- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13 thn 2008)
2008
Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penyelenggaraan_ibadah_haji_(uu_13_thn_2008)_13.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin
kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah
menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang
wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu
menunaikannya;
c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen
penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar
pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan
lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan,
transparansi, dan akuntabilitas publik;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat
sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang
baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Dengan . . .
-2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan
kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam
yang mampu menunaikannya.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan
pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.
4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang
selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
7. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya
disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk
untuk melakukan pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya
disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar
oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
9. Pembinaan . . .
-3-
9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan
yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi
Jemaah Haji.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan,
dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.
11. Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang
diberikan kepada Jemaah Haji untuk menunaikan
Ibadah Haji.
12. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang
disediakan bagi Jemaah Haji selama di embarkasi atau
di debarkasi dan di Arab Saudi.
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi
Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang pengelolaan,
pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
15. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang
menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan,
pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
16. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar
musim haji.
17. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah
sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan
Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang
halal dan tidak mengikat.
18. Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya
disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun,
mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.
19. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang agama.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan
asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan
prinsip nirlaba.
Pasal 3 . . .
-4-
Pasal 3
Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-
baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat
menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran
agama Islam.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 4
(1) Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak
untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:
a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau
sudah menikah; dan
b. mampu membayar BPIH.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 5
Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji
berkewajiban sebagai berikut:
a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah
Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota
setempat;
b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima
setoran; dan
c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan
yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Bagian Kedua . . .
-5-
Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah
Pasal 6
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan
administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi,
Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal
lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
Bagian Ketiga
Hak Jemaah Haji
Pasal 7
Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang
meliputi:
a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya,
baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan
Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di tanah air,
selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
d. penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang
diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan
selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan
ke tanah air.
BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan,
pelaksanaan, dan pengawasan.
(2) Kebijakan . . .
-6-
(2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan
Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi
tanggung jawab Pemerintah.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan
masyarakat, departemen/instansi terkait, dan
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
(5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah
Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah
membentuk satuan kerja di bawah Menteri.
(6) Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan
tugas dan tanggung jawab KPHI.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan
pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi oleh:
a. Menteri di tingkat pusat;
b. gubernur di tingkat provinsi;
c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan
Arab Saudi.
Pasal 10
(1) Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji
berkewajiban mengelola dan melaksanakan
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(2) Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji berkewajiban
menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait
dengan pelaksanaan Ibadah Haji sebagai berikut:
a. penetapan BPIH;
b. pembinaan Ibadah Haji;
c. penyediaan Akomodasi yang layak;
d. penyediaan Transportasi;
e. penyediaan konsumsi;
f. Pelayanan Kesehatan; dan/atau
g. pelayanan administrasi dan dokumen.
(3) Ketentuan . . .
-7-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
Penyelenggara Ibadah Haji diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
Pasal 11
(1) Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi,
dan di Arab Saudi.
(2) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri
menunjuk petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang
terdiri atas:
a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI); dan
c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
(3) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengangkat
petugas yang menyertai Jemaah Haji, yang terdiri atas:
a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
(4) Biaya operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
mekanisme pengangkatan petugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Komisi Pengawas Haji Indonesia
Pasal 12
(1) KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam
rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Indonesia.
(2) KPHI bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) KPHI . . .
-8-
(3) KPHI bertugas melakukan pengawasan dan
pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji
serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
(4) KPHI memiliki fungsi:
a. memantau dan menganalisis kebijakan
operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
Indonesia;
b. menganalisis hasil pengawasan dari berbagai
lembaga pengawas dan masyarakat;
c. menerima masukan dan saran masyarakat
mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
d. merumuskan pertimbangan dan saran
penyempurnaan kebijakan operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPHI dapat
bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) KPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara
tertulis kepada Presiden dan DPR paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 13
KPHI dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.
Pasal 14
(1) KPHI terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan
unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi
masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditunjuk dari departemen/instansi yang
berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(5) KPHI . . .
-9-
(5) KPHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil
ketua.
(6) Ketua dan Wakil Ketua KPHI dipilih dari dan oleh
anggota Komisi.
Pasal 15
Masa kerja anggota KPHI dijabat selama 3 (tiga) tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 16
Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR.
Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPHI, calon anggota
harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan
kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas
dan mendalam tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak
pidana kejahatan;
f. mampu secara rohani dan jasmani; dan
g. bersedia bekerja sepenuh waktu.
Pasal 18
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas KPHI dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 19 . . .
- 10 -
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugasnya KPHI dibantu oleh
sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri atas pertimbangan KPHI.
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara
fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan KPHI.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan
dan pemberhentian anggota KPHI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Pasal 21
(1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul
Menteri setelah mendapat persetujuan DPR.
(2) BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 22
(1) BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank
syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk
oleh Menteri.
(2) Penerimaan setoran BPIH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
kuota yang telah ditetapkan.
Pasal 23
(1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank
syariah dan/atau bank umum nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan
mempertimbangkan nilai manfaat.
(2) Nilai . . .
- 11 -
(2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan langsung untuk membiayai belanja
operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pasal 24
(1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH dalam hal:
a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan
Ibadah Haji; atau
b. batal keberangkatannya karena alasan kesehatan
atau alasan lain yang sah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dan
jumlah BPIH yang dikembalikan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji
selesai.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
terdapat sisa dimasukkan dalam DAU.
BAB VI
PENDAFTARAN DAN KUOTA
Pasal 26
(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji dengan mengikuti prosedur
dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan
persyaratan pendaftaran diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri
yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 28 . . .
- 12 -
Pasal 28
(1) Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus,
dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil
dan proporsional.
(2) Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota
kabupaten/kota.
(3) Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terpenuhi pada hari penutupan
pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa
pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara
nasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 29
(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri
menetapkan:
a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji;
dan
b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan
panduan perjalanan Ibadah Haji.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari
Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.
Pasal 30
(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat
dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik
dilakukan secara perseorangan maupun dengan
membentuk kelompok bimbingan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji
oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VIII . . .
- 13 -
BAB VIII
KESEHATAN
Pasal 31
(1) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji, baik
pada saat persiapan maupun pelaksanaan
Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilakukan oleh menteri
yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kesehatan.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasi oleh Menteri.
BAB IX
KEIMIGRASIAN
Pasal 32
(1) Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah
Haji menggunakan Paspor Haji yang dikeluarkan oleh
Menteri.
(2) Menteri dapat menunjuk pejabat untuk dan/atau atas
namanya menandatangani Paspor Haji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB X
TRANSPORTASI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Transportasi
Pasal 33
(1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan
pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia
menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi
dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perhubungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 34 . . .
- 14 -
Pasal 34
Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan
oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan,
keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
Pasal 35
(1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke
embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan
Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua
Barang Bawaan
Pasal 36
(1) Jemaah Haji dapat membawa barang bawaan ke dan
dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan atas barang bawaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri
Keuangan.
BAB XI
AKOMODASI
Pasal 37
(1) Menteri wajib menyediakan Akomodasi bagi Jemaah
Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah
Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.
(2) Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar
kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan,
keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji
beserta barang bawaannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi
bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XII . . .
- 15 -
BAB XII
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
Pasal 38
(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi
masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus,
dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang
pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.
(2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat
izin dari Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 39
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri, wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah;
b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk
menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan
c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas
Ibadah Haji.
Pasal 40
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. menerima pendaftaran dan melayani Jemaah Haji
hanya yang menggunakan Paspor Haji;
b. memberikan bimbingan Ibadah Haji;
c. memberikan layanan Akomodasi, konsumsi,
Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan secara khusus;
dan
d. memberangkatkan, memulangkan, dan melayani
Jemaah Haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati
antara penyelenggara dan Jemaah Haji.
Pasal 41 . . .
- 16 -
Pasal 41
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat
kesalahannya, yang berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
c. pencabutan izin penyelenggaraan.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ibadah
Haji Khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
Pasal 43
(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara
perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara
perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh
Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 44
Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai
penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan
c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas
Ibadah Umrah.
Pasal 45
(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. menyediakan . . . .
- 17 -
a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas
kesehatan;
b. memberangkatkan dan memulangkan jemaah
sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab
Saudi dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai
dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara
penyelenggara dan jemaah; dan
d. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di
Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan
pada saat akan kembali ke Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
perjalanan Ibadah Umrah diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 46
(1) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai
dengan tingkat kesalahannya, yang berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
c. pencabutan izin penyelenggaraan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
(1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan DAU
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk
kemaslahatan umat Islam, Pemerintah membentuk BP
DAU.
(2) BP . . .
- 18 -
(2) BP DAU terdiri atas ketua/penanggung jawab, dewan
pengawas, dan dewan pelaksana.
(3) Pengelolaan secara lebih berdaya guna dan berhasil
guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan
dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta
pembangunan sarana dan prasarana ibadah.
Bagian kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 48
(1) BP DAU bertugas menghimpun, mengelola,
mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan DAU.
(2) BP DAU memiliki fungsi:
a. menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai
dengan syariah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan
memanfaatkan DAU; dan
c. melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan
DPR.
Pasal 49
(1) Dewan pengawas memiliki fungsi:
a. menyusun sistem pengelolaan, pemanfaatan,
pengembangan, dan pengawasan DAU;
b. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan,
rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran
tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan
pengembangan DAU;
c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas
pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan DAU;
dan
d. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap
laporan tahunan yang disiapkan oleh dewan
pelaksana sebelum ditetapkan menjadi laporan BP
DAU.
(2) Dalam . . .
- 19 -
(2) Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan, dewan
pengawas dapat menggunakan jasa tenaga profesional.
Pasal 50
Dewan pelaksana memiliki fungsi:
a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan
rencana kerja serta anggaran tahunan pengelolaan,
pemanfaatan, dan pengembangan DAU;
b. melaksanakan program pemanfaatan dan
pengembangan DAU yang telah ditetapkan;
c. melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan dan
aset DAU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. melakukan penilaian atas kelayakan usul pemanfaatan
DAU yang diajukan oleh masyarakat;
e. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran
tahunan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan
DAU secara periodik kepada dewan pengawas; dan
f. menyiapkan laporan tahunan BP DAU kepada Presiden
dan DPR.
Bagian Ketiga
Struktur dan Pengorganisasian
Pasal 51
Ketua/Penanggung Jawab BP DAU adalah Menteri.
Pasal 52
(1) Dewan Pengawas BP DAU terdiri atas 9 (sembilan) orang
anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur masyarakat 6 (enam) orang dan
unsur Pemerintah 3 (tiga) orang.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Majelis Ulama Indonesia, organisasi
masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Unsur . . .
- 20 -
(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditunjuk dari departemen yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang agama.
(5) Dewan Pengawas BP DAU dipimpin oleh seorang ketua
dan seorang wakil ketua.
(6) Ketua dan wakil ketua dewan pengawas dipilih dari dan
oleh anggota Dewan Pengawas.
Pasal 53
(1) Dewan Pelaksana BP DAU terdiri atas 7 (tujuh) orang
anggota.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur Pemerintah dan ditunjuk oleh
Menteri.
(3) Dewan Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang
ditunjuk oleh Menteri dari anggota Dewan Pelaksana.
Pasal 54
(1) Masa kerja anggota dewan pengawas dan dewan
pelaksana dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota
dewan pengawas dan dewan pelaksana, hubungan
kerja, dan mekanisme kerja masing-masing diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 55
Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota dewan
pengawas serta ketua dan anggota dewan pelaksana
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 56
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BP DAU dibantu oleh
sekretariat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat BP DAU
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
- 21 -
Bagian Keempat
Pengembangan dan Pembiayaan
Pasal 57
Pengembangan DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) meliputi usaha produktif dan investasi yang sesuai
dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 58
Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
dapat digunakan langsung sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran yang telah ditetapkan.
Pasal 59
BP DAU dapat memperoleh hibah dan/atau sumbangan
yang tidak mengikat dari masyarakat atau badan lain.
Pasal 60
(1) Biaya operasional BP DAU dibebankan pada hasil
pengelolaan dan pengembangan DAU.
(2) Dalam hal tertentu, biaya operasional BP DAU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai
oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri sebagai Ketua/Penanggung Jawab
BP DAU.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAU diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 62
Ketua/Penanggung Jawab BP DAU menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan DAU kepada Presiden dan
DPR setiap tahun.
BAB XV . . .
- 22 -
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah
Umrah dengan mengumpulkan dan/atau
memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 64
(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
(1) KPHI sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Pemerintah . . .
- 23 -
(2) Pemerintah menjalankan tugas dan fungsi KPHI sampai
dengan terbentuknya KPHI.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan
Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 6
(enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-
Undang ini.
Pasal 67
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3832) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 68
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 69
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 24 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 60
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
I. UMUM
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat
istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur
hidup. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji
yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan
kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut,
Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip
keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap
warga negara Indonesia yang beragama Islam.
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena
jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan
berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar
negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain
bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan.
Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di
negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut
nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri,
khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk
melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji
perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan
mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.
Untuk menjamin Penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil,
profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan
jemaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang
bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan
untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.
-2-
Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji secara terus-menerus dan
berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan
Upaya . . .
perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali
ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk
pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat
dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian
layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta
akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk
jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama
menunaikan ibadah haji.
Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan
menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan
penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah
haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam
penyelenggaran ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk
terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka
memberikan perlindungan kepada jemaah haji.
Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia
yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi
yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya.
Ibadah umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan
kewajiban ibadah haji. Karena minat masyarakat untuk
menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, perlu pengaturan agar
masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan
baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut
meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada
penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan
terhadap jemaah umrah.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan biaya
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam
bentuk dana abadi umat (DAU) dilaksanakan dengan prinsip
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas
manfaat dan kemaslahatan umat. Agar DAU dapat dimanfaatkan
secara optimal bagi kemaslahatan umat, pengelolaan DAU juga
dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat yang
direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi
masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
-3-
Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji
dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan
hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji perlu diganti
agar lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta
memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan
ibadah haji dan umrah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak
berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa
Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas dengan prinsip
nirlaba" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan
hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
-4-
Cukup jelas.
Pasal 7 . . .
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kenyamanan" adalah tersedianya
Transportasi dan pemondokan yang layak dan manusiawi.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "satuan kerja di bawah Menteri"
adalah satuan kerja yang mendukung operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersifat permanen dan
sistemik di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di Arab
Saudi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
-5-
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Kepala Perwakilan Republik
Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi" adalah Duta Besar
Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan
BPIH setelah mendapat persetujuan DPR.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f . . .
-6-
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21 . . .
-7-
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengelolaan BPIH dilakukan berdasarkan siklus
Penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan kalender
Hijriah.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Menteri" dalam hal BPIH disetorkan
ke rekening Menteri" adalah menteri sebagai lembaga yang
dalam pelaksanaannya Menteri dapat menunjuk pejabat di
lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk
dan/atau atas namanya.
Bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank
penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki
layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan
syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27 . . .
-8-
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kuota bebas secara nasional"
adalah sisa kuota yang disediakan bagi Jemaah Haji yang
sudah terdaftar dalam daftar tunggu dengan memperhatikan
proporsionalitas kuota provinsi dan kuota Penyelenggara
Ibadah Haji Khusus.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Transportasi" termasuk
Transportasi selama di Arab Saudi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34 . . .
-9-
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh Menteri Keuangan"
adalah pelaksanaan pemeriksaan atas barang bawaan oleh
pejabat yang diberi otorisasi oleh Menteri Keuangan.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi, antara lain,
persyaratan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan sanksi.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44 . . .
- 10 -
Pasal 44
Huruf a
Yang dimaksud dengan "biro perjalanan wisata yang sah"
adalah biro perjalanan wisata yang telah terdaftar pada
lembaga/instansi yang lingkup dan tugasnya di bidang
pariwisata.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 11 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unsur pemerintah" dapat terdiri atas
instansi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
pengembangan DAU.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65 . . .
- 12 -
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4845
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penyelenggaraan_ibadah_haji_(uu_13_thn_2008)_13.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Undang undang yang mengatur tentang haji. Instansi yang berwenang menyelenggarakan ibadah haji. Undang undang yang mengatur haji. Sebutkan instansi yang berwenang menyelenggarakan ibadah haji. Jelaskan undang undang yang mengatur tentang haji. Sebutkan undang undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji di indonesia. Sebutkan instansi yang berwewenang menyelenggarakan ibadah haji.
Uu yang mengatur haji. Instansi yang berwenang menyelenggarakan haji. Sebutkan instansi yang berwenang menyelenggarakan haji. Uu no 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji. Undang undang yang mengatur tkhi. Sebutkan 3 tim yang ditunjuk badan penyelenggara haji yang bertugas menyertai jamaah haji. Http://carapedia.com/penyelenggaraan_ibadah_haji_thn_2008_info1748.html.
Uu yang mengatur fungsi tkhi. Sebutkan 3 tim yang ditunjuk badan penyelenggaraan haji yang bertugas menyertai jamaah haji. Azas penyelenggaran haji. Uu yg mengatur tentang haji. Sebutkan intansi yang berwenang mrnyelengarakan ibadah haji. Sebutkan 3tim yg ditunjuk badan penyelenggaraan haji.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
