- Home »
- Undang-Undang »
- 2009 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau (UU 12 thn 2009)
2009
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau (UU 12 thn 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_kepulauan_meranti_di_provin_12.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DI PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Riau pada
umumnya dan Kabupaten Bengkalis pada
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan
meningkatnya beban tugas dan volume kerja di
bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis, dipandang
perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di
wilayah Provinsi Riau;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah;
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran . . .
-3-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU.
BAB I . . .
-4-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 61
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646) yang wilayahnya telah dikurangi dengan
Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Kabupaten . . .
-5-
4. Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), yang wilayahnya
telah dikurangi dengan Kabupaten Rokan Hilir dan
Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
yang merupakan kabupaten asal Kabupaten
Kepulauan Meranti.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten
Kepulauan Meranti di wilayah Provinsi Riau dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian . . .
-6-
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Kepulauan Meranti berasal dari sebagian
wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas
cakupan wilayah:
a. Kecamatan Tebing Tinggi;
b. Kecamatan Rangsang Barat;
c. Kecamatan Rangsang;
d. Kecamatan Tebing Tinggi Barat; dan
e. Kecamatan Merbau.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Bengkalis dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai batas-
batas wilayah:
a. sebelah . . .
-7-
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Padang
dan Selat Malaka;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Pinang
Masak;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Panjang;
dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Panjang
dan Selat Bengkalis.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan
Meranti secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun
sejak diresmikannya Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam
waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya
kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Riau serta dilakukan dengan memperhatikan
Rencana . . .
-8-
Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di
sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di
Selat Panjang Kecamatan Tebing Tinggi.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Kepulauan Meranti
mencakup urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan . . .
-9-
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala
Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Kepulauan Meranti dan pelantikan
Penjabat Bupati Kepulauan Meranti dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama
6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian . . .
- 10 -
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Kepulauan Meranti, dipilih dan disahkan
seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan paling lambat
2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten
Kepulauan Meranti.
(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk
pertama kalinya penjabat bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dari pegawai negeri
sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun
dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan
dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan
serta memenuhi persyaratan untuk menduduki
jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Riau untuk melantik Penjabat Bupati Kepulauan
Meranti.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik bupati dan wakil bupati definitif, Menteri
Dalam . . .
- 11 -
Dalam Negeri dapat mengangkat kembali penjabat
bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya
dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat
bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pemilihan bupati/wakil bupati.
Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Kepulauan Meranti, dibentuk perangkat daerah yang
meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Kepulauan
Meranti paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
pelantikan Penjabat yang bersangkutan.
Bagian . . .
- 12 -
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata
cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Bengkalis bersama Penjabat Bupati Kepulauan
Meranti menginventarisasi, mengatur, serta
melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset
dan . . .
- 13 -
dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
pelantikan penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan
Meranti.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur
Riau.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja
personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a. barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang
bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti yang berada dalam wilayah
Kabupaten Kepulauan Meranti;
b. Badan . . .
- 14 -
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Bengkalis yang kedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan
Meranti;
c. utang piutang Kabupaten Bengkalis yang
kegunaannya untuk Kabupaten Kepulauan
Meranti; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Bengkalis, Gubernur Riau
selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan
aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Riau kepada
Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Kepulauan Meranti berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 . . .
- 15 -
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dan
untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Meranti pertama kali disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten
Bengkalis.
(2) Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan dana
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun
selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk
pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Meranti pertama kali sebesar
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Bupati Kepulauan Meranti.
(4) Apabila Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak
memenuhi kesanggupannya memberikan hibah
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan
dana alokasi umum Kabupaten Bengkalis untuk
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti.
(5) Apabila Pemerintah Provinsi Riau tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) . . .
- 16 -
ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana
alokasi umum Provinsi Riau untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
(6) Penjabat Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan
laporan realisasi penggunaan dana hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
Bengkalis.
(7) Penjabat Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Gubernur Riau.
Pasal 17
Penjabat Bupati Kepulauan Meranti berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Riau melakukan pembinaan dan fasilitasi
secara khusus terhadap Kabupaten Kepulauan
Meranti dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Riau melakukan evaluasi
terhadap . . .
- 17 -
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Meranti.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan perumusan kebijakan lebih lanjut
oleh Pemerintah dan Gubernur Riau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Kepulauan Meranti
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tahun
anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Riau.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20 . . .
- 18 -
Pasal 20
Sebelum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati
sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua
peraturan daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 19 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT Jakarta, 18 Desember 2008
NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
PERWAKILAN FRAKSI-FRAKSI
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DI PROVINSI RIAU
I. UMUM
Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah ± 87.023,66 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 4.715.437 jiwa, terdiri atas
9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Bengkalis yang mempunyai luas wilayah ± 10.683,25 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 658.034 jiwa,
terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi
yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut
di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan
daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999
tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten
Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal
17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten
Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat
Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008
Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal
8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008
tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi
Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan
Keputusan . . .
-2-
Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32
tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi
Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian
secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan
daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten
Kepulauan Meranti.
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Bengkalis terdiri atas 5 (lima) kecamatan,
yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Rangsang Barat,
Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Kecamatan
Merbau. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah
keseluruhan ± 3.707,84 km2 dengan jumlah penduduk ± 204.579 jiwa
pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Riau berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti
perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya
alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 . . .
-3-
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada saat dilakukan
peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti,
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti harus disusun secara
serasi dan terpadu dalam satu kesatuan sistem rencana tata
ruang wilayah yang terpadu dengan tata ruang nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara
nyata ada" dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan
yang sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang
dimiliki . . .
-4-
dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan
di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Meranti dilaksanakan paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada
bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Kepulauan Meranti diusulkan oleh Gubernur
Riau dengan pertimbangan Bupati Bengkalis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Meranti pada APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten
Bengkalis dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-5-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah,
mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah antara lain penetapan daerah
pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari
Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti.
Demikian pula BUMD Kabupaten Bengkalis yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan
Meranti, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis
kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang . . .
-6-
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk
Kabupaten Kepulauan Meranti diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut perlu dibuat daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang
didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Riau
Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau
Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan
sejumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis yang belum dibayarkan.
Ayat (5) . . .
-7-
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan
sejumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah
Provinsi Riau yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4968
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_kepulauan_meranti_di_provin_12.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Perda pelayanan kab.meranti. Ranperda pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepulauan meranti riau. Lpj dana hibah kab meranti.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
