- Home »
- Undang-Undang »
- 2010 » Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (UU 2 thn 2010)
2010
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (UU 2 thn 2010)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_47_tahun_2009_tentang_angga_2.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun Anggaran 2010 disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan
dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka
mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia
yang aman dan damai, adil dan demokratis,
meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional;
b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 47
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi berbagai
perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat
mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai
indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok
kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2010 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar
ekonomi makro yang disertai dengan perubahan
kebijakan fiskal sehingga diperlukan adanya perubahan
atas APBN Tahun Anggaran 2010;
c. bahwa . . .
-2-
c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2010, perlu segera dilakukan
penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara,
belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan
sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi
lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2010 dan
jangka menengah, baik dalam rangka mendukung
kegiatan ekonomi nasional dalam memacu
pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan
kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada
masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping
tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program
pembangunan nasional;
d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD
Nomor 22/DPD/III/2009-2010 tanggal 19 April 2010;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Mejelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang . . .
-3-
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5075);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5075) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 18, angka 35, angka
39, angka 41, dan angka 42 diubah, di antara angka 27
dan angka 28 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 27a,
angka 27b, dan angka 27c, di antara angka 28 dan angka
29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, di antara
angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 34a, di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 2
(dua) angka yakni angka 35a dan 35b, di antara angka 41
dan angka 42 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 41a,
dan angka 31 dan angka 36 dihapus, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 . . .
-4-
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari penerimaan
perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta
penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan
negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan
pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan
bea keluar.
5. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah
semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima
dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam,
bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik
negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak
lainnya, serta pendapatan badan layanan umum
(BLU).
6. Cost recovery adalah pengembalian atas biaya-biaya
yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi
perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak
dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara
yang berasal dari sumbangan oleh pihak swasta
dalam negeri dan pemerintah daerah serta
sumbangan oleh pihak swasta luar negeri dan
pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar
kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus, dialokasikan
untuk mendanai kegiatan tertentu.
8. Belanja . . .
-5-
8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara
yang digunakan untuk membiayai belanja
Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.
9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi
adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan
kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai
dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) yang akan dijalankan.
10. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah
belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk
menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi
pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi
ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan,
fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi
pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
11. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah
belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk
membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja
modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja
hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
12. Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat
yang digunakan untuk membiayai kompensasi
dalam bentuk uang atau barang yang diberikan
kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan,
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik
yang bertugas di dalam negeri maupun di luar
negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.
13. Belanja barang adalah belanja Pemerintah Pusat
yang digunakan untuk membiayai pembelian barang
dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi
barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun
yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat, serta belanja perjalanan.
14. Belanja modal adalah belanja Pemerintah Pusat
yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal
dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik
lainnya.
15. Pembayaran . . .
-6-
15. Pembayaran bunga utang adalah belanja Pemerintah
Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban
atas penggunaan pokok utang (principal outstanding)
baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang
dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan
dari utang yang sudah ada dan utang baru,
termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan
utang.
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi,
menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan
jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak
sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat
dijangkau oleh masyarakat.
17. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang
diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang
memproduksi dan/atau menjual bahan bakar
minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN), Liquefied
Petroleum Gas (LPG), dan tenaga listrik sehingga
harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang
membutuhkan.
18. Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat yang
bersifat sukarela dengan pengalihan hak dalam
bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah
kepada BUMN, pemerintah negara lain,
lembaga/organisasi internasional, pemerintah
daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar
negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak
perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus dan
dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi
hibah dan penerima hibah.
19. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara
dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan
kepada masyarakat guna melindungi masyarakat
dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
20. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau
belanja Pemerintah Pusat yang tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas)
sampai dengan angka 19 (sembilan belas), dan dana
cadangan umum.
21. Transfer . . .
-7-
21. Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus
dan dana penyesuaian.
22. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah.
23. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH, adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
24. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU,
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
25. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK,
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah.
26. Dana . . .
-8-
26. Dana otonomi khusus adalah dana yang
dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
27. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan
untuk membantu daerah dalam rangka
melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan
membantu mendukung percepatan pembangunan di
daerah.
27a. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan
pembangunan daerah (DPDF-PPD) adalah dana yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu
mendukung percepatan pembangunan daerah
melalui penyediaan dan pengembangan bidang
infrastruktur dan non-infrastruktur serta sarana
pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah.
27b. Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah
(DPIPD) adalah dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka
peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan
sarana dan prasarana infrastruktur di daerah yang
ditujukan untuk mendorong percepatan
pembangunan daerah.
27c. Dana percepatan pembangunan infrastruktur
pendidikan (DPPIP) adalah dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam
rangka mendukung percepatan pembangunan
infrastruktur pendidikan kabupaten/kota.
28. Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnya
disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi
pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang
terjadi.
28a. Saldo Anggaran Lebih, selanjutnya disingkat SAL,
adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun-tahun sebelumnya.
29. Pembiayaan . . .
-9-
29. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk
menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan
kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
30. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan
pembiayaan yang berasal dari perbankan dan
nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas hasil
pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga
negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi
pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana
investasi Pemerintah, dana bergulir, dana
pengembangan pendidikan nasional, kewajiban yang
timbul akibat penjaminan Pemerintah, penyertaan
modal negara, pinjaman kepada PT PLN (Persero),
dan cadangan pembiayaan.
31. Dihapus.
32. Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN,
meliputi surat utang negara dan surat berharga
syariah negara.
33. Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN,
adalah surat berharga berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa
berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara.
34. Surat berharga syariah negara, selanjutnya
disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara,
adalah surat berharga negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas
bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam
mata uang rupiah maupun valuta asing,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara.
34a. Bantuan . . .
- 10 -
34a. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya yang selanjutnya disebut BPYBDS adalah
bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, yang telah dioperasikan dan/atau
digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara
berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai
saat ini tercatat pada laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atau pada
Badan Usaha Milik Negara.
35. Dana Investasi Pemerintah adalah dukungan
Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial
dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang
diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan
Badan Layanan Umum.
35a. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk
dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan
tujuan lainnya.
35b. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah
anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk
pembentukan endowment fund yang bertujuan
untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational
yang pengelolaannya menggunakan
equity)
mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan
Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan, dan
dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi
keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang
rusak akibat bencana alam.
36. Dihapus.
37. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh
Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman
dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan
persyaratan tertentu, sesuai dengan masa
berlakunya.
38. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang
menjadi beban Pemerintah akibat pemberian
jaminan kepada BUMN dan/atau BUMD dalam hal
BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat
membayar kewajibannya kepada kreditor sesuai
perjanjian pinjaman.
39. Pembiayaan . . .
- 11 -
39. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua
pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman
luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan
pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan
pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman
luar negeri.
40. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima
dalam bentuk tunai (cash financing) dimana
pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi
tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti
matrik kebijakan (policy atau
matrix)
dilaksanakannya kegiatan tertentu.
41. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang
digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu
kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah
daerah dan BUMN melalui penerusan pinjaman.
41a. Penerusan Pinjaman adalah Pinjaman Luar Negeri
atau Pinjaman Dalam Negeri yang diterima oleh
Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada
Pemerintah Daerah atau BUMN yang harus dibayar
kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
42. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada
fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui
kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran
pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi
anggaran pendidikan melalui pengeluaran
pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak
termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk
membiayai penyelenggaraan pendidikan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah.
43. Persentase anggaran pendidikan adalah
perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap
total anggaran belanja negara.
44. Tahun anggaran 2010 adalah masa 1 (satu) tahun
terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember 2010.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 . . .
- 12 -
Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2010 diperoleh dari sumber-sumber:
a. Penerimaan perpajakan;
b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
c. Penerimaan hibah.
(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp743.325.906.000.000,00 (tujuh ratus empat
puluh tiga triliun tiga ratus dua puluh lima miliar
sembilan ratus enam juta rupiah).
(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan
sebesar Rp247.176.367.998.000,00 (dua ratus
empat puluh tujuh triliun seratus tujuh puluh enam
miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp1.896.516.000.000,00 (satu triliun delapan ratus
sembilan puluh enam miliar lima ratus enam belas
juta rupiah).
(5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar
Rp992.398.789.998.000,00 (sembilan ratus
sembilan puluh dua triliun tiga ratus sembilan
puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4)
tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
a. Pajak dalam negeri; dan
b. Pajak perdagangan internasional.
(2) Penerimaan . . .
- 13 -
(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan
sebesar Rp720.764.533.000.000,00 (tujuh ratus dua
puluh triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar
lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri
atas:
a. Pajak penghasilan sebesar
Rp362.219.020.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh dua triliun dua ratus sembilan belas
miliar dua puluh juta rupiah), termasuk pajak
penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP)
atas:
1. komoditas panas bumi sebesar
Rp624.250.000.000,00 (enam ratus dua
puluh empat miliar dua ratus lima puluh
juta rupiah);
2. bunga dan imbal hasil atas Surat Berharga
Negara yang diterbitkan di pasar
internasional sebesar
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun
rupiah);
3. hibah dan pembiayaan internasional dari
lembaga keuangan multilateral sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah);
4. transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan korban lumpur Sidoarjo
sebesar Rp205.000.000.000,00 (dua ratus
lima miliar rupiah);
5. bahan bakar nabati (BBN) sebesar
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); dan
6. Piutang pajak eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi
Republik Indonesia (TVRI) sebesar
Rp495.330.195.959,00 (empat ratus
sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga
puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
yang dalam pelaksanaannya, masing-masing
pajak penghasilan ditanggung Pemerintah
tersebut diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
b. Pajak . . .
- 14 -
b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan
pajak penjualan atas barang mewah sebesar
Rp262.962.992.000.000,00 (dua ratus enam
puluh dua triliun sembilan ratus enam puluh
dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua
juta rupiah), termasuk pajak pertambahan nilai
ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas:
1. Bahan bakar minyak, bahan bakar nabati,
dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi
sebesar Rp5.897.545.000.000,00 (lima
triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh
miliar lima ratus empat puluh lima juta
rupiah);
2. Pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi
hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun
lima ratus miliar rupiah);
3. Minyak goreng dan impor gandum/terigu
sebesar Rp1.091.800.000.000,00 (satu
triliun sembilan puluh satu miliar delapan
ratus juta rupiah);
4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan
ratus miliar rupiah);
5. Transaksi murabahah perbankan syariah
sebesar Rp328.454.138.718,00 (tiga ratus
dua puluh delapan miliar empat ratus lima
puluh empat juta seratus tiga puluh delapan
ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); dan
6. Piutang pajak eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), Televisi
Republik Indonesia (TVRI) dan PT Kereta Api
Indonesia (PT KAI) sebesar
Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua
ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh
delapan juta empat ratus enam puluh enam
ribu seratus satu rupiah);
yang dalam pelaksanaannya, masing-masing
pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah
tersebut diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
c. Pajak . . .
- 15 -
c. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar
Rp25.319.148.000.000,00 (dua puluh lima
triliun tiga ratus sembilan belas miliar seratus
empat puluh delapan juta rupiah).
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebesar Rp7.155.525.000.000,00 (tujuh triliun
seratus lima puluh lima miliar lima ratus dua
puluh lima juta rupiah).
e. Cukai sebesar Rp59.265.922.000.000,00 (lima
puluh sembilan triliun dua ratus enam puluh
lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta
rupiah).
f. Pajak Lainnya sebesar Rp3.841.926.000.000,00
(tiga triliun delapan ratus empat puluh satu
miliar sembilan ratus dua puluh enam juta
rupiah).
(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp22.561.373.000.000,00 (dua
puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar
tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri
atas:
a. Bea masuk sebesar Rp17.106.813.000.000,00
(tujuh belas triliun seratus enam miliar delapan
ratus tiga belas juta rupiah), termasuk bea
masuk ditanggung pemerintah untuk sektor-
sektor tertentu sebesar Rp2.000.000.000.000,00
(dua triliun rupiah) yang dalam pelaksanaannya
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
b. Bea keluar sebesar Rp5.454.560.000.000,00
(lima triliun empat ratus lima puluh empat
miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
(4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam
penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat
(10), ayat (11), dan ayat (12) diubah, di antara ayat (2)
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat
(8) dihapus, ayat (13) tetap, dan penjelasan ayat (13)
diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 . . .
- 16 -
Pasal 4
(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
a. Penerimaan sumber daya alam;
b. Bagian Pemerintah atas laba BUMN;
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
d. Pendapatan BLU.
(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan
sebesar Rp164.726.732.000.000,00 (seratus enam
puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh enam
miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).
(2a) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk penerimaan yang
berasal dari penyelesaian kewajiban migas PT
Pertamina (Persero) sebesar Rp5.000.000.000.000,00
(lima triliun rupiah), yang seluruhnya dipergunakan
untuk pembayaran kepada PT Pertamina (Persero)
atas penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas
(BMP) oleh TNI.
(3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan
lokasi perminyakan yang ditinggalkan (abandonment
and site restoration) oleh Kontraktor Kontrak
Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada
perbankan nasional.
(4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan
sebesar Rp29.500.000.000.000,00 (dua puluh
sembilan triliun lima ratus miliar rupiah).
(5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian
Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha
perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada
BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian
piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha
perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(7) Penerimaan . . .
- 17 -
(7) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk
penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN
(Persero) pada tahun buku 2009 sebesar
Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah)
sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar
5% (lima persen) kepada PT PLN (Persero).
(8) Dihapus.
(9) Penerimaan negara bukan pajak lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp43.462.758.949.000,00
(empat puluh tiga triliun empat ratus enam puluh
dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta
sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(10) Target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara, Kementerian Perhubungan dalam tahun
2010 diperkirakan sebesar Rp450.026.112.000,00
(empat ratus lima puluh miliar dua puluh enam juta
seratus dua belas ribu rupiah), didasarkan pada
kebijakan pemisahan (spin off) penerimaan Air Traffic
Services (ATS) PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa
Pura II untuk dijadikan Perum.
(11) Target PNBP Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam Tahun Anggaran 2010
diperkirakan sebesar Rp10.255.607.931.000,00
(sepuluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar
enam ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh
satu ribu rupiah), sebagian di antaranya diperoleh
dari penerimaan biaya hak penggunaan (BHP)
frekuensi yang dipertimbangkan karena adanya
perubahan regulasi/kebijakan BHP frekuensi dari
perhitungan BHP frekuensi berbasis kanal (trx)
menjadi BHP frekuensi berbasis pita frekuensi
(bandwidth) untuk penyelenggaraan Telekomunikasi
Bergerak Seluler.
(12) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar
Rp9.486.877.049.000,00 (sembilan triliun empat
ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus
tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu
rupiah).
(13) Rincian . . .
- 18 -
(13) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun
Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (4), ayat (9), dan ayat (12) adalah sebagaimana
tercantum dalam penjelasan ayat ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
terdiri atas:
a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
b. Anggaran transfer ke daerah.
(2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp781.533.546.832.000,00 (tujuh ratus delapan puluh
satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus
empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua
ribu rupiah).
(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp344.612.929.480.000,00 (tiga ratus empat puluh
empat triliun enam ratus dua belas miliar sembilan
ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan
puluh ribu rupiah).
(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) diperkirakan sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00
(satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun
seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh
puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6)
diubah, sedangkan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
dikelompokkan atas:
a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
(2) Belanja . . .
- 19 -
(2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00
(tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus
tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam
juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00
(tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus
tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam
juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diperkirakan sebesar Rp781.533.546.832.000,00
(tujuh ratus delapan puluh satu triliun lima ratus
tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh enam
juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(5) Dihapus.
(6) Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dirinci lebih lanjut
dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar
Nabati (BBN) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar
Rp88.890.776.000.000,00 (delapan puluh delapan
triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh
ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
(2) Pengendalian anggaran subsidi BBM dalam Tahun
Anggaran 2010 dilakukan melalui efisiensi terhadap
biaya distribusi dan margin usaha (alpha), serta
melakukan kebijakan penghematan konsumsi BBM
bersubsidi.
(3) Dalam . . .
- 20 -
(3) Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah
Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) dalam 1
(satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam
APBN-Perubahan 2010, Pemerintah diberikan
kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga
BBM bersubsidi.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010
diperkirakan sebesar Rp55.106.300.000.000,00
(lima puluh lima triliun seratus enam miliar tiga
ratus juta rupiah).
(2) Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam Tahun
Anggaran 2010 dilakukan melalui:
a. Pemberian margin kepada PT. PLN (Persero)
dalam rangka pemenuhan persyaratan
pembiayaan investasi PT. PLN (Persero)
ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) tahun
2010;
b. Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga
keekonomian secara otomatis untuk pemakaian
energi di atas 30% (tiga puluh persen) konsumsi
rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan
rumah tangga (R), bisnis (B), dan publik (P)
dengan daya mulai 6.600 VA ke atas;
c. Penerapan kebijakan tarif yang bertujuan untuk
mendorong penghematan tenaga listrik dan
pelayanan khusus, yang selama ini sudah
dilaksanakan, tetap diberlakukan; dan
d. Penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan
oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan
dari DPR RI.
9. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 . . .
- 21 -
Pasal 9
(1) Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2010
diperkirakan sebesar Rp18.411.462.000.000,00
(delapan belas triliun empat ratus sebelas miliar
empat ratus enam puluh dua juta rupiah), terdiri
atas:
a. subsidi harga sebesar Rp14.750.662.000.000,00
(empat belas triliun tujuh ratus lima puluh
miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
b. bantuan langsung pupuk sebesar
Rp2.160.800.000.000,00 (dua triliun seratus
enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah);
c. kurang bayar tahun 2008 sebesar
Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus
miliar rupiah).
(2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas
yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk
dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan
pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan
negara dari penjualan gas.
(3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi
pertanian terutama pupuk pada masa yang akan
datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk
dalam negeri dengan harga domestik.
(4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi
penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
10. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, dan Pasal
9E, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A
Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2010
diperkirakan sebesar Rp13.925.123.000.000,00 (tiga
belas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus
dua puluh tiga juta rupiah).
Pasal 9B . . .
- 22 -
Pasal 9B
Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran
2010 diperkirakan sebesar Rp2.856.389.530.000,00 (dua
triliun delapan ratus lima puluh enam miliar tiga ratus
delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah).
Pasal 9C
Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam
Tahun Anggaran 2010 diperkirakan sebesar
Rp18.434.407.800.778,00 (delapan belas triliun empat
ratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh juta
delapan ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan
rupiah).
Pasal 9D
Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan
sebesar Rp2.263.523.000.000,00 (dua triliun dua ratus
enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta
rupiah).
Pasal 9E
Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pasal 8, dan Pasal 9C dapat disesuaikan dengan
kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk
mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro,
dan kewajiban Pemerintah atas subsidi pajak ditanggung
Pemerintah, termasuk kekurangan subsidi pajak
ditanggung pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya,
berdasarkan kemampuan keuangan Negara.
11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A
(1) Sebagai tindak lanjut pemotongan/pengurangan
pagu belanja kementerian negara/lembaga dan pagu
alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2010
yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan
stimulus fiskal tahun anggaran 2009, pagu belanja
kementerian tahun anggaran 2010 yang dipotong
dan dikurangi adalah sebagai berikut:
a. Kementerian . . .
- 23 -
a. Kementerian Perhubungan sebesar
Rp11.150.862.000,00 (sebelas miliar seratus
lima puluh juta delapan ratus enam puluh dua
ribu rupiah);
b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebesar Rp916.100.000,00 (sembilan ratus enam
belas juta seratus ribu rupiah).
(2) Revisi DIPA atas pemotongan pagu belanja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
sepanjang:
a. Sasaran prioritas nasional yang menjadi
tanggung jawabnya dapat tercapai serta
menjamin kelangsungan penyelenggaraan
pemerintahan;
b. Tidak mengurangi alokasi anggaran untuk gaji,
honorarium, tunjangan, penyelenggaraan
operasional dan pemeliharaan perkantoran,
pembayaran tunggakan, dan kegiatan-kegiatan
yang bersumber dari PHLN, Rupiah Murni
Pendamping, dan PNBP.
(3) Tata cara revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan dan revisi DIPA tersebut
dilakukan paling lambat 30 Juni 2010.
(4) Pagu alokasi transfer ke daerah yang menerima
belanja Stimulus Fiskal 2009 melalui bantuan teknis
dan pendanaan dalam rangka mendukung
pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah tidak
dikenakan pemotongan/pengurangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja
Pemerintah Pusat berupa:
a. pergeseran anggaran belanja:
1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Belanja
Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (K/L);
2. antarunit . . .
- 24 -
2. antarunit organisasi dalam satu bagian
anggaran;
3. antarkegiatan dalam satu program
sepanjang pergeseran tersebut merupakan
hasil optimalisasi dan tidak mengurangi
volume keluaran (output) yang telah
direncanakan; dan/atau
4. antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
b. perubahan anggaran belanja yang bersumber
dari kelebihan realisasi di atas target
penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
c. perubahan pinjaman dan hibah luar negeri
(PHLN) dan pinjaman dan hibah dalam negeri
(PHDN) sebagai akibat dari luncuran dan
percepatan penarikan PHLN dan PHDN,
termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri
setelah Undang-Undang mengenai APBN
ditetapkan; dan
d. perubahan pinjaman luar negeri sebagai akibat
pengurangan alokasi pinjaman luar negeri (drop
loan);
ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di atas pagu
APBN untuk perguruan tinggi yang bukan Badan
Hukum Milik Negara (BHMN) dan BLU ditetapkan
oleh Pemerintah.
(3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan sepanjang masih dalam satu
provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan
Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi
untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
dekonsentrasi.
(4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk
kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit
organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi
vertikalnya di daerah.
(5) Perubahan . . .
- 25 -
(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaporkan Pemerintah
kepada DPR RI dalam APBN Perubahan dan/atau
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal,
yakni Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A
(1) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) butir a.3) hanya dapat digunakan
pada tahun anggaran 2011 untuk kegiatan dan
program yang sama atau sebagai kegiatan baru (new
initiative), kecuali untuk hal-hal yang bersifat
prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak
dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh
Pemerintah.
(2) Tata cara perubahan rincian anggaran belanja
pemerintah pusat, termasuk penggunaan hasil
optimalisasi, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Pasal 16B
Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam
negeri dapat dilaksanakan dengan tahun jamak.
Pasal 16C
(1) Rincian alokasi belanja K/L diselesaikan oleh
seluruh Komisi DPR hingga batas waktu tanggal 15
Mei 2010.
(2) Dalam hal rincian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dapat diselesaikan oleh Komisi terkait,
maka Badan Anggaran berhak untuk
menyelesaikannya dalam waktu satu minggu setelah
batas waktu tersebut.
(3) Seluruh rincian transfer ke daerah dan dana
pendidikan ke daerah ditetapkan oleh Badan
Anggaran selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2010.
14. Ketentuan . . .
- 26 -
14. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Dana perimbangan;
b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian;
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp314.363.315.800.000,00 (tiga ratus empat belas
triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus
lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diperkirakan sebesar Rp30.249.613.680.000,00 (tiga
puluh triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar
enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan
puluh ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara
ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat
(5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), ayat (5e), dan ayat (5f)
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Dana bagi hasil;
b. Dana alokasi umum; dan
c. Dana alokasi khusus.
(2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp89.618.446.100.000,00 (delapan puluh sembilan
triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus
empat puluh enam juta seratus ribu rupiah).
(3) Dana . . .
- 27 -
(3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk sebagian kurang bayar dana bagi hasil
SDA minyak dan gas bumi serta kurang bayar dana
bagi hasil pajak penghasilan, pajak bumi dan
bangunan, dan SDA kehutanan.
(4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp203.606.484.500.000,00 (dua ratus tiga triliun
enam ratus enam miliar empat ratus delapan puluh
empat juta lima ratus ribu rupiah), termasuk DAU
tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar
Rp10.994.892.500.000,00 (sepuluh triliun sembilan
ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus
sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
serta koreksi alokasi DAU Kabupaten Indramayu
sebesar Rp121.250.000.000,00 (seratus dua puluh
satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(4a) Koreksi alokasi DAU Tahun Anggaran 2010 untuk
kabupaten/kota lainnya akan diperhitungkan dalam
DAU Tahun Anggaran 2011.
(5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar
Rp21.138.385.200.000,00 (dua puluh satu triliun
seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan
puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) termasuk
koreksi alokasi DAK Kabupaten Indramayu sebesar
Rp5.002.700.000,00 (lima miliar dua juta tujuh
ratus ribu rupiah).
(5a) Koreksi alokasi DAK Tahun Anggaran 2010 untuk
kabupaten/kota lainnya akan diperhitungkan dalam
DAK Tahun Anggaran 2011.
(5b) Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan harus
terlebih dahulu dikonsultasikan/mendapatkan
persetujuan Komisi X DPR RI yang membidangi
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat
(5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Untuk menjamin efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan
DAK Pendidikan harus menggunakan metode
pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada
mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan
dan tidak dalam bentuk block grant/hibah ke
penerima manfaat atau sekolah.
(5c) Dalam . . .
- 28 -
(5c) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang
ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2010 tidak
mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi
melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2010,
Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan
realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5d) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang
belum dibagihasilkan sebagai dampak belum
teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri
Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud
sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
(5e) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5c) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam
satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH
triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun
Anggaran 2010.
(5f) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam
rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
(6) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana
perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(7) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2010
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum
dalam penjelasan ayat ini.
16. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (3) dan
ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara
ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat
(4a) dan ayat (4b), dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni
ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga
Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. dana otonomi khusus; dan
b. dana penyesuaian, yang terdiri atas:
1. dana . . .
- 29 -
1. dana tambahan tunjangan guru pegawai
negeri sipil daerah (PNSD);
2. dana insentif daerah;
3. kurang bayar DAK 2008;
4. kurang bayar dana infrastruktur sarana dan
prasarana (DISP) 2008;
5. Dana penguatan desentralisasi fiskal dan
percepatan pembangunan daerah(DPDF-
PPD);
6. Dana penguatan infrastruktur dan
prasarana daerah (DPIPD); dan
7. Dana percepatan pembangunan
infrastruktur pendidikan (DPPIP).
(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar
Rp9.099.613.680.000,00 (sembilan triliun sembilan
puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta
enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diperkirakan sebesar
Rp21.150.000.000.000,00 (dua puluh satu triliun
seratus lima puluh miliar rupiah).
(3a) Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil
daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b butir 1 diperkirakan sebesar
Rp5.800.000.000.000,00 (lima triliun delapan ratus
miliar rupiah).
(4) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b butir 2 diperkirakan sebesar
Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus
delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta
rupiah).
(4a) Kurang bayar DAK 2008 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b butir 3 diperkirakan sebesar
Rp80.200.000.000,00 (delapan puluh miliar dua
ratus juta rupiah).
(4b) Kurang bayar DISP 2008 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b butir 4 diperkirakan sebesar
Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).
(5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi
pendidikan yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan mempertimbangkan kriteria
tertentu.
(6) Dana . . .
- 30 -
(6) Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.5 diperkirakan sebesar
Rp7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar
rupiah).
(7) Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah
(DPIPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b.6 diperkirakan sebesar Rp5.500.000.000.000,00
(lima triliun lima ratus miliar rupiah).
(8) Dana percepatan pembangunan infrastruktur
pendidikan (DPPIP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.7 diperkirakan sebesar
Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima
puluh miliar rupiah).
(9) Penetapan alokasi dan pedoman umum penggunaan
DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran
2010 ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
(10) Dana Transfer ke daerah untuk propinsi, kabupaten,
dan kota yang alokasinya ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka
sambil menunggu perubahan peraturan daerah
tentang APBD, pemerintah daerah dapat
melaksanakan program dan kegiatannya dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan
terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan
DPRD. Apabila program dan kegiatan yang akan
didanai dari dana transfer ke daerah dialokasikan
setelah peraturan daerah tentang APBD Perubahan
ditetapkan, maka pemerintah daerah melaporkan
dalam laporan realisasi anggaran (LRA).
17. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
(1) Anggaran pendidikan adalah sebesar
Rp225.229.295.262.400,00 (dua ratus dua puluh
lima triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar
dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam
puluh dua ribu empat ratus rupiah).
(2) Persentase . . .
- 31 -
(2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar
20,0% (dua puluh koma nol persen), yang
merupakan perbandingan alokasi anggaran
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap total anggaran belanja negara sebesar
Rp1.126.146.476.312.000,00 (satu kuadriliun
seratus dua puluh enam triliun seratus empat puluh
enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga
ratus dua belas ribu rupiah).
(3) Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk dana
pengembangan pendidikan nasional sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang
penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.
18. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
sedangkan ayat (3) tetap dan penjelasan ayat (3) diubah,
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan
hibah Tahun Anggaran 2010 sebesar
Rp992.398.789.998.000,00 (sembilan ratus
sembilan puluh dua triliun tiga ratus sembilan
puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran
belanja negara sebesar Rp1.126.146.476.312.000,00
(satu kuadriliun seratus dua puluh enam triliun
seratus empat puluh enam miliar empat ratus tujuh
puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
sehingga dalam Tahun Anggaran 2010 terdapat
defisit anggaran sebesar Rp133.747.686.314.000,00
(seratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat
puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam
juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang akan
dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
(2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2010
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
sumber-sumber:
a. Pembiayaan . . .
- 32 -
a. Pembiayaan dalam negeri sebesar
Rp133.903.232.818.000,00 (seratus tiga puluh
tiga triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus
tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas
ribu rupiah); dan
b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif
Rp155.546.504.000,00 (seratus lima puluh lima
miliar lima ratus empat puluh enam juta lima
ratus empat ribu rupiah).
(3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun
Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan
ayat ini.
19. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 5 (lima) Pasal,
yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal
22E, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22A
(1) Pemerintah memberikan pinjaman dengan
persyaratan lunak kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (PT PLN) (Persero).
(2) Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan
Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU
PIP) untuk melaksanakan pemberian pinjaman,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penerbitan Peraturan Presiden.
(3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah.
Pasal 22B
(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari
DIK/DIP/DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang
dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN
dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya (BPYBDS) atau akun yang sejenis,
ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal
Negara pada BUMN tersebut.
(2) Persetujuan . . .
- 33 -
(2) Persetujuan DIPA Kementerian Negara/Lembaga
Tahun Anggaran 2010 atas pengadaan BMN yang
akan dipergunakan dan/atau dioperasikan
oleh BUMN, sekaligus menjadi persetujuan
untuk pengalihan BMN tersebut sebagai
Penyertaan Modal Negara pada BUMN yang
mempergunakan/mengoperasikan BMN tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
penyertaan modal negara pada BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 22C
Perubahan rincian lebih lanjut dari pembiayaan defisit
anggaran berupa perubahan pagu penerusan pinjaman
luar negeri akibat dari luncuran dan percepatan
penarikan penerusan pinjaman luar negeri, ditetapkan
oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Pasal 22D
(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari
penerusan pinjaman luar negeri dan telah
dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010, sisa
anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir
tahun anggaran 2010 dapat diluncurkan pada tahun
anggaran 2011.
(2) Pengajuan usulan luncuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan
dalam bentuk konsep DIPA Luncuran (DIPA-L)
paling lambat tanggal 31 Januari 2011.
(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPAL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 22E . . .
- 34 -
Pasal 22E
(1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) digunakan untuk
menutup defisit anggaran tahun 2010 sebesar
Rp39.347.946.818.000,00 (tiga puluh sembilan
triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan
ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan
belas ribu rupiah).
(2) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit
khusus atas penggunaan SAL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SAL/SILPA dari tahun
ke tahun.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk
menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang
diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit
Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat
Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak
terbatas pada restrukturisasi dan haircut piutang
pokok sampai dengan 100% (seratus persen).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara
pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi
dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), Penerbitan
Surat Berharga Negara (SBN) atau penyesuaian
belanja negara.
(2) Setelah . . .
- 35 -
(2) Setelah terpenuhinya kebutuhan pembiayaan
melalui utang untuk tahun anggaran berjalan,
Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga
Negara (SBN) untuk membiayai pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
tahun anggaran berikutnya (pre-financing).
(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk
kepentingan stabilisasi pasar dengan tetap
memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN
neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang
ditetapkan.
(4) Dalam hal terdapat alternatif sumber pembiayaan
dari utang yang lebih menguntungkan, Pemerintah
dapat melakukan perubahan komposisi instrumen
pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan
pada total pembiayaan utang tunai.
(5) Dalam kondisi pasar keuangan yang memburuk
sehingga menyebabkan kenaikan biaya utang,
khususnya imbal hasil (yield) surat berharga negara
secara signifikan, Pemerintah dapat melakukan
penarikan pinjaman siaga baik dari kreditor bilateral
maupun multilateral.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan
dalam APBN Perubahan 2010 dan/atau Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010.
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 36 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 698888
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_atas__nomor_47_tahun_2009_tentang_angga_2.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
