- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat (UU 12 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat (UU 12 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bandung_barat_di_provinsi_j_12.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
DI PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten
Bandung pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Bandung, dipandang perlu membentuk Kabupaten
Bandung Barat di wilayah Provinsi Jawa Barat;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Bandung Barat
diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
-2-
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang ...
-3-
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA
BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi ...
-4-
3. Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli
1950).
4. Kabupaten Bandung adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), yang merupakan kabupaten
asal Kabupaten Bandung Barat.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten
Bandung Barat di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Bandung Barat berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Bandung yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Lembang;
b. Kecamatan Parongpong;
c. Kecamatan Cisarua;
d. Kecamatan Cikalongwetan;
e. Kecamatan Cipeundeuy;
f. Kecamatan Ngamprah;
g. Kecamatan Cipatat;
h. Kecamatan Padalarang;
i. Kecamatan Batujajar;
j. Kecamatan Cihampelas;
k. Kecamatan ...
-5-
k. Kecamatan Cililin;
l. Kecamatan Cipongkor;
m. Kecamatan Rongga;
n. Kecamatan Sindangkerta; dan
o. Kecamatan Gununghalu.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Bandung dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas
wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Kecamatan
Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong,
Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta,
Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak,
Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
b. sebelah timur berbatasan dengan kecamatan
Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan
Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten
Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan
Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara,
Kecamatan Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan
Kota Cimahi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Ciwidey dan Kecamatan Rancabali Kabupaten
Bandung dan Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Cianjur; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan
Bojongpicung ...
-6-
Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan
Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan
wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana
tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas
tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Bandung Barat
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bandung Barat
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas
wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian ...
-7-
Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di
Kecamatan Ngamprah.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Bandung Barat mencakup
urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan ...
-8-
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Bandung Barat dan pelantikan
Penjabat Bupati Bandung Barat dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk pertama kali
dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan
perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang
dilaksanakan di Kabupaten Bandung.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Anggota ...
-9-
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung yang asal daerah pemilihannya pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam
wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung
Barat sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang
bersangkutan dapat memilih untuk mengisi
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung Barat atau tetap pada
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bandung.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
pelantikan Penjabat Bupati Bandung Barat.
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Bandung Barat dipilih dan disahkan
Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun
sejak terbentuknya Kabupaten Bandung Barat.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul gubernur dari pegawai negeri sipil
dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Jawa Barat untuk melantik Penjabat Bupati Bandung
Barat.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan ...
- 10 -
jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Pasal 12
Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat.
Pasal 13
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Bandung Barat dibentuk perangkat daerah yang
meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal pelantikan.
BAB V...
- 11 -
BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Bandung bersama Penjabat Bupati Bandung
Barat menginventarisasi, mengatur, dan
melaksanakan pemindahan personel, penyerahan
aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
pelantikan Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten
Bandung Barat.
(5) Gubernur Jawa Barat memfasilitasi pemindahan
personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada
Kabupaten Bandung Barat.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung Barat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja
personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), meliputi :
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bandung yang berada dalam wilayah
Kabupaten Bandung Barat;
b. Badan ...
- 12 -
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Bandung yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Bandung Barat;
c. utang piutang Kabupaten Bandung yang
kegunaannya untuk Kabupaten Bandung Barat
menjadi tanggung jawab Kabupaten Bandung
Barat; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Bandung Barat.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Bandung, Gubernur Jawa
Barat selaku wakil Pemerintah wajib
menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada
Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN,
ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH
DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Bandung Barat berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai dana perimbangan
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan ...
- 13 -
pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun
selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun
selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Bupati Bandung Barat.
(4) Apabila Kabupaten Bandung tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari
Kabupaten Bandung untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
(5) Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
(6) Penjabat Bupati Bandung Barat menyampaikan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Bandung.
(7) Penjabat Bupati Bandung Barat menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa
Barat.
Pasal 17
Penjabat Bupati Bandung Barat berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.
BAB VII ...
- 14 -
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara
khusus terhadap Kabupaten Bandung Barat dalam
waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Bandung Barat.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Jawa Barat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Bandung Barat menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung
Barat untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Bandung Barat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20 ...
- 15 -
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Bandung Barat menetapkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Bandung tetap berlaku
dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung,
Peraturan dan Keputusan Bupati Bandung yang
selama ini berlaku di Kabupaten Bandung Barat
harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Bandung Barat disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 14
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bandung_barat_di_provinsi_j_12.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Bantuan dana hibah untuk usaha kecil dari pemda kbb.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
