Home
Undang-Undang
2002

2002

Undang-Undang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat (UU 27 thn 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya, dan
Kabupaten Ciamis pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial
politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dipandang perlu meningkatkan status Kota Administratif Banjar menjadi
Kota Banjar;
c. bahwa peningkatan status Kota Administratif Banjar menjadi Kota Banjar
akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan
Kota Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI
JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Barat.
2. 2. Kabupaten Ciamis adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. 3. Kota Administratif Banjar adalah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kota Administratif Banjar.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri
atas:

a. a. Kecamatan Purwaharja;

b. b. Kecamatan Langensari;

c. c. Kecamatan Pataruman; dan

d. d. Kecamatan Banjar.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Banjar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Ciamis dikurangi dengan wilayah Kota Banjar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kota Banjar mempunyai batas wilayah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis,
serta Kecamatan Dayeuh Luhur dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap
Provinsi Jawa Tengah;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dan Kecamatan
Pamarican Kabupaten Ciamis; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan
Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah
administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kota Banjar secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

Kewenangan Kota Banjar mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Kota
Banjar.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar untuk pertama kali
dilakukan dengan:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penentuan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar didasarkan pada
ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
b. Penentuan jumlah kursi dari masing-masing partai politik didasarkan pada perolehan suara
dalam Pemilihan Umum Tahun 1999.
c. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diusulkan oleh masing-masing partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 kepada Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar atas dasar Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum
Tahun 1999.
d. Penyelenggaraan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
dilakukan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum.
e. Untuk pertama kali dalam pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang mewakili kecamatan-
kecamatan yang masuk Kota Banjar dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjar.
f. Pengesahan keanggotaan dan penentuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dengan terbentuknya Kota Banjar, jumlah dan komposisi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-ten Ciamis tidak berubah
sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ciamis ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota
yang berpindah ke Kota Banjar.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ciamis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjar.

Bagian kedua
Pemerintahan Daerah

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar, dipilih dan
disahkan seorang Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian Kota
Banjar.

Pasal 11

(1) Dengan terbentuknya Kota Banjar, Walikota Administratif Banjar diangkat sebagai Penjabat
Walikota Banjar oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Jawa Barat.
(2) Peresmian Kota Banjar serta pelantikan Penjabat Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-undang ini
diundangkan.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa Barat untuk meresmikan Kota Banjar
dan/atau melantik Penjabat Walikota.
Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Banjar dibentuk Sekretariat
Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Dinas Kota, dan
Lembaga Teknis Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar, Gubernur
Jawa Barat dan Bupati Ciamis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah
Kota Banjar hal-hal sebagai berikut :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Banjar;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak
dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis yang berada di Kota Banjar;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Banjar;
d. utang piutang Kabupaten Ciamis yang kegunaannya untuk Kota Banjar; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Banjar.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kota
dan pelantikan Penjabat Walikota Banjar.
(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak dilaksanakan, pemerintah Kota Banjar dapat melakukan upaya hukum.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis terhitung
sejak peresmian Kota Banjar sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Banjar.

Pasal 15

(1) Sebelum Kota Banjar menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sebagai
pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
Kabupaten Ciamis yang berlaku di wilayah Kota Banjar tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Banjar.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah Kabupaten Ciamis harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 130
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd.
Edy Sudibyo
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA BANJAR
DI PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Wilayah Kota Administratif Banjar merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Ciamis
Provinsi Jawa Barat. Mengingat perkembangan Kota Administratif Banjar yang cukup
pesat, Kota Administratif Banjar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 1991 terdiri atas empat Kecamatan yaitu Kecamatan Purwaharja, Kecamatan
Langensari, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Banjar dengan tujuan meningkatkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam perkembangannya Kota Administratif Banjar yang mempunyai luas wilayah
113,49 Km 2 merupakan jalur lalu lintas penghubung antara Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Jawa Tengah tumbuh sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata
bagi wilayah Jawa Barat bagian timur. Kesemuanya ini menjadikan fungsi Kota
Administratif Banjar semakin berkembang sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan
pariwisata.
Melihat kedudukannya tersebut, Kota Administratif Banjar sangat strategis ditinjau dari
segi politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Perkembangan Kota Administratif Banjar tersebut di atas diikuti pula dengan peningkatan
jumlah penduduk yang cepat. Pada tahun 1996 penduduk Kota Administratif Banjar
berjumlah 149.811 jiwa dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 154.851 jiwa. Hal ini
mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan binaan serta pelayanan kepada masyarakat di Kota
Administratif Banjar.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 9 Maret 2001 Nomor
188.4/KEP/DPRD-10/2001 tentang Persetujuan Peningkatan Status Kota Administratif
Banjar dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 14
Juni 2001 Nomor 135/Kep.DPRD-27/2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Peningkatan Status Kota Administratif
Banjar menjadi Daerah Otonom, dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka pembentukan
Kota Banjar sebagai Kota yang baru, sejalan dengan kebutuhan pembangunan
pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.
Dengan terbentuknya Kota Banjar, Kabupaten Ciamis berkurang seluas wilayah Kota
Banjar.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota Banjar dalam
bentuk lampiran undang-undang ini.
Ayat (3)

Penentuan batas wilayah Kota Banjar secara pasti di lapangan ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kota Banjar
berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat
batas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar harus benar-benar serasi dan terpadu
dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8

Ayat (1)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sudah dapat dibentuk serta dapat
menjalankan tugas dan kewajibannya apabila sudah terisi 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
Ayat (2)

Komposisi perolehan kursi masing-masing partai politik disesuaikan dengan hasil
perolehan suara partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang
dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar diajukan oleh
pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 dengan berpedoman
pada Daftar Calon Tetap (DCT).
Ayat (3)

Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar ditetapkan
berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.
Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan oleh pimpinan partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 setempat dari Daftar Calon Tetap
(DCT) Pemilihan Umum Tahun 1999.
Apabila dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 1999 tidak
mencukupi, maka pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999
mengajukan daftar calon tambahan.
Yang dimaksud dengan anggota berpindah dengan sendirinya adalah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang terpilih mewakili
kecamatan-kecamatan wilayah Kota Banjar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tersebut diberhentikan keanggotaannya dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan menjadi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjar.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Apabila terjadi kekosongan jabatan Walikota Administratif Banjar, Gubernur Jawa
Barat dapat mengusulkan pejabat lain.
Ayat (2)

Peresmian dan pelantikan dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat
pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau Kota Banjar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12

Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan kota.
Pemerintah Kota memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan
fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan
kemampuan daerah.

Pasal 13
Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kota Banjar, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta
perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah
dipakai dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Langensari,
Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Banjar.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan
dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada
Pemerintah Kota Banjar.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kota baru, pemda yang bersangkutan dapat
melakukan kerjasama.
Dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.

Pasal 14

Jangka waktu dukungan Kabupaten Ciamis paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan
besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten
Ciamis dengan Kota Banjar.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4246

Jakarta, 12 November 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA/KORPOL,

H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc.
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2002
TANGGAL 11 DESEMBER 2002

PETA KOTA BANJAR

KETERANGAN :

++++++ : Batas Propinsi
+-+-+-+ : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo