besar, dan bencana alam lainnya;
4. kerangka kapal dan atau benda-benda lain
yang membahayakan keselamatan berlayar;
5. sarana bantu navigasi pelayaran baru,
hilang, bergeser dari posisi yang ditentukan, padam, dan
mengalami kelainan;
6. daerah terlarang karena latihan perang.
Yang dimaksud dengan pelayanan meteorologi meliputi antara
lain:
a. pemberian informasi mengenai keadaan cuaca
dan laut serta. prakiraannya, terutama pada waktu operasi
pencarian dan pertolongan serta penanggulangan pencemaran di
perairan;
b. kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan
pengamatan cuaca di kapal;
c. bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut
oleh kapal dan pembinaan kesadaran kepada para awak kapal
untuk menunjang masukan data metereologi.
Yang dimaksud dengan siaran tanda waktu standar adalah
pancaran tanda waktu untuk kapal-kapal, stasiun radio
pantai, dan bagi pihak lain yang memerlukan, untuk
menentukan waktu dan mencocokkan kronometer, yang
penyiarannya dilakukan melalui stasiun radio pantai
tertentu, Radio Republik Indonesia, dan Televisi Republik
Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Dalam hal terjadi kerusakan dan hambatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini yang menimbulkan kerugian, pemilik
atau operator kapal secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
*8322 Tanggung jawab sebagaimana dimaksud adalah tanggung
jawab perdata.
Pemilik kapal dimaksud adalah orang atau badan hukum yang
memiliki kapal.
Operator dimaksud adalah orang atau badan hukum yang
mengoperasikan kapal.
Yang dimaksud dengan keadaan yang tidak dapat dielakkan atau
keadaan memaksa adalah force majeure.
Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal pada Pasal
ini tidak menghilangkan tanggung jawab nakhoda atau pemimpin
kapal atas kesalahannya yang mengakibatkan kerusakan dan
hambatan yang menimbulkan kerugian terhadap sarana bantu
navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta
fasilitas alur pelayaran di sungai dan danau.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Yang dimaksud dengan di bawah yurisdiksi nasional Indonesia
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17
Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on
the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut), serta perairan daratan.
Pasal 12
Huruf a
Untuk membangun dan memelihara alur bagi keselamatan
berlayar dan kepentingan lainnya diperlukan antara lain
pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi yang persyaratannya
diatur oleh Pemerintah.
Huruf b
Sistem rute adalah sistem yang terdiri dari satu rute atau
lebih atau pengaturan rute yang dimaksudkan, untuk
mengurangi resiko kecelakaan kapal, termasuk tata pemisahan
lalu lintas, rute dua arah, garis haluan (tracks) yang
dianjurkan, daerah-daerah yang harus dihindari, daerah lalu
lintas pedalaman, daerah kewaspadaan (precautionary area),
dan rute air dalam.
Huruf c
Tata cara berlalu lintas adalah mengenai semua tindakan yang
diperlukan untuk keselamatan berlayar terutama bila sedang
berlayar melalui sistem pemisah lalu lintas antara lain
jarak bebas di bawah lunas kapal, kapal-kapal yang bersarat
besar harus menggunakan rute air adalam (kapal bersarat
besar yaitu 15M atau lebih), kapal-kapal bersarat besar
harus berlayar dengan kecepatan yang telah ditetapkan.
Huruf d
Survei adalah pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan
dengan pengukuran suatu daerah perairan yang meliputi
*8323 antara lain, survei kenavigasian, survei geologi
survei geofisika, survei batimetrik.
Pemetaan laut adalah suatu kegiatan penggambaran kondisi dan
sifat-sifat suatu daerah perairan ke dalam suatu peta baik
dengan menggunakan data hasil survei maupun tidak.
Kegiatan survei dan pemetaan hidrografi tujuannya untuk
kepentingan keselamatan berlayar antara lain untuk
pemutakhiran data pada buku petunjuk.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Persyaratan yang dimaksud dalam butir a tidak menyangkut
persyaratan konstruksi.
Ayat ini semata-mata mengatur persyaratan teknis yang
berkaitan dengan keselamatan berlayar bagi kapal di sekitar
lokasi yang bersangkutan.
Persyaratan tersebut berupa antara lain pemberian tanda pada
bangunan atau instalasi, serta penetapan zona keselamatan
(safety zone) di sekitarnya yang harus diumumkan.
Huruf b
Kegiatan atau hal yang dapat membahayakan keselamatan
berlayar dapat bersifat tetap misalnya eksplorasi dan
eksploitasi lepas pantai. Sedang yang bersifat sementara
misalnya kegiatan survei, latihan perang, kegiatan gunung
berapi, dan lain sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Pengertian terus menerus, langsung, dan secepatnya adalah
berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesia dan
langsung menuju ke laut bebas lainnya, sesuai dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan patut diduga adalah apabila ada
pengakuan dari nakhoda atau pemimpin kapal dari kapal yang
melanggar dan/atau adanya bukti-bukti yang nyata bahwa kapal
tersebut telah melanggar dan/atau laporan-laporan dari
pelapor yang diketahui indentitasnya dan sanggup menjadi
saksi.
Penempatan jaminan dimaksudkan untuk tidak menghambat
pengoperasian kapal, sementara kasus pelanggaran yang
dilakukan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
*8324
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perairan wajib pandu adalah suatu
wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib
dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran isi kotor tertentu.
Yang dimaksud dengan perairan pandu luar biasa yaitu suatu
wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib
dilakukan pemanduan.
Penggunaan fasilitas pemanduan dapat diberikan atas
permintaan nakhoda atau pemimpin kapal.
Penetapan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa
bertitik tolak pada kondisi perairan yang bersangkutan yang
dinilai berdasarkan pada kriteria/ aspek yang dapat
mempengaruhi keselamatan pelayaran, berupa kondisi cuaca,
kondisi arus, rintangan alam lainnya, dan kondisi kepadatan
lalu-lintas kapal yang menuju suatu daerah pelabuhan.
Ayat (2)
Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang
pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Pemerintah.
Ayat (3)
Pelayanan pandu di atas kapal merupakan bantuan kepada
nakhoda atau pemimpin kapal untuk dapat mengambil tindakan
yang tepat dalam rangka menjamin keselamatan berlayar, dan
keputusan akhir tetap berada di tangan nakhoda.
Petugas pandu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
pemanduan sehingga apabila melakukan kesalahan dalam
pelaksanaan tugasnya dapat dikenakan tindakan administratif.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi keselamatan
pelayaran.
Ayat (2)
Pemberian tanda dan pengumuman dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya kecelakaan akibat adanya kerangka kapal tersebut.
Biaya pengadaan dan pemasangan tanda kerangka kapal tersebut
dibebankan kepada pemilik kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Tanggung jawab dan kewajiban pemilik sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini dapat dikenakan kepada operator apabila hal
tersebut jelas-jelas disebut dalam perjanjian antara
operator dengan pemilik kapal.
*8325 Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penguasaan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kerangka
kapal dan/atau muatannya yang tidak diketahui pemiliknya
dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan
pengangkatan guna menjamin keselamatan berlayar.
Ayat (5)
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai
pemberian tanda, penetapan batas waktu, tata cara
penyingkiran, pembebanan biaya, penguasaan kerangka kapal
dan/atau muatannya.
Pasal 19
Ayat (1)
Kerangka kapal yang berada di alur pelayaran wajib di
lakukan salvage, sedangkan kerangka kapal yang tidak berada
di alur pelayaran apabila tidak merupakan bahaya bagi
keselamatan berlayar tidak wajib dilakukan salvage tetapi
harus diumumkan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung
jawab atas pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran.
Termasuk kegiatan salvage menyangkut juga kegiatan
pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya yang tidak
ditujukan untuk memelihara alur pelayaran, misalnya salvage
untuk pengangkatan benda-benda berharga.
Ayat (2)
Pekerjaan bawah air antara lain berupa pembangunan,
pemasangan konstruksi dan/atau instalasi yang dilakukan di
bawah air.
Ayat (3)
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain izin usaha,
persyaratan pelaksanaan kegiatan salvage, persyaratan
pekerjaan bawah air, dan persyaratan penyelaman.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pencabutan izin usaha pelayaran dilakukan sebagai upaya
terakhir setelah melalui upaya pemberian
peringatan-peringatan secara patut kepada yang bersangkutan.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk menjamin kelancaran berbagai kegiatan di pelabuhan
yang dilaksanakan berbagai pihak, maka *8326
diperlukan koordinasi yang meliputi kegiatan pemerintahan
dan kegiatan pelayanan jasa.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud pelabuhan umum dalam ketentuan ini meliputi
pelabuhan untuk melayani angkutan laut, angkutan sungai dan
danau, dan angkutan penyeberangan.
Termasuk dalam pengertian ini adalah pelabuhan umum yang
dipergunakan untuk membongkar dan memuat komoditi sejenis,
misalnya pelabuhan umum batu bara, atau yang dipergunakan
untuk melayani kapal sejenis misalnya pelabuhan untuk kapal
pelayaran rakyat, pelabuhan marina, dan lain sebagainya.
Pelabuhan perikanan sebagai prasarana pengembangan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985
tentang Perikanan dalam aspek keselamatan pelayaran
diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku untuk setiap pelabuhan, baik pelabuhan
umum maupun pelabuhan khusus.
Penggunaan suatu wilayah tertentu untuk pelabuhan harus
dapat mewujudkan tatanan pelabuhan nasional yang mampu
menunjang angkutan di perairan. Untuk itu dalam menetapkan
persyaratan harus dipertimbangkan antara lain tata ruang,
pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan, dan
keselamatan pelayaran.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan,
pengoperasian, pengusahaan, perawatan, pengawasan, dan
pengendalian.
Yang dimaksud daerah lingkungan kerja pelabuhan adalah
wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
Yang dimaksud daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah
perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan
pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan
pelayaran.
Ayat (2)
*8327 Daerah lingkungan kerja yang diberikan hak atas tanah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah
untuk wilayah daratan. Sesuai ketentuan yang berlaku,
pemberian suatu hak atas tanah tergantung pada subyek dan
rencana pemanfaatannya, antara lain jika tanah tersebut akan
digunakan untuk pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah atau
diusahakan oleh badan usaha milik negara yang seluruh
modalnya dikuasai oleh Pemerintah dapat diberikan hak
pengelolaan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud persyaratan teknis meliputi persyaratan yang
berkaitan dengan konstruksi dermaga, pengaruh kondisi
hidrografi, topografi, kondisi tanah, penempatan sarana
bantu navigasi, alur dan kolam pelabuhan, serta tata letak
peralatan di pelabuhan umum.
Ayat (2)
Persyaratan pengoperasian pelabuhan umum antara lain
meliputi :
a. dilaksanakan oleh Pemerintah atau bekerja
sama dengan badan usaha milik negara;
b. untuk kepentingan umum;
c. menjamin kelancaran arus barang dan
penumpang;
d. menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan
pelayaran;
e. menjamin kelestarian lingkungan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Pengertian penyelenggaraan pelabuhan umum oleh Pemerintah
semata-mata berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah untuk
melindungi kepentingan umum serta terwujudnya suatu tatanan
pelabuhan nasional.
Ayat (2)
Keikutsertaan badan hukum Indonesia dalam bekerja sama
dengan badan usaha milik negara dalam penyelenggaraan
pelabuhan umum antara lain terhadap kegiatan jasa unit
terminal peti kemas di pelabuhan, lapangan penumpukan,
penundaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan
penyediaan jasa kolam pelabuhan dalam rangka keselamatan
hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Kegiatan penunjang pelabuhan adalah
a. tidak termasuk dalam kegiatan pokok
pelabuhan;
b. merupakan kegiatan yang menunjang kelancaran
operasional pelabuhan, dan apabila kegiatan
*8328 tersebut tidak ada, dalam keadaan tertentu akan
mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan;
c. merupakan kegiatan yang dapat membantu
kelancaran operasional pelabuhan tetapi jika tidak ada,
tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan.
Usaha kegiatan dimaksud meliputi antara lain penampungan
limbah (reception facilities), perkantoran, pertokoan, dan
penyediaan fasilitas umum lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Suatu tempat tertentu di daratan yang berfungsi sebagai
pelabuhan yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya memiliki
wilayah daratan dan tidak memiliki wilayah perairan sebagai
tempat untuk bertambat dan/atau berlabuh bagi kapal.
Terhadap tempat tersebut diberlakukan ketentuan-ketentuan
atau hukum yang berlaku di pelabuhan antara lain mengenai
tata laksana dan ketentuan umum tentang ekspor dan impor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
antara lain meliputi kegiatan di bidang pertambangan,
perindustrian, pertanian, dan pariwisata.
Pelabuhan khusus merupakan pelabuhan yang penyelenggaraannya
tidak untuk memberikan pelayanan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus merupakan
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan dan
memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga hasil
pelaksanaan pembangunan akan menentukan pemberian izin
operasi bagi pelabuhan khusus yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 30
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang
dipandang perlu oleh Pemerintah untuk memanfaatkan
keberadaan pelabuhan khusus untuk melayani kepentingan umum,
misalnya bencana alam, tidak berfungsinya pelabuhan umum
terdekat.
Pasal 31
Ayat (1)
*8329 Pengertian perdagangan luar negeri dalam ketentuan ini
meliputi segala kegiatan lalu lintas barang, jasa, dan/ atau
penumpang.
Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri
meliputi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang dapat
disinggahi kapal-kapal berbendera Indonesia dan/atau asing
yang berlayar dari atau ke luar negeri.
Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa kapal-kapal
berbendera asing dimaksud tidak melakukan angkutan antar
pulau,
Ayat (2)
Kepentingan nasional lainnya meliputi antara lain pertahanan
dan keamanan nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Dengan berdasarkan pada jenis, struktur, dan golongan tarif
yang ditetapkan oleh Pemerintah, penyelenggara pelabuhan
menetapkan tarif dengan memperhatikan keseimbanan antara
kepentingan untuk kelangsungan dan pengembangan usaha
pelabuhan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, dan
kepentingan pengguna jasa pelabuhan.
Pasal 33
Ayat (1)
Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian hukum terhadap
tanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ini, dilaksanakan melalui gugatan perdata
sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan pula untuk memungkinkan pemilik
dan/atau operator kapal agar kegiatan operasi kapalnya tetap
dapat berlangsung.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian hukum terhadap
tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
dilaksanakn melalui gugatan perdata sesuai ketentuan dalam
Hukum Acara Perdata.
Pasal 35
Ayat (1)
Pengadaan kapal adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar
negeri, baik kapal bekas maupun kapal bangunan baru untuk
didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Pembangunan kapal adalah pembuatan kapal baru di dalam
negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera
Indonesia.
*8330 Pengerjaan kapal merupakan tahapan pekerjaan dan
kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan, dan
perawatan kapal.
Perlengkapan kapal adalah bagian-bagian yang termasuk dalam
perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, penemu dan
pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, dan
peta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan
pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah
pelayaran tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kapal yang telah diperiksa dan diuji dan apabila memenuhi
persyaratan keselamatan kapal diberikan sertifikat sebagai
tanda bukti. Untuk kapal-kapal ukuran tertentu dan karena
sifat pelayarannya tidak memerlukan sertifikat, tidak
diberikan sertifikat.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia dalam ketentuan
ini adalah badan klasifikasi.
Ayat (5)
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai
persyaratan dan tata cara pengadaan, pembangunan,
pengerjaan, pemeriksaan, dan pengujian kapal, bentuk dan
jenis sertifikat keselamatan kapal.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia dalam ketentuan
ini adalah badan klasifikasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1) dan Ayat (2)
Kewenangan dan tanggung jawab syahbandar menurut
Undang-undang ini terbatas pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal
40.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 41
Terdapat dua kemungkinan alasan penahanan atas kapal
berdasarkan perintah pengadilan yaitu karena :
a. kapal yang bersangkutan terkait dengan suatu
perkara pidana;
b. kapal yang bersangkutan terkait dengan suatu
perkara perdata.
Penahanan kapal karena suatu perkara pidana disebabkan
adanya kecurigaan bahwa kapal tersebut digunakan untuk
melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan penahanan kapal
karena perkara perdata dilakukan sebagai sita jaminan
sehubungan dengan adanya suatu gugatan perdata terhadap
pemilik dan/atau operator kapal yang bersangkutan.
Pejabat pemerintah yang berwenang melaksanakan penahanan
tersebut berdasarkan perintah tertulis dari pengadilan
sehingga pejabat pemerintah yang berwenang terbebaskan dari
segala tuntutan ganti rugi dari pemilik atau operator kapal
yang mungkin timbul akibat penahanan kapal tersebut.
Pasal 42
Ayat (1)
Pemberian keringanan tersebut bersifat sementara dan
diberikan atas pertimbangan khusus, antara lain untuk
percobaan berlayar, kepentingan umum yang mendesak atau
untuk berlayar menuju lokasi perbaikan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Penentuan persyaratan kelaikan petikemas yang meliputi
pengujian, pemeriksaan, sertifikasi, dan pemberian tanda
lulus uji, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku, baik nasional maupun internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Pengukuran dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang
untuk menentukan tonase kapal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam rangka penerbitan surat ukur kapal dan untuk
menentukan aturan-aturan yang harus ditetapkan bagi kapal
tersebut, seperti penentuan status hukum kapal tersebut
sebagai barang bergerak atau barang tidak bergerak.
Ayat (2)
Pada dasarnya surat ukur hanya diterbitkan untuk pengukuran
kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 M3 atau
yang dinilai sama dengan ukuran itu, sedangkan pengukuran
kapal kurang dari 20 M3 dipergunakan untuk
*8332
penerbitan surat-surat kapal atau atas permintaan pemilik
dapat diterbitkan surat ukur.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ayat ini secara khusus menegaskan bahwa sistem pendaftaran
yang dianut di Indonesia adalah sistem pendaftaran tertutup
yang menetapkan bahwa hanya kapal yang dimiliki oleh warga
negara atau badan hukum Indonesia yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat
didaftarkan di Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan surat tanda pendaftaran kapal adalah
grosse akte yang merupakan salinan pertama dari asli
(minute) akte.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain ketentuan
mengenai pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal,
tata cara pendaftaran, bentuk surat tanda pendaftaran,
pembuatan tanda pendaftaran, pemasangan tanda pendaftaran,
penyampaian berita acara pemasangan tanda pendaftaran.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai
syarat dan tata cara pembebanan hipotek. Sedangkan
pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 50
Ayat (1)
Tanda kebangsaan kapal dalam ketentuan ini menentukan hukum
nasional yang berlaku di atas kapal di manapun kapal
tersebut berada, yang diberikan sesuai dengan ukuran kapal.
Ayat (2)
*8333 Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mangenai
tata cara penerbitan dan jenis surat tanda kebangsaan.
Pasal 51
Ayat (1)
Kapal Negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan adalah
kapal yang digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang
diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum serta
tugas-tugas pemerintahannya penelitian di laut, pemasangan
sarana bantu navigasi pelayaran, dan lain sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan identitas kapal adalah nama kapal dan
pelabuhan tempat kapal didaftar yang dicantumkan pada badan
kapal, bendera kebangsaan yang dikibarkan pada buritan kapal
sesuai dengan surat tanda kebangsaan yang diberikan oleh
pemerintah negara yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh nakhoda dalam hal ini
bersifat sementara dan terbatas dalam arti selama kapal
berlayar dan terhadap tindakan-tindakan yang akan mengganggu
keselamatan, keamanan, dan ketertiban di alas kapal.
Kewenangan penegakan hukum tersebut antara lain berupa
tindakan memasukkan orang ke dalam sel dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan pelayar adalah semua orang yang ada di
atas kapal, kecuali nakhoda.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pelayar adalah semua orang yang ada di
atas kapal, kecuali pemimpin kapal.
Ayat (3)
Catatan atau keterangan tentang kelahiran dan/atau kematian
yang dibuat oleh nakhoda bersifat sementara yang selanjutnya
akan merupakan dokumen untuk pembuatan akte yang asli sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (4)
*8334 Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan yang sangat memaksa dalam
ketentuan ini adalah situasi darurat terancamnya jiwa dan
keselamatan nakhoda atau pemimpin kapal tanpa ada
kemungkinan upaya lain untuk menyelamatkannya.
Dalam keadaan kecelakaan kapal, nakhoda atau pemimpin kapal
hanya dapat meninggalkan kapal setelah melaksanakan seluruh
kewajibannya dan merugikan orang terakhir yang meninggalkan
kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 58
Tugas nakhoda adalah membawa kapal dari tempat tolak ke
tempat tujuan dengan aman dan selamat.
Dalam hal dijumpai keadaan yang mungkin membahayakan
keselamatan berlayar, nakhoda dapat menyimpang dari rute
dan/atau garis haluan (track) yang telah ditetapkan,
walaupun tindakan tersebut akan menambah biaya operasional
dan lama perjalanan.
Yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang diperlukan adalah
tindakan penyelamatan bagi kapal maupun jiwa manusia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mualim I adalah perwira kapal yang
bertugas di bidang navigasi kapal dengan pangkat paling
tinggi setelah nakhoda.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan nakhoda berhalangan sementara adalah
keadaan nakhoda yang secara fisik untuk sementara tidak
mampu melaksanakan tugasnya selama berlayar.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan dewan kapal adalah suatu dewan yang
dibentuk di atas kapal yang terdiri dari para
*8335 perwira kapal, dengan tugas memberikan nasehat kepada
nakhoda atau pengganti nakhoda sementara.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Buku harian kapal adalah buku harian yang digunakan untuk
mencatat hal-hal yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu
oleh nakhoda atau pemimpin kapal.
Buku harian terdiri dari sebuah buku atau lebih sesuai
dengan ukuran kapal, antara lain buku harian dek, buku
harian mesin, dan buku harian radio.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai
pejabat pemerintah yang berwenang, jenis serta ukuran kapal
yang harus memiliki dan menyelenggarakan buku harian, jenis,
ukuran, dan bentuk buku harian, hal-hal yang dicatat dalam
buku harian serta cara mencatatnya.
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan disijil adalah dimasukkan ke dalam
daftar awak kapal yang disebut buku sijil.
Buku sijil merupakan buku yang berisi daftar awak kapal yang
bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang
dinyatakan oleh pegawai pendaftaran awak kapal dan setelah
memenuhi persyaratan tertentu.
Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan adalah memiliki
sertifikat pelaut serta sertifikat pengukuhan (kewenangan
untuk menduduki jabatan tertentu di atas kapal yang
diberikan oleh Pemerintah).
Yang dimaksud dengan memiliki dokumen pelaut adalah memiliki
buku pelaut dan perjanjian kerja laut serta sertifikat
keterampilan pelaut untuk anak buah kapal.
Ayat (2)
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai
sijil, persyaratan jabatan di atas kapal, pengukuhan, dan
dokumen pelaut.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah peraturan bidang ketenagakerjaan dan
perjanjian kerja laut serta peraturan lainnya.
Ayat (4)
Dalam Peraturan Perintah diatur antara lain mengenai pejabat
pemerintah yang berwenang.
*8336
Pasal 63
Ayat (1)
Kewenangan nakhoda untuk mengenakan tindakan disiplin adalah
untuk mengambil tindakan seketika yang sangat diperlukan
demi tegaknya disiplin dan ketertiban di atas kapal.
Yang dimaksud dengan seseorang dalam butir f, adalah setiap
orang yang berada di kapal.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Dagang dan tidak menutup kemungkinan terhadap ketentuan di
luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai
masalah ini.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Pembuatan limbah atau bahan lain yang tidak memenuhi
persyaratan dapat terjadi antara lain, karena :
a. melakukan pembuangan (dumping) tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
b. melakukan pembuangan muatan dengan sengaja;
c. melakukan pembuangan tanpa menggunakan
peralatan pencegahan pencemaran;
d. melakukan pembuangan dengan menggunakan
peralatan pencegahan pencemaran yang tidak berfungsi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Kewajiban untuk melengkapi peralatan pencegahan pencemaran
di kapal disesuaikan dengan jenis dan ukuran kapal serta
daerah operasi kapal yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam Peraturan Pemerintah diatur antar lain sanksi
administratif terhadap nakhoda atau pemimpin kapal dan/ atau
anak buah kapal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan wajib menanggulangi oleh nakhoda atau
pemimpin kapal adalah melakukan penanggulangan dengan
peralatan penanggulangan yang dimiliki oleh kapal tersebut.
*8337 Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tanggung jawab pemilik atau operator
kapal adalah tanggung jawab terhadap aspek perdata seperti
penggantian kerugian atas kerusakan yang timbul akibat
terjadinya pencemaran baik kerugian langsung maupun tidak
langsung.
Mengenai pembebanan tanggung jawab tergantung pada
perjanjian yang diadakan antara dengan operator kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Usaha tersebut harus sungguh-sungguh mengutamakan
kepentingan rakyat banyak.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan usaha tertentu adalah usaha di luar
usaha angkutan di perairan seperti usaha di bidang industri,
pertambangan, perikanan, serta kegiatan atau kepentingan
khusus seperti penelitian, kegiatan sosial dan sebagainya.
Kegiatan angkutan yang dilakukan tersebut merupakan bagian
usahanya dan hanya terbatas untuk menunjang kegiatan
pokoknya dan tidak melayani kepentingan pihak ketiga.
Ayat (2)
Kegiatan angkutan yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia
atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini merupakan bagian dari tatanan angkutan di
perairan secara nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraannya perlu
diatur dan dikendalikan sehingga tetap merupakan satu
kesatuan di dalam tatanan angkutan di perairan secara
nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Usaha penunjang angkutan adalah usaha yang bersifat
menunjang kelancaran proses perpindahan barang dari pengirim
ke penerima barang antara lain ekspedisi muatan kapal laut,
bongkar muat, angkutan bandar, dan lain sebagainya sesuai
perkembangan teknologi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 72
Dalam penetapan jenis dan struktur tarif usaha penunjang
bagi usaha atau kegiatan angkutan di perairan Pemerintah
mempertimbangkan kelancaran lalu lintas angkutan dan
perkembangan serta kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan
tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan jenis tarif adalah jenis tarif yang
diberlakukan terhadap barang antara lain untuk barang-barang
umum (general cargo), peti kemas, dan barang curah cair yang
memerlukan penanganan dan peralatan khusus misalnya dengan
konveyor, pipa.
Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah komponen tarif
yang diperhitungkan sebagai pedoman besaran tarif antara
lain asuransi, produktivitas peralatan, administrasi,
kesejahteraan tenaga kerja, dan upah tenaga kerja.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah belum
terpenuhinya kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam
negeri dan jika dalam kurun waktu tertentu ruang kapal sudah
terpenuhi maka angkutan laut dalam negeri dilaksanakan oleh
kapal berbendera Indonesia.
Untuk mengatasi keadaan demikian maka Pemerintah dapat
memberikan kelonggaran syarat bendera (dispensasi)
penggunaan kapal asing yang dioperasikan secara nyata oleh
badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
Ayat (2) dan Pasal 70 Ayat (2), dengan memperhatikan
kepentingan kapal berbendera Indonesia.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 75
Dalam penetapan struktur dan golongan tarif penumpang
angkutan laut dalam negeri, Pemerintah memperhatikan
kepentingan masyarakat dan kepentingan penyelenggara
angkutan laut dalam negeri.
*8339 Pemerintah menetapkan tarif yang berorientasi kepada
kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, termasuk tarif
untuk angkutan laut perintis.
Dengan berpedoman kepada struktur dan golongan tarif
tersebut penyelenggara angkutan laut dalam negeri menetapkan
tarif penumpang yang berorientasi kepada kelangsungan dan
pengembangan usaha angkutan laut dalam negeri dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan.
Pasal 76
Ayat (1)
Sebagai konsekuensi dalam hubungan internasional, maka
penyelenggaraan usaha angkutan laut dari dan ke luar negeri
dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau perusahaan
angkutan laut luar negeri (asing) baik melalui wadah kerja
sama maupun secara sendiri-sendiri.
Ayat (2)
Meskipun angkutan laut dari dan ke luar negeri dapat
dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut luar negeri
(asing), namun perlu diupayakan agar perusahaan angkutan
laut nasional yaitu badan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) memperoleh pangsa muatan yang wajar
dari angkutan laut tersebut.
Yang dimaksud dengan pangsa muatan yang wajar dalam
ketentuan ini tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang
sama (equal share) akan tetapi adalah perolehan pangsa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi
internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan peraturan
lainnya.
Khusus untuk barang-barang milik Pemerintah perlu diupayakan
pengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran
nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat
tradisional untuk menyelenggarakan usaha angkutan perairan dengan mempergunakan perahu layar dan/atau perahu
layar bermotor dengan ukuran tertentu.
Sifat tradisional tersebut, mengandung nilai-nilai budaya
bangsa yang tidak hawa terdapat pada cara pengelolaan usaha
serta pengelolanya misalnya mengenai hubungan kerja antara
pemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan
bentuk kapal yang digunakan.
Hal-hal tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan
memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Usaha rakyat dalam ketentuan ini adalah usaha yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh warga negara
*8340 Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan
mendorong usaha-usaha yang bersifat koperatif.
Penyelenggaraan pelayaran rakyat tersebut dilakukan dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia.
Yang dimaksud dengan karakteristik tersendiri yaitu antara
lain sebagai berikut :
a. ukuran kapal yang terbatas;
b. tenaga penggeraknya angin dengan menggunakan
layar atau mesin dengan tenaga yang terbatas;
c. pengawakan yang mempunyai kualifikasi berbeda
dengan kualifikasi yang ditetapkan bagi kapal-kapal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 61;
d. lingkup operasinya dapat menjangkau
daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas
pelabuhan dan kedalaman air yang rendah serta negara-negara
yang berbatasan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya
memberikan perlindungan terhadap kelangsungan usaha
pelayaran rakyat, tanpa mengurangi pembinaan terhadap
unsur-unsur angkutan lainnya di perairan.
Ayat (2)
Pengembangan pelayaran rakyat dapat dilakukan oleh
Pemerintah dalam bentuk bimbingan, pelatihan, dan
pengaturan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Dalam menetapkan struktur dan golongan tarif angkutan
penumpang dan/atau barang bagi angkutan sungai dan danau
serta angkutan penumpang dan/atau kendaraan bagi angkutan
penyeberangan, Pemerintah memperhatikan kepentingan
*8341 masyarakat dan kepentingan penyelenggara angkutan
sungai dan danau, dan angkutan penye-
Pemerintah menetapkan tarif yang berorientasi kepada
kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, termasuk tarif
untuk angkutan penyeberangan perintis.
Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut
penyelenggara angkutan menetapkan tarif yang berorientasi
kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan.
Pasal 83
Ayat (1)
Pelayanan khusus bagi penumpang yang menyandang cacat atau
orang sakit dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati
pelayanan angkutan dengan baik.
Yang dimaksud pelayanan khusus dalam ketentuan ini dapat
berupa penyediaan jalan khusus di pelabuhan dan sarana
khusus untuk naik ke atau turun dari kapal, atau penyediaan
ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau
sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya
mengharuskan dalam posisi tidur.
Yang dimaksud dengan cacat dalam ketentuan ini misalnya
penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat
kaki, tuna netra, dan sebagainya.
Tidak termasuk dalam pengertian orang sakit dalam ketentuan
ini adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan daerah terpencil dan belum berkembang
yaitu daerah yang masih sulit dijangkau oleh sarana
transportasi.
Penyelenggaraan angkutan ke dan dari daerah terpencil
biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga
penyelenggara angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk
melayani rute-rute demikian.
Oleh sebab itu guna mengembangkan daerah-daerah tersebut dan
menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah-daerah
demikian diselenggarakan oleh Pemerintah dengan
mengikutsertakan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan
mengikutsertakan penyelenggara angkutan di perairan baik
swasta maupun koperasi yang dapat diberi kemudahan tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak
membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan
sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjian
pengangkutan yang disepakati.
Ayat (2)
*8342 Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Huruf a
Tanggung jawab perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ini adalah kematian atau lukanya penumpang
yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan
dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat
naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Termasuk dalam pengertian lukanya penumpang adalah cacat
fisik dan/atau cacat mental.
Huruf b
Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian
pengangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf c
Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan
pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan
perusahaan angkutan di perairan kepada penumpang selama
menunggu keberangkatan dalam hal terjadi kelambatan
pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan
tersebut.
Ketentuan ini perlu mempertimbangkan agar jangan sampai
menghambat pengembangan perusahaan angkutan di perairan
Huruf d
Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan hukum
yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal tetapi
meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat
pengoperasian kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Barang khusus dan barang berbahaya adalah barang-barang yang
karena sifatnya dapat mengancam keselamatan manusia, harta
benda, dan lingkungan, sesuai yang tercantum dalam
peraturan-peraturan yang berlaku antara lain :
a. Safety of Life at Sea (SOLAS) 74;
b. Code of safe practice for bulk cargoes;
c. Grain regulation;
d. Code of safe practice for ships carrying
timber deck cargoes.
*8343 Yang dimaksud dengan barang khusus adalah jenis barang
yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan
khusus, misalnya kayu logs, barang curah, batangan rel,
ternak, ikan beku, dan sebagainya.
Yang dimaksud dengan barang berbahaya adalah jenis barang
yang karena sifatnya dapat dikelompokan sebagai barang
berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar (BBM), bahan
kimia, radio aktif, dan sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Yang dimaksud dengan dibuktikan lain dalam ketentuan ini
adalah nakhoda atau pemimpin kapal berdasarkan pembuktian
telah melakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan
Undang-undang ini.
Pasal 89
Ayat (1)
Kecelakaan di kapal adalah suatu kejadian di kapal yang
bersangkutan yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau
jiwa manusia.
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat
yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses
penanggulangan kecelakaan dan pelaporan selanjutnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bahaya bagi keselamatan kapal adalah
keadaan yang dapat membahayakan kapal yang sedang berlayar
seperti antara lain cuaca buruk, kerangka kapal, sarana
bantu navigasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga dalam ayat ini adalah lembaga
pemerintah, bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaga tersebut berwenang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaga tersebut berwenang
melakukan pemeriksaan lanjutan untuk
*8344
mengambil keputusan atas kecelakaan kapal :
a. kapal tenggelam;
b. kapal terbakar;
c. kapal tubrukan yang mengakibatkan kerusakan
berat;
d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya
jiwa manusia dan kerugian harta benda;
e. kapal kandas dan rusak berat.
Lembaga dimaksud bertugas terbatas pada menjatuhkan sanksi
berupa hukuman administratif yang berkaitan dengan profesi
kepelautan, yang pada saat Undang-undang ini ditetapkan
disebut Mahkamah Pelayaran.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang dilakukan
Pemerintah yaitu segala daya dan upaya yang dapat diusahakan
untuk menyelamatkan jiwa manusia di perairan Indonesia.
Ayat (2)
Kewajiban setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan
kapal atau pesawat udara dimaksudkan untuk membantu sebatas
kemampuannya sebagai potensi search and rescue (SAR) guna
keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan terhadap
setiap orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 97
Ayat (1)
Termasuk dalam pengertian pelaut Indonesia adalah
tenaga-tenaga yang bekerja dalam bidang pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 99
Ayat (1)
Penyidikan dan penyelesaian hukum selanjutnya atas
penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu
dan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
tertentu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 101
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 1 12
*8346 Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 1 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 1 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas
*834 Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Diberlakukannya Undang-undang ini 2 (dua) tahun sejak
tanggal diundangkan dimaksudkan untuk memberi kesempatan
kepada aparat Pemerintah dan penyelenggara pelayaran guna
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini serta
memberikan penyuluhan pada masyarakat untuk mengetahui
Undang-undang ini.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1992
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pelayaran_(uu_21_thn_1992)_21.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Alasan uu no 21/1992 diganti dengan uu no 17/2008.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
