Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (UU 23 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat;

b. bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan
beradab dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4277);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta Pemilu atau lebih yang bersama-sama
bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

6. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah
peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

7. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan penyesuaian dan pengaturan lainnya dalam undang-undang ini adalah
penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara,
8.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar
Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia
9.

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

10. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu.
11. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut kampanye adalah
kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program
Pasangan Calon.

Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh
12.

Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan
berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas
pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

13. Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya
disebut TPS dan TPSLN adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

Pasal 3

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai satu daerah Pemilihan.

(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau
hari yang diliburkan.

(3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan Pemilihan Umum anggota
DPR, DPD, dan DPRD.

(4) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.

Pasal 4

Pemungutan suara untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil
Pemilu bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 5

(1) Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara
berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

(2) Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau Pasangan Calon oleh partai politik
atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon
anggota DPR kepada KPU.

(3) Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah
memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-
undang ini kepada KPU.

(4) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah
kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu
anggota DPR.

Pasal 6

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri;

c. tidak pernah mengkhianati negara;

d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden
dan Wakil Presiden;

e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan
penyelenggara negara;

g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
h.

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. terdaftar sebagai pemilih;

l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5
(lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi;

memiliki daftar riwayat hidup;
m.

n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama;

o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi
massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;

t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.

BAB III

HAK MEMILIH

Pasal 7

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 8

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai
pemilih.

(2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak
lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak
memilihnya.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 9
(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.

(2) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang ini.

Pasal 10

Tugas dan wewenang KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

a. merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tahapan
yang diatur dalam undang-undang;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu
Presiden dan wakil Presiden;

d. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden;

e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;

f. meneliti persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan;

g. menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;

h. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;

i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

j. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil
audit yang dimaksud;

k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden;

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 11

KPU berkewajiban:

a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden;

b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang
inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;

e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Presiden selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil
Presiden;

f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat
waktu.

Pasal 12

Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

a. merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi;

b. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi;

c. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di
provinsi;

d. mengkoordinasikan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

e. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di provinsi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

Pasal 13

KPU Provinsi berkewajiban:

a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;

b. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;

c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang
inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari Pasangan Calon dan
masyarakat;

e. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU;

f. menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan

h. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat
waktu di provinsi.

Pasal 14

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah:

a. merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota;

b. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota;

c. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di
kabupaten/kota;

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah
kerjanya;

f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di kabupaten/kota;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

Pasal 15

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;

b. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;

c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang
inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari Pasangan Calon dan
masyarakat;

e. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Provinsi;

f. menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan

h. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat
waktu di kabupaten/kota.

Pasal 16

PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masa tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah
pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 17

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas,
keamanan, dan hemat anggaran.

(2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang
sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

(3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.

(4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan oleh KPU.

Pasal 18

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya
dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga
kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

(2) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat
suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau
yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan
petugas KPU.

(4) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap
pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.

(5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk
membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

(6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan,
pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 19

(1) KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.

(2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.

(3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah
diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.

(4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan KPPSLN ditetapkan dengan
keputusan KPU.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 20

(1) Daftar Pemilih yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan Daftar Pemilih tambahan
yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Pasal 21

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberi tanda bukti
pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 22

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus
menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam
daftar pemilih.

Pasal 23
(1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kemudian
berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang
bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan
memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.

(4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS
yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan
menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 24

(1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PPS menyusun dan menetapkan
daftar pemilih sementara.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk
mendapat tanggapan masyarakat.

(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan
dicatat dalam daftar pemilih tambahan. `

(4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

(5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.

(6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.

BAB VI

PENCALONAN

Pasal 25

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
Pemilu.

Pasal 26

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka
sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.

(2) Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan
penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau
musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai
politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi
oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

(5) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 27

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon ke KPU wajib
menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik
yang bergabung;

b. kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang
ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden
secara berpasangan;

e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;

f. surat pernyataan pengunduran diri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota
Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. kelengkapan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6; dan

h. naskah visi, misi, dan program dari Pasangan Calon secara tertulis.

Pasal 28

(1) Kewajiban partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
disampaikan kepada KPU selama masa pendaftaran.

(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
penetapan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR oleh KPU.

(3) KPU meneliti surat pencalonan beserta surat-surat kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.

(4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik dan Pasangan Calon selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

(5) Apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 27, partai politik atau gabungan partai politik yang
mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan
beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU.

(6) KPU melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian berkas paling
lambat 7 (tujuh) hari.

(7) Apabila hasil penelitian berkas Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud ayat (6) tidak
memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi
mengajukan calon.

Pasal 29

Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum
penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau Pasangan Calonnya
berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 30

(1) KPU mengumumkan secara luas nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai
peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal
6, dan Pasal 27, 1 (satu) hari setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)
berakhir.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

(3) Pasangan Calon yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapat pengamanan dan jaminan layanan kesehatan
dari negara sampai penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 31

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon, atau
salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon oleh KPU.
(2) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon
dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon
pengganti.

Pasal 32

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai
pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan
Calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga)
hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan
Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti
didaftarkan.

(2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye
sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan
pelaksanaan Pemilu dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti
serta dinyatakan gugur.

(3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye
sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan,
tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau
gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon
pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan
verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan
Calon pengganti didaftarkan.

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 33

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara
putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan
Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang
Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3
(tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan
Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti
didaftarkan.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 34

(1) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Presiden terpilih dilantik menjadi
Presiden.

(2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.

(3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi
Presiden.

(4) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.

(5) Dalam hal Pasangan Calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang
Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan Pasangan Calon
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

BAB VII

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 35

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 30 (tigapuluh) hari dan berakhir 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang
dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang
mengusulkan Pasangan Calon.

(4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU bersamaan dengan
pendaftaran Pasangan Calon.

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara
terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.

(6) Penanggung jawab kampanye adalah Pasangan Calon, yang pelaksanaannya
dipertanggungjawabkan oleh Tim Kampanye.

(7) Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
serta didaftarkan kepada KPU di setiap tingkatan.

(8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

(9) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dua Pasangan
Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dapat melaksanakan penajaman visi,
misi, dan program yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.

(10) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari
Pasangan Calon.

Pasal 36

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka dan dialog;

c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f. pemasangan alat peraga di tempat umum;

g. rapat umum;

h. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada
masyarakat.

(3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari
penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

(5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
KPU.
Pasal 37

(1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon
untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

(2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan
Calon untuk memasang iklan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka kampanye.

(3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon
untuk menggunakan fasilitas umum.

(4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Pasangan Calon
hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon
yang bersangkutan.

(5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk
keperluan kampanye.

(6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pasangan Calon
dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau
kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau
badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

(8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU.

Pasal 38

Dalam kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

c. menghasut atau mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok masyarakat;
d. mengganggu ketertiban umum;
e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;

f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon; dan

g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Pasal 39

(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

a. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/ Hakim Mahkamah Konstitusi dan
hakim-hakim pada semua peradilan;

b. Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

d. Pejabat BUMN/BUMD;

e. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

f. Kepala Desa atau sebutan lain.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon
Presiden atau calon Wakil Presiden.

(3) Pejabat negara yang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan
kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas
penyelenggaraan negara.

(4) Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 40

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan
lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
Pasangan Calon selama masa waktu kampanye.

Pasal 41

(1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf d, huruf f, dan huruf g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye
dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum
terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah
pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi
menyebar ke daerah pemilihan lain.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh KPU.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota.

Pasal 42

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau
materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

(3) Tata cara pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua

Dana Kampanye

Pasal 43

(1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:

a. Pasangan Calon;

b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mencalonkan;

c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan
dan/atau badan hukum swasta.

(2) Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud
didaftarkan kepada KPU.

(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan tidak
boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh
melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang
secara langsung untuk kegiatan kampanye.

(5) Sumbangan kepada Pasangan Calon yang lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baik dalam
bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib
dilaporkan kepada KPU mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

(6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5)
disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu
hari sesudah masa kampanye berakhir.

(7) KPU mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan
dari Pasangan Calon.

Pasal 44

(1) Dana kampanye digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim
Kampanye.

(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon
kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

(3) KPU wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah KPU menerima laporan dana
kampanye dari Pasangan Calon.

(4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
diterimanya laporan dana kampanye dari KPU.

(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPU selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari setelah KPU menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

(6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 45

(1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal
dari:

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga
negara asing;

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.

(2) Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan
menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas
negara.

(3) Pasangan Calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai
sanksi pidana.

(4) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 46

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan oleh KPU.

Pasal 47

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto,
dan nama Pasangan Calon.

(2) Nomor urut Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian.

(3) Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh KPU.

Pasal 48

(1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dicetak sama dengan jumlah
pemilih dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih.

(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap
TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang
rusak.
(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acaranya.

(4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 49

Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan mencoblos salah satu
Pasangan Calon dalam surat suara.

Pasal 50

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan
suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 51

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau,
termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara
langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU.

Pasal 52

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disediakan kotak
suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh KPU.

Pasal 53

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:

a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon,
Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani
oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh
saksi dari Pasangan Calon.

Pasal 54

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, KPPS memberikan penjelasan
mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara
pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 55

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 56.

(1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Pasangan
Calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan
nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama Pasangan Calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan
nama Pasangan Calon.

(2) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
KPU.

Pasal 57

(1) Pemungutan suara bagi warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri dilaksanakan di
setiap kantor perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan
waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

(2) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih yang
bersangkutan dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada Kantor Perwakilan
Republik Indonesia setempat.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 58

(1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara
berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS/KPPSLN menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk
TPS/TPSLN;

b. jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua
KPPS/KPPSLN dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS/KPPSLN.

(4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN oleh KPPS/ KPPSLN dan dapat dihadiri
oleh saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(5) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua KPPS/KPPSLN.
(6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Pasangan Calon, Pengawas
Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas
proses penghitungan suara.

(7) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan
pembetulan.

(9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS/TPSLN, KPPS/KPPSLN membuat berita acara
dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang anggota KPPS/KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(10) KPPS/KPPSLN memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan
suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.

(11) KPPS/KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS/PPLN segera setelah
selesai penghitungan suara.

(12) Hasil pemungutan suara luar negeri dimasukkan ke dalam penghitungan suara Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 59

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara
penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat
dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(2) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada PPS.

(3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan
pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja
desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
PPS serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPS kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.

(7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

(8) PPLN melakukan rekapitulasi atas perolehan hasil suara berdasarkan sertifikat hasil penghitungan
suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya.

(9) PPLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Pasal 60

(1) Setelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara
penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri
oleh saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(2) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada PPK.

(3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja
kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
PPK serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.

(7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 61

(1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota berdasarkan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu,
dan warga masyarakat.

(3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan di tempat dan keadaan
yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikannya secara jelas.

(5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila
ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota
serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(8) Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh KPU
Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.

(9) KPU Kabupaten/Kota memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon.

Pasal 62

(1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dilakukan dalam rapat Pleno KPU Provinsi berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Pasangan
Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.

(3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua KPU Provinsi.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di
tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan seluruh proses
penghitungan suara.
(5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi apabila ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi
Pasangan Calon yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
KPU Provinsi serta ditandatangani saksi Pasangan Calon.

(8) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang dibuat oleh KPU Provinsi disampaikan kepada KPU.

(9) KPU Provinsi memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon.

Pasal 63

(1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan
oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu,
dan Pemantau Pemilu.

(3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua KPU.

(4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di
tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan pelaksanaan
rekapitulasi penghitungan suara.

(5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(7) KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang ditandatangani oleh anggota KPU, serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

(8) KPU menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatanganinya berita acara dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. Presiden;

c. partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan

d. Pasangan Calon.

Pasal 64

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil
penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 65

(1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN ditetapkan oleh
KPU.

(2) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU.

(3) Format berita acara penerimaan, format berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh
KPPS/KPPSLN, dan format berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPS,
PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ditetapkan oleh KPU.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN

Pasal 66

(1) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

(2) Pasangan Calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai Presiden dan
Wakil Presiden terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama disampaikan oleh KPU
kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. Dewan Perwakilan Rakyat;

c. Mahkamah Agung;
d. Presiden;

e. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan

f. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 67

(1) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dua
Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat
secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh dua Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon
tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh tiga Pasangan Calon atau lebih, penentuan
peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara
berjenjang.

(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua diperoleh oleh lebih dari satu Pasangan Calon,
penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 68

(1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh
Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan
hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.

(3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan
keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

(4) Mahkamah Konstitusi menyampaikan Putusan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. Presiden/Pemerintah;

c. KPU;

d. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
e. Pasangan Calon.

Pasal 69

(1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang Dewan
Perwakilan Rakyat.

(3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

(4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

(5) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

?Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa.?

Janji Presiden (Wakil Presiden):

?Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.?

BAB X

PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG,

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANJUTAN DAN

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SUSULAN

Bagian Pertama
Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 70

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan
terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;

c. saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemantau Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas;

d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
dan/atau

e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang
tidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah
suara dari TPS.

(3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah
suara dari PPS.

(4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan
KPU, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1
(satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 71

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil
pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas
Pemilu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak
dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis
nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama
atau TPS yang berbeda;
d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih
sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan
memberikan suara pada TPS.

Pasal 72

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71
diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari
pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden Susulan

Pasal 73

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan di suatu wilayah dilakukan apabila sebagian tahapan
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terhenti.

(3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan di suatu wilayah dilakukan apabila seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

(4) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sejak tahap awal.

Pasal 74

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan
dilakukan apabila di sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau
bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan
dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dilakukan
oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan
di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih
terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
(4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan
oleh:

a. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden meliputi satu atau beberapa provinsi;

b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;

c. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kecamatan;

d. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.

(5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Lanjutan atau Pemilu
Susulan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden.

(6) Apabila pelaksanaan pemungutan suara melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak perlu dilakukan pemungutan suara.

(7) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan keputusan
pejabat/lembaga yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(8) Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diakibatkan oleh karena
calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan
Pasal 33 ayat (1) diputuskan oleh KPU.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Susulan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 75

Penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada daerah-daerah yang tidak mungkin
dilakukan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara normal diatur oleh KPU bersama
Pemerintah.
BAB XI

PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM,

DAN PEMANTAUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 76

(1) Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Pengawas Pemilu.

(2) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas Pemilu sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 77

(1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden;

c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden; dan

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang
berwenang.

(2) Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur
oleh Panitia Pengawas Pemilu.

(3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada
Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya
berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.
Bagian Kedua

Penegakan Hukum

Paragraf Pertama

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 79

(1) Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dilaporkan kepada Pengawas Pemilu.

(2) Laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh:

a. warga negara yang terdaftar sebagai pemilih;

b. Pemantau Pemilu;

c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

(3) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:

a. nama dan alamat pelapor;

b. waktu dan tempat kejadian perkara;

c. nama dan alamat pelanggar;

d. nama dan alamat saksi-saksi; dan

e. uraian kejadian.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai
dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 80

(1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(2) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

(3) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi
laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari setelah laporan diterima.

(4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh pengawas

(5) Pemilu.
Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 81

(1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:

a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;

b. apabila tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian
kepada pihak-pihak yang bersengketa;

c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang
bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang
bersengketa, Pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari
sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 82

Pengawas Pemilu meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran administrasi kepada KPU dan
pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik.

Paragraf Kedua

Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 83

(1) Segala ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam
undang-undang ini berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini diselesaikan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

(3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya penyidikan, penyidik
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya berkas perkara dari penyidik.

Paragraf Ketiga

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 84

(1) Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri untuk pelanggaran
dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan yang merupakan tingkat pertama dan
terakhir.

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama
dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan
ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih.

(4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh pengadilan negeri
paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya berkas perkara.

Pasal 85

Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi.

Bagian Ketiga

Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 86

(1) Pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan oleh Pemantau
Pemilu.
(2)
Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat,
badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar negeri.

(3) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari dalam dan luar negeri harus
mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU setelah memenuhi persyaratan.

(4) Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat:

a. bersifat independen; dan
b. mempunyai sumber dana yang jelas.

(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus untuk pemantau dari lembaga
swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri harus memenuhi syarat:

a. mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan pemilihan Presiden di negara lain; dan

b. memperoleh visa sebagai Pemantau Pemilu.

Pasal 87

(1) Pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU paling lambat 7
(tujuh) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

(2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh KPU dan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dicabut haknya sebagai
Pemantau Pemilu dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara untuk menjadi Pemantau Pemilu dan tata cara pemantauan Pemilu serta pencabutan hak
sebagai Pemantau Pemilu ditetapkan oleh KPU.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri
atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang
kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-
undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah
atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama
18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain
menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan
atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan
kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk
terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan
surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan
untuk menjadi Pasangan Calon, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau
paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan
oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2),
diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diancam
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, dan huruf g, Pasal 39 ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa atau
sebutan lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

(5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya
kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-
pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana
kampanye sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan
menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada
seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau
menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari
dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).

(4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari
satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau
paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana
penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(6) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk
memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

(7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih
selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), diancam dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 91

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih
menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau
perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang
sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau paling banyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara
yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling
lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 92

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman
pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Ketentuan-ketentuan mengenai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS,
KPPSLN, dan Pengawas Pemilu yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, berlaku ketentuan undang-undang ini.

Pasal 94

Hak keuangan pimpinan dan anggota KPU beserta perangkat penyelenggara Pemilihan Umum lainnya
serta pimpinan dan anggota Pengawas Pemilu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta anggota Pengawas Pemilu dilarang
menerima bantuan dari dalam negeri dan/atau luar negeri di luar APBN dan APBD untuk kegiatan
yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau anggota Pengawas
Pemilu.

Pasal 96

(1) Keputusan KPU yang merupakan pengaturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu disampaikan kepada DPR, Presiden, dan disebarluaskan kepada
masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

(2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pengujian kepada
Mahkamah Agung.

Pasal 97
(1) Apabila terdapat hal-hal luar biasa terhadap keanggotaan KPU sehingga KPU tidak dapat
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan pelaksanaan Pemilu
untuk sementara tetap dilaksanakan oleh perangkat KPU yang ada.

(2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
waktu paling lambat 1 (satu) bulan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengambil
langkah sehingga KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.

Pasal 98

Pemantau Pemilu dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri yang telah
mendapatkan akreditasi untuk memantau Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pendaftaran ulang untuk memantau Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 99

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,
dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30
(tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 100
PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN yang tugasnya berakhir sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30 (tiga
puluh) hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik
yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga
persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil
Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 102

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
ttd.

Lambock V. Nahattands

Silahkan download versi PDF nya sbb: