- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pelayaran (UU 17 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pelayaran (UU 17 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pelayaran_(uu_17_thn_2008)_17.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah
perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan
kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional
diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan
memperkukuh kedaulatan negara;
c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran,
dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian
dari sistem transportasi nasional yang harus
dikembangkan potensi dan peranannya untuk
mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien,
serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang
mantap dan dinamis;
d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha,
otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara,
dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan
pelayaran demi kepentingan nasional;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti
dengan undang-undang yang baru;
f. bahwa . . .
-2-
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia
beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
3. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut
dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang
dengan menggunakan kapal.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk
melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang
usaha pokoknya.
5. Angkutan . . .
-3-
5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat
yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik
tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan
dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor,
dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia
dengan ukuran tertentu.
6. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional
atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk
melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh
perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus
kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
8. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan
pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah
untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau
tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum
memberikan manfaat komersial.
9. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat
memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
10. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan
menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang
berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan
dokumen angkutan multimoda dari satu tempat
diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke
suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang
tersebut.
11. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di
dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
12. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal
yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
13. Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan
yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal
mendahului tagihan pemegang hipotek kapal.
14. Kepelabuhanan . . .
-4-
14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas
kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau
antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
15. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem
kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis,
hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional,
dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan
antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.
17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri
dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri
dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai
tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.
18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama
dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam
provinsi.
20. Terminal . . .
-5-
20. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
21. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.
22. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal
yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang
merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan
dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang
digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
24. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan
di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan
yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan
pelayaran.
25. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang
pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah
dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
26. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial.
27. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.
28. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
29. Kolam . . .
-6-
29. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang
digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan
olah gerak kapal.
30. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
31. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
32. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu
keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan yang menyangkut angkutan di perairan,
kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
33. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang,
status hukum kapal, manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen
keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
34. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan
serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong
dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan
sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
35. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan
permesinan kapal, jaminan mutu material marine,
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan
perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
37. Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
38. Kapal . . .
-7-
38. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh
instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta
tugas-tugas Pemerintah lainnya.
39. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera
Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
40. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya
yang tercantum dalam buku sijil.
41. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
43. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran,
Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi,
alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi,
pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan
pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan
pelayaran kapal.
44. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari
satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta
untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan-
pelayaran.
45. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman,
lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap
aman dan selamat untuk dilayari.
46. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau
sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan
dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan
efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
47. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus
untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap
pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis
tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa
pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran
yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
48. Pemanduan . . .
-8-
48. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu,
memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda
tentang keadaan perairan setempat yang penting agar
navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat,
tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan
lingkungan.
49. Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang
karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan
pemanduan kepada kapal yang melayarinya.
50. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang
nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan pemanduan kapal.
51. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang
berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal
yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di
bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan
peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan
air.
52. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar
perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang
dikehendaki atau untuk mengambil material dasar
perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
53. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau
pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur
kedalaman perairan.
54. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau
kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
55. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan
terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami
kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan
termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan
bawah air atau benda lainnya.
56. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.
57. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya
untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran
lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang
terkait dengan pelayaran.
58. Mahkamah . . .
-9-
58. Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang
bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
kecelakaan kapal.
59. Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan
penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan
pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada
Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh
Menteri.
60. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang
khusus didirikan untuk pelayaran.
61. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
62. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
63. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
64. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pelayaran.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:
a. asas manfaat;
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
c. asas persaingan sehat;
d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
f. asas kepentingan umum;
g. asas . . .
- 10 -
g. asas keterpaduan;
h. asas tegaknya hukum;
i. asas kemandirian;
j. asas berwawasan lingkungan hidup;
k. asas kedaulatan negara; dan
l. asas kebangsaan.
Pasal 3
Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi
angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan
perekonomian nasional;
b. membina jiwa kebaharian;
c. menjunjung kedaulatan negara;
d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri
angkutan perairan nasional;
e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian
tujuan pembangunan nasional;
f. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam
rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan
g. meningkatkan ketahanan nasional.
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Pasal 4
Undang-Undang ini berlaku untuk:
a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan
lingkungan maritim di perairan Indonesia;
b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar
perairan Indonesia.
BAB IV . . .
- 11 -
BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 5
(1) Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara
lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria,
perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan
keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan,
perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang
pembangunan dan pengoperasian.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan
pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.
(6) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek
kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau
barang secara massal melalui perairan dengan
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,
nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang
terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan,
serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian
dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu
dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
c. mengembangkan . . .
- 12 -
c. mengembangkan kemampuan armada angkutan
nasional yang tangguh di perairan serta didukung
industri perkapalan yang andal sehingga mampu
memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri
maupun dari dan ke luar negeri;
d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan
nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung
kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan
perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh
sehingga mampu mandiri dan bersaing;
e. meningkatkan kemampuan dan peranan
kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan
pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-
pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka
menunjang angkutan di perairan;
f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa
bahari, profesional, dan mampu mengikuti
perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran;
dan
g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan
upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan,
kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.
(7) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
kewenangannya.
BAB V
ANGKUTAN DI PERAIRAN
Bagian Kesatu
Jenis Angkutan di Perairan
Pasal 6
Jenis angkutan di perairan terdiri atas:
a. angkutan laut;
b. angkutan sungai dan danau; dan
c. angkutan penyeberangan.
Bagian Kedua . . .
- 13 -
Bagian Kedua
Angkutan Laut
Paragraf 1
Jenis Angkutan Laut
Pasal 7
Angkutan laut terdiri atas:
a. angkutan laut dalam negeri;
b. angkutan laut luar negeri;
c. angkutan laut khusus; dan
d. angkutan laut pelayaran-rakyat.
Paragraf 2
Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 8
(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut nasional dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki
oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau
barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah
perairan Indonesia.
Pasal 9
(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan
dilaksanakan secara terpadu, baik intra-maupun
antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem
transportasi nasional.
(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap
dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek
tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani
trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
(4) Jaringan . . .
- 14 -
(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam
negeri disusun dengan memperhatikan:
a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan
pariwisata;
b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
c. rencana umum tata ruang;
d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
e. perwujudan Wawasan Nusantara.
(5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi
perusahaan angkutan laut nasional dengan
memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa
angkutan laut.
(6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
(7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan
mempertimbangkan:
a. kelaiklautan kapal;
b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan
diawaki oleh warga negara Indonesia;
c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;
dan
e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
(8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib
dilaporkan kepada Pemerintah.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3 . . .
- 15 -
Paragraf 3
Angkutan Laut Luar Negeri
Pasal 11
(1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau
perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan
kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.
(2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional
memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk
angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan
trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak
teratur.
(4) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan
kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib
menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.
(5) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia
yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara
berkesinambungan dapat menunjuk perwakilannya di
Indonesia.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar
negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan
angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4 . . .
- 16 -
Paragraf 4
Angkutan Laut Khusus
Pasal 13
(1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan
sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan
diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari
Pemerintah.
(3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan
kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi
dan persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan
usaha pokoknya.
(4) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang
milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau
barang umum kecuali dalam hal keadaan tertentu
berdasarkan izin Pemerintah.
(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa:
a. tidak tersedianya kapal; dan
b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu
melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa
angkutan yang ada.
(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib
menunjuk perusahaan angkutan laut nasional atau
pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen
umum.
(7) Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat
menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang
sejenis dengan usaha pokoknya.
Pasal 14 . . .
- 17 -
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 5
Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Pasal 15
(1) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagai usaha
masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan
bagian dari usaha angkutan di perairan mempunyai
peranan yang penting dan karakteristik tersendiri.
(2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta
diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 16
(1) Pembinaan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan
agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan
laut pelayaran-rakyat tetap terpelihara sebagai bagian
dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu
kesatuan sistem transportasi nasional.
(2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat
dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman
dan/atau perairan yang memiliki alur dengan
kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan
usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan
c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan
kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut
nasional.
(3) Armada angkutan laut pelayaran-rakyat dapat
dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik
dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak
tetap dan tidak teratur.
Pasal 17 . . .
- 18 -
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 18
(1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri
dilakukan oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau antara Negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang
bersangkutan.
(3) Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara dua
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau
kapal berbendera negara yang bersangkutan.
(4) Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan
dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra-
dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem
transportasi nasional.
(5) Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan
dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau
trayek tidak tetap dan tidak teratur.
(6) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan
di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan
tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
Pasal 19
(1) Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
(2) Kegiatan . . .
- 19 -
(2) Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
dengan izin Pemerintah.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai
dan danau diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Angkutan Penyeberangan
Pasal 21
(1) Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri
dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
(2) Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan.
(3) Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara dua
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau
kapal berbendera negara yang bersangkutan.
Pasal 22
(1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang
dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang
dan kendaraan beserta muatannya.
(2) Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
b. fungsi . . .
- 20 -
b. fungsi sebagai jembatan;
c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan
dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan
dengan jarak tertentu;
d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari
kendaraan pengangkutnya;
e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat
mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar-
dan intramoda.
(3) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan
menggunakan trayek tetap dan teratur.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan
penyeberangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Angkutan di Perairan untuk Daerah masih Tertinggal
dan/atau Wilayah Terpencil
Pasal 24
(1) Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan
penugasan.
(3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan biaya yang disediakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional
dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya
produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
(5) Pelayaran . . .
- 21 -
(5) Pelayaran-perintis dan penugasan dilaksanakan secara
terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan
pembangunan wilayah.
(6) Angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil dievaluasi oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah setiap tahun.
Pasal 25
Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan
perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal yang diawaki oleh warga negara Indonesia.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaran-perintis dan
penugasan pada angkutan di perairan untuk daerah masih
tertinggal dan/atau wilayah terpencil diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keenam
Perizinan Angkutan
Pasal 27
Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib
memiliki izin usaha.
Pasal 28
(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha
yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan
usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan
beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
c. Menteri . . .
- 22 -
c. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan
pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.
(2) Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan
oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota
dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota; atau
b. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi,
pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan
internasional.
(3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh:
a. bupati/walikota sesuai dengan domisili orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha; atau
b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
untuk orang perseorangan warga negara Indonesia
atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
(4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang
dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan
oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah
provinsi; atau
c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi
dan/atau antarnegara.
(5) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:
a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha;
atau
b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
untuk badan usaha yang berdomisili di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
(6) Selain . . .
- 23 -
(6) Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang
dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian
kapal yang diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota
dalam provinsi; dan
c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan
antarprovinsi dan/atau antarnegara.
Pasal 29
(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan
usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan
ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage).
(2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga
negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture)
dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang
memiliki kapal berbendera Indonesia sekurang-
kurangnya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000
(lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak
berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketujuh . . .
- 24 -
Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
Pasal 31
(1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di
perairan.
(2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. bongkar muat barang;
b. jasa pengurusan transportasi;
c. angkutan perairan pelabuhan;
d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan
jasa terkait dengan angkutan laut;
e. tally mandiri;
f. depo peti kemas;
g. pengelolaan kapal (ship management);
h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker);
i. keagenan Awak Kapal (ship manning agency);
j. keagenan kapal; dan
k. perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and
maintenance).
Pasal 32
(1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan
khusus untuk itu.
(2) Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar
muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang
tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
(3) Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan
perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional.
(4) Kegiatan . . .
- 25 -
(4) Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional,
perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa
pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan
cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti
kemas bagi kepentingannya sendiri.
Pasal 33
Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib
memiliki izin usaha.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Tarif Angkutan dan Usaha Jasa Terkait
Pasal 35
(1) Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutan
penumpang dan tarif angkutan barang.
(2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan
oleh Pemerintah.
(3) Tarif angkutan penumpang nonekonomi ditetapkan oleh
penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan
yang diberikan.
(4) Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasa
angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa
dan penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis,
struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 36
Tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa terkait
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia
jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 37 . . .
- 26 -
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan
tarif angkutan dan usaha jasa terkait diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut
Paragraf 1
Wajib Angkut
Pasal 38
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut
penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos
yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
(2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan
dokumen muatan.
(3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasi armada
niaga nasional.
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib angkut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 40
(1) Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab
terhadap keselamatan dan keamanan penumpang
dan/atau barang yang diangkutnya.
(2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah
yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau
perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah
disepakati.
Pasal 41 . . .
- 27 -
Pasal 41
(1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal,
berupa:
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang
yang diangkut; atau
d. kerugian pihak ketiga.
(2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d
bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan
angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau
seluruh tanggung jawabnya.
(3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar
penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 42
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan
fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat,
wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang
sakit, dan orang lanjut usia.
(2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya
Pasal 44
Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 45 . . .
- 28 -
Pasal 45
(1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dapat berupa:
a. kayu gelondongan (logs);
b. barang curah;
c. rel; dan
d. ternak.
(2) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 berbentuk:
a. bahan cair;
b. bahan padat; dan
c. bahan gas.
(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bahan atau barang peledak (explosives);
b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan
dengan tekanan (compressed gases, liquified or
dissolved under pressure);
c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable
liquids);
d. bahan atau barang padat mudah menyala atau
terbakar (flammable solids);
e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing
substances);
f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic
and infectious substances);
g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan
i. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya
(miscellaneous dangerous substances).
Pasal 46
Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib memenuhi
persyaratan:
a. pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan
dan penyimpanan selama berada di kapal;
b. keselamatan . . .
- 29 -
b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik
nasional maupun internasional bagi kapal khusus
pengangkut barang berbahaya; dan
c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya
yang diangkut.
Pasal 47
Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut
yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus
wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar
sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang
berbahaya tiba di pelabuhan.
Pasal 48
Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan
barang berbahaya dan barang khusus untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di
pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya dan
barang khusus di pelabuhan.
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan
barang khusus dan barang berbahaya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesepuluh
Angkutan Multimoda
Pasal 50
(1) Angkutan perairan dapat merupakan bagian dari
angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan
usaha angkutan multimoda.
(2) Kegiatan angkutan perairan dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan
antara penyedia jasa angkutan perairan dan badan usaha
angkutan multimoda dan penyedia jasa moda lainnya.
Pasal 51 . . .
- 30 -
Pasal 51
(1) Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang
telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan
multimoda dari Pemerintah.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab (liability) terhadap barang sejak
diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima
barang.
Pasal 52
Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1
(satu) dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan
multimoda.
Pasal 53
(1) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi
kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang
serta keterlambatan penyerahan barang.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan
multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau
agennya secara layak telah melaksanakan segala
tindakan untuk mencegah terjadinya kehilangan,
kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan
barang.
(3) Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.
Pasal 54
Penyedia jasa angkutan multimoda wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya.
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesebelas . . .
- 31 -
Bagian Kesebelas
Pemberdayaan Industri Angkutan Perairan Nasional
Pasal 56
Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan
nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan
perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan
nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan
semua sektor terkait.
Pasal 57
(1) Pemberdayaan industri angkutan perairan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan
oleh Pemerintah dengan:
a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang
antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan
c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar
minyak untuk angkutan di perairan.
(2) Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh
Pemerintah dengan:
a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;
b. mengembangkan pusat desain, penelitian, dan
pengembangan industri kapal nasional;
c. mengembangkan standardisasi dan komponen kapal
dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan
lokal dan melakukan alih teknologi;
d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen
kapal;
e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan
perairan nasional yang membangun dan/atau
mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang
melakukan pengadaan kapal dari luar negeri;
f. membangun kapal pada industri galangan kapal
nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
g. membangun . . .
- 32 -
g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari
luar negeri dengan menggunakan sebanyak-
banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih
teknologi; dan
h. memelihara dan mereparasi kapal pada industri
perkapalan nasional yang biayanya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri
angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan
nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua belas
Sanksi Administratif
Pasal 59
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal
28 ayat (4) atau ayat (6), atau Pasal 33 dapat dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4)
atau Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa tidak diberikan pelayanan jasa
kepelabuhanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VI . . .
- 33 -
BAB VI
HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN
YANG DIDAHULUKAN
Bagian Kesatu
Hipotek
Pasal 60
(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal
Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan
pembebanan hipotek atas kapal.
(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan
pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan
dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
(3) Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta
Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
(4) Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.
(5) Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan
grosse akta pengganti berdasarkan penetapan
pengadilan.
Pasal 61
(1) Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.
(2) Peringkat masing-masing hipotek ditentukan sesuai
dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek.
Pasal 62
Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima
hipotek yang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan
hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal
di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk
Pendaftaran Kapal.
Pasal 63 . . .
- 34 -
Pasal 63
(1) Pencoretan hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas
permintaan tertulis dari penerima hipotek.
(2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh pemberi hipotek, permintaan tersebut
dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari
penerima hipotek.
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan
hipotek diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Piutang-Pelayaran yang Didahulukan
Pasal 65
(1) Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin
dengan kapal, pemilik, pencarter, atau operator kapal
harus mendahulukan pembayaran piutang-pelayaran
yang didahulukan.
(2) Piutang-pelayaran yang didahulukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
a. untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya
kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal, dan awak
pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan
penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi
dan kontribusi asuransi sosial yang harus dibiayai;
b. untuk membayar uang duka atas kematian atau
membayar biaya pengobatan atas luka badan, baik
yang terjadi di darat maupun di laut yang
berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal;
c. untuk pembayaran biaya salvage atas kapal;
d. untuk biaya pelabuhan dan alur-pelayaran lainnya
serta biaya pemanduan; dan
e. untuk . . .
- 35 -
e. untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh
kerugian fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh
pengoperasian kapal selain dari kerugian atau
kerusakan terhadap muatan, peti kemas, dan barang
bawaan penumpang yang diangkut di kapal.
(3) Piutang-pelayaran yang didahulukan tidak dapat
dibebankan atas kapal untuk menjamin gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e
apabila tindakan tersebut timbul sebagai akibat dari:
a. kerusakan yang timbul dari angkutan minyak atau
bahan berbahaya dan beracun lainnya melalui laut;
dan
b. bahan radioaktif atau kombinasi antara bahan
radioaktif dengan bahan beracun, eksplosif atau
bahan berbahaya dari bahan bakar nuklir, produk,
atau sampah radioaktif.
Pasal 66
(1) Pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diutamakan dari
pembayaran piutang gadai, hipotek, dan piutang yang
terdaftar.
(2) Pemilik, pencarter, pengelola, atau operator kapal harus
mendahulukan pembayaran terhadap biaya yang timbul
selain dari pembayaran piutang-pelayaran yang
didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. biaya yang timbul dari pengangkatan kapal yang
tenggelam atau terdampar yang dilakukan oleh
Pemerintah untuk menjamin keselamatan pelayaran
atau perlindungan lingkungan maritim; dan
b. biaya perbaikan kapal yang menjadi hak galangan
atau dok (hak retensi) jika pada saat penjualan paksa
kapal sedang berada di galangan atau dok yang berada
di wilayah hukum Indonesia.
(4) Piutang-pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 65 mempunyai jenjang prioritas sesuai dengan
urutannya, kecuali apabila klaim biaya salvage kapal
telah timbul terlebih dahulu mendahului klaim yang lain,
biaya salvage menjadi prioritas yang lebih dari piutang-
pelayaran yang didahulukan lainnya.
BAB VII . . .
- 36 -
BAB VII
KEPELABUHANAN
Bagian Kesatu
Tatanan Kepelabuhanan Nasional
Paragraf 1
Umum
Pasal 67
(1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam
rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan
berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan
mempunyai daya saing global untuk menunjang
pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan
Nusantara.
(2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara
nasional yang menggambarkan perencanaan
kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi,
dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
(3) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
c. lokasi pelabuhan.
Paragraf 2
Peran, Fungsi, Jenis, dan Hierarki Pelabuhan
Pasal 68
Pelabuhan memiliki peran sebagai:
a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan
hierarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e. tempat . . .
- 37 -
e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau
barang; dan
f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.
Pasal 69
Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
a. pemerintahan; dan
b. pengusahaan.
Pasal 70
(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. pelabuhan sungai dan danau.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mempunyai hierarki terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.
Paragraf 3
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Pasal 71
(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan
pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan,
pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.
(2) Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dengan
memperhatikan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam; dan
d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
maupun internasional.
(3) Rencana . . .
- 38 -
(3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat:
a. kebijakan pelabuhan nasional; dan
b. rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.
(4) Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(5) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.
(6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis
akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Rencana Induk
Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Paragraf 4
Lokasi Pelabuhan
Pasal 72
(1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu
sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai
dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
(2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp) pelabuhan.
Pasal 73
(1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk
Pelabuhan.
(2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain
terkait di lokasi pelabuhan;
e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
Pasal 74 . . .
- 39 -
Pasal 74
(1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah
daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
(2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
(3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasar pada kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
Pasal 75
(1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
(2) Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk
menjamin kegiatan kepelabuhanan.
(3) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, terdiri atas:
a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur-
pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal,
kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan
kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
(4) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan
perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja
perairan yang digunakan untuk alur-pelayaran dari dan
ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat,
pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan
kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan,
fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan kapal.
(5) Daratan . . .
- 40 -
(5) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh
penyelenggara pelabuhan.
(6) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah
ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah
dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 76
(1) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari
gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian
dengan tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan
pengumpan.
(2) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
untuk pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh
bupati/walikota.
Pasal 77
Suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat
ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai
pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan
lingkungan.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara
penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua . . .
- 41 -
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan
Paragraf 1
Umum
Pasal 79
Kegiatan pemerintahan dan pengusahaan di pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diselenggarakan
secara terpadu dan terkoordinasi.
Paragraf 2
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan
Pasal 80
(1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 meliputi:
a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
b. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau
c. kepabeanan;
d. keimigrasian;
e. kekarantinaan.
(2) Selain kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan pemerintahan
lainnya yang keberadaannya bersifat tidak tetap.
(3) Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
penyelenggara pelabuhan.
(4) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Syahbandar.
(5) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 3 . . .
- 42 -
Paragraf 3
Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 81
(1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:
a. Otoritas Pelabuhan; atau
b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial.
(3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum
diusahakan secara komersial.
(4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat merupakan Unit Penyelenggara
Pelabuhan Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
pemerintah daerah.
Pasal 82
(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan
bertanggung jawab kepada:
a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan
Pemerintah; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk Unit
Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.
(3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk
untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.
(4) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai
wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk
lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk
melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang
dituangkan dalam perjanjian.
(5) Hasil . . .
- 43 -
(5) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya harus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Pasal 83
(1) Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a
Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung
jawab:
a. menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di
pelabuhan;
f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan;
g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas
penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas
pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa
kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas
Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h. menjamin kelancaran arus barang.
(2) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum
disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
Pasal 84 . . .
- 44 -
Pasal 84
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai
wewenang:
a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan
perairan pelabuhan;
b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan
melalui pemanduan kapal; dan
d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa
kepelabuhanan.
Pasal 85
Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak
pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 86
Aparat Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan
dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.
Pasal 87
Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung
jawab:
a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam
pelabuhan, dan alur-pelayaran;
b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
e. menyusun . . .
- 45 -
e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan;
f. menjamin kelancaran arus barang; dan
g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
Pasal 88
(1) Dalam mendukung kawasan perdagangan bebas dapat
diselenggarakan pelabuhan tersendiri.
(2) Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan
bebas.
(3) Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran pada pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini.
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pelabuhan dan Unit
Penyelenggara Pelabuhan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 4
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan
Pasal 90
(1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan
jasa terkait dengan kepelabuhanan.
(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan
dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang,
dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
bertambat;
b. penyediaan . . .
- 46 -
b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan
bakar dan pelayanan air bersih;
c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun
penumpang dan/atau kendaraan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti
kemas;
e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan
tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta
peralatan pelabuhan;
f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti
kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat
barang;
h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan
konsolidasi barang; dan/atau
i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan
kapal.
(4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang
menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai
tambah bagi pelabuhan.
Pasal 91
(1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara
komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya.
(2) Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha
Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk lebih dari satu terminal.
(3) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
ayat (1) pada pelabuhan yang belum diusahakan secara
komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
(4) Dalam . . .
- 47 -
(4) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan
lainnya pada pelabuhan yang diusahakan Unit
Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.
(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha.
Pasal 92
Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan
konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang
dituangkan dalam perjanjian.
Paragraf 5
Badan Usaha Pelabuhan
Pasal 93
Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal
dan fasilitas pelabuhan lainnya.
Pasal 94
Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (1) Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:
a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas
pelabuhan;
b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada
fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang
menyangkut angkutan di perairan;
e. memelihara kelestarian lingkungan;
f. memenuhi . . .
- 48 -
f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam
perjanjian; dan
g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik
secara nasional maupun internasional.
Pasal 95
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Pelabuhan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 6
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pasal 96
(1) Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan
izin dari:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan
pengumpan.
(2) Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis
kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan
memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda
transportasi.
Pasal 97
(1) Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai
dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta
memperoleh izin.
(2) Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul; dan
b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan
pengumpan.
Pasal 98
(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib
memperoleh izin dari bupati/walikota.
(2) Pembangunan . . .
- 49 -
(2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian
lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra-
dan antarmoda transportasi.
(3) Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan
setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan
operasional serta memperoleh izin.
(4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau
diberikan oleh bupati/walikota.
Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 7
Tanggung Jawab Ganti Kerugian
Pasal 100
(1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan
yang diakibatkan oleh kegiatannya.
(2) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab
untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada
bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan
oleh kapal.
(3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik
dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di
pelabuhan wajib memberikan jaminan.
Pasal 101
(1) Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab terhadap
kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena
kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
(2) Pengguna . . .
- 50 -
(2) Pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan tuntutan
ganti kerugian.
Bagian Ketiga
Terminal Khusus dan Terminal
untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 102
(1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.
(2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan
sendiri.
Pasal 103
Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (1):
a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan
fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta
instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai
dengan kebutuhan.
Pasal 104
(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan
dioperasikan dalam hal:
a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung
kegiatan pokok tersebut; dan
b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis
operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
apabila membangun dan mengoperasikan terminal
khusus.
(2) Untuk . . .
- 51 -
(2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi
persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan
izin dari Menteri.
(3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk
jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 105
Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan
umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri.
Pasal 106
Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai
dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada
Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau
diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus
untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi
pelabuhan.
Pasal 107
(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 yang diserahkan kepada Pemerintah dapat berubah
statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi
persyaratan:
a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
dan
f. kelestarian lingkungan.
(2) Dalam . . .
- 52 -
(2) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi
pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas
penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran,
dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan
dimiliki oleh pengelola terminal khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh
negara.
Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal khusus dan
perubahan status terminal khusus diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keempat
Penarifan
Pasal 109
Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai
dengan jasa yang disediakan.
Pasal 110
(1) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau
daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan
oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan oleh Otoritas
Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
(2) Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha
Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan
pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.
(3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang
diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(4) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang
diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah
dan merupakan penerimaan daerah.
Bagian Kelima . . .
- 53 -
Bagian Kelima
Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri
Pasal 111
(1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran
perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
dilakukan oleh pelabuhan utama.
(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
b. kepentingan perdagangan internasional;
c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan
laut nasional;
d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran
internasional;
e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
f. fasilitas pelabuhan;
g. keamanan dan kedaulatan negara; dan
h. kepentingan nasional lainnya.
(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk
melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.
(4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
a. aspek administrasi;
b. aspek ekonomi;
c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi
pemegang fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina;
dan
f. jenis komoditas khusus.
(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 112 . . .
- 54 -
Pasal 112
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dapat dikenakan
sanksi administratif berupa denda administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal
khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 114
Peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah
daerah.
Pasal 115
(1) Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 pemerintah daerah
mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan,
kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian
lainnya;
b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di
pelabuhan;
c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan
pelabuhan;
d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang
menghubungkan pelabuhan dengan kawasan
perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan
perekonomian lainnya;
e. membina . . .
- 55 -
e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan
memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat
berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan
pelabuhan;
f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat
wilayah;
g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan;
dan
h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi
pelabuhan dan terminal khusus.
(2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan
atau menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang,
Pemerintah mengambil alih peran, tugas, dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB VIII
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 116
(1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi
keselamatan dan keamanan angkutan di perairan,
pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
(2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah.
Bagian Kedua
Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan
Pasal 117
(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu
kondisi terpenuhinya persyaratan:
a. kelaiklautan kapal; dan
b. kenavigasian.
(2) Kelaiklautan . . .
- 56 -
(2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan
daerah-pelayarannya yang meliputi:
a. keselamatan kapal;
b. pencegahan pencemaran dari kapal;
c. pengawakan kapal;
d. garis muat kapal dan pemuatan;
e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
f. status hukum kapal;
g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal; dan
h. manajemen keamanan kapal.
(3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
sertifikat dan surat kapal.
Pasal 118
Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. Telekomunikasi-Pelayaran;
c. hidrografi dan meteorologi;
d. alur dan perlintasan;
e. pengerukan dan reklamasi;
f. pemanduan;
g. penanganan kerangka kapal; dan
h. salvage dan pekerjaan bawah air.
Pasal 119
(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan
perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1)
Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan,
pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran
sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan
alur-pelayaran dan perairan pandu.
(2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran,
Pemerintah menetapkan zona keamanan dan
keselamatan di sekitar instalasi bangunan tersebut.
Bagian Ketiga . . .
- 57 -
Bagian Ketiga
Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan
Pasal 120
Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan
dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan
kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang,
dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan
pelabuhan.
Pasal 121
Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi
terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem
pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi:
a. prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
b. sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
c. sistem komunikasi; dan
d. personel pengaman.
Pasal 122
Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan
lingkungan maritim.
Bagian Keempat
Perlindungan Lingkungan Maritim
Pasal 123
Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya
prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran dari kegiatan:
a. kepelabuhanan;
b. pengoperasian kapal;
c. pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di
perairan;
d. pembuangan limbah di perairan; dan
e. penutuhan kapal.
BAB IX . . .
- 58 -
BAB IX
KELAIKLAUTAN KAPAL
Bagian Kesatu
Keselamatan Kapal
Pasal 124
(1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal
termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di
perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan
keselamatan kapal.
(2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. material;
b. konstruksi;
c. bangunan;
d. permesinan dan perlistrikan;
e. stabilitas;
f. tata susunan serta perlengkapan termasuk
perlengkapan alat penolong dan radio; dan
g. elektronika kapal.
Pasal 125
(1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk
perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib
membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta
data kelengkapannya.
(2) Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan
perombakan harus sesuai dengan gambar rancang
bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari
Menteri.
(3) Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan
perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.
Pasal 126
(1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan
keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh
Menteri.
(2) Sertifikat . . .
- 59 -
(2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan
c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap
ikan.
(3) Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan
pengujian.
(4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan
secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.
(5) Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh
pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki
kompetensi.
Pasal 127
(1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:
a. masa berlaku sudah berakhir;
b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat
(endorsement);
c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan keselamatan kapal;
d. kapal berubah nama;
e. kapal berganti bendera;
f. kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam
sertifikat keselamatan kapal;
g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan
perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran
utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
h. kapal tenggelam atau hilang; atau
i. kapal ditutuh (scrapping).
(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila:
a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan
untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai
dengan keadaan sebenarnya;
b. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan
kapal; atau
c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
(3) Ketentuan . . .
- 60 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 128
(1) Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus
memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau
bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan
keselamatan kapal.
(2) Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
Pasal 129
(1) Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib
diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan
persyaratan keselamatan kapal.
(2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing
yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan
dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi
persyaratan keselamatan kapal.
(3) Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Menteri.
(4) Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada
Menteri.
Pasal 130
(1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara
sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan
kapal.
(2) Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
(3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan
pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan
dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal.
Pasal 131 . . .
- 61 -
Pasal 131
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-
pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan
navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang
memenuhi persyaratan.
(2) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-
pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat
komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi
persyaratan.
Pasal 132
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah-
pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan
meteorologi yang memenuhi persyaratan.
(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya
cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar
wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau
instansi Pemerintah terkait.
Pasal 133
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan
gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta
pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran dari Kapal
Pasal 134
(1) Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus
memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian
pencemaran.
(2) Pencegahan dan pengendalian pencemaran ditentukan
melalui pemeriksaan dan pengujian.
(3) Kapal . . .
- 62 -
(3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan
pencegahan dan pengendalian pencemaran diberikan
sertifikat pencegahan dan pengendalian pencemaran oleh
Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran
dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pengawakan Kapal
Pasal 135
Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi
persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
ketentuan nasional dan internasional.
Pasal 136
(1) Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera
Indonesia harus warga negara Indonesia.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 137
(1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang
penegakan hukum serta bertanggung jawab atas
keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar,
dan barang muatan.
(2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35
(tiga puluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal
tradisional ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima
Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yang
berlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas
keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar,
dan barang muatan.
(3) Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan
atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal.
(4) Nakhoda . . .
- 63 -
(4) Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada
instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan
yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.
(5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih diberi tugas dan
kewenangan khusus, yaitu:
a. membuat catatan setiap kelahiran;
b. membuat catatan setiap kematian; dan
c. menyaksikan dan mencatat surat wasiat.
(6) Nakhoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan,
pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta
kesehatan.
Pasal 138
(1) Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar.
(2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan
bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan
kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada
Syahbandar.
(3) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya
apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan
keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 139
Untuk tindakan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang
dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan
lainnya yang diperlukan.
Pasal 140
(1) Dalam hal Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35
(tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih yang bertugas
di kapal sedang berlayar untuk sementara atau untuk
seterusnya tidak mampu melaksanakan tugas, mualim I
menggantikannya dan pada pelabuhan berikut yang
disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.
(2) Apabila . . .
- 64 -
(2) Apabila mualim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mampu menggantikan Nakhoda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mualim lainnya yang tertinggi
dalam jabatan sesuai dengan sijil menggantikan dan pada
pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan
penggantian Nakhoda.
(3) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan halangan
sementara, penggantian tidak mengalihkan kewenangan
dan tanggung jawab Nakhoda kepada pengganti
sementara.
(4) Apabila seluruh mualim dalam kapal berhalangan
menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengganti Nakhoda ditunjuk oleh dewan kapal.
(5) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disebabkan halangan tetap, Nakhoda
pengganti sementara mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 137
ayat (1) dan ayat (3).
Pasal 141
(1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal
penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
(2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih wajib melaporkan buku
harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang
dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk
memperlihatkan buku harian kapal dan/atau
memberikan salinannya.
(3) Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
Pasal 142
(1) Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara
tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa
izin Nakhoda.
(2) Dalam . . .
- 65 -
(2) Dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah
yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan
kepada pejabat pemerintah yang berwenang.
Pasal 143
(1) Nakhoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas
pelanggaran yang dilakukan setiap Anak Buah Kapal
yang:
a. meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda;
b. tidak kembali ke kapal pada waktunya;
c. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
d. menolak perintah penugasan;
e. berperilaku tidak tertib; dan/atau
f. berperilaku tidak layak.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 144
(1) Selama perjalanan kapal, Nakhoda dapat mengambil
tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak sah
berada di atas kapal.
(2) Nakhoda mengambil tindakan apabila orang dan/atau
yang ada di dalam kapal akan membahayakan
keselamatan kapal dan Awak Kapal.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 145
Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal
dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki
kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang
dipersyaratkan.
Pasal 146
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan
kapal, dan dokumen pelaut diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
- 66 -
Bagian Keempat
Garis Muat Kapal dan Pemuatan
Pasal 147
(1) Setiap kapal yang berlayar harus ditetapkan garis
muatnya sesuai dengan persyaratan.
(2) Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat
Garis Muat.
(3) Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya
harus dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai
dengan daerah-pelayarannya.
Pasal 148
(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus
dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk
memungkinkan Nakhoda menentukan semua keadaan
pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal.
(2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan
muatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi
persyaratan keselamatan kapal.
Pasal 149
(1) Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai
bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan
kelaikan peti kemas.
(2) Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan peti
kemas serta pengaturan balas harus memenuhi
persyaratan keselamatan kapal.
Pasal 150
Ketentuan lebih lanjut mengenai garis muat dan pemuatan
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima . . .
- 67 -
Bagian Kelima
Kesejahteraan Awak Kapal
dan Kesehatan Penumpang
Pasal 151
(1) Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan
yang meliputi:
a. gaji;
b. jam kerja dan jam istirahat;
c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan
pemulangan ke tempat asal;
d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi
karena mengalami kecelakaan;
e. kesempatan mengembangkan karier;
f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan
atau minuman; dan
g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta
pemberian asuransi kecelakaan kerja.
(2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal
dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 152
(1) Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib
menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.
(2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. ruang pengobatan atau perawatan;
b. peralatan medis dan obat-obatan; dan
c. tenaga medis.
Pasal 153
Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan
persyaratan fasilitas kesehatan penumpang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam . . .
- 68 -
Bagian Keenam
Status Hukum Kapal
Pasal 154
Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:
a. pengukuran kapal;
b. pendaftaran kapal; dan
c. penetapan kebangsaan kapal.
Pasal 155
(1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan
pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi
wewenang oleh Menteri.
(2) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu:
a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang
berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat)
meter;
b. pengukuran internasional untuk kapal yang
berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau
lebih; dan
c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui
terusan tertentu.
(3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan
ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh
Gross Tonnage).
(4) Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 156
(1) Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur
wajib dipasang Tanda Selar.
(2) Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik
dan mudah dibaca.
Pasal 157 . . .
- 69 -
Pasal 157
(1) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera
melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila terjadi
perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data
yang ada dalam Surat Ukur.
(2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera
dilakukan.
Pasal 158
(1) Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat
didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang
ditetapkan oleh Menteri.
(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:
a. kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-
kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan
hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia; dan
c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan
usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki
oleh warga negara Indonesia.
(3) Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta
pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
(4) Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik
diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi
pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah
didaftar.
(5) Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang Tanda
Pendaftaran.
Pasal 159
(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan
oleh Menteri.
(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat
pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mendaftarkan kapalnya.
Pasal 160 . . .
- 70 -
Pasal 160
(1) Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama
kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.
(2) Kapal asing yang akan didaftarkan di Indonesia harus
dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari
negara bendera asal kapal.
Pasal 161
(1) Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau
musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai
pengganti.
(2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan
pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan
berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
Pasal 162
(1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan
cara balik nama di tempat kapal tersebut semula
didaftarkan.
(2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan
dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
(3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas
kapal kepada pemilik yang baru diberikan grosse akta
balik nama kapal.
Pasal 163
(1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut
diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh
Menteri.
(2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus
tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;
b. Pas . . .
- 71 -
b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross
Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175
(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7
(tujuh Gross Tonnage).
(3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau
diberikan pas sungai dan danau.
Pasal 164
Kapal negara dapat diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Indonesia.
Pasal 165
(1) Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan
bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.
(2) Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang
mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda
kebangsaannya.
Pasal 166
(1) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus
menunjukkan identitas kapalnya secara jelas.
(2) Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama
berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di
Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain
bendera kebangsaannya.
Pasal 167
Kapal berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan
bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan.
Pasal 168
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan
penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan
dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan
persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh . . .
- 72 -
Bagian Ketujuh
Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran
dari Kapal
Pasal 169
(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal
untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi
persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal.
(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC) untuk
perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan
(Safety Management Certificate/SMC) untuk kapal.
(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat
pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang
diberikan kewenangan oleh Pemerintah.
(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan
Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan
penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan
Manajemen Keamanan Kapal
Pasal 170
(1) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal
untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan
manajemen keamanan kapal.
(2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen
keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberi sertifikat.
(3) Sertifikat . . .
- 73 -
(3) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan
Kapal Internasional (International Ship Security
Certificate/ISSC).
(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat
pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang
diberikan kewenangan oleh Pemerintah.
(5) Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh
pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan
penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif
Pasal 171
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1)
atau ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) atau
ayat (2), Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat
(1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal
152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 160 ayat (1), Pasal
162 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif, berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;
d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;
e. tidak diberikan sertifikat; atau
f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.
(2) Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5)
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB X . . .
- 74 -
BAB X
KENAVIGASIAN
Bagian Kesatu
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 172
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga
keselamatan dan keamanan pelayaran dengan
menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
sesuai dengan perkembangan teknologi.
(2) Selain untuk menjaga keselamatan dan keamanan
pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan
untuk kepentingan tertentu lainnya.
(3) Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam keadaan tertentu, pengadaan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
oleh badan usaha.
(5) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang diadakan oleh
badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diawasi oleh Pemerintah.
(6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
a. memelihara dan merawat Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
b. menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
dengan standar yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Pasal 173
Pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dilaksanakan
oleh petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan,
pendidikan, dan keterampilan yang dibuktikan dengan
sertifikat.
Pasal 174 . . .
- 75 -
Pasal 174
Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa
pun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut,
sungai, dan danau.
Pasal 175
(1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab
pada setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
dan hambatan di laut, sungai, dan danau yang
disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
(2) Tanggung jawab Pemilik dan/atau operator kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban
untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga
fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
(3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari
kalender sejak kerusakan terjadi.
Pasal 176
(1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya
pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
tidak dikenakan bagi kapal negara dan kapal tertentu.
Pasal 177
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 178
(1) Pemerintah wajib menjaga keselamatan dan keamanan
pelayaran dengan menyelenggarakan Telekomunikasi-
Pelayaran sesuai dengan perkembangan informasi dan
teknologi.
(2) Penyelenggaraan . . .
- 76 -
(2) Penyelenggaraan sistem Telekomunikasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagai bagian dari
penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan oleh badan usaha.
(4) Telekomunikasi-Pelayaran yang diadakan oleh badan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawasi oleh
Pemerintah.
(5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
a. memelihara dan merawat Telekomunikasi-Pelayaran;
b. menjamin keandalan Telekomunikasi-Pelayaran
dengan standar yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian
Telekomunikasi-Pelayaran.
Pasal 179
Pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran dilaksanakan oleh
petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan,
dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pasal 180
Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa
pun yang mengakibatkan tidak berfungsinya Telekomunikasi-
Pelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan
danau.
Pasal 181
(1) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab
pada setiap kerusakan Telekomunikasi-Pelayaran dan
hambatan di laut, sungai dan danau yang disebabkan
oleh pengoperasian kapalnya.
(2) Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban
untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga
fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.
(3) Perbaikan . .
- 77 -
(3) Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari
kalender sejak kerusakan terjadi.
Pasal 182
(1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya
pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran yang merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran dikenakan
bagi seluruh kapal.
Pasal 183
(1) Pemerintah wajib memberikan pelayanan komunikasi
marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta
siaran tanda waktu standar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan komunikasi
marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta
siaran tanda waktu standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 184
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan
Telekomunikasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga
Hidrografi dan Meteorologi
Pasal 185
Pemerintah melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi
untuk pemutakhiran data pada buku petunjuk-pelayaran,
peta laut, dan peta alur-pelayaran sungai dan danau.
Pasal 186
(1) Pemerintah wajib memberikan pelayanan meteorologi
meliputi antara lain:
a. pemberian informasi mengenai keadaan cuaca dan
laut serta prakiraannya;
b. kalibrasi . . .
- 78 -
b. kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan
cuaca di kapal; dan
c. bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut kepada
Awak Kapal tertentu untuk menunjang masukan data
meteorologi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan meteorologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Alur dan Perlintasan
Pasal 187
(1) Alur dan perlintasan terdiri atas:
a. alur-pelayaran di laut; dan
b. alur-pelayaran sungai dan danau.
(2) Alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk-
pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang
berwenang.
(3) Pada alur-pelayaran sungai dan danau ditetapkan kriteria
klasifikasi alur.
(4) Penetapan kriteria klasifikasi alur-pelayaran sungai dan
danau dilakukan dengan memperhatikan saran dan
pertimbangan teknis dari Menteri yang terkait.
Pasal 188
(1) Penyelenggaraan alur-pelayaran dilaksanakan oleh
Pemerintah.
(2) Badan usaha dapat diikutsertakan dalam sebagian
penyelenggaraan alur-pelayaran.
(3) Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib:
a. menetapkan alur-pelayaran;
b. menetapkan sistem rute;
c. menetapkan tata cara berlalu lintas; dan
d. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan
kepentingannya.
Pasal 189 . . .
- 79 -
Pasal 189
(1) Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan
kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan
dengan memenuhi persyaratan teknis.
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. keselamatan berlayar;
b. kelestarian lingkungan;
c. tata ruang perairan; dan
d. tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.
Pasal 190
(1) Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar
pada perairan tertentu, Pemerintah menetapkan sistem
rute yang meliputi:
a. skema pemisah lalu lintas di laut;
b. rute dua arah;
c. garis haluan yang dianjurkan;
d. rute air dalam;
e. daerah yang harus dihindari;
f. daerah lalu lintas pedalaman; dan
g. daerah kewaspadaan.
(2) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada:
a. kondisi alur-pelayaran; dan
b. pertimbangan kepadatan lalu lintas.
(3) Sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk-
pelayaran dan diumumkan oleh instansi yang
berwenang.
Pasal 191
Tata cara berlalu lintas di perairan dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 192
Setiap alur-pelayaran wajib dilengkapi dengan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran.
Pasal 193 . . .
- 80 -
Pasal 193
(1) Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan
yang berkaitan dengan:
a. tata cara berlalu lintas;
b. alur-pelayaran;
c. sistem rute;
d. daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan
e. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
(2) Nakhoda yang berlayar di perairan Indonesia pada
wilayah tertentu wajib melaporkan semua informasi
melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat.
Pasal 194
(1) Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia
dan tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang
sifatnya terus menerus, langsung, dan secepatnya bagi
kapal asing yang melalui perairan Indonesia.
(2) Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. ketahanan nasional;
b. keselamatan berlayar;
c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
d. jaringan kabel dan pipa dasar laut;
e. konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
f. rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran
internasional;
g. tata ruang laut; dan
h. rekomendasi organisasi internasional yang berwenang.
(3) Semua kapal asing yang menggunakan Alur Laut
Kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh
menyimpang kecuali dalam keadaan darurat.
(4) Pemerintah mengawasi lalu lintas kapal asing yang
melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia.
(5) Pemerintah menetapkan lokasi Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran untuk
melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing
yang melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.
Pasal 195 . . .
- 81 -
Pasal 195
Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan
Indonesia:
a. Pemerintah harus menetapkan dan mengumumkan zona
keamanan dan zona keselamatan pada setiap lokasi
kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar;
b. setiap membangun, memindahkan, dan/atau membongkar
bangunan atau instalasi harus memenuhi persyaratan
keselamatan dan mendapatkan izin dari Pemerintah;
c. setiap bangunan atau instalasi dimaksud dalam huruf b,
yang sudah tidak digunakan wajib dibongkar oleh pemilik
bangunan atau instalasi;
d. pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c
dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dan
dilaporkan kepada Pemerintah untuk diumumkan; dan
e. pemilik atau operator yang akan mendirikan bangunan
atau instalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib
memberikan jaminan.
Pasal 196
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
penetapan alur dan perlintasan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kelima
Pengerukan dan Reklamasi
Pasal 197
(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan
pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur-
pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib
mendapat izin Pemerintah.
(2) Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam
pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan
yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan
dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan . . .
- 82 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan
pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan
reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Pemanduan
Pasal 198
(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar,
serta kelancaran berlalu lintas di perairan dan
pelabuhan, Pemerintah menetapkan perairan tertentu
sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar
biasa.
(2) Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan
perairan pandu luar biasa menggunakan jasa
pemanduan.
(3) Penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Otoritas
Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat
dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang
memenuhi persyaratan.
(4) Penyelenggaraan pemanduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dipungut biaya.
(5) Dalam hal Pemerintah belum menyediakan jasa pandu di
perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa,
pengelolaan dan pengoperasian pemanduan dapat
dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus yang
memenuhi persyaratan dan memperoleh izin dari
Pemerintah.
(6) Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebaskan bagi:
a. kapal perang; dan
b. kapal negara yang digunakan untuk tugas
pemerintahan.
Pasal 199
(1) Petugas Pandu wajib memenuhi persyaratan kesehatan,
keterampilan, serta pendidikan dan pelatihan yang
dibuktikan dengan sertifikat.
(2) Petugas . . .
- 83 -
(2) Petugas Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan pada standar
keselamatan dan keamanan pelayaran.
(3) Pemanduan terhadap kapal tidak mengurangi wewenang
dan tanggung jawab Nakhoda.
Pasal 200
Pengelola terminal khusus atau Badan Usaha Pelabuhan yang
mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar
persentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan
kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 201
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perairan pandu,
persyaratan dan kualifikasi petugas pandu, serta
penyelenggaraan pemanduan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketujuh
Kerangka Kapal
Pasal 202
(1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan
kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia
kepada instansi yang berwenang.
(2) Kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus
diberi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai tanda
dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.
Pasal 203
(1) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam.
(2) Pemerintah . . .
- 84 -
(2) Pemerintah wajib mengangkat, menyingkirkan, atau
menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka
kapal dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila
dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah, pemilik
tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan kewajiban dalam
batas waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan
terjadinya kecelakaan pelayaran, wajib membayar ganti
kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan.
(4) Pemerintah wajib mengangkat dan menguasai kerangka
kapal dan/atau muatannya yang tidak diketahui
pemiliknya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
(5) Untuk menjamin kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) pemillik kapal wajib
mengasuransikan kapalnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan pengangkatan kerangka kapal dan/atau
muatannya diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan
Salvage dan Pekerjaan Bawah Air
Pasal 204
(1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau
tenggelam.
(2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus
memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis
keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.
Pasal 205
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
salvage dan pekerjaan bawah air diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kesembilan . . .
- 85 -
Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif
Pasal 206
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 172 ayat (6), Pasal 178 ayat (5),
Pasal 193 ayat (2), Pasal 198 ayat (2), atau Pasal 200
dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
c. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
SYAHBANDAR
Bagian Kesatu
Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Syahbandar
Pasal 207
(1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan
keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan,
pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan
di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan
lingkungan maritim di pelabuhan.
(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian
dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Syahbandar . . .
- 86 -
(3) Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi
persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.
Pasal 208
(1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)
Syahbandar mempunyai tugas:
a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan,
keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan
pelabuhan dan alur-pelayaran;
c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
f. mengawasi pemanduan;
g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta
limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. mengawasi pengisian bahan bakar;
i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi
penumpang;
j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas
pelabuhan;
l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
m. memimpin penanggulangan pencemaran dan
pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan
maritim.
(2) Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang
keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan
tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 209 . . .
- 87 -
Pasal 209
Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar
mempunyai kewenangan:
a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di
pelabuhan;
b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta
kapal;
c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
d. melakukan pemeriksaan kapal;
e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
h. melaksanakan sijil Awak Kapal.
Pasal 210
(1) Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat
(1) dibentuk kelembagaan Syahbandar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan
kelembagaan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Koordinasi Kegiatan Pemerintahan
di Pelabuhan
Pasal 211
(1) Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi
melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan,
keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi
pemerintahan lainnya.
(2) Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
pengawasan dan penegakan hukum di bidang
keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pasal 212 . . .
- 88 -
Pasal 212
(1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di
pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi
internasional, Syahbandar bertindak selaku komite
keamanan pelabuhan (Port Security Commitee).
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada
Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional
Indonesia.
(3) Bantuan keamanan dan ketertiban di pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi
dalam kewenangan Syahbandar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di
pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Penyimpanan Surat,
Dokumen, dan Warta Kapal
Pasal 213
(1) Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib
memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan
kepada Syahbandar.
(2) Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib
menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada
Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan
untuk dilakukan pemeriksaan.
(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal disimpan
oleh Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan
dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan
kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta
penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 214 . . .
- 89 -
Pasal 214
Nakhoda wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan
warta kapal kepada Syahbandar berdasarkan format yang
telah ditentukan oleh Menteri.
Pasal 215
Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di
pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib
mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta
perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta
kegiatan di pelabuhan.
Bagian Keempat
Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan
Pasal 216
(1) Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan
berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan,
menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib
mendapat persetujuan dari Syahbandar.
(2) Kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan
bakar, pengerukan, reklamasi, dan pembangunan
pelabuhan wajib dilaporkan kepada Syahbandar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh
persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pemeriksaan Kapal
Pasal 217
Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan
dan keamanan kapal di pelabuhan.
Pasal 218
(1) Dalam keadaan tertentu, Syahbandar berwenang
melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal dan
keamanan kapal berbendera Indonesia di pelabuhan.
(2) Syahbandar . . .
- 90 -
(2) Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan
kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Surat Persetujuan Berlayar
Pasal 219
(1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat
Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
(2) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal
dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah
persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari
pelabuhan.
(3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal
117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal
134 ayat (1), Pasal 135, Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat
(1), Pasal 213 ayat (2), atau Pasal 215 dilanggar.
(4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk
berlayar karena tidak memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal
Pasal 220
(1) Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap setiap
kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau
bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal.
(2) Pemeriksaan . . .
- 91 -
(2) Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pemeriksaan pendahuluan.
Pasal 221
(1) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera
Indonesia di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh
Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk.
(2) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal berbendera
Indonesia di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh
Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk
setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari
Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari
pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
(3) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dapat
diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran untuk
dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Bagian Kedelapan
Penahanan Kapal
Pasal 222
(1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan
atas perintah tertulis pengadilan.
(2) Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan alasan:
a. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara
pidana; atau
b. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara
perdata.
Pasal 223
(1) Perintah penahanan kapal oleh pengadilan dalam perkara
perdata berupa klaim-pelayaran dilakukan tanpa melalui
proses gugatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan
kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan . . .
- 92 -
Bagian Kesembilan
Sijil Awak Kapal
Pasal 224
(1) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa
pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan
disijil oleh Syahbandar.
(2) Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:
a. penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan
oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui
oleh Syahbandar; dan
b. berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut,
Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal
sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang
disahkan oleh Syahbandar.
Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif
Pasal 225
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal
214, atau Pasal 215 dikenakan sanksi administratif,
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
c. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII . . .
- 93 -
BAB XII
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
Bagian Kesatu
Penyelenggara Perlindungan Lingkungan Maritim
Pasal 226
(1) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari
pengoperasian kapal; dan
b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari
kegiatan kepelabuhanan.
(3) Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) perlindungan lingkungan maritim
juga dilakukan terhadap:
a. pembuangan limbah di perairan; dan
b. penutuhan kapal.
Bagian Kedua
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
dari Pengoperasian Kapal
Pasal 227
Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi
terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari
kapal.
Pasal 228
(1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang
dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan
penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang
mendapat pengesahan dari Pemerintah.
(2) Kapal . . .
- 94 -
(2) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang
dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan
pencemaran minyak dari kapal yang mendapat
pengesahan dari Pemerintah.
Pasal 229
(1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah,
air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya
dan beracun ke perairan.
(2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan
kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan.
(3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi
ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 230
(1) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan
lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi
pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau
kegiatannya.
(2) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan
lain di perairan wajib segera melaporkan kepada
Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain
yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan
yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari
kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari
kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan.
(3) Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneruskan
laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada
Syahbandar terdekat atau kepada institusi yang
berwenang.
(4) Syahbandar segera meneruskan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada institusi yang berwenang
untuk penanganan lebih lanjut.
Pasal 231 . . .
- 95 -
Pasal 231
(1) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap
pencemaran yang bersumber dari kapalnya.
(2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemilik atau operator kapal wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya.
Pasal 232
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan
penanggulangan pencemaran akibat pengoperasian kapal
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 233
(1) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun
dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal
untuk pengangkutan limbah.
(2) Spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tata cara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan
beracun wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh Menteri.
(3) Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan
beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur
tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
dari Kegiatan Kepelabuhanan
Pasal 234
Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk
mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari
kegiatan di pelabuhan.
Pasal 235 . . .
- 96 -
Pasal 235
(1) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan
penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan
jenis kegiatan.
(2) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan bahan
penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan
jenis kegiatan.
(3) Otoritas Pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur
tanggap darurat penanggulan pencemaran.
Pasal 236
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan
Usaha Pelabuhan, dan pengelola terminal khusus wajib
menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh
pengoperasian pelabuhan.
Pasal 237
(1) Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal di
pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara
Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Pengelola
Terminal Khusus wajib dan bertanggung jawab
menyediakan fasilitas penampungan limbah.
(2) Manajemen pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengangkutan limbah ke tempat pengumpulan,
pengolahan, dan pemusnahan akhir dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
Pasal 238
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan
penanggulangan pencemaran di pelabuhan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat . . .
- 97 -
Bagian Keempat
Pembuangan Limbah di Perairan
Pasal 239
(1) Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan
pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan
memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan
fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai.
Pasal 240
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah di
perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Penutuhan Kapal
Pasal 241
(1) Penutuhan kapal wajib memenuhi persyaratan
perlindungan lingkungan maritim.
(2) Lokasi penutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan oleh Menteri.
Pasal 242
Persyaratan perlindungan lingkungan maritim untuk kegiatan
penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Sanksi Administratif
Pasal 243
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3),
Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan . . .
- 98 -
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Bagian Kesatu
Bahaya Terhadap Kapal
Pasal 244
(1) Bahaya terhadap kapal dan/atau orang merupakan
kejadian yang dapat menyebabkan terancamnya
keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia.
(2) Setiap orang yang mengetahui kejadian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan upaya
pencegahan, pencarian dan pertolongan serta melaporkan
kejadian kepada pejabat berwenang terdekat atau pihak
lain.
(3) Nakhoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan
penyebarluasan berita kepada pihak lain apabila
mengetahui di kapalnya, kapal lain, atau adanya orang
dalam keadaan bahaya.
(4) Nakhoda wajib melaporkan bahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada:
a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi
di wilayah perairan Indonesia; atau
b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan
pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang
apabila bahaya terjadi di luar wilayah perairan
Indonesia.
Bagian Kedua . . .
- 99 -
Bagian Kedua
Kecelakaan Kapal
Pasal 245
Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh
kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau
jiwa manusia berupa:
a. kapal tenggelam;
b. kapal terbakar;
c. kapal tubrukan; dan
d. kapal kandas.
Pasal 246
Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal yang
mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya
harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan
tersebut kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.
Pasal 247
Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal
lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta
dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan
berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.
Pasal 248
Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal
lain wajib melaporkan kepada :
a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal
terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan
pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang
apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan
Indonesia.
Pasal 249
Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245
merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat
dibuktikan lain.
Bagian Ketiga . . .
- 100 -
Bagian Ketiga
Mahkamah Pelayaran
Pasal 250
(1) Mahkamah Pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2) Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi dan
tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 251
Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan
lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik
profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal
setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh
Syahbandar.
Pasal 252
Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang
terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga
dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.
Pasal 253
(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251
Mahkamah Pelayaran bertugas:
a. meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada
atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam
penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan
oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya
kecelakaan kapal; dan
b. merekomendasikan kepada Menteri mengenai
pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau
perwira kapal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa:
a. peringatan; atau
b. pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut.
Pasal 254 . . .
- 101 -
Pasal 254
(1) Dalam pemeriksaan lanjutan Mahkamah Pelayaran dapat
menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan
dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya.
(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, pemilik, atau operator
kapal wajib menghadirkan Nakhoda dan/atau Anak Buah
Kapal.
(3) Pemilik, atau operator kapal yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; atau
c. pencabutan izin.
Pasal 255
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, kewenangan, dan
tugas Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keempat
Investigasi Kecelakaan Kapal
Pasal 256
(1) Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh Komite
Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari fakta
guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan
penyebab yang sama.
(2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal.
(3) Investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional
Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak untuk menentukan kesalahan atau
kelalaian atas terjadinya kecelakaan kapal.
Pasal 257 . . .
- 102 -
Pasal 257
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Komite Nasional
Keselamatan Transportasi serta tata cara pemeriksaan dan
investigasi kecelakaan kapal diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kelima
Pencarian dan Pertolongan
Pasal 258
(1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian
dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau
orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
(2) Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau
melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu usaha
pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal
dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan
Indonesia.
(3) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal
yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab
melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap
kecelakaan kapalnya.
Pasal 259
Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1)
dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang
bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
Pasal 260
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV . . .
- 103 -
BAB XIV
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 261
(1) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya
manusia di bidang pelayaran dilaksanakan dengan
tujuan tersedianya sumber daya manusia yang
profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab
serta memenuhi standar nasional dan internasional.
(2) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan
dan pelatihan, penempatan, pengembangan pasar kerja,
dan perluasan kesempatan berusaha.
(3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap aparatur Pemerintah dan masyarakat.
(4) Sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sumber daya manusia di bidang angkutan di perairan;
b. sumber daya manusia di bidang kepelabuhanan;
c. sumber daya manusia di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran; dan
d. sumber daya manusia di bidang perlindungan
lingkungan maritim.
Pasal 262
(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2)
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan
nonformal.
(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan
menengah dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Jalur pendidikan nonformal merupakan lembaga
pelatihan dalam bentuk balai pendidikan dan pelatihan di
bidang pelayaran.
Pasal 263 . . .
- 104 -
Pasal 263
(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2)
merupakan tanggung jawab Pemerintah, pembinaannya
dilakukan oleh Menteri dan menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan nasional sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengarahkan,
membimbing, mengawasi, dan membantu
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang
pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber
daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
pelayaran.
Pasal 264
(1) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di
bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
261 ayat (2) disusun dalam model pendidikan dan
pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Model pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
b. peserta pendidikan dan pelatihan;
c. hak dan kewajiban pendidikan dan pelatihan;
d. kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan;
e. tenaga pendidik dan pelatih;
f. prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
g. standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan;
h. pembiayaan pendidikan dan pelatihan; dan
i. pengendalian dan pengawasan terhadap pendidikan
dan pelatihan.
Pasal 265
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya
pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Pasal 266 . . .
- 105 -
Pasal 266
(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan
fasilitas praktik berlayar di kapal untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di bidang angkutan
perairan.
(2) Perusahaan angkutan di perairan, Badan Usaha
Pelabuhan, dan instansi terkait wajib menyediakan
fasilitas praktik di pelabuhan atau di lokasi kegiatannya
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
bidang pelayaran.
(3) Perusahaan angkutan di perairan, organisasi, dan badan
usaha yang mendapatkan manfaat atas jasa profesi
pelaut wajib memberikan kontribusi untuk menunjang
tersedianya tenaga pelaut yang andal.
(4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. memberikan beasiswa pendidikan;
b. membangun lembaga pendidikan sesuai dengan
standar internasional;
c. melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan
yang ada; dan/atau
d. mengadakan perangkat simulator, buku pelajaran,
dan terbitan maritim yang mutakhir.
Pasal 267
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) atau ayat (3) dikenakan
sanksi administratif, berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.
Pasal 268
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan
pengembangan sumber daya manusia, tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif, serta besarnya denda
administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XV . . .
- 106 -
BAB XV
SISTEM INFORMASI PELAYARAN
Pasal 269
(1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,
serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
a. mendukung operasional pelayaran;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau
publik; dan
c. mendukung perumusan kebijakan di bidang
pelayaran.
(2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah.
(3) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi
pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 270
Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 269 mencakup:
a. sistem informasi angkutan di perairan paling sedikit
memuat:
1) usaha dan kegiatan angkutan di perairan;
2) armada dan kapasitas ruang kapal nasional;
3) muatan kapal dan pangsa muatan kapal nasional;
4) usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan di
perairan; dan
5) trayek angkutan di perairan.
b. sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat:
1) kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
2) kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
3) arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
4) arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
5) kinerja pelabuhan;
6) operator terminal di pelabuhan;
7) tarif . . .
- 107 -
7) tarif jasa kepelabuhanan; dan
8) Rencana Induk Pelabuhan dan/atau rencana
pembangunan pelabuhan.
c. sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran
paling sedikit memuat:
1) kondisi angin, arus, gelombang, dan pasang surut;
2) kapasitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran,
Telekomunikasi-Pelayaran, serta alur dan perlintasan;
3) kapal negara di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran;
4) sumber daya manusia bidang kepelautan;
5) daftar kapal berbendera Indonesia;
6) kerangka kapal di perairan Indonesia;
7) kecelakaan kapal; dan
8) lalu lintas kapal di perairan.
d. sistem informasi perlindungan lingkungan maritim paling
sedikit memuat:
1) keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan pipa
laut);
2) lokasi pembuangan limbah; dan
3) lokasi penutuhan kapal.
e. sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta
masyarakat di bidang pelayaran paling sedikit memuat:
1) jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang
pelayaran; dan
2) kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah di bidang
pelayaran.
Pasal 271
Penyelenggaraan sistem informasi pelayaran dilakukan
dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi
secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak
terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pasal 272
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang
pelayaran wajib menyampaikan data dan informasi
kegiatannya kepada Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.
(2) Pemerintah . . .
- 108 -
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan
pemutakhiran data dan informasi pelayaran secara
periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang
sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Data dan informasi pelayaran didokumentasikan dan
dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh
masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pengelolaan sistem informasi pelayaran oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerja
sama dengan pihak lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
dan pengelolaan sistem informasi pelayaran diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 273
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenakan
sanksi administratif, berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; atau
c. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 274
(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran
secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang
sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam
kegiatan pelayaran.
(2) Peran . . .
- 109 -
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan
kegiatan pelayaran;
b. memberi masukan kepada Pemerintah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar
teknis di bidang pelayaran;
c. memberi masukan kepada Pemerintah, pemerintah
daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan,
dan pengawasan pelayaran;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada
pejabat yang berwenang terhadap kegiatan
penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang
mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
dan/atau
e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan
pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
(3) Pemerintah mempertimbangkan dan menindaklanjuti
terhadap masukan, pendapat, dan pertimbangan yang
disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.
(4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) masyarakat ikut bertanggung jawab
menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan
pelayaran.
Pasal 275
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 274 ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan,
kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau
organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip
keterbukaan dan kemitraan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB XVII . . .
- 110 -
BAB XVII
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
(SEA AND COAST GUARD)
Pasal 276
(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan
keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan
penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan
pantai.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden
dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 277
(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai
melaksanakan tugas:
a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan
pelayaran;
b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan
penanggulangan pencemaran di laut;
c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas
kapal;
d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage,
pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi
kekayaan laut;
e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan
pertolongan jiwa di laut.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai
melaksanakan koordinasi untuk:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum
penegakan hukum di laut;
b. menyusun . . .
- 111 -
b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi
penegakan hukum di laut secara terpadu;
c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan
penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan
pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan
Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang
penegakan hukum di laut secara terpadu.
Pasal 278
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai
kewenangan untuk:
a. melaksanakan patroli laut;
b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
d. melakukan penyidikan.
(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai
melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga
laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 279
(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan
pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung
oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut
dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia,
dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang
berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara
negara.
(2) Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan . . .
- 112 -
(3) Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut
oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan
identitas yang jelas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas penjaga laut
dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 280
Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang
pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan
identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279
ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian.
Pasal 281
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta
organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 282
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia
dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri
sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi
Negara Republik Indonesia.
Pasal 283 . . .
- 113 -
Pasal 283
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282
berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang pelayaran.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
pelayaran;
b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap
orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
pelayaran;
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
f. memotret dan/atau merekam melalui media
audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa
saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana
di bidang pelayaran;
g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan
menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya
yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
h. mengambil sidik jari;
i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang
yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya
tindak pidana di bidang pelayaran;
j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan
barang yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana di bidang pelayaran;
k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa
saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan
dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak
pidana di bidang pelayaran;
m. menyuruh . . .
- 114 -
m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;
n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara
Republik Indonesia.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 284
Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk
mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau
antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 285
Setiap orang yang melayani kegiatan angkutan laut khusus
yang mengangkut muatan barang milik pihak lain dan atau
mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau
mengangkut muatan atau barang umum tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 286
(1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan
kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).
(2) Jika . . .
- 115 -
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu
milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 287
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di
perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pasal 288
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan
sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 289
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan
penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pasal 290
Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa
memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pasal 291 . . .
- 116 -
Pasal 291
Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk
mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan
pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 292
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 293
Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 294
(1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan
barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta
benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 295 . . .
- 117 -
Pasal 295
Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang
khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 296
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 297
(1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan
pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk
melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat
barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang
untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan,
terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
Pasal 298
Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas
pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan
kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
100 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 299 . . .
- 118 -
Pasal 299
Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal
khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 300
Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk
kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 301
Setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk
melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa
memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) atau ayat (5)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Pasal 302
(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang
bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak
laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta
benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 303 . . .
- 119 -
Pasal 303
(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan
tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan
keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan
maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).
Pasal 304
Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan
dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
Pasal 305
Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak
memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 306
Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak
memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau
navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 307 . . .
- 120 -
Pasal 307
Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi
dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 308
Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi
dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 309
Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca
buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun
tidak menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau
instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).
Pasal 310
Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa
memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 311
Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda
untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 312 . . .
- 121 -
Pasal 312
Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam
jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi
dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 313
Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian
dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti
kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Pasal 314
Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada
kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 315
Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai
tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 316
(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau
melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak
berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau serta
Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 174 dipidana dengan pidana:
a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu
dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah);
b. penjara . . .
- 122 -
b. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu
dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan
perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau
terdampar dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); atau
c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu
tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu
dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan
berakibat matinya seseorang.
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan
tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau dan
Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan
bahaya bagi kapal berlayar.
Pasal 317
Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 318
Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta
reklamasi alur-pelayaran dan kolam pelabuhan tanpa izin
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Pasal 319
Petugas pandu yang melakukan pemanduan tanpa memiliki
sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Pasal 320 . . .
- 123 -
Pasal 320
Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan
kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada
instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
202 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 321
Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah)
Pasal 322
Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan
berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda,
dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari
Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 323
(1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan
Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Jika . . .
- 124 -
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga
mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah).
Pasal 324
Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan
penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan
yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).
Pasal 325
(1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air
balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di
luar ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau
tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).
Pasal 326
Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan
mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 327 . . .
- 125 -
Pasal 327
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 328
Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan
berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi
kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Pasal 329
Setiap orang yang melakukan penutuhan kapal dengan tidak
memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 330
Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di
kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam
keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan
dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada
pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat
Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara
setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan
terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247
atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).
Pasal 331 . . .
- 126 -
Pasal 331
Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui
terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak
memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada
Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 246 dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 332
Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara
yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan
terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 333
(1) Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan
oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama
korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik
sendiri maupun bersama-sama.
(2) Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan
oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan
dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Pasal 334
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan
disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor,
di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal
pengurus.
Pasal 335 . . .
- 127 -
Pasal 335
Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh
suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.
Pasal 336
(1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus
dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak
pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pemberhentian secara tidak dengan hormat dari
jabatannya.
BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 337
Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 338
Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal
264 berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang
transportasi.
Pasal 339 . . .
- 128 -
Pasal 339
(1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk
membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan
tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan
dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri
di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan
terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 340
Kewenangan penegakan hukum pada perairan Zona Ekonomi
Eksklusif dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 341
Kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan
laut dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatannya paling
lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 342
Administrator Pelabuhan dan Kantor Pelabuhan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
terbentuknya lembaga baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 343 . . .
- 129 -
Pasal 343
Pelabuhan umum, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan
khusus, dan dermaga untuk kepentingan sendiri, yang telah
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelayaran kegiatannya tetap dapat
diselenggarakan dengan ketentuan peran, fungsi, jenis,
hierarki, dan statusnya wajib disesuaikan dengan Undang-
Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku.
Pasal 344
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah,
pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang
menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan
kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-
Undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara
dimaksud.
Pasal 345
(1) Perjanjian atau kerja sama di dalam Daerah Lingkungan
Kerja antara Badan Usaha Milik Negara yang telah
menyelenggarakan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga
tetap berlaku.
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian
atau kerja sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak
ketiga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini.
Pasal 346 . . .
- 130 -
Pasal 346
Penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai serta
koordinasi keamanan di laut tetap dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai
dengan terbentuknya Penjagaan Laut dan Pantai.
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 347
Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya
dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 348
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan
Syahbandar harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 349
Rencana Induk Pelabuhan Nasional harus ditetapkan oleh
Pemerintah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku.
Pasal 350
Pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pelabuhan hub
internasional harus ditetapkan oleh Pemerintah paling lambat
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 351 . . .
- 131 -
Pasal 351
(1) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
yang telah ada sebelum Undang-Undang ini, harus selesai
dievaluasi dan disesuaikan dengan Undang-Undang ini
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
(2) Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
yang belum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran harus sudah
ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 352
Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 353
Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 354
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 355
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 132 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 64
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYARAN
I. UMUM
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia
telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau,
sepanjang garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera
sehingga mempunyai posisi dan peranan penting dan strategis dalam
hubungan antarbangsa.
Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan
secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan
demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan
Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang
efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika
pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa,
membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis,
serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut
mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan
internasional.
Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka
memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta
mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat
mempererat hubungan antarbangsa.
Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin
meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang
dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.
Di . . .
-2-
Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong,
dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber
daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan
dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.
Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai
salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem
transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan
jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan
tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu,
kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat
waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.
Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara
nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu
dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung
antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas,
karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan
menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai
hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai
perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, pengertian istilah "pelayaran" sebagai sebuah sistem pun telah
berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan
dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang
selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan
perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia
pelayaran dapat berperan di dunia internasional.
Atas dasar hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang
Pelayaran yang merupakan penyempurnan dari Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat,
bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian,
dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan,
koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.
Undang-Undang . . .
-3-
Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan
pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip
pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut
nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri
angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang
perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya
kontrak jangka panjang untuk angkutan;
Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam
Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini
merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal
Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional
akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
b. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai
penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan
antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta
pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam
penyelenggaraan kepelabuhanan;
c. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan
mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan
peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran,
di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan
pelayaran yang termuat dalam "International Ship and Port Facility
Security Code"; dan
d. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat
ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana
sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait
seperti "International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships".
Selain . . .
-4-
Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam
Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut
dan pantai (Sea and Coast Guard) yang dibentuk dan bertanggung jawab
kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan
di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di
bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan laut
dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi
Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang
keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu
dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra
Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.
Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang selama ini telah
menyelenggarakan kegiatan pengusahaan pelabuhan tetap dapat
menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan mendapatkan pelimpahan
kewenangan Pemerintah, dalam upaya meningkatkan peran Badan Usaha
Milik Negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayaran ini, berbagai
ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan pelayaran, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (Wet Borepublikek Van Koophandel), Ordonansi Laut Teritorial dan
Lingkungan Maritim Tahun 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973
tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea,
1982), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan
sepanjang menyangkut aspek keselamatan dan keamanan pelayaran
tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran ini.
Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan
yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-5-
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud "asas manfaat" adalah pelayaran harus dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan,
peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga
negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan
negara.
Huruf b
Yang dimaksud "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah
penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk
mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat
dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh
semangat kekeluargaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas persaingan sehat" adalah
penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus
mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif,
dan profesional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata tanpa diskriminasi"
adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan
masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa
membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan" adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikian
rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan
pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan
masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan international.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah
penyelenggaraan pelayaran harus mengutamakan kepentingan
masyarakat luas.
Huruf g . . .
-6-
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pelayaran
harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling
menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda
transportasi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah Undang-
Undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan
dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap
warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada
hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pelayaran
harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri,
mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayaran dan
memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di
perairan dari dan ke luar negeri.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup"
adalah penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan
lingkungan.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan negara" adalah
penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan
wilayah Negara Republik Indonesia.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah
penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Termasuk dalam perairan Indonesia adalah perairan daratan antara
lain sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.
Yang . . .
-7-
Yang dimaksud dengan "kapal" pada huruf b dan huruf c adalah:
a. kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar;
b. kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang
mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap,
kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir;
c. kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan
menggunakan alat penggerak kapal lain;
d. kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat
dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan
menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh
kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jet
foil, hidro foil, hovercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya yang
memenuhi kriteria tertentu;
e. kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu
bergerak di bawah permukaan air; dan
f. alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai
alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan
tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama,
misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (acomodation barge)
untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung
minyak (oil storage barge), serta unit pengeboran lepas pantai
berpindah (mobile offshore drilling units/modu).
Pasal 5
Ayat (1)
Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai
hak penguasaan atas penyelenggaraan pelayaran yang
perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
-8-
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan
angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan
asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignity)
dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta
memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi
perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa
muatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "intramoda" meliputi angkutan laut dalam
negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan
angkutan pelayaran-rakyat.
Yang dimaksud dengan "antarmoda" adalah keterpaduan
transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan
transportasi nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "trayek tetap dan teratur (liner)" adalah
pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur
dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Yang dimaksud dengan "trayek tidak tetap dan tidak teratur
(tramper)" adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara
tidak tetap dan tidak teratur.
Ayat (3) . . .
-9-
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "jaringan trayek" adalah kumpulan dari
trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan
penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan
lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dan usaha kepada pengguna jasa
dan penyedia jasa angkutan laut.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "keseimbangan permintaan dan
tersedianya ruangan kapal (supply and demand)" adalah
terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur
dengan tingkat faktor muat (load factor) tertentu.
Penyelenggaraan angkutan laut yang telah melakukan
keperintisan dengan menempatkan kapalnya pada jaringan
trayek tetap dan teratur perlu diberikan proteksi sampai batas
waktu tertentu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
- 10 -
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pangsa muatan yang wajar" adalah bahwa
wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang sama (equal
share), tetapi memperoleh pangsa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, misalnya dalam perjanjian
bilateral, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia dan peraturan lainnya. Khusus untuk barang milik
Pemerintah perlu diupayakan agar pengangkutannya dilaksanakan
oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerja sama
dengan perusahaan angkutan laut asing untuk menetapkan
perjanjian perolehan pangsa muatan (fair share agreement).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "perusahaan nasional" adalah perusahaan
angkutan laut nasional dan badan usaha yang khusus didirikan
untuk kegiatan keagenan yang memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "secara berkesinambungan" adalah bahwa
kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang
terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut asing secara terus menerus dan tidak
terputus.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 . . .
- 11 -
Pasal 13
Ayat (1)
Termasuk dalam kegiatan angkutan laut khusus antara lain
kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri,
pariwisata, pertambangan, pertanian serta kegiatan khusus seperti
penelitian, pengerukan, kegiatan sosial, dan sebagainya, serta
tidak melayani pihak lain dan tidak mengangkut barang umum.
Angkutan laut khusus baik dalam negeri maupun luar negeri
dapat diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang
karena sifat muatannya belum dapat diselenggarakan oleh
penyedia jasa angkutan laut umum.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan izin operasi adalah izin yang diberikan
kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan
dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha
pokoknya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud "usaha masyarakat" adalah usaha yang dilakukan
oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
dengan mendorong usaha-usaha yang bersifat kooperatif.
Usaha . . .
- 12 -
Usaha masyarakat tersebut memiliki ciri dan sifat tradisional yaitu
mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat
pada cara pengelolaan usaha serta pengelolanya misalnya
mengenai hubungan kerja antarpemilik kapal dengan awak kapal,
tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan. Hal-hal
tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan
memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang dimaksud dengan "karakteristik tersendiri" yaitu antara lain
sebagai berikut :
a. ukuran dan tipe kapal yang tertentu (pinisi, lambo, nade, dan
lete);
b. tenaga penggerak angin dengan menggunakan layar atau mesin
dengan tenaga kurang dari 535 TK atau 535 TK X 0,736 =
393,76 KW;
c. pengawakan yang mempunyai kualifikasi berbeda dengan
kualifikasi yang ditetapkan bagi kapal;
d. lingkup operasinya dapat menjangkau daerah terpencil yang
tidak memiliki fasilitas pelabuhan dan kedalaman air yang
rendah serta negara yang berbatasan; dan
e. Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan tenaga manusia
(padat karya).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "orang perseorangan warga negara
Indonesia" adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi
persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran-
rakyat.
Persyaratan tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik
kapal sungai dan danau, keterangan domisili, dll.
Pasal 16
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberikan
pelindungan terhadap kelangsungan usaha angkutan laut
pelayaran-rakyat, dan diarahkan untuk memenuhi tuntutan
pasar, di samping melakukan kegiatan angkutan, dapat pula
melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan ekspedisi
muatan, tanpa mengurangi pembinaan terhadap unsur angkutan
lainnya di perairan.
Ayat (2) . . .
- 13 -
Ayat (2)
Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dilakukan
oleh Pemerintah dalam bentuk pengaturan, bimbingan, dan
pelatihan dengan memanfaatkan karakteristiknya.
Angkutan laut pelayaran-rakyat dapat melayari angkutan sungai
dan danau sepanjang memenuhi persyaratan alur dan kedalaman
sungai dan danau.
Yang dimaksud dengan "meningkatkan kemampuannya sebagai
lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja"
adalah dengan memberikan kemudahan mendapatkan permodalan
dari lembaga keuangan.
Ayat (3)
Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat selain melakukan
kegiatan angkutan pelayaran-rakyat di wilayah perairan Indonesia,
juga dapat menyinggahi pelabuhan negara tetangga (lintas batas)
yang berbatasan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan
tradisional antarnegara.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan
angkutan sungai dan danau di dalam negeri dimaksudkan dalam
rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan
negara (sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan
Nusantara di negara kepulauan Indonesia.
Yang dimaksud dengan "orang perseorangan warga negara
Indonesia" adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi
persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan sungai dan
danau.
Persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal
sungai dan danau, dan keterangan domisili.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara tetangga" adalah perjanjian yang
telah disepakati antarnegara yang memuat antara lain persyaratan
kapal, kuota kapal, dan persyaratan administrasi.
Ayat (3) . . .
- 14 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "intramoda" dalam kegiatan angkutan
sungai dan danau adalah angkutan penyeberangan.
Yang dimaksud dengan "antarmoda" adalah keterpaduan
transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
Intra maupun antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan
transportasi nasional.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "trayek tetap" adalah pelayanan angkutan
sungai dan danau yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan
berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Yang dimaksud dengan "trayek tidak tetap dan tidak teratur"
adalah pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan
secara tidak tetap dan tidak teratur.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "izin dari Syahbandar" adalah persetujuan
berlayar.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan
angkutan penyeberangan di dalam negeri dimaksudkan dalam
rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan
negara (sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan
Nusantara.
Ayat (2)
Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara Republik
Indonesia dengan negara tetangga asing dilaksanakan menurut
asas timbal balik (reciprocal).
Ayat (3) . . .
- 15 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "jarak tertentu" adalah bahwa tidak
semua daratan yang dipisahkan oleh perairan dihubungkan
oleh angkutan penyeberangan, tetapi daratan yang
dihubungkan merupakan pengembangan jaringan jalan
dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh
perairan, dengan tetap memenuhi karakteristik angkutan
penyeberangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Pelaksanaan angkutan ke dan dari wilayah terpencil biasanya
secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana
angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute
demikian.
Oleh . . .
- 16 -
Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah tersebut dan
menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terpencil dan
belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau
maju diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan
pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "secara terpadu dengan lintas sektoral
berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah" adalah bahwa
penyusunan usulan trayek angkutan laut perintis dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait
serta memperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain
seperti antara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi,
perikanan, pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka
pengembangan potensi daerah.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan "kontrak jangka panjang" adalah paling
sedikit untuk jangka waktu lima tahun yang dimaksudkan untuk
memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang
menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan
kapal.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Kewajiban memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan angkutan di
perairan dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha
dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.
- 17 -
Pasal 28 . . .
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "GT" adalah singkatan dari Gross Tonnage
yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung
sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang
pengukuran kapal (International Tonnage Measurement of Ships)
tahun 1969.
Ayat (2)
Dalam rangka mengembangkan industri pelayaran nasional
dimungkinkan adanya investasi dari asing, sedangkan mengenai
kepemilikan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang penanaman modal.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud "barang tertentu" adalah barang milik penumpang,
barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa,
barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor
atau sejenisnya, barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro, dan
semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat perusahaan
bongkar muat. Sementara itu, untuk bongkar muat barang selain
yang disebutkan di atas harus dilakukan oleh perusahaan bongkar
muat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "cargodoring" adalah pekerjan melepaskan
barang dari tali atau jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut
dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan selanjutnya
menyusun di gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.
- 18 -
Yang . . .
Yang dimaksud dengan "receiving/delivery" adalah pekerjaan
memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di
gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai
tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan
penumpukan atau sebaliknya.
Yang dimaksud dengan "stuffing" adalah pekerjaan penumpukan
ke dalam peti kemas yang dilakukan di gudang atau lapangan
penumpukan.
Yang dimaksud dengan "stripping" adalah pekerjaan
pembongkaran dari dalam peti kemas yang dilakukan di gudang
atau di lapangan penumpukan.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Jenis tarif merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang
diberikan oleh penyelenggara angkutan laut kepada pengguna jasa
angkutan laut.
Struktur tarif merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan
tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa
angkutan dalam satu paket angkutan.
Golongan tarif merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan
berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi, dan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara angkutan.
Pasal 36
Cukup jelas.
- 19 -
Pasal 37 . . .
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak
membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan
sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjian
pengangkutan yang disepakati.
Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen
pengangkutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian
internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen muatan" adalah Bill of Lading
atau Konosemen dan Manifest.
Ayat (3)
Yang dimaksud dalam "keadaan tertentu" adalah seperti bencana
alam, kecelakaan di laut, kerusuhan sosial yang berdampak
nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan
resmi oleh Pemerintah.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kematian atau lukanya penumpang
yang diangkut" adalah matinya atau lukanya penumpang
yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam
pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakan
pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian
pengangkutan dan peraturan perundang-undangan.
- 20 -
Huruf c . . .
Huruf c
Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan
pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama
menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan
pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di
perairan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum
yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi
meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat
pengoperasian kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "asuransi perlindungan dasar" adalah
asuransi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.
Pasal 42
Ayat (1)
Pelayanan khusus bagi penumpang yang menyandang cacat,
wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan
orang lanjut usia dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati
pelayanan angkutan dengan baik.
Yang dimaksud dengan "fasilitas khusus" dapat berupa
penyediaan jalan khusus di pelabuhan dan sarana khusus untuk
naik ke atau turun dari kapal, atau penyediaan ruang yang
disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu
bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam
posisi tidur.
Yang dimaksud dengan "cacat" misalnya penumpang yang
menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau tuna
netra dan sebagainya.
Tidak termasuk dalam pengertian orang sakit dalam ketentuan ini
adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "orang lanjut usia" adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
- 21 -
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Yang dimaksud dengan "kapal khusus yang mengangkut barang
berbahaya" adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut
barang berbahaya yang antara lain berupa gas, minyak bumi, bahan
kimia (chemical), dan radioaktif.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- 22 -
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab operator bersifat
terbatas" adalah tanggung jawab operator transportasi multi-
moda terhadap kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan
penyerahan adalah terbatas pada suatu jumlah yang sebanding
dengan 2 (dua) setengah kali biaya angkut yang harus dibayar
atas barang yang terlambat, tetapi tidak melebihi jumlah biaya
angkut yang harus dibayar berdasarkan kontrak transportasi
multimoda.
Keseluruhan jumlah tanggung jawab yang menjadi beban
operator transportasi multimoda tidak boleh melebihi batas
tanggung jawab yang diakibatkan oleh kerugian total terhadap
barang.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemberian fasilitas di bidang
pembiayaan dan perpajakan" adalah:
a. mengembangkan lembaga keuangan nonbank khusus
untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional;
b. memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan
armada niaga nasional baik yang berasal dari perbankan
dan lembaga keuangan nonbank dengan kondisi pinjaman
yang menarik; dan
c. memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan
pengadaan armada angkutan perairan nasional.
Huruf b
Cukup jelas.
- 23 -
Huruf c . . .
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kawasan industri perkapalan
terpadu" adalah pusat industri yang meliputi antara lain
fasilitas pembangunan, perawatan, perbaikan, dan
pemeliharaan, yang terintegrasi dengan industri
penunjangnya, seperti material kapal, permesinan, dan
perlengkapan kapal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud "bahan baku dan komponen kapal" antara
lain material, suku cadang, dan perlengkapan kapal.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
- 24 -
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah pemegang
hipotek dapat menggunakan grosse akta hipotek sebagai landasan
hukum untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses
gugatan di pengadilan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Biaya salvage diprioritaskan dari piutang-pelayaran yang
didahulukan lainnya agar tidak mengganggu alur-pelayaran dan
kolam pelabuhan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas
kapal.
- 25 -
Pasal 67 . . .
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pintu gerbang kegiatan perekonomian"
adalah sarana perkembangan perekonomian daerah, nasional, dan
kegiatan perdagangan internasional.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pelabuhan laut" adalah pelabuhan
yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut
dan/atau angkutan penyeberangan.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pelabuhan utama berfungsi sebagai:
a. pelabuhan internasional; dan
b. pelabuhan hub internasional.
Yang dimaksud dengan "Pelabuhan internasional" adalah
pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar
negeri.
- 26 -
Yang . . .
Yang dimaksud dengan "Pelabuhan hub internasional" adalah
pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar
negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat
(transhipment) barang antarnegara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kelayakan teknis" antara lain mengenai
kondisi perairan (gelombang, arus, kedalaman, dan pasang surut)
dan kondisi lahan (kontur permukaan tanah).
Yang dimaksud dengan "kelayakan lingkungan" adalah tempat
yang akan digunakan untuk lokasi pelabuhan tidak menganggu
lingkungan dan sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "fasilitas pokok" antara lain dermaga,
gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang,
terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan
dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam
kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang
berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan
peralatan, serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
- 27 -
Huruf b . . .
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain
kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi,
fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik
dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan
air limbah, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan
bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan
fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi,
olahraga, jalur hijau, dan kesehatan).
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "fasilitas pokok" antara lain alur-
pelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat alih
muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut bahan
atau barang berbahaya, perairan untuk kegiatan karantina,
perairan alur penghubung intrapelabuhan, perairan pandu,
dan perairan untuk kapal pemerintah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain
perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan
kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar),
perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan
darurat, dan perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "koordinat geografis" adalah koordinat
yang ditentukan dengan lintang dan bujur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- 28 -
Ayat (5) . . .
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" adalah bahwa
negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan daratan
dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang
perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan laut
pengumpan regional ditetapkan oleh gubernur, sedangkan
pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh bupati/walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kegiatan pemerintahan lainnya" antara
lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan
oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah
pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal
mining) yang ke luar masuk melalui pelabuhan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- 29 -
Ayat (4) . . .
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
1 (satu) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
dapat membawahi beberapa pelabuhan (cluster).
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "bentuk lainnya" antara lain persewaan
lahan, pergudangan, dan penumpukan.
Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para
pihak, kinerja yang harus dicapai oleh Badan Usaha Pelabuhan,
dan jangka waktu konsesi.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
- 30 -
Pasal 87 . . .
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kegiatan yang menunjang kelancaran
operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan" antara
lain perkantoran, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air
bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan air limbah dan
sampah, pelayanan bunker, dan tempat tunggu kendaraan
bermotor.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah apabila
ternyata terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang mampu
memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya untuk
melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.
- 31 -
Ayat (5) . . .
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasar 96
Ayat (1)
Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur,
sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh
bupati.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persyaratan operasional" adalah Standar
Operasional Pelabuhan, sumber daya manusia yang
mengoperasikan, kesiapan instansi lain seperti karantina, bea
cukai, dan imigrasi sesuai kebutuhan.
Ayat (2)
Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur,
sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh
bupati.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
- 32 -
Pasal 101 . . .
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kegiatan tertentu" adalah kegiatan untuk
menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh
pelabuhan karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan
pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.
Kegiatan usaha pokok yang dimaksud antara lain adalah:
a. pertambangan;
b. energi;
c. kehutanan;
d. pertanian;
e. perikanan;
f. industri; dan
g. dok dan galangan kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
- 33 -
Pasal 110 . . .
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "aspek administrasi" adalah
rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota, dan Syahbandar
setempat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah menunjang
industri tertentu, dengan arus barang khusus bervolume
besar.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "aspek keselamatan dan keamanan
pelayaran" adalah dipenuhinya kedalaman perairan dan
kolam pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, stasiun
radio pantai, termasuk sarana dan prasarana, serta sumber
daya manusia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "aspek teknis fasilitas
kepelabuhanan" adalah fasilitas pokok, fasilitas penunjang,
serta fasilitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- 34 -
Pasal 112 . . .
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah
peraturan mengenai pemerintahan daerah.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
- 35 -
Huruf g . . .
Huruf g
Yang dimaksud dengan "Manajemen Keselamatan dan
Pencegahan Pencemaran dari kapal" adalah satu kesatuan
sistem dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan
terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal
niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan
peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam
rangka memastikan dan mempertahankan terpenuhinya
seluruh kesesuaian terhadap standar keselamatan dan
pencegahan pencemaran yang dipersyaratkan dalam
ketentuan internasional yang terkait dengan manajemen
keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "Manajemen Keamanan Kapal" adalah
satu kesatuan sistem dan prosedur dan mekanisme yang
tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut
dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan,
dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam
rangka memastikan terpenuhinya seluruh kesesuaian
terhadap kesiapan kapal menghadapi, mempertahankan, dan
menjaga keamanan kapal dalam rangka meningkatkan
keselamatan kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan internasional" adalah
ketentuan yang diterbitkan oleh International Authority of
Lighthouse Association (IALA), antara lain yang mengatur
standardisasi serta kecukupan dan keandalan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran (SBNP) dan International Telecommunication
Union (ITU) dan International Maritime Pilotage Association (IMPA).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
- 36 -
Psal 121 . . .
Pasal 121
Yang dimksud dengan "Sistem pengamanan fasilitas pelabuhan" adalah
prosedur pengamanan di fasilitas pelabuhan pada semua tingkatan
keamanan (security level).
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sarana dan prasarana pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi
pagar pengaman, pos penjagaan, peralatan monitor, peralatan
detektor, peralatan komunikasi, dan penerangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Sistem komunikasi" adalah tata cara
berhubungan atau komunikasi internal fasilitas pelabuhan,
komunikasi antara koordinator keamanan pelabuhan dengan
fasilitas pelabuhan dan dengan instansi terkait.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Personel pengaman" adalah personel yang
memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan
pengamanan sesuai dengan manajemen pengamanan (International
Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code).
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengadaan kapal" adalah kegiatan
memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun
kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Yang dimaksud dengan "pembangunan kapal" adalah pembuatan
kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang
langsung berbendera Indonesia.
Yang dimaksud dengan "pengerjaan kapal" adalah tahapan
pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan,
perbaikan, dan perawatan kapal.
- 37 -
Yang . . .
Yang dimaksud dengan "perlengkapan kapal" adalah bagian yang
termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu
(smoke detector) dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika
kapal, dan peta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan
pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah
pelayaran tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perombakan" adalah perombakan
konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan
konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan
dimensi kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)
Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal ukuran
GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih kecuali:
a. kapal perang;
b. kapal negara; dan
c. kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga.
Ayat (2)
Huruf a
Jenis sertifikat kapal penumpang antara lain:
1. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (meliputi
keselamatan konstruksi, perlengkapan, dan radio kapal);
dan
2. Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan
bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).
- 38 -
Huruf b . . .
Huruf b
Jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai dengan
SOLAS 1974 antara lain:
1. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;
2. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
3. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang;
4. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; dan
5. Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan
bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).
Huruf c
Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
sebagai bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal
dan pengawakan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pejabat pemerintah" adalah pejabat
pemeriksa keselamatan kapal yang mempunyai kualifikasi dan
keahlian di bidang keselamatan yang diangkat oleh Menteri.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sewaktu waktu" adalah di luar jadwal
yang ditentukan untuk perawatan berkala, karena adanya
kebutuhan.
- 39 -
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah diberikannya
keringanan terhadap persyaratan keselamatan kapal dalam
kondisi sebagai berikut:
a. kapal yang melakukan percobaan berlayar;
b. kapal yang digunakan dalam penanggulangan bencana;
c. kapal berlayar dalam cuaca buruk dan/atau mengalami
musibah yang mengakibatkan rusak atau hilangnya
perlengkapan kapal;
d. kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pencarian
dan pertolongan;
e. kapal berlayar menuju galangan untuk perbaikan (docking);
atau
f. kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau bahan
utamanya, dengan mempertimbangkan daerah-pelayarannya
tidak efisien apabila harus memasang perlengkapan
keselamatan tertentu atau alat komunikasi tertentu.
Sebagai contoh kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi,
atau bahan utamanya, harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan internasional, tetapi karena daerah-
pelayarannya lokal dan dekat maka persyaratan peralatan
keselamatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
- 40 -
Pasal 138 . . .
Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "operator kapal" adalah setiap orang yang
berdasarkan alas hak tertentu dengan pemilik kapal
mengoperasikan kapal.
Pasal 139
Yang dimaksud dengan "menyimpang dari rute" adalah tindakan yang
dilakukan oleh Nakhoda dalam rangka penyelamatan dalam hal
terjadinya gangguan cuaca seperti badai tropis (tropical cyclone) atau
taifun (hurricane).
Yang dimaksud dengan "tindakan lainnya yang diperlukan" yaitu
tindakan yang harus dilakukan Nakhoda untuk melakukan
pertolongan setelah mendengar isyarat bahaya (distress signal) dari
kapal lain yang menyatakan "I'm in danger and required immediate
assitance" (Convention on the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea, 1972/COLREGs).
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dewan kapal" adalah dewan yang
dibentuk di atas kapal yang terdiri atas perwira kapal dengan
tugas membantu dan memberikan saran kepada pengganti
sementara Nakhoda dalam menjalankan kewenangannya.
Ayat (5)
- 41 -
Cukup jelas.
Pasal 141 . . .
Pasal 141
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "buku harian kapal (log book)" adalah
catatan yang memuat keterangan mengenai berbagai hal yang
terkait dengan operasional kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dapat dijadikan alat bukti" adalah buku
harian kapal merupakan catatan otentik sehingga dapat
digunakan untuk membuktikan terjadinya peristiwa atau
keberadaan seseorang di kapal.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "berperilaku yang tidak layak" antara
lain:
a. mempengaruhi orang lain untuk mogok kerja, terlambat
melakukan dinas jaga dan/atau melawan perintah atasan;
b. mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina,
memfitnah, dan/atau tidak santun;
c. memiliki minuman keras, material pornografi, dan/atau
- 42 -
obat terlarang; atau
d. berjudi, mabuk, dan tindakan asusila.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
- 43 -
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "metode pengukuran dalam negeri"
adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah
Indonesia yang diterapkan pada kapal Indonesia yang tidak
tunduk pada ketentuan Konvensi Internasional tentang
Pengukuran Kapal (International on Tonnage Measurent of Ship
1969/TMS 1969).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "metode pengukuran internasional"
adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh pemerintah
Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional tentang
Pengukuran Kapal (International on Tonnage Measurent of Ship
1969/TMS 1969).
Huruf c
Yang dimaksud dengan "metode pengukuran khusus"
dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal
yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode
pengukuran terusan Suez dan metode pengukuran terusan
Panama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tanda selar" adalah rangkaian huruf dan
angka yang terdiri dari GT, angka yang menunjukan besarnya
tonase kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari
pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
Contoh :
GT 123 No 45/Ba
- 44 -
GT : Singkatan dari Gross Tonnage
123 : Angka tonase kotor kapal
No. : Singkatan dari nomor
45 : Nomor surat ukur
Ba . . .
Ba : Kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat
ukur (Ba adalah kode pengukuran dari pelabuhan Tanjung
Priok)
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pendaftaran kapal" adalah pendaftaran
hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "grosse akta pendaftaran" adalah salinan
resmi dari minut (asli dari akta pendaftaran).
Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen kepemilikan yang
disampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapalnya
antara lain berupa:
1. Bagi kapal bangunan baru
a) kontrak pembangunan kapal;
b) berita acara serah terima kapal; dan
c) surat keterangan galangan.
2. Bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain
a) bill of sale; dan
b) protocol of delivery and acceptance.
Ayat (5)
- 45 -
Yang dimaksud dengan "tanda pendaftaran" merupakan rangkaian
angka dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode
pengukuran dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta
pendaftaran, dan kode kategori kapal.
Contoh : . . .
Contoh :
2008 Pst No. 49991L
2008 : Tahun pendaftaran kapal
Pst : Kode pengukuran dari tempat kapal di daftar
No. : Nomor
4999 : Nomor akta pendaftaran kapal
L : Kode kategori kapal (L kode kategori untuk kapal laut,
N kode kategori untuk kapal nelayan, P kode kategori
untuk kapal pedalaman yaitu kapal yang berlayar di
sungai dan danau)
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Surat Laut", "Pas Besar", dan "Pas Kecil"
adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai
legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai
bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
Ayat (3)
Yang dimaksud "perairan sungai dan danau" meliputi sungai,
danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa.
- 46 -
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166 . . .
Pasal 166
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "identitas kapal" adalah nama kapal dan
pelabuhan tempat kapal didaftar yang dicantumkan pada badan
kapal, bendera kebangsaan yang dikibarkan pada buritan kapal
sesuai dengan Surat Tanda Kebangsaan yang diberikan oleh
Pemerintah negara yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kapal untuk jenis dan ukuran tertentu"
adalah kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross
Tonnage) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang
melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang
berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan
tersendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "lembaga yang diberikan kewenangan oleh
Pemerintah" adalah badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.
Ayat (5)
- 47 -
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 170 . . .
Pasal 170
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ukuran tertentu" adalah kapal barang
dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih dan
kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran
internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam
negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk kapal yang berlayar di dalam negeri pengaturan mengenai
sertifikat ditetapkan tersendiri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu lainnya" antara lain
penandaan wilayah negara di pulau terluar antara lain berupa
menara suar.
Ayat (3)
- 48 -
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" adalah sesuai dengan ketentuan nasional dan
memperhatikan ketentuan internasional.
Ketentuan nasional yaitu Standar Nasional Indonesia yang
berkaitan dengan Sistem Pelampungan "A" (standar navigasi yang
mengacu pada standar Eropa).
Ketentuan . . .
Ketentuan internasional yaitu:
1) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 82)
yang berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
2) Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berkaitan dengan
keselamatan navigasi (Safety of Navigation-Chapter V);
3) Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Maritime
Organization (IMO) yang berkaitan dengan Resolusi tentang
keselamatan navigasi (Safety of Navigation);
4) Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Hydrography
Organization (IHO) yang berkaitan dengan hidrografi; dan
5) Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Association
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
(IALA) yang berkaitan dengan rekomendasi Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah
apabila Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dipergunakan untuk
mendukung kegiatan yang bukan untuk kepentingan umum
antara lain anjungan minyak (oil platform), pengerukan,
salvage, dan terminal khusus di lokasi tertentu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
- 49 -
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hambatan" adalah keadaan yang dapat
mengganggu atau menghalangi lalu lintas angkutan di perairan
antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kapal tertentu" adalah kapal perang,
kapal negara, kapal rumah sakit, kapal yang memasuki suatu
pelabuhan khusus untuk keperluan meminta pertolongan atau
kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia, kapal yang
melakukan percobaan berlayar, dan kapal swasta yang melakukan
tugas pemerintahan.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" adalah ketentuan nasional dan ketentuan
internasional di bidang telekomunikasi, antara lain:
1. Ketentuan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi; dan
2. Ketentuan internasional, yaitu International Telecommunication
Union (ITU) yang telah diratifikasi terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Instruments Amending The Constitution and The Convention of
The International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002
(Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan
Telekomunikasi Internasional, Marrakesh 2002) dan
International Maritime Organization (IMO).
- 50 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 179 . . .
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hambatan" antara lain adalah adanya
gangguan frekuensi yang penggunaannya tidak sesuai dengan
peruntukannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 182
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "komunikasi marabahaya" adalah
komunikasi yang menunjukkan adanya stasiun atau unit bergerak
atau orang lain dalam keadaan benar-benar bahaya dan
membutuhkan pertolongan segera (MAYDAY MAYDAY MAYDAY).
Yang dimaksud dengan "komunikasi segera" adalah komunikasi
yang berisikan informasi untuk meminta pertolongan terhadap
orang yang sakit di atas kapal atau informasi untuk meminta
pertolongan terhadap orang jatuh di laut (PAN PAN PAN).
- 51 -
Yang dimaksud dengan "komunikasi keselamatan" adalah
komunikasi yang berisi informasi tentang:
a. adanya pergeseran posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. padamnya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. adanya pengeboran minyak pada suatu posisi di alur-pelayaran;
d. munculnya sebuah karang;
e. adanya . . .
e. adanya benda terapung yang membahayakan-pelayaran;
f. dukungan untuk operasi pencarian dan pertolongan (Search
and Rescue); atau
g. pelaporan adanya kapal misterius (phantom ship).
(SECURITY SECURITY SECURITY)
Yang dimaksud dengan "siaran tanda waktu standar" adalah
pancaran tanda waktu untuk kapal, stasiun pantai, dan pihak
lain yang memerlukan informasi waktu dan mencocokkan
kronometer.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "awak kapal tertentu" adalah perwira
nautika yang bertanggung jawab terhadap keadaan cuaca.
Ayat (2)
- 52 -
Cukup jelas.
Pasal 187
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sebagian penyelenggaraan alur-pelayaran"
adalah alur yang menuju ke terminal khusus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 189
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kepentingan lainnya" antara lain
pembangunan pelabuhan, penahan gelombang, penambangan,
dan bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan
yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
- 53 -
Cukup jelas.
Pasal 193
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "wilayah tertentu" antara lain perairan
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur Traffic Separation
Scheme (TSS), area Ship to Ship Transfer (STS), perairan yang telah
ditetapkan Ship Reporting System (SRS).
Yang . . .
Yang dimaksud dengan "semua informasi" adalah informasi yang
berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pasal 194
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "terus menerus, langsung, dan secepatnya"
adalah berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesia dan
langsung menuju ke laut bebas lainnya sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kapal yang
mengalami musibah atau memberikan pertolongan kepada orang
atau kapal yang sedang mengalami musibah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 195
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
- 54 -
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "memberikan jaminan" adalah kewajiban
bagi pemilik atau operator untuk memiliki jaminan asuransi atau
menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk
menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang
tidak digunakan lagi oleh pemilik atau operator.
Pasal 196 . . .
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perairan wajib pandu" adalah suatu
wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan
pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross
Tonnage) atau lebih.
Yang dimaksud dengan "perairan pandu luar biasa" adalah suatu
wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib
dilakukan pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat
mengajukan permintaan jasa pemanduan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelimpahan pemanduan kepada Badan Usaha Pelabuhan
dilaksanakan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial
atau terminal khusus.
Yang dimaksud dengan "dapat dilimpahkan" adalah untuk
memenuhi kebutuhan, sesuai persyaratan, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila
pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- 55 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201 . . .
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Ayat (1)
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan di dalam wilayah
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Persyaratan kompetensi berlaku juga pada Syahbandar di
pelabuhan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 56 -
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penerbitan persetujuan kegiatan kapal di
pelabuhan" antara lain menerbitkan izin untuk kegiatan
pengelasan, pembersihan tangki (tank cleaning), perpindahan
sandar kapal, melarang atau mengizinkan orang naik ke atas
kapal, dan alih muat barang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Ayat (1)
- 57 -
Yang dimaksud dengan "ketentuan internasional" adalah mengenai
sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship
and Port Facility Security Code/ISPS Code).
Yang dimaksud dengan "Syahbandar bertindak selaku komite
keamanan pelabuhan (port security commitee)" adalah Syahbandar
atas nama Pemerintah selaku Designated Authority (DA)
berwenang menentukan tingkat keamanan di pelabuhan (security
level).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dapat meminta bantuan" adalah
Syahbandar berhak meminta dukungan dan bantuan apabila
diperlukan antara lain jika terjadi tindak pidana atau kriminal.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 213
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "surat dan dokumen kapal" antara lain
Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat
Keselamatan, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Pengawakan Kapal,
dan dokumen muatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 214
Yang dimaksud dengan "warta kapal" adalah informasi tentang kondisi
umum kapal dan muatannya (ship condition).
Pasal 215
- 58 -
Yang dimaksud dengan "petunjuk serta perintah Syahbandar" antara
lain menolak kedatangan kapal, memerintahkan perpindahan kapal,
dan menentukan tempat labuh jangkar.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas
Pasal 218
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah apabila
Syahbandar mendapat laporan adanya indikasi bahwa kapal tidak
memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-
undangan" meliputi konvensi internasional yang mengatur
mengenai port state control.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 219
Ayat (1)
Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional
disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan
kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
- 59 -
Pasal 221
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud "dapat" adalah apabila dari hasil pemeriksaan
pendahuluan terdapat keterangan dan/atau bukti awal mengenai
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau
perwira kapal.
Pasal 222
Cukup jelas
Pasal 223 . . .
Pasal 223
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "klaim-pelayaran (maritime claim)" sesuai
dengan ketentuan mengenai penahanan kapal (arrest of ships),
timbul karena:
a. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian
kapal;
b. hilangnya nyawa atau luka parah yang terjadi baik di daratan
atau perairan atau laut yang diakibatkan oleh pengoperasian
kapal;
c. kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barang
muatannya sebagai akibat kegiatan operasi salvage atau
perjanjian tentang salvage;
d. kerusakan atau ancaman kerusakan terhadap lingkungan,
garis pantai atau kepentingan lainnya yang disebabkan oleh
kapal, termasuk biaya yang diperlukan untuk mengambil
langkah pencegahan kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya,
atau barang muatannya, serta untuk pemulihan lingkungan
sebagai akibat terjadinya kerusakan yang timbul;
e. biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan
pengangkatan, pemindahan, perbaikan, atau terhadap kapal,
termasuk juga biaya penyelamatan kapal dan awak kapal;
f. biaya pemakaian atau pengoperasian atau penyewaan kapal
yang tertuang dalam perjanjian pencarteran (charter party)
atau lainnya;
- 60 -
g. biaya pengangkutan barang atau penumpang di atas kapal,
yang tertuang dalam perjanjian pencarteran atau lainnya;
h. kerugian atau kerusakan barang termasuk peti atau koper yang
diangkut di atas kapal;
i. kerugian dan kerusakan kapal dan barang karena terjadinya
peristiwa kecelakaan di laut (general average);
j. biaya penarikan kapal (towage);
k. biaya pemanduan (pilotage);
l. biaya barang, perlengkapan, kebutuhan kapal, Bahan Bakar
Minyak atau bunker, peralatan kapal termasuk peti kemas yang
disediakan untuk pelayanan dan kebutuhan kapal untuk
pengoperasian, pengurusan, penyelamatan atau pemeliharaan
kapal;
m. biaya pembangunan, pembangunan ulang atau rekondisi,
perbaikan, mengubah atau melengkapi kebutuhan kapal;
n. biaya pelabuhan, kanal, galangan, bandar, alur pelayaran,
dan/atau biaya pungutan lainnya;
o. gaji . . .
o. gaji dan lainnya yang terutang bagi Nakhoda, perwira dan Anak
Buah Kapal serta lainnya yang dipekerjakan di atas kapal
termasuk biaya untuk repatriasi, asuransi sosial untuk
kepentingan mereka;
p. pembiayaan atau disbursements yang dikeluarkan untuk
kepentingan kapal atas nama pemilik kapal;
q. premi asuransi (termasuk "mutual insurance call") kapal yang
harus dibayar oleh pemilik kapal atau pencarter kapal tanpa
Anak Buah Kapal atau bare boat (demise charterer);
r. komisi, biaya, perantara atau broker atau keagenan yang harus
dibayar berkaitan dengan kapal atas nama pemilik kapal tanpa
Anak Buah Kapal (demise charterer);
s. biaya sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal;
t. biaya sengketa yang terjadi di antara rekan pemilikan kapal (co-
owner) berkenaan dengan pengoperasian dan penghasilan atau
hasil tambang kapal;
u. biaya gadai atau hipotek kapal atau pembebanan lain yang
sifatnya sama atas kapal; dan
v. biaya sengketa yang timbul dari perjanjian penjualan kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 224
Ayat (1)
- 61 -
Yang dimaksud dengan "dokumen pelaut" adalah dokumen
identitas pelaut dan perjanjian kerja laut. Dokumen identitas
pelaut antara lain terdiri atas Buku Pelaut dan Kartu Identitas
Pelaut.
Yang dimaksud dengan "disijil" adalah dimasukkan dalam buku
daftar awak kapal yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak
kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan
tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.
Pasal 227 . . .
Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas
Pasal 230
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab unit kegiatan lain di
perairan" antara lain pengelola unit pengeboran minyak dan
fasilitas penampungan minyak di perairan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "institusi yang berwenang untuk
penanganan lebih lanjut" adalah institusi yang menangani
pengendalian pencemaran secara nasional.
- 62 -
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun
termasuk juga limbah radioaktif.
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235 . . .
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "limbah" antara lain dapat berupa limbah
minyak, bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun, sampah,
serta kotoran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalah pembuangan
limbah tidak boleh dilakukan pada alur-pelayaran, kawasan
lindung, kawasan suaka alam, taman nasional, taman wisata
- 63 -
alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sempadan
pantai, kawasan terumbu karang, kawasan mangrove, kawasan
perikanan dan budidaya, kawasan pemukiman, dan daerah
sensitif terhadap pencemaran.
Yang dimaksud dengan "pembuangan limbah" termasuk juga
berupa kerangka kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Ayat (1)
Yang dimaksud "penutuhan kapal" adalah kegiatan pemotongan
dan penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman
dan berwawasan lingkungan (safe and environmentally sound
manner).
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bahaya" adalah ancaman yang
disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dari kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "orang" termasuk juga orang yang
berada di menara suar yang ditemukan dalam keadaan bahaya.
Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Nakhoda kapal lain
yang berada di sekitar lokasi bahaya, stasiun radio pantai dan
pejabat berwenang terdekat yang memilki kewenangan untuk
menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.
- 64 -
Ayat (4)
Pelaporan oleh Nakhoda dilakukan untuk setiap bahaya bagi
keselamatan kapal, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri,
baik yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan
pada alur atau bangunan di perairan yang dapat mengganggu
keselamatan berlayar maupun tidak.
Yang dimaksud dengan "melaporkan" adalah menyampaikan berita
bahaya bagi keselamatan kapal dengan cara sistem telekomunikasi
antara lain melalui Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Information
System (VTIS), semaphore, morse serta sarana lain yang dapat
digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian
bagi pihak lain.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247 . . .
Pasal 247
Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Nakhoda kapal lain
yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, stasiun radio pantai dan
pejabat berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk
menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.
Pasal 248
Yang dimaksud dengan "melaporkan" adalah menyampaikan berita
kecelakaan kapal dengan cara sistem telekomunikasi antara lain
melalui Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Information System (VTIS),
semaphore, morse serta sarana lain yang dapat digunakan untuk
menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.
Pasal 249
Yang dimaksud dengan "dibuktikan lain" adalah berdasarkan
pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
- 65 -
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi
adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan
investigasi sebab terjadinya kecelakaan.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi disampaikan kepada Menteri yang disertai dengan
rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang terkait dengan
sistem, sarana dan prasarana transportasi, serta sumber daya
manusia.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
- 66 -
Pasal 262
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265
Cukup jelas.
Pasal 266
Cukup jelas.
Pasal 267
Cukup jelas.
Pasal 268 . . .
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Ayat (1)
Sistem informasi pelayaran bertujuan untuk memberikan
informasi di bidang angkutan perairan dan kepelabuhanan serta
terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran dan
memberikan perlindungan lingkungan maritim.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
- 67 -
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280 . . .
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 283
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan " melakukan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab" adalah bahwa dalam
melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum
yang berlaku.
- 68 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 284
Cukup jelas.
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289 . . .
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Cukup jelas.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294
Cukup jelas.
Pasal 295
Cukup jelas.
Pasal 296
Cukup jelas.
- 69 -
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303 . . .
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
- 70 -
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
Cukup jelas.
Pasal 315
Cukup jelas.
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318 . . .
Pasal 318
Cukup jelas.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
- 71 -
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Cukup jelas.
Pasal 328
Cukup jelas.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Cukup jelas.
Pasal 331
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333 . . .
Pasal 333
Cukup jelas.
Pasal 334
Cukup jelas.
Pasal 335
Cukup jelas.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Cukup jelas.
Pasal 339
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin untuk membangun
fasilitas yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan izin
operasional yang tunduk pada Undang-Undang ini.
- 72 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 340
Cukup jelas.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Cukup jelas.
Pasal 343
Cukup jelas.
Pasal 344
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Penentuan waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah
merencanakan pengembangan pelabuhan dan Badan Usaha Milik
Negara. Untuk keperluan pengembangan tersebut atas perintah
Menteri dilakukan:
a. evaluasi aset Badan Usaha Milik Negara yang
menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan
e. audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik
Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara" adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991,
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di
pelabuhan yang meliputi:
a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) Undang-Undang ini;
- 73 -
b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari
Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
d. penyediaan dan pengusahaan tanah sesuai kebutuhan
berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Pasal 345
Cukup jelas.
Pasal 346
Cukup jelas.
Pasal 347
Cukup jelas.
Pasal 348 . . .
Pasal 348
Cukup jelas.
Pasal 349
Cukup jelas.
Pasal 350
Yang dimaksud dengan "harus ditetapkan" adalah menetapkan
beberapa pelabuhan utama sebagai hub internasional termasuk juga
mengevaluasi pelabuhan hub internasional yang telah ditetapkan
sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 351
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dievaluasi dan disesuaikan" termasuk
keberadaan pelabuhan perikanan yang berada di dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 352
- 74 -
Cukup jelas.
Pasal 353
Cukup jelas.
Pasal 354
Cukup jelas.
Pasal 355
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4849
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pelayaran_(uu_17_thn_2008)_17.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
