- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Penanaman Modal (UU 25 thn 2007)
2007
Undang-Undang Penanaman Modal (UU 25 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penanaman_modal_(uu_25_thn_2007)_25.pdf
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai
tujuan bernegara;
b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman
modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan
yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi;
c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi
Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal
untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian
global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja
sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional;
e. bahwa . . .
-2-
e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan percepatan perkembangan
perekonomian dan pembangunan hukum nasional,
khususnya di bidang penanaman modal;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman . . .
-3-
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh
negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan . . .
-4-
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Pasal 2
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi
penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik
Indonesia.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
negara;
e. kebersamaan . . .
-5-
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi
nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 4
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman
modal untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang
kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan
daya saing perekonomian nasional; dan
b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional;
b. menjamin
-6-
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan
keamanan berusaha bagi penanam modal sejak
proses pengurusan perizinan sampai dengan
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.
(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum
Penanaman Modal.
BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
Pasal 5
(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam
bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran
terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian
perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V . . .
-7-
BAB V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL
Pasal 6
(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada
semua penanam modal yang berasal dari negara mana
pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang
memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan
Indonesia.
Pasal 7
(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan
memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan
berdasarkan harga pasar.
(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai
kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya
dilakukan melalui arbitrase.
Pasal 8
(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya
kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh
undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
(3) Penanam . . .
-8-
(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer
dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan
lain;
c. dana yang diperlukan untuk:
1. pembelian bahan baku dan penolong, barang
setengah jadi, atau barang jadi; atau
2. penggantian barang modal dalam rangka
melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan
penanaman modal;
e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing
yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan
teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik
dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di
bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas
kekayaan intelektual; dan
l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi:
a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak
dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah
lainnya dari penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan . . .
-9-
c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor;
dan
d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian
negara.
Pasal 9
(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum
diselesaikan oleh penanam modal:
a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank
atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan
transfer dan/atau repatriasi; dan
b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak
untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi
berdasarkan gugatan.
(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan
penundaan berdasarkan penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.
BAB VI
KETENAGAKERJAAN
Pasal 10
(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi
kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga
kerja warga negara Indonesia.
(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan
keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan
kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui
pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Perusahaan . . .
- 10 -
(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan
tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga
kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib
diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah
antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui
upaya mekanisme tripartit.
(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan
tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial melalui pengadilan hubungan industrial.
BAB VII
BIDANG USAHA
Pasal 12
(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi
kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau
jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka
dengan persyaratan.
(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing
adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan
perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan
tertutup berdasarkan undang-undang.
(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk
penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,
dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan
keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
(4) Kriteria . . .
- 11 -
(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan
yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang
usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan masing-masing akan diatur dengan
Peraturan Presiden.
(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi
modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan
usaha yang ditunjuk Pemerintah.
BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,
DAN KOPERASI
Pasal 13
(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha
besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui
program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian
dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran
informasi yang seluas-luasnya.
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL
Pasal 14
Setiap penanam modal berhak mendapat:
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi . . .
- 12 -
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 16
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian jika penanam modal menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang
merugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 17 . . .
- 13 -
Pasal 17
Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang
tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap
untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan
lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
FASILITAS PENANAMAN MODAL
Pasal 18
(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal
yang melakukan penanaman modal.
(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
a. melakukan peluasan usaha; atau
b. melakukan penanaman modal baru.
(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya
memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
a. menyerap banyak tenaga kerja;
b. termasuk skala prioritas tinggi;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah
perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,
dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau
koperasi; atau
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin
atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(4) Bentuk . . .
- 14 -
(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat
berupa:
a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan
neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah
penanaman modal yang dilakukan dalam waktu
tertentu;
b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor
barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan
produksi yang belum dapat diproduksi di dalam
negeri;
c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku
atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk
jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor barang modal atau mesin atau
peralatan untuk keperluan produksi yang belum
dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu;
e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya
untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
daerah atau kawasan tertentu.
(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan
kepada penanaman modal baru yang merupakan industri
pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai
strategis bagi perekonomian nasional.
(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang
melakukan penggantian mesin atau barang modal
lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau
pembebasan bea masuk.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas
fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai
dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
Pasal 19 . . .
- 15 -
Pasal 19
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan
ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 20
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku
bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan
terbatas.
Pasal 21
Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh:
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.
Pasal 22
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan
dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam
modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95
(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama
60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama
35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah
80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga
puluh) tahun; dan
c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh
puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat
puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25
(dua puluh lima) tahun.
(2) Hak . . .
- 16 -
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan
antara lain:
a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka
panjang dan terkait dengan perubahan struktur
perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman
modal yang memerlukan pengembalian modal dalam
jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan
penanaman modal yang dilakukan;
c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang
luas;
d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas
tanah negara; dan
e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa
keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.
(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan
evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat,
dan tujuan pemberian hak.
(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang
diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika
perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah,
merugikan kepentingan umum, menggunakan atau
memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.
Pasal 23
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b dapat diberikan untuk:
a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja
asing dalam merealisasikan penanaman modal;
b. penanaman . . .
- 17 -
b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja
asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan
mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan
purnajual; dan
c. calon penanam modal yang akan melakukan
penjajakan penanaman modal.
(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal
asing selama 2 (dua) tahun;
b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi
penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat
dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;
c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas
dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
Pasal 24 . . .
- 18 -
Pasal 24
Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
c dapat diberikan untuk impor:
a. barang yang selama tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur perdagangan barang;
b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,
dan moral bangsa;
c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke
Indonesia; dan
d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan
produksi sendiri.
BAB XI
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN
Pasal 25
(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di
Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang ini.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh
melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Pasal 26 . . .
- 19 -
Pasal 26
(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu
penanam modal dalam memperoleh kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal.
(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga
atau instansi yang berwenang di bidang penanaman
modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat
atau lembaga atau instansi yang berwenang
mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi
atau kabupaten/kota.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB XII
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Pasal 27
(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal,
baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi
Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi
Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun
antarpemerintah daerah.
(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 28 . . .
- 20 -
Pasal 28
(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi
Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut :
a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang penanaman modal;
b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan
penanaman modal;
c. menetapkan norma, standar, dan prosedur
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman
modal;
d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman
modal di daerah dengan memberdayakan badan
usaha;
e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
f. mempromosikan penanaman modal;
g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal
melalui pembinaan penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam
modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal;
i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
wilayah Indonesia; dan
j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu
satu pintu.
(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal
bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 . . .
- 21 -
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan
terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal
harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap
sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan.
BAB XIII
PENYELENGGARAAN URUSAN
PENANAMAN MODAL
Pasal 30
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin
kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan
penanaman modal.
(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi
urusan Pemerintah.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah didasarkan pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan penanaman modal.
(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan
pemerintah provinsi.
(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi
urusan pemerintah kabupaten/kota.
(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam
yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko
kerusakan lingkungan yang tinggi;
b. penanaman . . .
- 22 -
b. penanaman modal pada bidang industri yang
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu
dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya
lintas provinsi;
d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan
strategi pertahanan dan keamanan nasional;
e. penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing, yang berasal dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara
lain; dan
f. bidang penanaman modal lain yang menjadi
urusan Pemerintah menurut undang-undang.
(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah
menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada
gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi
pemerintah kabupaten/kota.
(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 31
(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah
tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan
ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan
kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan
dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan
penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi
khusus.
(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
undang-undang.
BAB XV . . .
- 23 -
BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 32
(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak
terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa
tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri,
para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut
melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak,
dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak
disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan
dilakukan di pengadilan.
(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para
pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui
arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para
pihak.
BAB XVI
SANKSI
Pasal 33
(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian
dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa
kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan
atas nama orang lain.
(2) Dalam . . .
- 24 -
(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal
demi hukum.
(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama
dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi
berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan
biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya
lainnya untuk memperkecil keuntungan yang
mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan
atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang
dan telah mendapat putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri
perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam
modal yang bersangkutan.
Pasal 34
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau
usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII . . .
- 25 -
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun
multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah
disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang
ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perjanjian tersebut.
Pasal 36
Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional,
maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang
belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-
Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
Pasal 37
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) Persetujuan . . .
- 26 -
(2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan
yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin
pelaksanaan tersebut.
(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya
yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah
disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada
tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum
memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin
usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha
tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan
Undang-Undang ini.
BAB XVIII . . .
- 27 -
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2943); dan
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 39
Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada
Undang-Undang ini.
Pasal 40
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 28 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67
PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL
I. UMUM
Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah
dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari
pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi
nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan
terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan
ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI
Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan
penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian
dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai
upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila
faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi,
antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat
dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien, kepastian hukum di bidang
penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim
usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.
Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi
penanaman modal akan membaik secara signifikan.
Suasana . . .
-2-
Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman
Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal
mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan
cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk
badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta
keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan
yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman
modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban,
dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal,
pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan,
penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur
tentang penyelesaian sengketa.
Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal
langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan
perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu,
Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan
koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan
Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.
Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat
otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau
lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi,
baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam
koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena
itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari
kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan
biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi,
Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan
perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus
dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.
Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha
di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat
pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat
pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu,
sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat
menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.
Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi
Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
penanaman . . .
-3-
penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh
seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran
tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya
memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman
modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam
modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran
penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan
pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian
kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor,
pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha
nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance).
Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat
daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif
dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya
kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara
lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah,
imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian
fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya
mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi
dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih
menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal
atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait
dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan
infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan
ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi
berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk
mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang
pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari
Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu
ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan
sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu
kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi
pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga
mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan
repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban
fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.
Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah
juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai
penyelesaian sengketa.
Hak . . .
-4-
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus
guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam
modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat,
memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung
jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan
usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan
pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong
ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.
Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin
ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk
menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi
perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia
juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian
perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak
atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan
keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait
dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun
multilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai
konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.
Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal
yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin
mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan
penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan
perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional
di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada
kepentingan nasional.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-5-
Pasal 2
Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah
negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan
tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas
dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap
kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang
terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
kegiatan penanaman modal.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan penananam modal harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan
nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam
negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam
modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara
asing lainnya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang
mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-
sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah
asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan
mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya
saing.
Huruf g . . .
-6-
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang
secara terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan,
baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan"
adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas
penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak
menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam
kesatuan ekonomi nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa
Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam
modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 5 . . .
-7-
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara lain hak
istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah
perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan
moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara
Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral,
regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa
tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang
ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional
oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada
kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
-8-
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat
melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan,
pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan
sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden
disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi
tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia,
yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial
Classification (ISIC).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alat yang digunakan
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
-9-
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah
bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku
ekonomi lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak
sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang
ditentukan.
Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan
Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap
tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan
dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 10 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan"
adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.
Huruf c
Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan
penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal
disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang
penanaman modal.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
- 11 -
Huruf e
Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru,
serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60
(enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga
puluh lima) tahun.
Huruf b . . .
- 12 -
Huruf b
Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh)
tahun.
Huruf c
Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima)
tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima)
tahun.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah
yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan
mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau
jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi
ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 13 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan
menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur
Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan
departemen/instansi terkait.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g . . .
- 14 -
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya
perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara
materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang
lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah
informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan
pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,
tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang
diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.
Yang . . .
- 15 -
Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan"
adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang
jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai
biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat
penentuan bagi hasil dengan Pemerintah
Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang
berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau
pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang
selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4724
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penanaman_modal_(uu_25_thn_2007)_25.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
