Home
Undang-Undang
1967

1967

Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU 1 thn 1967)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa kekuatan ekonomi potensil yang dengan karunia Tuhan yang Maha Esa terdapat
banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil,
yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan tekhnologi;
b. bahwa Pancasila adalah landasan idil dalam membina: sistim ekonomi Indonesia dan yang
senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi;
c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensil menjadi
kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tekhnologi, penambahan
pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan
management;
d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi
ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
e. bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan
sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal,
tekhnologi dan skiil yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar
diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan
terhadap luar negeri;
f. bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat
pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor
g. yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia
sendiri;
h. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan
modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak
modal asing.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan;
3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila;
4. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang No.37 Prp tahun 1960 tentang Pertimbangan dan Undang-undang No.44
Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
6. Undang-undang No.32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

BAB I
PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1
Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman
modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan
Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti
bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2
Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:
a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia,
yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di
Indonesia.
b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan
bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat
tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan
ditransfer, tetapi dipergunakan untuk memembiayai perusahaan di Indonesia.

BAB II
BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3
(1). Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian
terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan
Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2). Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau
bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4
Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia
dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam
perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan
rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah.
BAB III
BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5
(1). Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing
menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam
modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
(2). Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun
rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan
memperhatikan perkembangan ekonomi serta tekhnologi.

Pasal 6
(1). Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan
penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat
banyak sebagai berikut:
a. pelabuhan-pelabuhan;
b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
c. telekomunikasi;
d. pelayaran;
e. penerbangan;
f. air minum;
g. kereta api umum;
h. pembangkitan tenaga atom;
i. mass media.
(2). Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain
produksi senjata, mesiu, alat- alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi
modal asing.

Pasal 7
Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha
tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8
(1). Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama
dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
(2). Sistim kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan
dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV
TENAGA KERJA

Pasal 9
Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-
perusahaan dimana modalnya ditanam.

Pasal 10
Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan
warganegara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.
Pasal 11
Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga
pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi
dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Pasal 12
Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban, menyelenggarakan dan/atau menyediakan
fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah
bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara
asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.

Pasal 13
Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V
PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14
Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna
bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15
Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan
pungutan lainnya sebagai berikut:
a. Pembebasan dari:
1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh
laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun
dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi;
3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam
kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu
yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman
kembali;
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam
wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang
diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal
asing.
b. Keringanan:
1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarip yang proporsionil setinggi-
tingginya lima puluh perseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun
sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1
tersebut diatas;
2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu
pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus
dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut diatas;
3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16
(1). Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut
dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.
(2). Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam
ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan
kelonggaran- kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat
diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING, HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Pasal 18
Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi
30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19
(1). Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas
dasar nilai tukar yang berlaku untuk:
a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak- pajak dan kewajiban-
kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;
c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
d. penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;
e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
(2). Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20
Transfer,yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan
lebih lanjut diatur oleh Pemerintah
BAB VIII
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21
Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/ pencabutan hak milik secara menyeluruh
atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak
menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan Undang-
undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22
(1). Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib
memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui
oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.
(2). Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan
cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya
mengikat kedua belah pihak.
(3). Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal
masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama
oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX
KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23
(1). Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama
antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
(2). Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara
kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan
keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pasal 24
Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara modal asing
dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-
kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari
modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan
terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut
dalam pasal 23.

BAB X
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26
Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai
dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27
(1). Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib
memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara effektif setelah jangka waktu
tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2). Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-
saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari
modal asing yang bersangkutan.
BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28
(1). Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara
badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada
kebijaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.
(2). Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh
Pemerintah.

Pasal 29
Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan
setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam
perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan pengluasan dan/atau
pembaharuan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Januari 1967
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 Januari 1967
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 1
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING

UMUM
Keadaan ekonomi kita sejak beberapa tahun ditandai oleh kemerosotan daya beli Rakyat secara
terus menerus dan perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan ini
tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menetapkan bahwa kepada masalah perbaikan
ekonomi Rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal Nasional dan bahwa cara
menghadapi masalah-masalah ekonomi harus didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang
rasionil dan realistis.
Dengan berpegang teguh kepada Ketetapan M.P.R.S. ini maka segera harus diambil langkah-
langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat.
Masalah ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran Rakyat dengan menambah
produksi barang dan jasa, sedang selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang
adil dari barang dan jasa hasil produksi.
Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi,
penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan
management. Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting.
Dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka
azas, penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada
kemampuan serta kesanggupan Rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas ini tidak boleh
menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang
tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan
ekonomi Rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.
Berdasarkan pangkal tolak yang rasionil dan realistis sebagaimana diuraikan diatas maka
ditetapkan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing.
Untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka dengan Undang-undang kepada modal asing
diberikan pembebasan/kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain.
Dalam pada itu Undang-undang ini tidak membuka seluruh lapangan usaha bagi modal asing.
Dominasi modal asing seperti dikenal dalam zaman penjajahan dengan sendirinya harus dicegah.
Perusahaan-perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal
asing (pasal 6). Dalam tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang
tidak lebih dari 30 tahun. Kecuali itu didalam menentukan bidang-bidang usaha mana modal asing
diperbolehkan, Pemerintah sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada
rencana-rencana pembangunan yang akan disusun oleh Pemerintah (pasal 5.).
Dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan iktikad baik negara dan
bangsa Indonesia juga dapat diperhitungkan sebagai modal yang berharga.
Penanaman modal asing menurut Undang-undang ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan
yang dari semula modalnya seratus persen terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerja-
sama antara modal asing dan modal nasional.
Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 27 Pemerintah akan menentukan pula bidang-bidang
usaha mana yang hanya dapat diusahakan dalam bentuk kerja-sama dengan modal nasional
(pasal 5 ayat 1).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Berbeda dari pada kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam maka didalam
penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam. Undang-undang ini
hanya mengatur hal penanaman modal asing dan tidak mengatur hal kredit. Berhubung dengan itu
maka perlu dikemukakan kemungkinan adanya modal asing yang digunakan dalam sesuatu usaha
sepenuhnya, dan adanya modal asing yang dimanfaatkan dalam sesuatu usaha dalam kerja-sama
dengan modal nasional.

Pasal 2
Modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula
alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,
penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia,
dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Pasal 3
Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat
menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan di bidang hukum internasional.
Dengan mewajibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapat ketegasan
mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia.
Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal yang ditanam di Indonesia.

Pasal 4
Dengan ketentuan ini maka dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah
Indonesia dengan memperhatikan daerah-daerah minus, sesuai dengan rencana pembangunan
ekonomi nasional dan daerah.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan ekonomi maka Pemerintah menentukan bentuk-
bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional yang paling menguntungkan untuk tiap
bidang usaha.
Mungkin bentuk kerja-sama ini berujud kontrak karya, joint venture atau bentuk lainnya.

Pasal 9
Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya.
Kiranya hal demikian itu sudah sewajarnyalah karena penanam modal asing ingin menyerahkan
pengurusan modal kepada orang yang dipercayainya. Dalam hal kerja-sama antara modal asing
dan modal nasional, direksi ditetapkan bersama-sama.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Kecuali memberikan pendidikan dalam bidang teknik, maka perusahaan modal asing diwajibkan
menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan dalam bidang
pemasaran dalam dan luar negeri.

Pasal 13
Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan secara aktif dan effektif.

Pasal 14
1. Ketentuan pasal ini yang memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan-
perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai, tetapi juga dengan hak
guna bangunan dan hak guna usaha, merupakan penegasan dari apa yang ditentukan di
dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, berhubungan dengan pasal 10, 62
dan 64 Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966.
2. Sesuai,dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 35, pasal 29 dan pasal 41,
maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 30
tahun, yang mengingat keadaan perusahaan dan bangunannya dapat diperpanjang dengan
waktu paling lama 20 tahun.
Hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun.
Kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman yang
diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan
jangka waktu hak guna usaha tersebut dapat diperpanjang paling lama 25 tahun,
Hak pakai diberikan dengan jangka waktu menurut keperluannya, dengan mengingat
pembatasan-pembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas.

Pasal 15
a. Pembebasan:
1. Karena usaha sesuatu perusahaan itu beraneka ragam dan dengan demikian juga
kemungkinan berproduksinya maka jangka waktu pembebasan pajak dapat diatur
sesuai dengan itu.
Jangka waktu maksimal 5 tahun dianggap cukup untuk memberi kompensasi
terhadap pengeluaran yang dilakukan sebelum usaha bersangkutan berproduksi.
Menurut pengertian internasional saat permulaan berproduksi adalah saat sesuatu
usaha baru mulai berproduksi dalam jumlah yang dapat disalurkan di pasaran.
2. Pembagian laba yang diperoleh selama waktu pembebasan pajak wajar dibebaskan
juga dari pengenaan pajak deviden.
3. Keuntungan yang ditanam kembali, diperlukan sebagai penanaman modal asing baru.
4. Cukup jelas.
5. Dalam rangka pemberian pembebasan pajak kepada modal asing maka tidak
diadakan pungutan sub a No. 5, karena tergolong biaya sebelum sesuatu usaha baru
berproduksi.
b. Keringanan:
1. Dengan menyimpang dari tarip pajak perseroan marginal sebesar enam puluh
perseratus dari jumlah laba bersih, sebagaimana ditentukan dalam Ordonansi Pajak
Perseroan 1925 maka untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun sesudah
jangka waktu pembebasan diberikan suatu penurunan tarip pajak dengan
memperhatikan bidang-bidang usaha menurut urutan prioritas yang dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1).
2. Jumlah pajak dalam jangka waktu tersebut akan berupa suatu tarip proporsionil
setinggi-tingginya lima puluh perseratus dari laba tahunan bersih.
3. Pasal 7 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 menentukan bahwa kerugian yang diderita
dalam sesuatu tahun hanya dapat diperhitungkan dengan laba dalam 2 tahun
berikutnya. Menurut ketentuan dalam angka 2 sub b ini maka kerugian yang diderita
selama jangka waktu pembebasan tersebut sub a angka 1, dapat diperhitungkan
dengan laba yang diperoleh setelah jangka waktu sehingga kerugian tersebut dapat
diperhitungkan penuh.
4. Menteri Keuangan akan mengatur sesuatu tabel penyusutan untuk barang
perlengkapan tetap perusahaan baru modal asing dengan memperhatikan bidang-
bidang usaha menurut urutan prioritas yang disebut dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 16
1. Besarnya kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam
pasal 15 ditentukan sesuai dengan prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 5 dan sesuai pula dengan berat ringannya usaha.
2. Ada kemungkinan sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi
pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat membuktikan bahwa kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain seperti tersebut dalam ayat (1) masih belum cukup
untuk berusaha secara effisien dan effektif. Hal yang demikian itu dapat terjadi apabila
perusahaan tersebut memerlukan modal yang sangat besar untuk investasi atau untuk biaya
"overhead". Dalam keadaan yang demikian Pemerintah dapat memberikan kelonggaran-
kelonggaran itu kepada setiap perusahaan yang dianggap pantas untuk diberikannya. Tiap-
tiap keputusan Pemerintah itu harus dituangkan dalam, suatu Peraturan Pemerintah.
Apabila Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (2)
maka Pemerintah akan menghubungkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketentuan-ketentuan mengenai kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain
yang dimaksud dalam Bab VI Undang-undang ini akan dilakukan juga bagi modal nasional dan
bagi modal domestic asing dalam bidang-bidang usaha yang sama.

Pasal 17
Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah nanti akan ditentukan lebih lanjut
pelaksanaan administratif perpajakan.

Pasal 18
Selanjutnya diadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Perusahaan modal asing harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.
2. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-
jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer.
3. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari
modal asingnya.

Pasal 19
Perusahaan modal asing diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa
waktu menurut penetapan Pemerintah. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik
penanaman modal asing. Realisasi transfer termaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.
Semua transfer selain yang diperkenankan berdasarkan pasal 19 huruf a, b dan c dipandang
sebagai repatriasi modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang
menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya/mentransfer penyusutan
modalnya selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal
asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain.
Pasal 20
Perusahaan modal asing diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa
waktu menurut penetapan Pemerintah. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik
penanaman modal asing. Realisasi transfer termaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.
Semua transfer selain yang diperkenankan berdasarkan pasal 19 huruf a, b dan c dipandang
sebagai repatriasi modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang
menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya/mentransfer penyusutan
modalnya selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal
asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran
perpajakan dan pungutan-pungutan lain.

Pasal 21
Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini
ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal
asing, kecuali jika kepentingan Negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dapat
dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip
Hukum Internasional.

Pasal 22
Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini
ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal
asing, kecuali jika kepentingan Negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dapat
dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip
Hukum Internasional.

Pasal 23
Pengertian modal nasional dalam Undang-undang ini meliputi modal Pemerintah Pusat dari
Daerah, Koperasi dan modal swasta nasional.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Maksud ketentuan ini adalah untuk mencegah jangan sampai perusahaan modal asing yang
bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Negara, ataupun tidak
melakukan sepenuhnya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perusahaan
secara effektif dan effisien sesuai dengan tujuan pemberian kesempatan menanam modal asing di
Indonesia.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Dalam melaksanakan Undang-undang ini tersangkut bidang berbagai Departemen. Karena itu
perlu diadakan badan koordinasi yang sederhana yang dapat berbentuk dewan yang terdiri dari
Menteri-Menteri yang bersangkutan.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2818

Silahkan download versi PDF nya sbb:

penanaman_modal_asing_(uu_1_thn_1967)_1.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Bunyi uu no.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Sejarah penanaman modal asing. Sejarah uu pma. Uupma pasal 31. Uu pma pasal 31. Apa keuntungan dan kerugian yg diperoleh indonesia jika indonesia memasukkan modal asing. Apa isi uupma pasal3.

Isi uupma pasal 31. Penggagas undang undang penanaman modal asing. Sejarah pma di indonesia. Sejarah undang undang penanaman modal asing. Contoh kasus penanaman modal di indonesia. Sejarah penamaman modal. Apakah keuntungan dan kerugian yg diperoleh indonesia jika indonesia memasukkan modal asing.