Home
Undang-Undang
2002

2002

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan (UU 11 thn 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan pada
umumnya serta Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu pada
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang
perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
b.
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk
Kabupaten Mamasa sebagai pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa, dan
meningkatkan status Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo;
c.
c. bahwa pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3501);
5.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3959);
6.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
8.
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPA-TEN MAMASA DAN KOTA
PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:
1.
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.
2. Provinsi Sulawesi Selatan adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-undang.
3.
3. Kabupaten Polewali Mamasa adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. 4. Kota Administratif Palopo adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif
Palopo.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang
terdiri atas:
a.
a. Kecamatan Tabulahan;
b.
b. Kecamatan Mamasa;
c.
c. Kecamatan Tabang;
d.
d. Kecamatan Pana;
e.
e. Kecamatan Messawa;
f.
f. Kecamatan Sumarorong;
g.
g. Kecamatan Sesenapadang;
h.
h. Kecamatan Tanduk Kalua;
i.
i. Kecamatan Mambi; dan
j.
j. Kecamatan Aralle.

Pasal 4

Kota Palopo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu yang terdiri atas:

a.
a. Kecamatan Wara Utara;
b.
b. Kecamatan Telluwanua;
c.
c. Kecamatan Wara; dan
d.
d. Kecamatan Wara Selatan.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Polewali Mamasa dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Mamasa dan wilayah Kabupaten Luwu dikurangi wilayah Kota Palopo,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

(1) Kabupaten Mamasa mempunyai batas-batas wilayah:
(1)

a.
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan
Kalukku Kabupaten Mamuju;
b.
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Salaputti dan Kecamatan
Bonggakaradeng Kabupaten Tanatoraja, serta Kecamatan Lembang
Kabupaten Pinrang;
c.
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Polewali, Kecamatan
Matangnga, Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Tutallu Kabupaten Pol-
Mas;
d.
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mamuju dan Kecamatan
Tapalang Kabupaten Mamuju, serta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.
(2) Kota Palopo mempunyai batas-batas wilayah:
a.
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;

b.
b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;

c.
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu,
Kecamatan Bassesangtempe Kabupaten Luwu; dan
d.
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bassesangtempe Kabupaten
Luwu dan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo secara pasti di
(4)
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Pemerintah
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

Ibu kota Kabupaten Mamasa berkedudukan di Mamasa.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dan Dewan Perwakilan
(1)
Rakyat Daerah Kota Palopo dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
peresmian Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo.
(2)
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk pertama kali
dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut;
dan

b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
(3)
Daerah Kabupaten Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, jumlah dan komposisi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu tidak berubah sampai dengan
terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan
Kabupaten Luwu sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa, yang
keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten
Mamasa dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mamasa.
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang
keanggotaannya mewakili Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Palopo
dengan sendirinya menjadi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palopo.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Polewali Mamasa ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang
berpindah ke Kabupaten Mamasa.
(5) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke
Kota Palopo.

(6) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Polewali Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu,
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan setelah
pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.

Bagian kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamasa dan Kota
Palopo, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati Mamasa serta
Walikota/Wakil Walikota Palopo, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo.

Pasal 13
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa, Penjabat Bupati Mamasa diangkat
(1)
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Sulawesi Selatan.
(2) Dengan terbentuknya Kota Palopo, Walikota Administratif Palopo diangkat
(2)
sebagai Penjabat Walikota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Selatan.
(3) Peresmian Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo serta pelantikan Penjabat
(3)
Bupati Mamasa dan Penjabat Walikota Palopo dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Undang-undang
ini diundangkan, ditempat dan pada waktu yang sama.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan
(4)
Kabupaten Mamasa, Kota Palopo dan/atau melantik Penjabat Bupati Mamasa dan
Walikota Palopo.

Pasal 14
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
dibentuk Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Dinas Kabupaten/Kota, dan Lembaga Teknis Kabupaten/Kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait,
Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Polewali Mamasa, dan Bupati Luwu sesuai
dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada
Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang
bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Polewali
Mamasa, dan Kabupaten Luwu yang berada dalam wilayah Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo;
a.
a. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Polewali
Mamasa dan Kabupaten Luwu yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Mamasa dan di Kota Palopo;
b.
b. utang-piutang Kabupaten Polewali Mamasa yang kegunaannya untuk
Kabupaten Mamasa dan utang-piutang Kabupaten Luwu yang kegunaannya
untuk Kota Palopo; serta
c.
c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo.
(1) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
(1)
diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten
Mamasa, Kota Palopo, dan pelantikan Penjabat Bupati Mamasa serta Penjabat
Walikota Palopo.

(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh Gubernur
Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu sampai
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo.

Pasal 17
(1) Sebelum Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo menetapkan peraturan daerah
(1)
dan keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan
Kabupaten Luwu yang berlaku di wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa dan
Pemerintah Kota Palopo.
(2)
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu
harus disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah ditetapkannya peraturan
daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 24

Salinan sesuai denan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

(1) I. UMUM
Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai luas wilayah 62.482,54 km 2 pada umumnya, Kabupaten
Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu pada khususnya, telah menunjukan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang
dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah, dan
kebutuhan pada masa mendatang.
Kabupaten Polewali Mamasa mempunyai luas wilayah 4.781,53 km 2. Dalam rangka membantu tugas
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk
Kabupaten Mamasa yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabulahan,
Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Pana, Kecamatan Messawa, Kecamatan
Sumarorong, Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Mambi, dan
2
Kecamatan Aralle dengan luas wilayah 3.005,88 km .
Pada tahun 1986 dibentuk Kota Administratif Palopo dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
1986 yang meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Telluwanua,
Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Selatan dengan luas wilayah 155,19 km 2.
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten dan kota administratif tersebut di atas
mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta
diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu penyesuaian struktur
pemerintahannya.
Pada tahun 1996 penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut berjumlah 113.509 jiwa dan pada
tahun 2000 berjumlah 118.071 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 2,17% pertahun.
Pada tahun 1996 penduduk Kota Administratif Palopo berjumlah 95.089 jiwa dan pada tahun 2000
berjumlah 107.834 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 4,30% pertahun. Pertambahan
jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume
kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan di kecamatan-kecamatan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan
selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 10/KPTS/DPRD/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 tentang
Pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10/VIII/2000 tentang Persetujuan Usulan Pemekaran Kabupaten Polewali
Mamasa, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 55 Tahun 2001
tanggal 5 Februari 2001 tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotif Palopo Menjadi
Kota Otonom, serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Administratif Palopo
menjadi Kota Palopo, untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta untuk lebih
meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Polewali Mamasa
ditata menjadi 2 (dua) daerah otonom dengan membentuk Kabupaten Mamasa sebagai pemekaran
Kabupaten Polewali Mamasa serta membentuk Kota Palopo sebagai pemekaran Kabupaten Luwu.
Dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, wilayah Kabupaten Polewali Mamasa
berkurang seluas wilayah Kabupaten Mamasa dan wilayah Kabupaten Luwu berkurang seluas
wilayah Kota Palopo.

(2) II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan wilayah Kabupaten Mamasa adalah wilayah darat yang tidak ada
wilayah yang menjadi bahagian wilayah Daerah Otonom lain di dalamnya (enclave).

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (4)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri
dengan peta batas daerah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo hasil pengukuran di
lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo sesuai dengan
potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana
dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam
satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang
Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan Masasa sebagai ibu kota Kabupaten Mamasa berada di Kecamatan
Mamasa.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan hasil
perolehan suara partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang
dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dan Kota
Palopo diajukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999
dengan berpedoman pada daftar calon tetap (DCT).

Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dan Kota
Palopo ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Penjabat Bupati Mamasa diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan
pertimbangan Bupati Polewali Mamasa dari pegawai negeri sipil yang memiliki
kemampuan dan memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati Mamasa melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan dilantiknya
bupati yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mamasa.
Ayat (2)
Apabila terjadi kekosongan jabatan Walikota Administratif Palopo Gubernur Sulawesi
Selatan dapat mengusulkan pejabat lain.
Ayat (3)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya
dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten, atau Kota
Palopo.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Pembentukan dinas kabupaten/kota dan lembaga teknis kabupaten/kota harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Mamasa dan
Kota Palopo memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi
vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 15
Ayat (1)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai,
tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum
yang telah ada dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan
Tabulahan, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Pana, Kecamatan
Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Tanduk
Kalua, Kecamatan Mambi, dan Kecamatan Aralle di Kabupaten Mamasa, serta
Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara, dan Kecamatan
Wara Selatan di Kota Palopo.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa dan
Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Demikian
pula halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan
dan Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu yang kedudukan dan
kegiatannya berada di Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, untuk mencapai daya guna
dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa dan
Kabupaten Luwu, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya kepada Pemerintah
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Mamasa dan Kota
Palopo diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Jangka waktu dukungan Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu paling lama 3
(tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan
Kabupaten Polewali Mamasa dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Luwu dengan Kota
Palopo.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4186

LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002
PETA KABUPATEN MAMASA
KETERANGAN :
skala 1 : 2.000.000
+-+-+-+ : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo
LAMPIRAN 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002
PETA KOTA PALOPO
skala 1 : 150.000

KETERANGAN :

+-+-+-+ : Batas Kota
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II