Home
Undang-Undang
2004

2004

Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15 thn 2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan;

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan
standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas
nama BPK.

4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang
selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi
tugas untuk mengelola keuangan negara.
5. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat
pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban.

7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan
transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

8. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi
standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar
pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan
ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.

10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan
dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis
di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak
apapun.
11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan.

12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang
berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
BAB II
LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan
negara.

(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

Pasal 3

(1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan
ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib
disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

(3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta
pemeriksaan aspek efektivitas.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak
termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3).
Pasal 5

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan
berdasarkan standar pemeriksaan.

(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan,
penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian
laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

Pasal 7

(1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan
permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.

(2) Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan
dapat mengadakan pertemuan konsultasi.

Pasal 8

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah,
bank sentral, dan masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan
aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil
pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan
pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan
atas nama BPK.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;

b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi,
dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali
dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang
dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan
dokumen pengelolaan keuangan negara;

d. meminta keterangan kepada seseorang;

e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu
pemeriksaan.

Pasal 11

Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan
pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah.

Pasal 13

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap
adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
Pasal 14

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera
melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

BAB IV
HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 15

(1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan
selesai dilakukan.

(2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim
pemeriksaan.

Pasal 16

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat
opini.

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan,
dan rekomendasi.

(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada
laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 17

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada
DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

(5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada
DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 18

(1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga
perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya
semester yang bersangkutan.

(2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang
bersangkutan.

Pasal 19

(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga
perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 20

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan.

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil
pemeriksaan semester.

Pasal 21

(1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan
melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

(2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka
menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

(3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

(4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat
(3).

BAB V
PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA
Pasal 22

(1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu
pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang
terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam
persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

(2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada
BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya
ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian
kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.

(4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap
bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan
pemerintah.

(5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan
perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak
diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 23

(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan
negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara
melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya
kerugian negara/daerah dimaksud.

(2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada
kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24
(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban
menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang
diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau
menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan
penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu
dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 25

(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang
diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan
dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 26

(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan
pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada
waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti
rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini dilaksanakan mulai sejak
pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006.

(2) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh
BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-undang ini mulai berlaku,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini.

(3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voor
de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands
_______________________________________________________________________
______________________________
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA

I. UMUM

A. Dasar Pemikiran

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan
pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada
Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad
1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320).

Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai
dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan
pemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW
(Staatsblad 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53).

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur
hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagai berikut:

1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;

2. Lingkup pemeriksaan;
3. Standar pemeriksaan;

4. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;
5. Akses pemeriksa terhadap informasi;
6. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;
7. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;

8. Pengenaan ganti kerugian negara;
9. Sanksi pidana.

B. Lingkup Pemeriksaan BPK

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut
mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis
pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam
rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta
pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan
manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan
keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal
yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah,
pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan
negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi
sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk
dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang
berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu
standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan
standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud
ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan
organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap
perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa,
kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau
pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak
lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan
dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam
penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan
yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan
negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana
pendukung lainnya yang memadai.

BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan
intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat
disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada
kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil
pemeriksaannya kepada BPK.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak
yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam
pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk
mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada
saat pemeriksaan berlangsung.

D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan
hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan
keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan
menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada
DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan
membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga
disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan
keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi
dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa
(audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada
DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan
yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan
dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila
pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-undang ini mewajibkan BPK
melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu)
semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan
kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/ bupati/walikota yang
bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini
menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada
lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat
dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui
publikasi dan situs web BPK.

Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi
BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil
pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang
pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat
keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan
kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam
persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat
mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan
pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini
diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang
dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi
tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga
dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal
lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem
pengendalian intern pemerintah.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini,
BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi
standar kepada Pemerintah.
Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu
ditempuh secara cermat (due process) dengan melibatkan organisasi terkait dan
mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar
yang diterima secara umum.

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja,
dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam
upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan.
Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian,
pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan
langsung dari masyarakat.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK
tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan
dalam suatu pemeriksaan.
Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud
adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa,
dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.
Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah
merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah
satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan
memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang
diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan
uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa
ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang,
barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan
usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat
pemeriksaan berlangsung.

Huruf d
Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh
pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang
dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan.
Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

Huruf e
Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik
obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau
melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 11
Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan
Pemerintah.
Pasal 12
Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan
hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah.
Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan pemeriksaan.
Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk
memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan
selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan
pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.

Pasal 16
Ayat (1)
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4
(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa
pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified
opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak
memberikan opini (disclaimer of opinion).
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh
dan/atau diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian
dari rekomendasi.
Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat
wajib memberikan alasan yang sah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK
menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan,
temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima
dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak
lanjut telah dilakukan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa
pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada
penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan
bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4400

Silahkan download versi PDF nya sbb: