- Home »
- Undang-Undang »
- 1999 » Undang-Undang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (konvensi Internasional Tentang Penghapusan (UU 29 thn 1999)
1999
Undang-Undang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (konvensi Internasional Tentang Penghapusan (UU 29 thn 1999)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (konvensi Internasional Tentang Penghapusan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_international_convention_on_the_elimin_29.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum,
sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus dicegah dan dilarang;
b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati,
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidangnya pada tanggal 21
Desember 1965 telah menerima secara baik International Convention on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) dengan Resolusi 2106A (XX);
d. bahwa Konvensi tersebut pada huruf c mengatur penghapusan segala bentuk
pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna
kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat
meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu
dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya;
e. bahwa Konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta
selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus menegakkan
dan memajukan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e
perlu membentuk Undang-undang tentang Pengesahan International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
Mengingat :
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI
INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL
1965).
Pasal 1
(1) Mengesahkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial 1965) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 22.
(2) Salinan naskah asli International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial 1965) dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 22 dalam bahasa Inggeris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 83
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
RESERVATION TO ARTICLE 22 INTERNATIONAL
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965
The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of
Article 22 and takes the position that disputes relating to the interpretation and application of the
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 which can
not be settled through the channel provided for in the said article, may be referred to the
International Court of Justice only with the consent of all the parties to the disputes.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
-----000---
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
PENSYARATAN TERHADAP PASAL 22
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 22 Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 dan berpendirian
bahwa apabila terjadi persengketaan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isinya yang
tidak terselesaikan melalui saluran sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, dapat menunjuk
Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
I. UMUM
Diskriminasi rasial pada dasarnya merupakan suatu penolakan terhadap hak asasi
manusia (HAM) dan kebebasan mendasar. Tidak jarang diskriminasi rasial terjadi karena
dukungan Pemerintah melalui berbagai kebijakan diskriminasi rasial dalam bentuk
apartheid, pemisahan dan pengucilan atau dukungan sebagian masyarakat dalam
bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul
kebangsaan atau etnis. Oleh karena diskriminasi rasial menjadi musuh baik bagi
masyarakat luas maupun masyarakat internasional maka harus dihapuskan dari
peradaban umat manusia.
Keinginan masyarakat internasional untuk menghapuskan diskriminasi rasial tersebut
dijabarkan dalam United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum
Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui Resolusi 1904
(XVIII).
Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala
bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat,
penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah
yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.
Namun demikian, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, maka
Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyusun rancangan
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang
selanjutnya diajukan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa untuk
disahkan.
Pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa
memberikan kekuatan hukum yang mengikat semangat penghapusan diskriminasi rasial
dengan menerima Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial.
Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain menghimbau negara-negara
anggota Perserikatan Bangsa Bangsa untuk secepatnya mengesahkan perangkat-
perangkat internasional yang sangat penting di bidang HAM. Termasuk Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Sesuai dengan
isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan yang
diprioritaskan dalam rangka memajukan dan melindungi HAM. Prioritas kegiatan tahun
pertama Rencana Aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di
bidang HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial.
Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan didorong oleh rasa tanggung jawab
untuk memajukan dan menegakkan HAM dan pembangunan hukum di Indonesia,
Pemerintah memutuskan untuk mengajukan Rancangan Undang-undang tentang
Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial, yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu perangkat
internasional di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini Konvensi telah disahkan oleh
151 (seratus lima puluh satu) negara.
Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia menyatakan Pensyaratan (Reservation)
terhadap Pasal 22 Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai
penafsiran dan pelaksanaan Konvensi melalui Mahkamah Internasional (International
Court of Justice). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak
mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional yang mengikat secara otomatis
(compulsory jurisdiction). Pensyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan
ketentuan hukum internasional yang berlaku.
1. Pokok-pokok Pikiran yang Mendorong Lahirnya Konvensi
Praktek-praktek diskriminasi rasial yang terkait dengan penjajahan dalam bentuk
apa pun dan di mana pun dapat merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat
yang tertib, teratur, dan berbudaya. Untuk menegakkan sendi-sendi masyarakat
demikian, seluruh anggota masyarakat internasional bertekad bulat untuk
mengambil semua langkah yang diperlukan guna penghapusan diskriminasi
rasial dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan memerangi
doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian
antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala
bentuk diskriminasi rasial.
Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur penghapusan diskriminasi
rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh kawasan
dunia serta menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat
manusia, dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat semua
Negara Pihak secara hukum.
Dalam kaitan itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menerima
Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial pada tanggal 20 November 1963. Pasal 2 Deklarasi ini
menjamin bahwa setiap negara, institusi, kelompok, atau individu diwajibkan
untuk tidak melaksanakan diskriminasi rasial dalam bentuk apa pun.
Perangkat internasional sebelumnya di bidang HAM yang mendorong lahirnya
Konvensi ini adalah Declaration on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples, (Deklarasi tentang Kemerdekaan Bangsa Bangsa dan
Negara-negara Jajahan), yang diterima oleh Majelis Umum pada tahun 1960
melalui Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) juga telah menegaskan dan
menyatakan dengan khidmat perlunya hal-hal tersebut diakhiri tanpa syarat apa
pun juga.
Perangkat internasional lain yang penting dan perlu diperhatikan di bidang HAM
adalah Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and
Occupation, (Konvensi tentang Diskriminasi di Bidang Lapangan Kerja dan
Pekerjaan) yang diterima oleh Organisasi Buruh Internasional pada tahun 1958,
dan Convention Against Discrimination in Education, (Konvensi Menentang
Diskriminasi di Bidang Pendidikan) yang diterima oleh Organisasi Pendidikan,
Ilmu Pengetahuan, dan Budaya pada tahun 1960.
2. Alasan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam Konvensi
Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa
Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial.
Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar
1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-
undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan bentuk-bentuk
diskriminasi rasial, namun masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi,
dan menghilangkan praktek-praktek diskriminasi rasial, sehingga perlu
disempurnakan.
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional tersebut dapat
meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih
menjamin hak-hak setiap warga negara untuk bebas dari segala bentuk
diskriminasi rasial, dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan segera,
demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan
berbudaya.
Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya dapat
mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum,
kemakmuran dunia, dan melestarikan peradaban umat manusia.
Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggung jawab
menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya memajukan dan melindungi
HAM, khususnya hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial. Hal ini
juga dapat meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan
memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.
3. Pokok-pokok Isi Konvensi
Konvensi yang merupakan kesepakatan internasional tentang penghapusan
segala bentuk diskriminasi rasial ini terdiri atas pembukaan dengan 12 paragraf
dan batang tubuh dengan 3 bab, yang terdiri atas 25 pasal.
Pembukaan meletakkan dasar-dasar dan tujuan Konvensi. Tujuan Konvensi
adalah untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna penghapusan
dengan segera diskriminasi rasial dalam segala bentuk dan manifestasinya,
serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna
memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat
internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan dan diskriminasi rasial.
Bab I memuat ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur pengertian
diskriminasi rasial dan kewajiban Negara Pihak untuk mengutuk diskriminasi
rasial serta mengambil semua langkah yang sesuai guna menyusun secepat
mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan
memajukan pengertian antar ras.
Bab II mengatur ketentuan mengenai Komite tentang Penghapusan Diskriminasi
Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) dan tugas serta
kewenangannya dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan Konvensi.
Bab III merupakan ketentuan penutup yang memuat hal-hal yang berkaitan
dengan mulai berlakunya Konvensi, perubahan, pensyaratan (reservation),
ratifikasi, dan aksesi, pengunduran diri serta mekanisme penyelesaian sengketa
antar Negara Pihak.
4. Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi
Konvensi mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang
diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang
didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis,
kepada siapa pun dengan dalih apa pun, baik terhadap warga negara maupun
bukan warga negara.
Negara Pihak wajib untuk melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial ini,
baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan
melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin
hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal usul
kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama
kesempatan untuk menggunakan hak-haknya.
Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan apartheid, dan
bertindak untuk mencegah, melarang, dan menghapus seluruh praktek
diskriminasi rasial di wilayah hukumnya.
Negara Pihak wajib menjadikan segala bentuk penghasutan, kekerasan,
provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan yang didasarkan pada
diskriminasi rasial sebagai tindak pidana.
Negara Pihak juga harus menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi
setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya terhadap setiap tindakan
diskriminasi rasial, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas
segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi.
Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif,
khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan penyebarluasan
nilai-nilai anti diskriminasi rasial dengan tujuan untuk memerangi berbagai
prasangka yang mengarah kepada diskriminasi rasial.
5. Implementasi Konvensi
Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite tentang Penghapusan Diskriminasi
Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) yang terdiri atas
18 (delapan belas) orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui
ketidakberpihakan serta kemampuannya di bidang HAM.
Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang dikeluarkan oleh para
anggota Komite dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prakiraan biaya
yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.
Negara Pihak harus menyampaikan laporan berkala mengenai langkah-langkah
yang telah mereka lakukan dalam melaksanakan kewajibannya menurut
Konvensi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa. Setiap
laporan akan dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan tanggapan
umum dan memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya kepada
Negara Pihak dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.
Selain melalui penyampaian laporan berkala oleh Negara Pihak, pemantauan
atas pelaksanaan Konvensi juga dapat dilakukan melalui cara-cara menurut
Pasal 11, apabila Komite menerima informasi bahwa suatu Negara Pihak tidak
tunduk pada ketentuan Konvensi ini, Komite akan menyampaikannya kepada
Negara
Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak tersebut wajib menyampaikan
penjelasan atau pernyataan tertulis yang menjelaskan permasalahan serta
upaya pemulihannya. Dalam membahas permasalahan yang diajukan
kepadanya Komite dapat meminta Negara Pihak untuk menyampaikan informasi
lain yang relevan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Negara Pihak setiap saat dapat membuat
pernyataan (declaration) mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan
membahas laporan pengaduan (communications) dari perorangan atau
kelompok perorangan yang menyatakan menjadi korban pelanggaran hak-hak
yang dinyatakan dalam Konvensi. Komite hanya berwenang menerima dan
membahas laporan pengaduan mengenai Negara Pihak apabila Negara Pihak
yang dilaporkan telah membuat pernyataan mengakui kewenangan Komite.
6. Pensyaratan (Reservation)
Konvensi memungkinkan Negara Pihak untuk melakukan pensyaratan sebagai
berikut:
a. Menurut Pasal 20, Negara Pihak dapat melakukan pensyaratan pada waktu melakukan
ratifikasi atau aksesi, kecuali yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi.
b. Menurut Pasal 22 Konvensi memperbolehkan Negara Pihak untuk mengajukan
pensyaratan terhadap kewenangan Mahkamah Internasional (International Court of
Justice) untuk menyelesaikan sengketa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 22 diajukan berdasarkan prinsip untuk tidak menerima
kewajiban mengajukan persengketaan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan
kesepakatan Negara Pihak yang bersengketa.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia maka
yang berlaku adalah naskah asli Konvensi dan Pensyaratan terhadap Pasal 22 dalam bahasa
Inggeris.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3852
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_international_convention_on_the_elimin_29.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Isi dekorasi wina tentang hak asasi manusia pada pasal lima.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
