- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-personnel Mines And On Their Destruction (konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, (UU 20 thn 2006)
2006
Undang-Undang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-personnel Mines And On Their Destruction (konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, (UU 20 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-personnel Mines And On Their Destruction (konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_convention_on_the_prohibition_of_the_u_20.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE,
STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND
ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN,
PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT
ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah
Negara Republik Indonesia bertujuan untuk ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut
Pemerintah Negara Republik Indonesia telah
menandatangani Convention on the Prohibition of the Use,
Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines
and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan
Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Transfer Ranjau
Darat Anti Personel dan Pemusnahannya) pada tanggal
4 Desember 1997;
c. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat internasional memiliki komitmen
untuk mendukung upaya pelucutan senjata dalam rangka
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, memelihara
perdamaian dunia dan keamanan internasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,
Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on
(Konvensi tentang Pelarangan
their Destruction
Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Transfer Ranjau
Darat Anti Personel dan Pemusnahannya) dengan Undang-
Undang.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
-2-
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION
ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING,
PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES
AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG
PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI
DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN
PEMUSNAHANNYA).
Pasal 1
Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Use,
Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and
on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan,
Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel
dan Pemusnahannya) dengan salinan naskah aslinya dalam
bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-3-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 121
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI.
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
Abdul Wahid
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE,STOCKPILING,
PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR
DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN,
PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT
ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA)
I. UMUM
Pewujudan dunia yang aman dan damai merupakan salah satu cita-cita
bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia perlu selalu berperan
aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan upaya pelucutan,
pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata serta pengimplementasian
Konvensi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Prohibition
of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and
on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan untuk Penggunaan,
Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan
Pemusnahannya) yang dikenal dengan Konvensi Ottawa, pada tanggal 4
Desember 1997 di Ottawa, Kanada.
Keputusan Indonesia untuk menandatangani Konvensi tersebut
berdasarkan pada komitmen terhadap tujuan pokok Konvensi, yaitu untuk
mengakhiri penderitaan dan jatuhnya korban akibat penggunaan ranjau
darat anti personel terutama masyarakat sipiI. Pemerintah Republik
Indonesia juga mendukung sepenuhnya pertimbangan bahwa penggunaan
ranjau darat anti personel telah menghambat usaha pembangunan ekonomi,
rekonstruksi, dan menghalangi kelancaran kembalinya para pengungsi pasca
konflik.
Beberapa kepentingan pemerintah Republik Indonesia dalam meratifikasi
Konvensi tersebut, yaitu:
a. meningkatkan peran serta Indonesia sebagai negara pendukung nilai
kemanusiaan dan membangun rasa saling percaya di antara negara
pihak;
b. menjalin . . .
-2-
b. menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dalam pelucutan senjata
khususnya ranjau darat anti personel;
c. memperoleh akses informasi tentang teknologi ranjau dan teknologi lain
yang berkenaan dengan kepentingan kemanusiaan;
d mengurangi dampak kemanusiaan akibat ranjau darat anti personel; dan
e memperkukuh sistem hukum nasional.
Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, Indonesia mendukung upaya
pembersihan ranjau darat dan rehabilitasi para korban ranjau darat di
wilayah tertentu. Sejak menjadi penanda tangan Konvensi Ottawa, Indonesia
telah ikut serta berperan aktif dalam setiap pertemuan Konferensi Negara-
Negara Pihak pada Konvensi Ottawa.
Materi pokok Konvensi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Ranjau darat antipersonel merupakan ranjau yang dirancang-dapat-
meledak, karena diinjak, didekati, atau disentuh oleh seseorang,
sehingga dapat melumpuhkan, melukai atau membunuh satu orang
atau lebih.
2. Setiap Negara Pihak dalam situasi apapun berkewajiban untuk tidak
menggunakan, mengembangkan, memproduksi, memperoleh,
menyimpan dan mentransfer kepada siapapun, langsung atau tidak
langsung ranjau darat anti personel, serta membantu, mendorong atau
mempengaruhi siapapun dengan cara apapun untuk terlibat dalam
berbagai kegiatan yang dilarang oleh Konvensi.
3. Setiap Negara Pihak diwajibkan memusnahkan ranjau darat anti
personel yang masih tersimpan dan menjamin pemusnahan ranjau
darat anti personel yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun setelah berlakunya Konvensi bagi suatu negara. Setiap
Negara Pihak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu
pemusnahan ranjau darat anti personel sampai 10 (sepuluh) tahun.
4. Setiap Negara Pihak diperbolehkan menyimpan atau mentransfer
sejumlah ranjau darat anti personel untuk kepentingan pelatihan
teknik penjinakan, pencarian, pembersihan, dan pemusnahan ranjau
darat anti personel.
5. Setiap Negara Pihak mempunyai hak dan kewajiban :
a. Mendapatkan dan memberikan bantuan dari negara pihak lainnya
dalam hal perawatan, rehabilitasi, reintegrasi sosial ekonomi bagi
korban ranjau serta program-program peningkatan kesadaran
publik tentang bahaya ranjau darat anti personel.
b. Berpartisipasi dalam pertukaran peralatan, bahan dan informasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pelaksanaan
Konvensi.
6. Setiap . . .
-3-
6. Setiap Negara Pihak harus memberikan laporan kepada Sekjen PBB
dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah
berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak tersebut mengenai
implementasi nasional dari ketentuan Konvensi.
7. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah hukum,
administratif, serta langkah-langkah lainnya, termasuk pemberlakuan
sanksi pidana untuk mencegah dan menekan kegiatan-kegiatan yang
dilarang oleh Konvensi, yang dilakukan oleh siapapun atau dalam
wilayah yurisdiksi atau pengawasan Negara Pihak tersebut.
Undang-Undang yang terkait dengan Konvensi ini yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Sertanya Negara
Republik Indonesia Dalam Ke-empat Konvensi Jenewa tanggal 12
Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1644);
3. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan
Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai
Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 1997,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahan dalam
bahasa Indonesia maka yang berlaku adalah naskah asli Convention
dalam bahasa Inggris.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4671
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_convention_on_the_prohibition_of_the_u_20.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
