Home
Undang-Undang
1999

1999

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU 43 thn 1999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian :

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 169, 1999 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat
madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi,
diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi
masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada buruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan
melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisrne;
c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan
upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang- Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3839) 4. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomoi 3851);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasya berwenang melakukan
tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh
Undang-undang.
5. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi
negara, dan kepaniteraan pengadilan.
6. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri
Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan, 7. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi
tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian,
yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian."

2. Judul BAB II, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"BAB II
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN,
DAN HAK PEGAWAI NEGERI

Bagian Pertama
Jenis dan Kedudukan

Pasal 2
(1) Pegawai Negeri terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah (3) Di samping Pegawai Negeri sebagainiana dimaksud dalam ayat (1),
pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Pasal 3
(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara, pemerintahan, dan pembangunan.
(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negei harus netral dari
pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri
dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia."
3. Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7
(1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan
dan tanggungjawabnya.
(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negei harus mampu memacu produktivitas dan menjamin
kesejahteraannya.
(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah."

4 Judul Bagian Keempat BAB II dan ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keempat
Pegawai Negeri Yang Menjadi
Pejabat Negara

Pasal 11
(1) Pejabat Negara terdiri dari atas:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil
Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh;
i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
k. Pejabat Negara laninya yang ditentukan oleh Undang-undang.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama
menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan
organiknya.
(4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat
diangkat kembali dalam jabatan organiknya."

5. Judul BAB III, ketentuan Pasal 12, dan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"BAB III
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Tujuan Manajemen

Pasal 12
(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.
(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pasa sistem prestasi kerja.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Manajemen

Pasal 13
(1) Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur,
formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas suniber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
(2) Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada
Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
(3) Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
(4) Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari 2 (dua) Anggota
Tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 (tiga) Anggota Tidak Tetap yang
kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(5) Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex
officio menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (6) Komisi Kepegawaian
Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan."

6. Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15
(1) Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
(2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan
jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan."

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut:

"(2) Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan."

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan (satu) pasal, yakni Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16 A
(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat
mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang
menunjang kepentingan Nasional.
(2) Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

9. Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17
(1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu (2) Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan
formal."

10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20
Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkat diadakan penilaian prestasi kerja."
12. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil
dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja.

Pasal 23
(1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
a. atas permintaan sendiri:
b. mencapai batas usia pensiun c. perampingan organisasi pemerintah; atau
d. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran
sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan
Pemerintah; atau
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4
(empat) tahun.
(4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat karena:
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau
terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; atau
c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah
melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25
(1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.
(2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat
pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
(3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-
Departemen, Sekretaris jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen,
Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Kelima
Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin

Pasal 26
(1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib
mengucapkan sumpah/janji.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut:
Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pagawai Negeri Sipil, akan
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggungjawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai
Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya
sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya
rahasiakan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara."

13. Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 30
(1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
(2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31
(1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk
meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Kesejahteraan

Pasal 32
(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
(2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan
hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai
Negeri Sipil.
(3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai
Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.
(4) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah
menanggung subsidi dan iuran.
(5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan."

14. Ketentuan Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34
(1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil,
dibentuk Badan Kepegawaian Negara.
(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil
yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan
administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan den pemeliharaan
informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil,
serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah."

15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A yang berbunyi sebagai
berikut:

"Pasal 34 A
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan
Kepegawaian Daerah.
(2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat Daerah
dibentuk oleh Kepala Daerah".

16. Ketentuan Pasal 35 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 35
(1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
(2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

17. Judul Bab IV dan Ketentuan Pasal 37 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"BAB IV
MANAJEMEN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37
Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
masing-masing diatur dengan Undang-undang tersendiri."

Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MULADI
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 3890 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN

I. UMUM

1. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada
kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani ynng taat hukum, berperadaban modern,
demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur
aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus rnenyelenggarakan pelayanan
secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 2. Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan
pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme.
3. Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan
dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier
yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi
Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan
berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada
sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi, dan
pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, di samping berdasarkan sistem
prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.
4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma,
standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan
gaji, dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen
Pegawal Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan
adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang
seragam di seluruh Indonesia. Di samping rnemudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian,
manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian
hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.
5. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus
didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi
pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan
manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar, dan prosedur yang sama dan
bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.
6. Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk rnenjamin
keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian,
pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi
anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut
dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
7. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam undang-undang ini
ditegaskan bahwa Pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban
kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan
gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan
penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan.
Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem skala tunggal
dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang
sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan
yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaanya.
Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan
pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai,
dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga
sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara
sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama
bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri
yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu
yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.
8. Selain itu undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karier
Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural
maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai
Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai
Negeri Sipil dilakukan secara obyektif hanya untuk mengisi formasi yang lowong.
10. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional harus dilakukan
secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua
Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
11. Untuk daat melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemikiran tersebut, perlu
mengubah beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ketentuan mengenai Anggota Tentara Nasional Indonesia, diatur dengan Undang-undang.
Huruf c
Ketentuan mengenai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dengan Undang-undang.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga
pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan
tugas negara lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk,
gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat
memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan
kepadanya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Pengaturan gaji Pegawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan,
baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta.
Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat
mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.

Pasal 11
Ayat (1)
Urutan Pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan ini tidak berarti menunjukkan tingkatan
kedudukan dari pejabat tersebut.
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Hakim pada Badan Peradilan adalah Hakim yang berada di
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung
pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang setingkat Menteri Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk kegairahan bekerja,
maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan
karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.
Dengan sistem karier tertutuo dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil
dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke
Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki
jabatan-jabatan yang bersifat manajerial.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Komisi yang bertugas
membantu Presiden dalam:
a. merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian;
b. merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan Pegwai Negeri Sipil; dan
c. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalan dan dari
jabatan struktural tertentu menjadi wewenang Presiden.
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut secara obyektif, maka kedudukan Komisi adalah
independen.
Ayat (4)
Anggota Tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi
dan staf senior dari Badan Kepegawian Negara, sedangkan Anggota Tidak Tetap diangkat dari Pegawai
Negeri Sipil senior dari Departemen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh
masyarakat yang mempunyai keahlian yang diperlukan oleh Komisi.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk
mempu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu organisasi.
Ayat (2)
Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan
mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang
diperlukan.

Pasal 16
Ayat (2)
Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat
obyektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras,
golongan, atau daerah.

Pasal 16 A
Ayat (1)
Pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka
yang dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud Jabatan adalahi kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah Jabatan Karier.
Jabatan Karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.
Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi.
Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi
dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan lain-lain yang
serupa dengan itu.
Yang dimaksud dengan Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negei
Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar
penggajian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan syarat obyektif lainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian,
pengalaman, kerjasama, dan dapat dipercaya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 22
Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan,
dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai
Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Pasal 23
Ayat (1)
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua.
Ayat (2)
Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak diperlukan oleh Pemerintah atau hal-hal lain yang
dapat mengakitbatkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat Ayat (3)
Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringanya pelanggaran
atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Ayat (4)
Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat
tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dan memperhatikan jasa dan pengabdiannya.
Ayat (5)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun.

Pasal 24
Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang
berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara
tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitung sejak dikenakan
pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula.
Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut
dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan
ayat (5) huruf c.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan mengenai pendelegasian atau penyerahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintahan menjadi norma, standard, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (3)
Jabatan-jabatan yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan jabatan-jabatan karier tertinggi. Oleh
karena itu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 26
Ayat (1)
Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:
a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen
Protestan/Katolik;
c. diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama hindu; dan
d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk
perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian, dan pengawasan.
Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah:
- meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan;
- menciptakan adanya pola berpikir yang sama;
- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan
- membina karier Pegawai Negeri Sipil.
Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu pendidikan dan pelatihan
prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan:
- Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre service training) adalah suatu pelatihan yang diberikan
kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepadanya;
- Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (in service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan
untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 34 A
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

Silahkan download versi PDF nya sbb: