- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara (UU 47 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara (UU 47 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_gunungsitoli_di_provinsi_sumater_47.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Sumatera Utara
pada umumnya dan Kabupaten Nias pada khususnya serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu
dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis,
kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,
kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik,
sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan
meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di
Kabupaten Nias, perlu dilakukan pembentukan Kota
Gunungsitoli di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
c. bahwa pembentukan Kota Gunungsitoli bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat
memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di
Provinsi Sumatera Utara;
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan . . .
-2-
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tahun
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA
GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103).
4. Kabupaten Nias adalah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di
Lingkungan . . .
-4-
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tahun Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092), yang merupakan
kabupaten asal Kota Gunungsitoli.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kota Gunungsitoli di wilayah
Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kota Gunungsitoli berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Nias
yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Gunungsitoli Utara;
b. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa;
c. Kecamatan Gunungsitoli;
d. Kecamatan Gunungsitoli Selatan;
e. Kecamatan Gunungsitoli Barat; dan
f. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-
undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Nias dikurangi dengan wilayah
Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian . . .
-5-
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kota Gunungsitoli mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sitolu Ori
Kabupaten Nias Utara;
b. sebelah timur berbatasan dengan Samudera Indonesia;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gido dan
Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hiliduho
Kabupaten Nias serta Kecamatan Alasa Talumuzoi dan
Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kota Gunungsitoli secara pasti di
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun
sejak diresmikannya Kota Gunungsitoli.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pemerintah Kota Gunungsitoli menetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun
sejak terbentuknya kota ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta dilakukan dengan
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di
sekitarnya.
BAB III . . .
-6-
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 7
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota
Gunungsitoli mencakup urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan Pemerintahan Daerah Kota Gunungsitoli yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 8
Peresmian Kota Gunungsitoli dan pelantikan Penjabat Walikota
Gunungsitoli dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden . . .
-7-
Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 9
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota
Gunungsitoli, dipilih dan disahkan seorang walikota dan wakil
walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling
lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kota Gunungsitoli.
(2) Sebelum walikota dan wakil walikota definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat
walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dari
pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu)
tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan
dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk
menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Utara
untuk melantik Penjabat Walikota Gunungsitoli.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik walikota dan wakil
walikota definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat
kembali penjabat walikota untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
fasilitasi terhadap kinerja penjabat walikota dalam melaksanakan
tugas pemerintahan dan pemilihan walikota/wakil walikota.
Pasal 10
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten . . .
-8-
Kabupaten Nias dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 11
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kota Gunungsitoli,
dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat saerah,
sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh Penjabat Walikota Gunungsitoli paling lama
6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Penjabat yang
bersangkutan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 12
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Gunungsitoli dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 13
(1) Bupati Nias bersama Penjabat Walikota Gunungsitoli
menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan
personel . . .
-9-
personel, penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah Kota
Gunungsitoli.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat
walikota.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan
penjabat walikota.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kota Gunungsitoli.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada
Pemerintah Kota Gunungsitoli difasilitasi dan dikoordinasikan
oleh Gubernur Sumatera Utara.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang bergerak
maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berada dalam wilayah
Kota Gunungsitoli;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nias yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Gunungsitoli;
c. utang piutang Kabupaten Nias yang kegunaannya untuk
Kota Gunungsitoli; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kota Gunungsitoli.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh
Bupati Nias, Gubernur Sumatera Utara selaku wakil Pemerintah
wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VI . . .
- 10 -
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 14
(1) Kota Gunungsitoli berhak mendapatkan alokasi dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pemerintah Kabupaten Nias sesuai kesanggupannya memberikan
hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kota Gunungsitoli sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) serta untuk tahun kedua disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias dan untuk
pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara
pertama kali sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan dana
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota
Gunungsitoli dan untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Gunungsitoli pertama kali disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimulai sejak pelantikan Penjabat Walikota Gunungsitoli.
(4) Apabila Pemerintah Kabupaten Nias tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi
penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nias untuk diberikan
kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
(5) Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera
Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
(6) Penjabat . . .
- 11 -
(6) Penjabat Walikota Gunungsitoli menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati Nias.
(7) Penjabat Walikota Gunungsitoli menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Gubernur Sumatera Utara.
Pasal 16
Penjabat Walikota Gunungsitoli berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 17
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan
pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kota
Gunungsitoli dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gunungsitoli.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Walikota Gunungsitoli menyusun Rancangan Peraturan
Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Gunungsitoli untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan . . .
- 12 -
(2) Rancangan Peraturan Walikota Gunungsitoli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Sumatera Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Walikota
Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Sebelum Pemerintah Kota Gunungsitoli menetapkan peraturan
daerah dan peraturan walikota sebagai pelaksanaan undang-
undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Nias
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kota
Gunungsitoli harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 184
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
I. UMUM
Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah ± 72.981,23 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 13.319.525 jiwa, terdiri atas 21 (dua
puluh satu) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Nias yang mempunyai luas wilayah ± 3.799,80 km2 dengan
jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 444.524 jiwa terdiri atas
34 (tiga puluh empat) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor
3/KPTS/DPRD/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan
Kota Gunungsitoli, Surat Bupati Nias Nomor 135/1842/Pem tanggal 29 Maret
2007, Perihal Usul Pembentukan Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias
Utara dan Kota Gunungsitoli, Surat Bupati Nias Nomor 135/3736/Pem
tanggal 25 Juni 2007, Perihal Persetujuan Pembentukan Kabupaten Nias
Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11/K/2007
tanggal 17 September 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Nias,
Surat Gubernur Sumatara Utara Nomor 135/2196/2007 tanggal 23 April
2007, perihal Pemekaran Daerah Kabupaten Nias, Surat Gubernur Sumatera
Utara Nomor 135/6752 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Usul Pemekaran
Kabupaten . . .
-2-
Kabupaten Nias, Keputusan Bupati Nias Nomor 135/655/2007 dan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias
Nomor 135/4385/DPRD tanggal 11 Nopember 2007 tentang Bantuan Dana
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Kepada
Calon Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli di
Wilayah Kabupaten Nias, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Nomor 08/KPTS/DPRD/2007 tanggal 11 November 2007
tentang Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Nias (Induk) kepada Calon
Kota Gunungsitoli, Keputusan Bupati Nias Nomor 135/376/K/2007 tanggal
11 November 2007 Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Nias (Induk)
kepada Calon Kota Gunungsitoli.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian yang secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kota Gunungsitoli.
Pembentukan Kota Gunungsitoli yang merupakan pemekaran dari Kabupaten
Nias terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunungsitoli Utara,
Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan
Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, dan Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi. Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah keseluruhan
± 280,78 km2 dengan jumlah penduduk ± 118.392 jiwa pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom, Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat
daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,
serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personil,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Gunungsitoli.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Gunungsitoli perlu melakukan
berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan
prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya
manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3 . . .
-3-
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:25.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada saat dilakukan
peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Gunungsitoli khususnya guna
perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kota
Gunungsitoli harus disusun secara serasi dan terpadu dengan tata
ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.
Pasal 8 . . .
-4-
Pasal 8
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 9
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Walikota dan Wakil
Walikota Gunungsitoli dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari
sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Walikota Gunungsitoli diusulkan oleh Gubernur Sumatera
Utara dengan pertimbangan Bupati Nias.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Gunungsitoli pada APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kabupaten
Nias dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah masing-masing.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan
tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
antara lain penetapan daerah pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-5-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten
Nias dalam wilayah Kota Gunungsitoli.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Demikian pula BUMD Kabupaten Nias yang kedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kota Gunungsitoli, untuk mencapai daya
guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kota
Gunungsitoli diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias kepada
Pemerintah Kota Gunungsitoli. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9) . . .
-6-
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
Keputusan Bupati Nias Nomor 135/376/K/2007 tanggal 11
November 2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Nomor 08/KPTS/DPRD/2007 tanggal 11 November
2007.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Nias yang
belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20 . . .
-7-
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4931
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_gunungsitoli_di_provinsi_sumater_47.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Legitimasi kebijakan perda pembentukan bumd gunung sitoli. Dinas pend idikan kota gunungsitoli. Dinas tata ruang gunungsitoli.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
