- Home »
- Undang-Undang »
- 1985 » Undang-Undang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention Nairobi, 1982) (UU 11 thn 1985)
1985
Undang-Undang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention Nairobi, 1982) (UU 11 thn 1985)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention Nairobi, 1982) :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_konvensi_telekomunikasi_internasional_11.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION CONVENTION NAIROBI, 1982)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Republik Indonesia sebagai Negara Anggota Perhimpunan
Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union
disingkat I.T.U) pada tanggal 6 Nopember 1982 telah
menandatangani hasil-hasil Konperensi Para Wakil Berkuasa Penuh
(Plenipotentiary Conference) I.T.U. yang berupa Konvensi
Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication
Convention) beserta,3 (tiga) Lampirannya di Nairobi;
b. bahwa konvensi tersebut telah menggantikan konvensi terdahulu
yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976
tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi International
(International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos,
1973, sehingga Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dan perlu
dicabut;
c. bahwa sehubungan dengan hal di atas dipandang perlu
mengesahkan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International
Telecommunication Convention) Nairobi, 1982, dengan Undang-
undang yang sekaligus menggantikan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1976;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 267);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION)
NAIROBI, 1982.
Pasal 1
Mengesahkan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication
Convention) Nairobi, 1982, beserta 3 (tiga) Lampirannya, yang telah ditandatangani di
Nairobi pada tanggal 6 Nopember 1982 dengan pensyaratan (reservation)
sebagaimana termuat dalam Nomor 29 dan Nomor 90 Protokol Akhir, yang sahamnya
dilampirkan pada Undang-undang ini.
Pasal 2
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 11 Tahun
1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International
Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973 (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092), dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 62
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION) NAIROBI, 1982
I. UMUM
Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication
Convention) yang disetujui di Nairobi pada Tahun 1982, menggantikan Konvensi
Telekomunikasi Internasional di Malaga-Torremolinos Tahun 1973. Penggantian
ini dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Setiap
5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun sekali dibuka kemungkinan untuk meninjau dan
mengubah ketetapan-ketetapan konvensi yang berlaku agar dapat disesuaikan
dengan perkembangan keadaan dan kemajuan teknologi telekomunikasi.
Konvensi Nairobi ini merupakan suatu kesepakatan utama Perhimpunan
Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union disingkat
I.T.U.), yang berlaku sampai Konperensi Para Wakil Berkuasa Penuh
(Plenipotentiary Conference) Perhimpunan Telekomunikasi Internasional
berikutnya.
Konvensi tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
1. Bagian yang dikenal sebagai Ketetapan-ketetapan Dasar (Basic
Provisions) yang meliputi naskah-naskah yang bersifat tetap;
2. Bagian yang dikenal sebagai Peraturan-peraturan Umum (General
Regulations) yang meliputi naskah-naskah mengenai metoda-metoda
yang digunakan untuk berfungsinya berbagai badan Perhimpunan.
Selanjutnya Konvensi tersebut juga disertai 3 (tiga) Lampiran (Annexes),
masing-masing mengenai Daftar negara-negara (List of countries), Definisi
beberapa istilah tertentu yang dipergunakan dalam Konvensi dan Peraturan-
peraturan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Definition of certain terms
used in the Convention and in the Regulations of the International
Telecommunication Union) dan Perjanjian antara Perserikatan Bangsa-Bangsa
dengan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Agreement between the
United Nations and International Telecommunication Union) yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi. Lebih lanjut perlu diterangkan,
bahwa Indonesia tidak ikut menandatangani Protokol Tambahan Tak Wajib
(Optional Additional Protocol) tentang Penyelesaian Perselisihan (Compulsory
Settlement of Disputes) berdasarkan pertimbangan bahwa hal tersebut belum
dapat diterima karena tidak sesuai dengan kebijaksanaan politik Pemerintah
Republik Indonesia.
Perubahan-perubahan yang terpenting terhadap Konvensi yang lama antara lain
adalah :
1. Dalam pembukaan dimasukkan prinsip yang meyakini peranan penting
telekomunikasi dalam rangka perdamaian dan perkembangan sosial
ekonomi khususnya bagi negara-negara berkembang.
2. Pemilihan Direktur Komisi Konsultatif Radio Internasional (International
Radio Consultative Committee) dan Direktur Komisi Konsultatif Telegrap
dan Telepon Internasional (International Telegraph and Telephone
ha Consultative Committee), di samping pemilihan Sekretaris Jenderal,
Wakil Sekretaris Jenderal, 5 (lima) orang Anggota Dewan Pendaftaran
Frekuensi Internasional (International Frequency Registration Board)
dilakukan dalam Konperensi Para Wakil Berkuasa Penuh. Sebelumnya
pemilihan kedua Direktur dilakukan dalam Sidang Pleno masing-masing
Komisi Konsultatip tersebut.
3. Penambahan keanggotaan Dewan (Administrative Council) dari 36 (tiga
puluh enam) negara menjadi 41 (empat puluh satu) negara dimana
Indonesia terpilih menjadi salah satu anggotanya untuk masa jabatan
sampai dengan Konperensi Para Wakil Berkuasa Penuh Perhimpunan
Telekomunikasi Internasional berikutnya.
4. Peraturan penggunaan Orbit Satelit Geostasioner (Geostationary Satellite
Orbit) menjadi lebih rasional dan adil, karena dihilangkannya ketentuan
lama yang merugikan negara berkembang, yakni yang mensyaratkan
bahwa penggunaan Orbit Satelit Geostatsioner bagi satu negara atau
kelompok negara lain didasarkan kepada kebutuhannya juga kepada
kemampuan teknis negara yang bersangkutan.
5. Perluasan sistem kontribusi yang bersifat bebas memilih, yaitu bahwa
negara anggota perhimpunan dapat memilih dari yang terendah sampai
yang tertingi yakni antara 1/8 (seperdelapan) untuk Negara Kurang
Berkembang sampai dengan 40 (empat puluh) unit. Sistem kontribusi
sebelumnya adalah 1/2 (setengah) sampai dengan 30 (tiga puluh) Unit.
Untuk Tahun 1985 1 (satu) unit bernilai 221.400 (dua ratus dua puluh
satu ribu empat ratus) Swiss Franc.
6. Dana yang dipergunakan bagi kerjasama teknik dimasukkan dalam
anggaran rutin perhimpunan, sebelumnya hanya tergantung dari dana
Badan-badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sumber dana
sukarela yang tidak tetap.
7. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi Perhimpunan di samping
bahasa-bahasa Perancis, Inggeris, Spanyol, Rusia, dan Cina.
Dengan disahkannya Undang-undang ini, maka Konvensi Telekomunikasi
Internasional Nairobi, 1982, telah diratifikasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Indonesia untuk kemudian didepositkan pada Sekretaris
Jenderal Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang berkedudukan di
Jenewa melalui saluran-saluran diplomatik sesuai dengan tata cara yang
ditetapkan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
a. Walaupun Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi ini, tetapi
bilamana terjadi hal-hal yang dianggap mengganggu kepentingan
Nasional atau melanggar peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia, maka Republik Indonesia berhak untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan.
b. Republik Indonesia tidak bersedia mengikatkan diri pada ketentuan
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Konvensi Telekomunikasi Internasional
Nairobi, 1982, mengenai penyelesaian suatu sengketa melalui arbitrage,
kecuali dengan persetujuan semua pihak yang bersangkutan dalam
setiap sengketa.
ha c. Republik Indonesia bersama-sama dengan negara khatulistiwa lainnya
yaitu : Colombia, Congo, Equador, Gabon, Kenya, Uganda, dan Somali
berpendapat bahwa dengan diterimanya Konvensi ini tidak membatasi
hak mereka untuk memperjuangkan kepentingan khusus negara-negara
yang bersangkutan atas Orbit Satelit Geostasioner (Geostationary
Satellite Orbit).
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3308
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_konvensi_telekomunikasi_internasional_11.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Pengesahan naerobi. Konvensi telekomunikasi 1982. Konvensi telekomunikasi nairobi malaga perbedaan.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
