- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 4 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 4 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_kotamobagu_di_provinsi_sulawesi_4.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan
Kabupaten Bolaang Mongondow pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Bolaang Mongondow, dipandang perlu membentuk
Kota Kotamobagu di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
c. bahwa pembentukan Kota Kotamobagu diharapkan
akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di
bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara;
Mengingat : . . .
-2-
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan
Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran . . .
-3-
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA
KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah . . .
-4-
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687).
4. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
yang merupakan kabupaten asal Kota Kotamobagu.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Kotamobagu
di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3 . . .
-5-
Pasal 3
Kota Kotamobagu berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri atas
cakupan wilayah:
a. Kecamatan Kotamobagu Utara;
b. Kecamatan Kotamobagu Timur;
c. Kecamatan Kotamobagu Selatan;
d. Kecamatan Kotamobagu Barat;
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Kotamobagu, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow dikurangi dengan wilayah Kota Kotamobagu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kota Kotamobagu mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Passi Barat dan Kecamatan Passi Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Lolayan dan Kecamatan Passi Barat Kabupaten
Bolaang Mongondow.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan . . .
-6-
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kota Kotamobagu sebagaimana
tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam
batas-batas tersebut digambarkan dalam peta
wilayah, yang merupakan wilayah Kota Kotamobagu
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kota Kotamobagu secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas
wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kota Kotamobagu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota
Kotamobagu menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
BAB III . . .
-7-
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 7
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kota Kotamobagu mencakup urusan
wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan . . .
-8-
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 8
Peresmian Kota Kotamobagu dan pelantikan Penjabat
Walikota Kotamobagu dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kotamobagu untuk pertama kali
dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan
perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang
dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow yang asal daerah
pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004
terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow dan Kota Kotamobagu sebagai akibat
dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat
memilih . . .
-9-
memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu atau
tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang
Mongondow.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Kotamobagu dilaksanakan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan
Penjabat Walikota Kotamobagu.
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kota Kotamobagu dipilih dan disahkan Walikota
dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun
sejak terbentuknya Kota Kotamobagu.
(2) Sebelum terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota
definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pertama kalinya Penjabat Walikota diangkat dan
dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai
negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1
(satu) tahun.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Sulawesi Utara untuk melantik Penjabat Walikota
Kotamobagu.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan
itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila . . .
- 10 -
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Walikota definitif, Menteri Dalam Negeri
dapat mengangkat kembali Penjabat Walikota untuk
1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1
(satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota.
Pasal 11
Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kota
Kotamobagu dibentuk perangkat daerah yang
meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Walikota paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.
BAB V . . .
- 11 -
BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 13
(1) Bupati Bolaang Mongondow bersama Penjabat
Walikota Kotamobagu menginventarisasi, mengatur,
dan melaksanakan pemindahan personel,
penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah
Kota Kotamobagu.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak pelantikan penjabat walikota.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5
(lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota
Kotamobagu.
(5) Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi pemindahan
personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada
Kota Kotamobagu.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Kotamobagu dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan
kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang
berada dalam wilayah Kota Kotamobagu;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Bolaang Mongondow yang kedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kota Kotamobagu;
c. utang . . .
- 12 -
c. utang piutang Kabupaten Bolaang Mongondow
yang kegunaannya untuk Kota Kotamobagu
menjadi tanggung jawab Kota Kotamobagu; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kota Kotamobagu.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Bolaang Mongondow,
Gubernur Sulawesi Utara selaku wakil Pemerintah
wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara
kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA
Pasal 14
(1) Kota Kotamobagu berhak mendapatkan alokasi
dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai dana perimbangan
antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kota Kotamobagu sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada
tahun pertama dan Rp.5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) pada tahun kedua.
(2) Pemerintah . . .
- 13 -
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kota Kotamobagu
sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) pada tahun pertama dan
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada
tahun kedua.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Walikota Kotamobagu.
(4) Apabila Kabupaten Bolaang Mongondow tidak
memenuhi kesanggupannya memberikan hibah
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Kabupaten Bolaang Mongondow untuk
diberikan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu.
(5) Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Sulawesi Utara untuk diberikan
kepada Pemerintah Kota Kotamobagu.
(6) Penjabat Walikota Kotamobagu menyampaikan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Bolaang Mongondow.
(7) Penjabat Walikota Kotamobagu menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Gubernur Sulawesi Utara.
Pasal 16
Penjabat Walikota Kotamobagu berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.
BAB VII . . .
- 14 -
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 17
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan
fasilitasi secara khusus terhadap Kota Kotamobagu
dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Sulawesi Utara melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Kotamobagu.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Walikota Kotamobagu menyusun
Rancangan Peraturan Walikota tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu
untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan
Walikota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 19 . . .
- 15 -
Pasal 19
(1) Sebelum Kota Kotamobagu menetapkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Kotamobagu.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow, Peraturan dan Keputusan Bupati
Bolaang Mongondow yang selama ini berlaku di Kota
Kotamobagu harus disesuaikan dengan Undang-
Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kota Kotamobagu disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid
- 17 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
I. UMUM
Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah ± 13.930,73 km 2
dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah 2.159.787 jiwa terdiri
atas 6 (enam) kabupaten dan 3 (tiga) kota, perlu memacu
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai luas wilayah ±
7.077,69 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah
485.877 jiwa terdiri atas 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
Kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan
untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti ini,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi
dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat
ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Persetujuan
DPRD Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pemekaran dan
Pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Kotamobagu dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penetapan Persetujuan
Pembentukan Kota Kotamobagu.
Berdasarkan . . .
-2-
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan
daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kota
Kotamobagu.
Pembentukan Kota Kotamobagu yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri atas 4 (empat) kecamatan,
yaitu Kecamatan Kotamobagu Utara, Kecamatan Kotamobagu Timur,
Kecamatan Kotamobagu Selatan, dan Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu memiliki luas wilayah keseluruhan ± 68,06 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 ± 94.602 jiwa.
Dengan terbentuknya Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pelaksanaan pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Kotamobagu.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Kotamobagu perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya
alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 . . .
-3-
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala
1:50.000.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Kotamobagu khususnya
guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat
pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana
dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kota
Kotamobagu harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata
Ruang . . .
-4-
Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Peresmian kota dan pelantikan Penjabat Walikota dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu
kota kabupaten.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Walikota Kotamobagu diusulkan oleh Gubernur
Sulawesi Utara dengan pertimbangan Bupati Bolaang
Mongondow.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
-5-
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kotamobagu kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara dan
APBD Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan secara
proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-
masing daerah.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam wilayah
calon Kota Kotamobagu.
Dalam . . .
-6-
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen
dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada
Pemerintah Kota Kotamobagu.
Demikian pula BUMD Kabupaten Bolaang Mongondow yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota
Kotamobagu, untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan
oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada
Pemerintah Kota Kotamobagu.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kota baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kota
Kotamobagu diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kota Kotamobagu.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut,
dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 . . .
-7-
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah
uang yang besarnya didasarkan pada Surat Keputusan
Bupati Bolaang Mongondow Nomor 140.a tahun 2006
tanggal 28 Nopember 2006 dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Nomor 31 Tahun 2006 tanggal 1 Desember 2006.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah
pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan
Gubernur Nomor 221 Tahun 2006 tanggal 29 September
2006.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17 . . .
-8-
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4680
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_kotamobagu_di_provinsi_sulawesi_4.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Penginapan kota kotamobagu.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
