Undang-Undang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ternate (UU 11 thn 1999)

                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                           NOMOR 11 TAHUN 1999
                                TENTANG
              PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE


                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,.



Menimbang :

a. bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I
   Maluku dan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara pada umumnya serta Kota
   Administratif Ternate pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi
   masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
   pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin
   perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
b. bahwa Kota Administratif Ternate dalam perkembangannya telah menunjukkan
   kemajuan,di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga
   perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
   pengelolaan wilayah tersebut;
c. bahwa pcrkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa
   kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
   kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan
   dan potcnsi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
   pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarkat,
   dipandang perlu Kota Administratif Ternate dibentuk menjadi Kotamadya
   Daerah Tingkat
e. bahwa scsuai dengan kctcntuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
   tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kotamadya
   Daerah Tingkat II Ternate harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok.Pemerintahan Di Daerah
   (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
   Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pcmbcntukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
   (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran
   Negara Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
4. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
   Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II
   Dalam Wilayah Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalain Wilayah Daerah
   Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai
   Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara
   Nomor 1645);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
   Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
   Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   3811);

                                  Dengan Persetujuan
                          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
                                     INDONESIA

                                   Memutuskan:


Menetapkan :

 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TERNATE.


                 BAB I
               KETENTUAN UMUM
                 Pasal l

   Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf c
   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau
   "wilayah".sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang
   Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Kota Administratif Ternate adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
   Pemerintah Nomor 45 Tahun, 1981 tentang Pcmbcntukan Kota Administratif
   Ternate.
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam
   Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
   Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II
   Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957
   Nomor 60) sebagai Undang-undang.
5. Propinsi Daerah Tingkat I Maluku adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
   undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22
   Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
   Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang.


               BAB II
           PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
               Pasal 2

   Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dalam
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku..


                Pasal 3
(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate meliputi wilayah:
   a. Kota Administratif Ternate, yang terdiri dari:
     1) Kecamatan Kota Ternate Utara;
     2) Kecamatan Kota Ternate Selatan;
   b. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang
     terdiri dari:
     1) Kecamatan Pulau Ternate;
     2) Sebagian Kecamatan Makian yang dimasukkan ke dalam Kecamatan Pulau
        Ternate yang terdiri dari Desa Kota Moti, Desa Tafamutu, Desa Takofi,
        dan Desa Tafaga.
(2) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat
   (1), ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan sebagai
   berikut:
   a. Kccamatan Kota Tcrnatc Utara;
   b. Kccamatan Kota n-,rnatc Sclatan;
   c. Kccamatan Pulau Ternate.


                 Pasal 4

   Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Ulara dikurangi dengan
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1).


                 Pasal 5

   Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, Kota Administratif
Ternate dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dihapus.


                 Pasal 6

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate mempunyai batas-batas sebagai
   berikut:
   a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Maluku;
   b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Halmahera;
   c. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku;
   d. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta
   yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate secara pasti
   di Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
   Dalam Negeri.


                 Pasal 7

(1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud
   dalam Pasal 3, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate wajib
   menetapkan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak
   dipisahkan dari Penataan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah
   Tingkat I Maluku dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
   di sekitarnya.


                BAB III
            PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
               WILAYAH/DAERAH
                Pasal 8

   Untuk mcmimpin jalannya pernerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II
Ternate, dipilihnya dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                 Pasal 9

   Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                 Pasal 10

   Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II
Ternate dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan
instansi lainnya sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.


                BAB IV
            URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
                Pasal 11

(1) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, diserahkan
   sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang: .
   a. Pemerintahan Umum;
   b. Kesehatan;
   c. Pendidikan dan Kebudayaan;
   d. Pekerjaan Umum;
   e. Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
   f. Sosial;
   g. Keuangan Daerah;
   h. Lingkungan Hidup;
   i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
   j. Pertanian Tanaman Pangan;
   k. Perkebunan;
   1. Kehutanan;
   m. Perikanan;
   n. Peternakan;
   o. Perindustrian dan Perdagangan;
   p. Pertambangan;
   q. Pariwisata;
   r. Tenaga Kerja.
(2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam
   ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.


                BAB V
             KETENTUAN PERALIHAN
                Pasal 12

   Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate Penjabat
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ternate untuk pertama kalinya diangkat
dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Maluku.


                 Pasal 13

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
   Ternate terdiri dari:
   a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
     dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir
     yang dilaksanakan di daerah tersebut;
   b. Anggota ABRI yang diangkat.
(2) Tata cara pengangkatan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
   untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.


                 Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kotamadya di Kotamadya
   Daerah Tingkat II Ternate, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat l Maluku dan Bupati Kepala Daerah
   Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat II Maluku Utara sesuai dengan wewenang
   dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada
   pemerintah kotamdya daerah tingkat II Ternate :
   a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah kotamadya
     Daerah Tingkat II Ternate;
   b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang
     menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi
     Daerah Tingkat I Maluku dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku
     Utara yang berada dalam Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ternate;
   C. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan
     Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara., yang tempat
     kedudukannya terletak di wilayah Daerah Tingkat II Ternate;
   d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang
     kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ternate;
   e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan, yang karena
     sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-
   lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak
   diresmikannya kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.


                 Pasal 15
(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
   Ternate, sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, terhitung sejak
   diresmikannya pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, segala
   pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran
   pendapatan dan belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran
   pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku utara, berdasarkan
   perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kotamadya Daerah
   Tingkat II Ternate.
(3) Pemerintah propinsi Daerah T Tingkat I Maluku wajib membantu pembiayaan
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui anggaran pendapatan dan belanja
   daerah propinsi daerah tingkat I Maluku selama tiga tahun berturut-turut
   terhitung sejak tanggal peresmiannya.


                 Pasal 16

   Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten
Daerah Tingkat II Maluku Utara tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II
Ternate, scbelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.


                BAB VI
              KETENTUAN PENUTUP
                Pasal 17

   Pada saat berlakunya Undang-undang, ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.


                 Pasal 18

    Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok,
Pemerintahan di Daerah.


                 Pasal 19

    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



                              Disahkan di Jakarta
                            pada tanggal 20 April 1999


                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                              ttd.

                            BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
   REPUBLIK INDONESIA,
     ttd.

    AKBAR TANDJUNG


           LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 45

Batas apa saja yang ada di kecamatan mandioli selatan pdf.