- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Perkeretaapian (UU 23 thn 2007)
2007
Undang-Undang Perkeretaapian (UU 23 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perkeretaapian_(uu_23_thn_2007)_23.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PERKERETAAPIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah
dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta
memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai
tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi
dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai
karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan
tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda
transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan
ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik
nasional maupun internasional, untuk menunjang,
mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3479) tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dan perkembangan hukum dalam masyarakat,
perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Perkeretaapian;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan . . .
-2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan
sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang
bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta
api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api
dapat dioperasikan.
4. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian
petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta
api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan
jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
5. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api
yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan
berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
6. Jalur . . .
-3-
6. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang
digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu
untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
7. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat
dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di
permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung
beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta
api.
8. Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang
diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
9. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat
bergerak di jalan rel.
10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang
khusus didirikan untuk perkeretaapian.
11. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang
melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang
dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan
keselamatan bagi pengguna jasa kereta api.
12. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan
hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik
untuk angkutan orang maupun barang.
13. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian
di jalan rel.
14. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kereta api.
15. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang
ditugaskan di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
16. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak
yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
17. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha
yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
18. Setiap . . .
-4-
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perkeretaapian.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan:
a. asas manfaat;
b. asas keadilan;
c. asas keseimbangan;
d. asas kepentingan umum;
e. asas keterpaduan;
f. asas kemandirian;
g. asas transparansi;
h. asas akuntabilitas; dan
i. asas berkelanjutan.
Pasal 3
Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk
memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara
massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar,
tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan,
pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak
pembangunan nasional.
BAB III . . .
-5-
BAB III
TATANAN PERKERETAAPIAN
Pasal 4
Kereta api menurut jenisnya terdiri dari:
a. kereta api kecepatan normal;
b. kereta api kecepatan tinggi;
c. kereta api monorel;
d. kereta api motor induksi linear;
e. kereta api gerak udara;
f. kereta api levitasi magnetik;
g. trem; dan
h. kereta gantung.
Pasal 5
(1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:
a. perkeretaapian umum; dan
b. perkeretaapian khusus.
(2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari:
a. perkeretaapian perkotaan; dan
b. perkeretaapian antarkota.
(3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan
usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan
usaha tersebut.
Pasal 6
(1) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. perkeretaapian nasional;
b. perkeretaapian provinsi; dan
c. perkeretaapian kabupaten/kota.
(2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem
perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian
nasional.
(3) Sistem . . .
-6-
(3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Pasal 7
(1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan rencana
induk perkeretaapian.
(2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. rencana induk perkeretaapian nasional;
b. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
c. rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.
Pasal 8
(1) Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun dengan
memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional; dan
b. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya.
(2) Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
pada tataran transportasi nasional.
(3) Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional
dalam keseluruhan moda transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan;
c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian
nasional;
d rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional;
dan
e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
Pasal 9
(1) Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun dengan
memperhatikan:
a. rencana . . .
-7-
a. rencana tata ruang wilayah nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana induk perkeretaapian nasional; dan
d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya
pada tataran provinsi.
(2) Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
pada tataran transportasi provinsi.
(3) Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi
dalam keseluruhan moda transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;
d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi;
dan
e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
Pasal 10
(1) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c
disusun dengan memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana
tata ruang wilayah kota;
d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya
pada tataran kabupaten/kota.
(2) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
pada tataran transportasi kabupaten/kota.
(3) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah
memuat:
a. arah . . .
-8-
a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian
kabupaten/kota dalam keseluruhan moda
transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan pada tataran
kabupaten/kota;
c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian
kabupaten/kota;
d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian
kabupaten/kota; dan
e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
Pasal 11
Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:
a. Pemerintah untuk rencana induk perkeretaapian nasional;
b. pemerintah provinsi untuk rencana induk perkeretaapian
provinsi; dan
c. pemerintah kabupaten/kota untuk rencana induk
perkeretaapian kabupaten/kota.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kereta api dan
penyusunan rencana induk perkeretaapian diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 13
(1) Perkeretaapian dikuasai oleh Negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.
(3) Arah . . .
-9-
(3) Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang
dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman,
nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien.
(4) Sasaran pembinaan perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang
pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan
penggerak pembangunan nasional.
Pasal 14
(1) Pembinaan perkeretaapian nasional dilaksanakan oleh
Pemerintah yang meliputi:
a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan
perkeretaapian nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota;
b. penetapan, pedoman, standar, serta prosedur
penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian;
c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan
fungsi di bidang perkeretaapian;
d. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan
teknis kepada Pemerintah Daerah, penyelenggara dan
pengguna jasa perkeretaapian; dan
e. pengawasan terhadap perwujudan pengembangan
sistem perkeretaapian.
(2) Pembinaan perkeretaapian provinsi dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi yang meliputi:
a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan
perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota;
b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan
teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan
pengguna jasa perkeretaapian; dan
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian
provinsi.
(3) Pembinaan perkeretaapian kabupaten/kota dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten/kota yang meliputi:
a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan
perkeretaapian kabupaten/kota;
b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan
teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa
perkeretaapian; dan
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian
kabupaten/kota.
Pasal 15 . . .
- 10 -
Pasal 15
Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus
mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi
lainnya.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perkeretaapian
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa
penyelenggaraan:
a. prasarana perkeretaapian; dan/atau
b. sarana perkeretaapian.
(2) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa
penyelenggaraan:
a. prasarana perkeretaapian; dan
b. sarana perkeretaapian.
Pasal 18
Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi
kegiatan :
a. pembangunan prasarana;
b. pengoperasian prasarana;
c. perawatan prasarana; dan
d. pengusahaan prasarana.
Pasal 19
Pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib:
a. berpedoman pada ketentuan rencana induk
perkeretaapian; dan
b. memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
Pasal 20 . . .
- 11 -
Pasal 20
Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib memenuhi standar
kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
Pasal 21
Perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib:
a. memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian;
dan
b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan
kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.
Pasal 22
Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf d wajib dilakukan berdasarkan
norma, standar, dan kriteria perkeretaapian.
Pasal 23
(1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh
Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-
sendiri maupun melalui kerja sama.
(2) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan
prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian.
Pasal 24
(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) wajib memiliki:
a. izin usaha;
b. izin pembangunan; dan
c. izin operasi.
(2) Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diterbitkan oleh pemerintah.
(3) Izin . . .
- 12 -
(3) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan
setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana
perkeretaapian.
(4) Izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan setelah
dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana
perkeretaapian.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c diberikan oleh :
a. Pemerintah untuk penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah provinsi;
b. pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah; dan
c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam
wilayah kabupaten/kota setelah mendapat
rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan
Pemerintah.
Pasal 25
Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
a. pengadaan sarana;
b. pengoperasian sarana;
c. perawatan sarana; dan
d. pengusahaan sarana.
Pasal 26
Pengadaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a wajib memenuhi persyaratan
teknis sarana perkeretaapian.
Pasal 27
Pengoperasian sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memenuhi standar
kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
Pasal 28 . . .
- 13 -
Pasal 28
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan
operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,
pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi.
Pasal 29
Perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c wajib:
a. memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian; dan
b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan
kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian.
Pasal 30
Pengusahaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d wajib dilakukan berdasarkan
norma, standar, dan kriteria sarana perkeretaapian.
Pasal 31
(1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh
Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-
sendiri maupun melalui kerja sama.
(2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan
sarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana
perkeretaapian.
Pasal 32
(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana
perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 wajib memiliki:
a. izin usaha; dan
b. izin operasi.
(2) Izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan
oleh Pemerintah.
(3) Izin . . .
- 14 -
(3) Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh:
a. Pemerintah untuk pengoperasian sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara;
b. pemerintah provinsi untuk pengoperasian sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
dan
c. pemerintah kabupaten/kota untuk pengoperasian
sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
dalam wilayah kabupaten/kota;
Pasal 33
(1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki:
a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
b. izin operasi.
(3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan teknis prasarana dan
sarana perkeretaapian.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh :
a. Pemerintah untuk penyelenggaraan perkeretaapian
khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah
provinsi dan batas wilayah negara;
b. pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu
provinsi setelah mendapat persetujuan dari
Pemerintah; dan
c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam
wilayah kabupaten/kota setelah mendapat
rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan
Pemerintah.
Pasal 34 . . .
- 15 -
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
perkeretaapian umum dan penyelenggaraan perkeretaapian
khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PRASARANA PERKERETAAPIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35
(1) Prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian
khusus meliputi :
a. jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api.
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat
atau berhenti untuk melayani :
a. naik turun penumpang;
b. bongkar muat barang; dan/atau
c. keperluan operasi kereta api.
(4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c merupakan peralatan untuk
pengoperasian perjalanan kereta api.
Bagian Kedua
Jalur Kereta Api
Pasal 36
Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a meliputi:
a. ruang manfaat jalur kereta api;
b. ruang milik jalur kereta api; dan
c. ruang pengawasan jalur kereta api.
Pasal 37 . . .
- 16 -
Pasal 37
(1) Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf a terdiri dari jalan rel dan bidang
tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri,
kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi
jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta
bangunan pelengkap lainnya.
(2) Jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berada:
a. pada permukaan tanah;
b. di bawah permukaan tanah; dan
c. di atas permukaan tanah.
Pasal 38
Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi
pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup
untuk umum.
Pasal 39
(1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) huruf a diukur dari sisi terluar jalan rel beserta
bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk
konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk
penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan
pelengkap lainnya.
(2) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi
terluar konstruksi terowongan.
(3) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah yang berada di jembatan diukur dari
sisi terluar konstruksi jembatan.
Pasal 40
Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di bawah
permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf b diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan jalan
rel di bawah permukaan tanah termasuk fasilitas operasi
kereta api.
Pasal 41 . . .
- 17 -
Pasal 41
Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di atas
permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf c diukur dari sisi terluar dari konstruksi jalan rel atau
sisi terluar yang digunakan untuk fasilitas operasi kereta api.
Pasal 42
(1) Ruang milik jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf b adalah bidang tanah di kiri dan di kanan
ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk
pengamanan konstruksi jalan rel.
(2) Ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur
kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin
dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan
konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api.
Pasal 43
(1) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling
luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.
(2) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak di bawah permukaan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diukur dari
batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah
dan atas ruang manfaat jalur kereta api.
(3) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c diukur dari batas paling
luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.
Pasal 44
Ruang pengawasan jalur kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf c adalah bidang tanah atau bidang lain di
kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk
pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.
Pasal 45 . . .
- 18 -
Pasal 45
Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling luar sisi kiri
dan kanan daerah milik jalan kereta api.
Pasal 46
(1) Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan
ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak
membahayakan operasi kereta api.
Pasal 47
Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang
tanda batas daerah manfaat jalur kereta api.
Pasal 48
(1) Untuk keperluan pengoperasian dan perawatan, jalur
kereta api umum dikelompokkan dalam beberapa kelas.
(2) Pengelompokan kelas jalur kereta api umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. kecepatan maksimum yang diizinkan;
b. beban gandar maksimum yang diizinkan; dan
c. frekuensi lalu lintas kereta api.
Pasal 49
(1) Jalur kereta api untuk perkeretaapian umum membentuk
satu kesatuan jaringan jalur kereta api.
(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. jaringan jalur kereta api nasional yang ditetapkan
dalam rencana induk perkeretaapian nasional;
b. jaringan jalur kereta api provinsi yang ditetapkan
dalam rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
c. jaringan . . .
- 19 -
c. jaringan jalur kereta api kabupaten/kota yang
ditetapkan dalam rencana induk perkeretaapian
kabupaten/kota.
Pasal 50
(1) Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 yang diselenggarakan oleh beberapa
penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat saling
bersambungan, bersinggungan, atau terpisah.
(2) Pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api yang
bersambungan atau bersinggungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar kerja sama
antarpenyelenggara prasarana perkeretaapian.
(3) Dalam hal penyelenggaraan jalur kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh pihak lain,
penyelenggaraannya harus dilakukan atas dasar kerja
sama antara penyelenggara prasarana dan pihak lain
tersebut.
(4) Satu jalur kereta api untuk perkeretaapian umum dapat
digunakan oleh beberapa penyelenggara sarana
perkeretaapian.
Pasal 51
(1) Jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu
provinsi ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan oleh
pemerintah provinsi.
(3) Jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah
kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/
kota.
Pasal 52
(1) Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada
jaringan jalur kereta api umum.
(2) Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada
jaringan jalur kereta api khusus lainnya.
(3) Penyambungan . . .
- 20 -
(3) Penyambungan jalur kereta api khusus pada jaringan jalur
kereta api umum dan jalur kereta api khusus dengan
jaringan jalur kereta api khusus lainnya harus mendapat
izin dari pemerintah sesuai dengan tingkat
kewenangannya.
Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur kereta api diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Stasiun Kereta Api
Pasal 54
(1) Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun
penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) huruf a paling rendah dilengkapi dengan fasilitas:
a. keselamatan;
b. keamanan;
c. kenyamanan;
d. naik turun penumpang;
e. penyandang cacat;
f. kesehatan; dan
g. fasilitas umum.
(2) Stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b
dilengkapi dengan fasilitas:
a. keselamatan;
b. keamanan;
c. bongkar muat barang; dan
d. fasilitas umum.
(3) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun
dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara
stasiun dan tempat bongkar muat barang.
(4) Stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta
api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c
harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
kepentingan pengoperasian kereta api.
Pasal 55 . . .
- 21 -
Pasal 55
Di stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang angkutan
kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi stasiun.
Pasal 56
(1) Stasiun kereta api dikelompokkan dalam:
a. kelas besar;
b. kelas sedang; dan
c. kelas kecil.
(2) Pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
a. fasilitas operasi;
b. frekuensi lalu lintas;
c. jumlah penumpang;
d. jumlah barang;
e. jumlah jalur; dan
f. fasilitas penunjang.
Pasal 57
(1) Stasiun kereta api dapat menyediakan jasa pelayanan
khusus.
(2) Jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. ruang tunggu penumpang;
b. bongkar muat barang;
c. pergudangan;
d. parkir kendaraan; dan/atau
e. penitipan barang.
(3) Pengguna jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenai tarif jasa pelayanan tambahan.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun kereta api diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat . . .
- 22 -
Bagian Keempat
Fasilitas Pengoperasian Kereta Api
Pasal 59
Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi:
a. peralatan persinyalan;
b. peralatan telekomunikasi; dan
c. instalasi listrik.
Pasal 60
(1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 huruf a berfungsi sebagai:
a. petunjuk; dan
b. pengendali.
(2) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. sinyal;
b. tanda; dan
c. marka.
Pasal 61
Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 huruf b berfungsi sebagai penyampai informasi dan/atau
komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian.
Pasal 62
(1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 menggunakan frekuensi radio dan/atau kabel.
(2) Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang telekomunikasi.
Pasal 63
(1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
huruf c terdiri dari:
a. catu daya listrik; dan
b. peralatan transmisi tenaga listrik.
(2) Instalasi . . .
- 23 -
(2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. menggerakkan kereta api bertenaga listrik;
b. memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang
bertenaga listrik;
c. memfungsikan peralatan telekomunikasi; dan
d. memfungsikan fasilitas penunjang lainnya.
(3) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dioperasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagalistrikan.
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengoperasian kereta
api diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Perawatan Prasarana Perkeretaapian
Pasal 65
(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawat
prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
(2) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perawatan berkala; dan
b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
(3) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar dan tata
cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(4) Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh tenaga yang
memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan prasarana
perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam . . .
- 24 -
Bagian Keenam
Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
Pasal 67
(1) Prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib
memenuhi persyaratan kelaikan yang berlaku bagi setiap
jenis prasarana perkeretaapian.
(2) Persyaratan kelaikan prasarana perkeretaapian meliputi:
a. persyaratan teknis; dan
b. persyaratan operasional.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi persyaratan sistem dan persyaratan
komponen.
(4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah persyaratan kemampuan prasarana
perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi
perkeretaapian.
Pasal 68
(1) Untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian, wajib
dilakukan pengujian dan pemeriksaan.
(2) Pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau
lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(3) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.
Pasal 69
Pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri dari:
a. uji pertama; dan
b. uji berkala.
Pasal 70 . . .
- 25 -
Pasal 70
(1) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
a wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian baru
dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan
spesifikasi teknis.
(2) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
a dilakukan terhadap:
a. rancang bangun prasarana perkeretaapian; dan
b. fungsi prasarana perkeretaapian.
(3) Uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan
kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat
akreditasi dari Pemerintah.
(4) Prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan
spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat izin dari Menteri.
Pasal 71
(1) Prasarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi
sertifikat uji pertama oleh:
a. Pemerintah;
b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari
Pemerintah; atau
c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(2) Sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk selamanya, kecuali mengalami perubahan
spesifikasi teknis.
Pasal 72
(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
b wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian yang
telah dioperasikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
(2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap fungsi prasarana perkeretaapian.
(3) Uji . . .
- 26 -
(3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada
badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi
dari Pemerintah.
Pasal 73
(1) Prasarana perkeretaapian yang lulus uji berkala diberi
sertifikat uji berkala oleh:
a. Pemerintah;
b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari
Pemerintah; atau
c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(2) Sertifikat uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku sesuai dengan jadwal uji berkala yang ditetapkan
untuk setiap jenis prasarana perkeretaapian.
Pasal 74
(1) Pemerintah, badan hukum, atau lembaga yang
melaksanakan uji pertama dan uji berkala prasarana
perkeretaapian wajib memiliki tenaga penguji.
(2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki kualifikasi keahlian yang dibuktikan
dengan sertifikat keahlian.
(3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan
pelatihan.
(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat
dilimpahkan kepada badan atau lembaga yang mendapat
akreditasi dari Pemerintah.
Pasal 75
Pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 wajib menggunakan peralatan
pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 76 . . .
- 27 -
Pasal 76
Setiap badan hukum atau lembaga pengujian prasarana
perkeretaapian yang melakukan pengujian wajib menggunakan
tenaga penguji yang memiliki sertifikat keahlian, menggunakan
peralatan pengujian, dan melakukan pengujian sesuai dengan
tata cara pengujian prasarana perkeretaapian yang ditetapkan.
Pasal 77
Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau
pencabutan izin operasi.
Pasal 78
Setiap tenaga penguji prasarana perkeretaapian wajib
melakukan pengujian prasarana perkeretaapian dengan
menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara
pengujian yang ditetapkan.
Pasal 79
Tenaga penguji prasarana perkeretaapian yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan
sertifikat keahlian, atau pencabutan sertifikat keahlian.
Pasal 80
(1) Pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan
oleh petugas yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi
kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
(2) Sertifikat kecakapan pengoperasian prasarana
perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah lulus mengikuti pendidikan dan
pelatihan.
(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat
dilimpahkan kepada badan usaha atau lembaga lain yang
mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(4) Sertifikat . . .
- 28 -
(4) Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh:
a. Pemerintah;
b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari
Pemerintah; atau
c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
Pasal 81
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib menempatkan
tanda larangan di jalur kereta api secara lengkap dan jelas.
Pasal 82
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pembekuan
izin atau pencabutan izin operasi.
Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelaikan prasarana
perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketujuh
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Prasarana Perkeretaapian
Pasal 84
(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana
perkeretaapian umum dilaksanakan berdasarkan rencana
induk perkeretaapian.
(2) Pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada
masyarakat, baik pada tahap perencanaan maupun
pelaksanaannya, terutama yang tanahnya diperlukan
untuk pembangunan prasarana perkeretaapian.
(3) Pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau
masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk
pembangunan prasarana perkeretaapian, berhak
mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
(4) Pemberian . . .
- 29 -
(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.
Pasal 85
(1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi
pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan
pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
(2) Pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian
dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti
kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
Pasal 86
Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan
prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.
Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian
Pasal 87
(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung
jawab kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan
pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang
disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana
perkeretaapian.
(2) Tanggung jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama
antara Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
(3) Penyelenggara . . .
- 30 -
(3) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung
jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda,
luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh
penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
(4) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung
jawab terhadap Petugas Prasarana Perkeretaapian yang
mengalami luka-luka, atau meninggal dunia yang
disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian.
(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.
Pasal 88
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian dan/atau pihak ketiga yang disebabkan
oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian apabila:
a. pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan
disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana
perkeretaapian; dan/atau
b. terjadi keadaan memaksa.
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesembilan
Hak dan Wewenang Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian
Pasal 90
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan
berwenang:
a. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan
kereta api;
b. menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian
apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api;
c. melakukan . . .
- 31 -
c. melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api
yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa
kereta api di stasiun;
d. mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan
sebidang dengan jalan;
e. menerima pembayaran dari penggunaan prasarana
perkeretaapian; dan
f. menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana
perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau pihak ketiga.
BAB VII
PERPOTONGAN DAN PERSINGGUNGAN JALUR
KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN
Pasal 91
(1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak
sebidang.
(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap
menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta
api dan lalu lintas jalan.
Pasal 92
(1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan,
saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan
persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan
dengan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (2) harus dilaksanakan dengan
ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak
membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.
(3) Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan
keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan
menjadi tanggung jawab pemegang izin.
Pasal 93 . . .
- 32 -
Pasal 93
Pemanfaatan tanah pada ruang milik jalur kereta api untuk
perpotongan atau persinggungan dikenakan biaya oleh pemilik
prasarana perkeretaapian.
Pasal 94
(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai
jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin
harus ditutup.
(2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
Pasal 95
Ketentuan lebih lanjut mengenai perpotongan dan
persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
SARANA PERKERETAAPIAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis dan Kelaikan
Sarana Perkeretaapian
Pasal 96
(1) Sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri dari:
a. lokomotif;
b. kereta;
c. gerbong; dan
d. peralatan khusus.
(2) Setiap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan
operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana
perkeretaapian.
Pasal 97 . . .
- 33 -
Pasal 97
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan
kelaikan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengujian dan Pemeriksaan
Pasal 98
(1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin
kelaikan operasi sarana perkeretaapian, wajib dilakukan
pengujian dan pemeriksaan.
(2) Pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan dapat
dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang
mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(3) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
Pasal 99
Pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (2) terdiri dari:
a. uji pertama; dan
b. uji berkala.
Pasal 100
(1) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf
a wajib dilakukan terhadap setiap sarana perkeretaapian
baru dan sarana perkeretaapian yang telah mengalami
perubahan spesifikasi teknis.
(2) Uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf
a meliputi :
a. uji rancang bangun dan rekayasa;
b. uji statis; dan
c. uji dinamis.
(3) Uji . . .
- 34 -
(3) Uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan
kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat
akreditasi dari Pemerintah.
(4) Sarana perkeretaapian yang mengalami perubahan
spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat izin dari Menteri.
Pasal 101
(1) Setiap sarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi
sertifikat uji pertama oleh:
a. Pemerintah;
b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari
Pemerintah; atau
c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(2) Sertifikat uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk selamanya, kecuali mengalami perubahan
spesifikasi teknis.
Pasal 102
(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf
b wajib dilakukan untuk sarana perkeretaapian yang telah
dioperasikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap fungsi sarana perkeretaapian yang
meliputi:
a. uji statis; dan
b. uji dinamis.
(3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada
badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi
dari Pemerintah.
Pasal 103
(1) Sarana perkeretaapian yang lulus uji berkala diberi
sertifikat uji berkala oleh :
a. Pemerintah;
b. badan . . .
- 35 -
b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari
Pemerintah; atau
c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(2) Sertifikat uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku:
a. berdasarkan jarak tempuh yang ditetapkan untuk
sarana dengan penggerak;
b. selama 1 (satu) tahun untuk kereta dan gerbong.
Pasal 104
(1) Pemerintah, badan hukum, atau lembaga yang
melaksanakan uji pertama dan uji berkala sarana
perkeretaapian wajib memiliki tenaga penguji.
(2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki kualifikasi keahlian yang dibuktikan
dengan sertifikat keahlian.
(3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan
pelatihan.
(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat
dilimpahkan kepada badan atau lembaga yang mendapat
akreditasi dari Pemerintah.
Pasal 105
Pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 wajib menggunakan peralatan
pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 106
Setiap badan hukum atau lembaga pengujian sarana
perkeretaapian wajib melakukan pengujian sarana
perkeretaapian dengan tenaga penguji sarana perkeretaapian
yang memiliki sertifikat keahlian sarana perkeretaapian dan
menggunakan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian
yang sesuai dengan tata cara pengujian sarana perkeretaapian
yang ditetapkan.
Pasal 107 . . .
- 36 -
Pasal 107
Setiap badan hukum atau lembaga yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau
pencabutan izin operasi.
Pasal 108
Setiap tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan
pengujian sarana perkeretaapian wajib menggunakan peralatan
pengujian dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara
pengujian yang ditetapkan.
Pasal 109
Tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan
sertifikat keahlian, atau pencabutan sertifikat keahlian.
Pasal 110
(1) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dilakukan terhadap
setiap jenis sarana dan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.
(2) Pemeriksaan setiap jenis sarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan
teknis yang meliputi kondisi dan fungsi sarana
perkeretaapian.
Pasal 111
(1) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) harus dilakukan oleh
tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan sesuai
dengan tata cara pemeriksaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(2) Tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan
wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan
standar.
Pasal 112 . . .
- 37 -
Pasal 112
Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalam
melaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yang
memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,
pembekuan izin operasi, atau pencabutan izin operasi.
Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian dan pemeriksaan
sarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Perawatan Sarana Perkeretaaapian
Pasal 114
(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib merawat
sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
(2) Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. perawatan berkala; dan
b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
(3) Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi standar dan tata cara
perawatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(4) Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dilakukan oleh tenaga yang memenuhi
syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Pelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di balai
yasa dan/atau di depo.
Pasal 115
Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sarana
perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat . . .
- 38 -
Bagian Keempat
Awak Sarana Perkeretaapian
Pasal 116
(1) Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh
awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi
kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
(3) Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat
dilimpahkan kepada badan usaha atau lembaga lain yang
mendapat akreditasi dari Pemerintah.
(5) Sertifikat kecakapan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh:
a. Pemerintah;
b. badan hukum yang mendapat akreditasi dari
Pemerintah; atau
c. lembaga yang mendapat akreditasi dari Pemerintah.
Pasal 117
Ketentuan lebih lanjut mengenai awak sarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB IX
RANCANG BANGUN DAN REKAYASA
PERKERETAAPIAN
Pasal 118
(1) Untuk pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang
bangun dan rekayasa perkeretaapian.
(2) Rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Pemerintah . . .
- 39 -
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah;
c. badan usaha;
d. lembaga penelitian; atau
e. perguruan tinggi.
Pasal 119
Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun dan rekayasa
perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
LALU LINTAS KERETA API
Bagian Kesatu
Tata Cara Berlalu Lintas
Kereta Api
Pasal 120
Pengoperasian kereta api menggunakan prinsip berlalu lintas
satu arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan
ketentuan:
a. setiap jalur pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati
oleh satu kereta api; dan
b. jalur kanan digunakan oleh kereta api untuk jalur ganda
atau lebih.
Pasal 121
(1) Pengoperasian kereta api yang dimulai dari stasiun
keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di
stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan kereta
api.
(2) Grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian
sekurang-kurangnya berdasarkan:
a. jumlah kereta api;
b. kecepatan yang diizinkan;
c. relasi asal tujuan; dan
d. rencana persilangan dan penyusulan.
(3) Grafik . . .
- 40 -
(3) Grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diubah apabila terjadi perubahan pada:
a. prasarana perkeretaapian;
b. jumlah sarana perkeretaapian;
c. kecepatan kereta api;
d. kebutuhan angkutan; dan
e. keadaan memaksa.
(4) Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan
kereta api yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 122
(1) Sarana perkeretaapian hanya dapat dioperasikan oleh
awak kereta api yang mendapat tugas dari penyelenggara
sarana perkeretaapian.
(2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki surat perintah tugas dari
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
(3) Awak kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mematuhi perintah atau larangan sebagai berikut:
a. petugas pengatur perjalanan kereta api;
b. sinyal; atau
c. tanda.
(4) Apabila terdapat lebih dari satu perintah atau larangan
dalam waktu yang bersamaan, awak kereta api wajib
mematuhi perintah atau larangan yang diberikan
berdasarkan prioritas sebagai berikut:
a. petugas pengatur perjalanan kereta api;
b. sinyal; atau
c. anda.
Pasal 123
Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api
yang tidak memiliki surat perintah tugas dari Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
122 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembekuan sertifikat kecakapan, atau pencabutan
sertifikat kecakapan.
Pasal 124 . . .
- 41 -
Pasal 124
Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan,
pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
Bagian Kedua
Penanganan Kecelakaan
Kereta Api
Pasal 125
Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan
lalu lintas;
b. menangani korban kecelakaan;
c. memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke
kereta api lain atau moda transportasi lain untuk
meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan;
d. melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
e. mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan
masyarakat;
f. segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah
dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang; dan
g. mengurus klaim asuransi korban kecelakaan.
Pasal 126
Ketentuan lebih lanjut mengenai lalu lintas kereta api diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI . . .
- 42 -
BAB XI
ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Jaringan Pelayanan Perkeretaapian
Pasal 127
(1) Angkutan kereta api dilaksanakan dalam lintas-lintas
pelayanan kereta api yang membentuk satu kesatuan
dalam jaringan pelayanan perkeretaapian.
(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
b. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.
Pasal 128
(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a
merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarnegara;
b. antarkota antarprovinsi;
c. antarkota dalam provinsi; dan
d. antarkota dalam kabupaten.
(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b
yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat:
a. melampaui 1 (satu) provinsi;
b. melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi; dan
c. berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota antarnegara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b serta jaringan pelayanan perkotaan yang
melampaui 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah.
(4) Jaringan . . .
- 43 -
(4) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan
jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang
melampaui 1(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan
oleh pemerintah provinsi.
(5) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang
berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh
pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 129
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pelayanan
perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengangkutan Orang dengan Kereta Api
Pasal 130
(1) Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan dengan
menggunakan kereta.
(2) Dalam keadaan tertentu Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan gerbong atas persetujuan Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
(3) Pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal.
Pasal 131
(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan
fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat,
wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan
orang lanjut usia.
(2) Pemberian . . .
- 44 -
(2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
Pasal 132
(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut
orang yang telah memiliki karcis.
(2) Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh
pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.
(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.
Pasal 133
(1) Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan
kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib:
a. mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;
b. mengutamakan pelayanan kepentingan umum;
c. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang
ditetapkan;
d. mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif
angkutan kepada masyarakat; dan
e. mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.
(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib
mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi
pembatalan dan penundaan keberangkatan,
keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan
lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelas.
Pasal 134
(1) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan
kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib
mengganti biaya yang telah dibayar oleh orang yang telah
membeli karcis.
(2) Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan
keberangkatan dan sampai dengan batas waktu
keberangkatan sebagaimana dijadwalkan tidak melapor
kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, orang
tersebut tidak mendapat penggantian biaya karcis.
(3) Apabila . . .
- 45 -
(3) Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan
keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan
sebagaimana dijadwalkan melapor kepada Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari harga karcis.
(4) Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan
atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat
melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang
disepakati, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:
a. menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau
moda transportasi lain sampai stasiun tujuan; atau
b. memberikan ganti kerugian senilai harga karcis.
Pasal 135
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak menyediakan
angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain
sampai stasiun tujuan atau tidak memberi ganti kerugian
senilai harga karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin
operasi atau pencabutan izin operasi.
Pasal 136
(1) Dalam kegiatan angkutan orang Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian berwenang untuk:
a. memeriksa karcis;
b. menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai
karcis;
c. menertibkan pengguna jasa kereta api atau
masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api;
dan
d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap
masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan
terhadap perjalanan kereta api.
(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam keadaan
tertentu dapat membatalkan perjalanan kereta api apabila
terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan,
ketertiban, dan kepentingan umum.
Pasal 137 . . .
- 46 -
Pasal 137
(1) Pelayanan angkutan orang harus memenuhi standar
pelayanan minimum.
(2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan,
dalam perjalanan, dan di stasiun tujuan.
Pasal 138
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan orang dengan
kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Angkutan Barang dengan Kereta Api
Pasal 139
(1) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan
menggunakan gerbong.
(2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. barang umum;
b. barang khusus;
c. bahan berbahaya dan beracun; dan
d. limbah bahan berbahaya dan beracun.
Pasal 140
(1) Angkutan barang umum dan barang khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf b
wajib memenuhi persyaratan:
a. pemuatan, penyusunan, dan pembongkaran barang
pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai
dengan klasifikasinya;
b. keselamatan dan keamanan barang yang diangkut;
dan
c. gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi
barang yang diangkut.
(2) Kereta . . .
- 47 -
(2) Kereta api untuk mengangkut bahan berbahaya dan
beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2)
huruf c serta limbah bahan berbahaya dan beracun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf d
wajib:
a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan
sifat bahan berbahaya dan beracun yang diangkut;
b. menggunakan tanda sesuai dengan sifat bahan
berbahaya dan beracun yang diangkut; dan
c. menyertakan petugas yang memiliki kualifikasi
tertentu sesuai dengan sifat bahan berbahaya dan
beracun yang diangkut.
Pasal 141
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengangkut
barang yang telah dibayar biaya angkutannya oleh
pengguna jasa sesuai dengan tingkat pelayanan yang
dipilih.
(2) Pengguna jasa yang telah membayar biaya angkutan
berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat
pelayanan yang dipilih.
(3) Surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya
perjanjian pengangkutan barang.
Pasal 142
(1) Dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api,
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berwenang untuk:
a. memeriksa kesesuaian barang dengan surat angkutan
barang;
b. menolak barang angkutan yang tidak sesuai dengan
surat angkutan barang; dan
c. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila
barang yang akan diangkut merupakan barang
terlarang.
(2) Apabila terdapat barang yang diangkut dianggap
membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan
umum, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat
membatalkan perjalanan kereta api.
Pasal 143 . . .
- 48 -
Pasal 143
(1) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kebenaran
keterangan yang dicantumkan dalam surat angkutan
barang.
(2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat keterangan yang
tidak benar serta merugikan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian atau pihak ketiga menjadi beban dan
tanggung jawab pengguna jasa.
Pasal 144
(1) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan
kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib
mengirim barang dengan kereta api lain atau moda
transportasi lain atau mengganti biaya angkutan barang.
(2) Apabila pengguna jasa membatalkan pengiriman barang
dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dijadwalkan
tidak melapor kepada Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian, pengguna jasa tidak mendapat
penggantian biaya angkutan barang.
(3) Apabila pengguna jasa membatalkan atau menunda
pengiriman barang sebelum batas waktu keberangkatan
sebagaimana dijadwalkan, biaya angkutan barang
dikembalikan dan dapat dikenai denda.
(4) Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan
atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat
melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan,
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib meneruskan
angkutan barang dengan:
a. kereta api lain; atau
b. moda transportasi lain.
Pasal 145
(1) Pada saat barang tiba di tempat tujuan, Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian segera memberitahu kepada
penerima barang bahwa barang telah tiba dan dapat
segera diambil.
(2) Biaya . . .
- 49 -
(2) Biaya yang timbul karena penerima barang terlambat
dan/atau lalai mengambil barang menjadi tanggung jawab
penerima barang.
(3) Dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim, atau
hilang akibat kelalaian Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan.
Pasal 146
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan
kereta api diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Angkutan Multimoda
Pasal 147
(1) Angkutan kereta api dapat merupakan bagian dari
angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha
angkutan multimoda.
(2) Penyelenggaraan angkutan kereta api dalam angkutan
multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan badan
usaha angkutan multimoda dan penyelenggara moda
lainnya.
(3) Apabila dalam perjanjian angkutan multimoda
menggunakan angkutan kereta api tidak diatur secara
khusus mengenai kewajiban Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian, diberlakukan ketentuan angkutan kereta
api.
Pasal 148
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima . . .
- 50 -
Bagian Kelima
Angkutan Perkeretaapian Khusus
Pasal 149
(1) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya digunakan untuk
menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu.
(2) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan
pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian umum dan
pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian khusus
lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.
(3) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus disesuaikan
dengan ketentuan mengenai angkutan orang dan/atau
angkutan barang perkeretaapian umum.
Pasal 150
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perkeretaapian
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Tarif Angkutan Kereta Api
Pasal 151
(1) Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang
dan tarif angkutan barang.
(2) Pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah.
(3) Pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkan
perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan
keuntungan.
Pasal 152 . . .
- 51 -
Pasal 152
(1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
(2) Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah untuk:
a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
b. angkutan perintis.
Pasal 153
(1) Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan
yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a
lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan
pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah,
selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan
publik.
(2) Untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi
daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif
yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan
perintis.
Pasal 154
(1) Apabila Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
menggunakan prasarana perkeretaapian yang dimiliki
atau dioperasikan oleh Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.
(2) Besarnya biaya penggunaan prasarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan
prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 155 . . .
- 52 -
Pasal 155
Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna
jasa dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan
pedoman penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
151 ayat (2).
Pasal 156
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan kereta api dan
biaya penggunaan prasarana perkeretaapian diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian
Pasal 157
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab
terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-
luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh
pengoperasian angkutan kereta api.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal
sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.
(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung
jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya
penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian
angkutan kereta api.
Pasal 158
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab
atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena
barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh
pengoperasian angkutan kereta api.
(2) Tanggung . . .
- 53 -
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai sejak barang diterima oleh Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang
kepada penerima.
(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk
keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah
digunakan.
(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung
jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan
yang tidak benar dalam surat angkutan barang.
Pasal 159
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga
yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api,
kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa
kerugian disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian.
(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti
kerugian dari pihak ketiga kepada Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.
Pasal 160
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesembilan
Hak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
Pasal 161
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berhak menahan
barang yang diangkut dengan kereta api apabila pengirim
atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam
batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
angkutan.
(2) Pengirim . . .
- 54 -
(2) Pengirim atau penerima barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai biaya penyimpanan atas barang yang
ditahan.
(3) Dalam hal pengirim atau penerima barang tidak
memenuhi kewajiban setelah batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dapat menjual barang secara lelang.
(4) Penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pelelangan.
(5) Hasil penjualan lelang barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) digunakan untuk memenuhi kewajiban
pengirim dan/atau penerima barang.
(6) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat membahayakan atau dapat mengganggu dalam
penyimpanannya, barang tersebut harus dimusnahkan.
Pasal 162
Barang-barang yang tidak diambil setelah melebihi batas waktu
yang telah ditentukan dinyatakan sebagai barang takbertuan
dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau dimusnahkan apabila
membahayakan atau dapat mengganggu dalam
penyimpanannya.
Pasal 163
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyelenggara sarana
perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesepuluh
Jangka Waktu Pengajuan Keberatan
dan Ganti Kerugian
Pasal 164
(1) Dalam hal pihak penerima barang tidak menyampaikan
keberatan pada saat menerima barang dari Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian, barang dianggap telah diterima
dalam keadaan baik.
(2) Dalam . . .
- 55 -
(2) Dalam hal terdapat kerusakan barang pada saat barang
diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan
dan permintaan ganti kerugian selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sejak barang diterima.
(3) Dalam hal penerima barang tidak mengajukan ganti
kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), hak untuk menuntut ganti kerugian kepada
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menjadi gugur.
Pasal 165
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dan
ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
ASURANSI DAN GANTI KERUGIAN
Pasal 166
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87.
Pasal 167
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal
158.
(2) Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama
dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada
pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat
pengoperasian kereta api.
Pasal 168
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak
mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi.
Pasal 169 . . .
- 56 -
Pasal 169
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib
mengasuransikan awak sarana perkeretaapian.
(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib
mengasuransikan sarana perkeretaapian.
(3) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib
mengasuransikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga
sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api.
Pasal 170
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian berhak menuntut ganti kerugian kepada
pihak yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana
perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan orang yang
dipekerjakan.
Pasal 171
Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian terhadap pengguna jasa, awak, pihak
ketiga, dan sarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 172
Masyarakat berhak:
a. memberi masukan kepada Pemerintah, Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dalam rangka pembinaan,
penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
b. mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian
sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
c. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana
induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.
Pasal 173 . . .
- 57 -
Pasal 173
Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban, keamanan,
dan keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian.
Pasal 174
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN
KECELAKAAN KERETA API
Pasal 175
(1) Pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta
api dilakukan oleh Pemerintah.
(1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan
kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suatu badan yang dibentuk atau ditugaskan oleh
Pemerintah.
(2) Hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan
kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dibuat dalam bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti
oleh Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian,
dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian serta dapat
diumumkan kepada publik.
Pasal 176
(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib membiayai
pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta
api.
(2) Biaya pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan
kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diasuransikan.
Pasal 177 . . .
- 58 -
Pasal 177
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan penelitian
penyebab kecelakaan kereta api diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XV
LARANGAN
Pasal 178
Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok,
pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang
tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang
dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan
keselamatan perjalanan kereta api.
Pasal 179
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung
maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya
pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau
membahayakan perjalanan kereta api.
Pasal 180
Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau
melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau
tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.
Pasal 181
(1) Setiap orang dilarang:
a. berada di ruang manfaat jalur kereta api;
b. menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau
memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur
kereta api; atau
c. menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain,
selain untuk angkutan kereta api.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi petugas di bidang perkeretaapian yang
mempunyai surat tugas dari Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian.
Pasal 182 . . .
- 59 -
Pasal 182
Setiap orang dilarang melaksanakan pengujian sarana
perkeretaapian dalam hal:
a. tidak memiliki sertifikat keahlian pengujian sarana
perkeretaapian;
b. melaksanakan pengujian tidak sesuai dengan tata cara
pengujian; dan/atau
c. tidak menggunakan peralatan pengujian.
Pasal 183
(1) Setiap orang dilarang berada:
a. di atap kereta;
b. di lokomotif;
c. di dalam kabin masinis;
d. di gerbong; atau
e. di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk
penumpang.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi awak kereta api yang sedang melaksanakan
tugas dan/atau seseorang yang mendapat izin dari
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
Pasal 184
Setiap orang dilarang menjual karcis kereta api di luar tempat
yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian.
Pasal 185
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilarang menugaskan
Awak Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat
kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian.
BAB XVI . . .
- 60 -
BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 186
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang
perkeretaapian dapat diberi kewenangan khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang untuk:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan,
pengaduan, atau keterangan tentang terjadinya tindak
pidana di bidang perkeretaapian;
b. memanggil orang untuk didengar keterangannya
sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di
bidang perkeretaapian;
c. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau
penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana di bidang perkeretaapian;
d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak
pidana dan tempat lain yang diduga terdapat barang
bukti tindak pidana di bidang perkeretaapian;
e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di
bidang perkeretaapian;
f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang
dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana
di bidang perkeretaapian;
g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan
tindak pidana di bidang perkeretaapian;
h. membuat dan menandatangani berita acara
pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang
perkeretaapian; dan
i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang
perkeretaapian.
(3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB XVII . . .
- 61 -
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 187
(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang
mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian umum yang
tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana
perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian
bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah).
Pasal 188
Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha, izin
pembangunan, dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Pasal 189
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
Sarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar
kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan
kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 190 . . .
- 62 -
Pasal 190
Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian
umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Pasal 191
(1) Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak memiliki
izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan
pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan
kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
Pasal 192
Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok,
pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon
yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api,
yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan
keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 193
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan, baik langsung
maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan
terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga
mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam . . .
- 63 -
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kerusakan prasarana
perkeretaapian dan/atau sarana perkeretaapian, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Pasal 194
Tenaga penguji Prasarana Perkeretaapian yang melakukan
pengujian Prasarana Perkeretaapian tidak menggunakan
peralatan pengujian Prasarana Perkeretaapian dan/atau
melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian
Prasarana Perkeretaapian yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
Pasal 195
Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan
Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 196
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
prasarana perkeretaapian dengan petugas yang tidak memiliki
sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Pasal 197
(1) Setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau
melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan
tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 180, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Dalam . . .
- 64 -
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kecelakaan dan/atau kerugian
bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 198
(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak
menempatkan tanda larangan secara jelas dan lengkap di
ruang manfaat jalur kereta api dan di jalur kereta api
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang
mengakibatkan kerugian bagi harta benda, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
Pasal 199
Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api,
menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa
hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain
selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu
perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah).
Pasal 200 . . .
- 65 -
Pasal 200
Pemilik Prasarana Perkeretaapian yang memberi izin
pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran
air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan,
dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta
api umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Pasal 201
Setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus,
terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang
menimbulkan atau memerlukan persambungan, perpotongan,
atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin
pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 202
Tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan
pengujian sarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan
pengujian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan
tata cara pengujian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108, mengakibatkan kecelakaan kereta api dan
kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal 203
(1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana
perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan
kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun.
(3) Dalam . . .
- 66 -
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 204
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
Sarana Perkeretaapian dengan Awak Sarana Perkeretaapian
yang tidak memiliki sertifikat tanda kecakapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 205
Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api
tanpa surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat
(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).
Pasal 206
(1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta
api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur
perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4),
mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi
harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 207 . . .
- 67 -
Pasal 207
Setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis, di
atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yang
peruntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda
paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Pasal 208
Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang
telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
Pasal 209
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak
mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian, Petugas Prasarana Perkeretaapian, dan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Pasal 210
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189,
Pasal 191, dan Pasal 193 yang mengakibatkan luka berat
bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189,
Pasal 191 dan Pasal 193 yang mengakibatkan matinya
orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Pasal 211 . . .
- 68 -
Pasal 211
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak
mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Pengguna Jasa,
Awak Sarana Perkeretaapian, dan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (1) dan
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Pasal 212
Selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 204, dan Pasal
211, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap
Penyelenggara Prasarana atau Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan
hukum acara pidana.
Pasal 213
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 196,
Pasal 198, Pasal 200, Pasal 204, Pasal 209, dan Pasal 211
dilakukan oleh suatu korporasi, maka dipidana dengan pidana
denda yang sama sesuai pasal-pasal tersebut ditambah dengan
1/3 (satu pertiga).
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 214
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Badan Usaha yang
telah menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dan
sarana perkeretaapian tetap menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian dan sarana perkeretaapian berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) Dalam . . .
- 69 -
(2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-
undang ini berlaku, penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang
dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian milik Pemerintah wajib disesuaikan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 215
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992
tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3479) dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 216
Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang
ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini berlaku.
Pasal 217
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 218
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 70 -
Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 65
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PERKERETAAPIAN
I. UMUM
Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki
karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya
untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal,
menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor
keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta
lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk
angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti
angkutan perkotaan.
Dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, peran
perkeretaapian perlu lebih ditingkatkan dalam upaya pengembangan
sistem transportasi nasional secara terpadu. Untuk itu, penyelenggaraan
perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan, pengoperasian, perawatan,
dan pengusahaan perlu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga dapat
terselenggara angkutan kereta api yang menjamin keselamatan, aman,
nyaman, cepat, tepat, tertib, efisien, serta terpadu dengan moda
transportasi lain. Dengan demikian, terdapat keserasian dan
keseimbangan beban antarmoda transportasi yang mampu meningkatkan
penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas angkutan orang dan barang.
Penyelenggaraan perkeretaapian telah menunjukkan peningkatan peran
yang penting dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian,
memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar kegiatan
pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta
meningkatkan hubungan antarbangsa.
Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan
lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari
sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas
keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif, dipandang perlu
melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong
kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
Sejak . . .
-2-
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian, kondisi perkeretaapian nasional yang masih bersifat
monopoli dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain kontribusi
perkeretaapian terhadap transportasi nasional masih rendah, prasarana
dan sarana belum memadai, jaringan masih terbatas, kemampuan
pembiayaan terbatas, tingkat kecelakaan masih tinggi, dan tingkat
pelayanan masih jauh dari harapan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, peran Pemerintah dalam
penyelenggaraan perkeretaapian perlu dititikberatkan pada pembinaan
yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan dengan mengikutsertakan peran masyarakat sehingga
penyelenggaraan perkeretaapian dapat terlaksana secara efisien, efektif,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan tetap berpijak pada makna dan hakikat yang terkandung dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis,
baik nasional maupun internasional, terutama di bidang perkeretaapian,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian perlu
diganti.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa
perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat,
kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang
berkesinambungan bagi warga negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap
lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi
kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada
semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian.
Huruf c . . .
-3-
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa
perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan
antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan
penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan
individu dan masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta
antara kepentingan nasional dan internasional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa
perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan
masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau
kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan,
kenyamanan, dan ketertiban.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa
perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan
perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta saling
menunjang, baik antarhierarki tatanan perkeretaapian, intramoda
maupun antarmoda transportasi.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa
penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan
diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, serta
sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang
bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa
penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada
masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas,
dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan
berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa
penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja
yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat
Huruf i . . .
-4-
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa
penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan secara
berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan
mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian
lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan
masyarakat.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan "secara massal" adalah bahwa kereta api
memiliki kemampuan untuk mengangkut orang dan/atau barang
dalam jumlah atau volume besar setiap kali perjalanan.
Yang dimaksud dengan "selamat" adalah terhindarnya perjalanan
kereta api dari kecelakaan akibat faktor internal.
Yang dimaksud dengan "aman" adalah terhindarnya perjalanan kereta
api akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun
manusia.
Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah terwujudnya ketenangan dan
ketenteraman bagi penumpang selama perjalanan kereta api.
Yang dimaksud dengan "cepat dan lancar" adalah perjalanan kereta
api dengan waktu yang singkat dan tanpa gangguan.
Yang dimaksud dengan "tepat" adalah terlaksananya perjalanan kereta
api sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "tertib dan teratur" adalah terlaksananya
perjalanan kereta api sesuai dengan jadwal dan peraturan perjalanan.
Yang dimaksud dengan "efisien" adalah penyelenggaraan
perkeretaapian yang mampu memberikan manfaat yang maksimal.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kereta api kecepatan normal" adalah
kereta api yang mempunyai kecepatan kurang dari 200 km/jam.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kereta api kecepatan tinggi" adalah
kereta api yang mempunyai kecepatan lebih dari 200 km/jam.
Huruf c . . .
-5-
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kereta api monorel" adalah kereta api
yang bergerak pada 1 (satu) rel.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kereta api motor induksi linear" adalah
kereta api yang menggunakan penggerak motor induksi linear
dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana
perkeretaapian.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kereta api gerak udara" adalah kereta api
yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kereta api levitasi magnetik" adalah
kereta api yang digerakkan dengan tenaga magnetik sehingga
pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana
perkeretaapian dan jalan rel.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "trem" adalah kereta api yang bergerak di
atas jalan rel yang sebidang dengan jalan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "kereta gantung" adalah kereta yang
bergerak dengan cara menggantung pada tali baja.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perkeretaapian umum" adalah
perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan
orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perkeretaapian khusus" adalah
perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang
kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan
untuk melayani masyarakat umum.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perkeretaapian perkotaan" adalah
perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah
perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik dengan jangkauan:
a. seluruh wilayah administrasi kota; dan/atau
b. melebihi wilayah administrasi kota.
Dalam . . .
-6-
Dalam hal perkeretaapian perkotaan berada di wilayah
metropolitan disebut kereta api metro.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perkeretaapian antarkota" adalah
perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau
barang dari satu kota ke kota yang lain.
Dalam hal perkeretaapian antarkota melayani angkutan
orang dan/atau barang dari satu kota ke kota di negara lain,
disebut kereta api antarnegara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tatanan perkeretaapian" adalah hierarki
kewilayahan pada jaringan perkeretaapian yang membentuk satu
kesatuan sistem pelayanan perkeretaapian di suatu wilayah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perkeretaapian nasional" adalah
tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan orang
dan/atau barang lebih dari satu provinsi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perkeretaapian provinsi" adalah
tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan orang
dan/atau barang yang melebihi satu kabupaten/kota dalam
satu provinsi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perkeretaapian kabupaten/kota"
adalah tatanan perkeretaapian yang melayani angkutan
orang dan/atau barang dalam satu kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "terintegrasi sistem perkeretaapian
dengan moda transportasi lain" adalah menyinergikan moda
perkeretaapian dengan moda transportasi lain sehingga terwujud
keterpaduan jaringan serta mempermudah dan memperlancar
pelayanan angkutan orang dan/atau barang.
Pasal 7 . . .
-7-
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian" adalah
rencana pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian, baik
yang memuat jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun
rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian
nasional" adalah rencana induk perkeretaapian yang
menghubungkan antarpusat kegiatan nasional serta antara
pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan provinsi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian
provinsi" adalah rencana induk perkeretaapian yang
menghubungkan antarpusat kegiatan provinsi serta antara
pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "rencana induk perkeretaapian
kabupaten/kota" adalah rencana induk perkeretaapian yang
menghubungkan antarpusat kegiatan dalam
kabupaten/kota.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah
nasional" adalah rencana tata ruang nasional sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rencana induk jaringan moda
transportasi lainnya" adalah rencana induk jaringan
transportasi jalan, laut, dan udara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tataran transportasi" adalah tingkatan
transportasi yang terbagi dalam tingkat nasional, tingkat provinsi,
dan tingkat kabupaten/kota.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9 . . .
-8-
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah provinsi"
adalah rencana tata ruang provinsi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang wilayah
kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota" adalah
rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata
ruang wilayah kota sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang Penataan Ruang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12 . . .
-9-
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh Negara" adalah bahwa
Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur
penyelenggaraan perkeretaapian dan pelaksanaannya dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengaturan" meliputi penetapan
kebijakan umum dan kebijakan teknis, antara lain
penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, rencana, dan
prosedur.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah pemberian
arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan,
sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan
pengoperasian.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah kegiatan
pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
perkeretaapian agar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, termasuk melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17 . . .
- 10 -
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan "standar perawatan prasarana
perkeretaapian" adalah sistem, prosedur, dan tolok ukur
perawatan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai dengan jenisnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian" adalah
Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk
penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan
tersebut.
Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
secara ekonomi sudah bersifat komersial, penyelenggaraan
prasarananya dialihkan kepada badan usaha prasarana
perkeretaapian.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25 . . .
- 11 -
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian" adalah
Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk
penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan
tersebut.
Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian dilaksanakan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang secara ekonomi
sudah bersifat komersial, penyelenggaraan sarananya dialihkan
kepada badan usaha sarana perkeretaapian.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36 . . .
- 12 -
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bangunan pelengkap lainnya" adalah
fasilitas yang menunjang kelancaran dan keselamatan
pengoperasian kereta api.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "jalan rel di atas permukaan tanah"
adalah jalan rel layang dan/atau jalan rel gantung.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "lebar ruang manfaat jalur kereta api"
adalah ruang yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan
fasilitas operasi sesuai dengan jenis jalurnya, antara lain jalur
tunggal, jalur ganda, jembatan, dan terowongan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri
dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling
rendah 6 (enam) meter.
Ayat (2) . . .
- 13 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah
kepentingan di luar kereta api, antara lain kepentingan pipa gas,
pipa minyak, dan kabel telepon.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri
dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9
(sembilan) meter.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 14 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "fasilitas kesehatan" adalah
pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kelas stasiun.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" adalah sarana
pelayanan umum, sekurang-kurangnya toilet, musala, dan
restoran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha penunjang" adalah aktivitas
usaha untuk mendukung pengusahaan perkeretaapian, antara lain
usaha pertokoan, restoran, perkantoran, dan perhotelan.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jasa pelayanan khusus" adalah fasilitas
pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian selain fasilitas pelayanan standar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 58 . . .
- 15 -
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Huruf a
Yang dimaksud dengan "peralatan persinyalan" adalah fasilitas
pendukung operasi yang memberi petunjuk atau isyarat berupa
warna atau cahaya dengan arti tertentu yang dipasang pada
tempat tertentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sinyal" adalah alat atau perangkat
yang digunakan untuk menyampaikan perintah bagi
pengaturan perjalanan kereta api dengan peragaan dan/atau
warna. Perangkat sinyal terdiri atas peralatan luar ruangan
(outdoor) dan peralatan dalam ruangan (indoor).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanda" adalah isyarat yang berfungsi
untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas
yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "marka" adalah tanda berupa gambar
atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk
tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait
dengan perjalanan kereta api.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64 . . .
- 16 -
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan kelaikan" adalah
kondisi prasarana siap operasi dan secara teknis aman untuk
dioperasikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "persyaratan sistem" adalah kondisi yang
harus dipenuhi untuk berfungsinya sistem jalan rel, sistem
jembatan, sistem terowongan, sistem stasiun, sistem persinyalan,
sistem telekomunikasi, dan sistem perlistrikan.
Yang dimaksud dengan "persyaratan komponen" adalah
spesifikasi teknis yang harus dipenuhi setiap komponen sebagai
bagian dari suatu sistem, misalnya sistem jalan rel terdiri atas rel,
bantalan, balas, dan alat penambat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72 . . .
- 17 -
Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan " jadwal yang ditetapkan" adalah kegiatan
pengecekan kelaikan prasarana perkeretaapian sesuai dengan
jadwal tertentu berdasarkan spesifikasi teknis, tingkat
penggunaan, dan kondisi lingkungan setiap jenis prasarana
perkeretaapian yang diuji.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "petugas" meliputi antara lain, petugas
pengatur perjalanan kereta api, tenaga perawatan prasarana
perkeretaapian, penjaga perlintasan kereta api.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82 . . .
- 18 -
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak-pihak selain
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pengguna jasa.
Yang dimaksud dengan "pengoperasian prasarana perkeretaapian"
adalah kegiatan yang terkait dengan operasional prasarana
perkeretaapian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Musibah yang dialami oleh pihak ketiga, antara lain akibat dari
bangunan stasiun roboh, jembatan kereta api ambruk, dan
menara telekomunikasi roboh.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 88
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah force majeur.
Pasal 89 . . .
- 19 -
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jalan" adalah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Yang dimaksud dengan "tidak sebidang" adalah letak jalur kereta
api tidak berpotongan secara horizontal dengan jalan, tetapi
terletak di atas atau di bawah jalan.
Perlintasan antara jalur kereta api dan jalan yang sebidang yang
telah ada sebelum ditetapkan Undang-Undang ini diupayakan
untuk dibuat tidak sebidang secara berangsur-angsur sesuai
dengan kemampuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "lokomotif" adalah sarana
perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang
bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong
kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus, antara lain
lokomotif listrik dan lokomotif diesel.
Huruf b . . .
- 20 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kereta" adalah sarana
perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai
penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang,
antara lain kereta rel listrik (KRL), kereta rel diesel (KRD),
kereta makan, kereta bagasi, dan kereta pembangkit.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "gerbong" adalah sarana
perkeretaapian yang ditarik lokomotif digunakan untuk
mengangkut barang, antara lain gerbong datar, gerbong
tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "peralatan khusus" adalah sarana
perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan
penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus,
antara lain kereta inspeksi (lori), gerbong penolong, derek
(crane), kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "uji rancang bangun dan rekayasa"
adalah pengujian yang meliputi uji ketepatan atau
kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana
perkeretaapian. Pengujiannya meliputi rangka dasar, badan,
roda, keseimbangan berat, dan kekuatan konstruksi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "uji statis" adalah pengujian yang
dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan
kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan
tidak bergerak.
Huruf c . . .
- 21 -
Huruf c
Yang dimaksud dengan "uji dinamis" adalah pengujian yang
dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan
kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan
bergerak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jadwal yang ditetapkan" adalah waktu
yang ditentukan untuk pemeriksaan sarana perkeretaapian yang
berpedoman pada buku petunjuk dan dilaksanakan secara
harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan.
Ayat (2) . . .
- 22 -
Ayat 2
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "balai yasa" adalah tempat perawatan
sarana perkeretaapian untuk 2 (dua) tahunan atau semi
perawatan akhir (SPA), perawatan 4 (empat) tahunan atau
perawatan akhir (PA), dan rehabilitasi atau modifikasi.
Yang dimaksud dengan "depo" adalah tempat perawatan sarana
perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1
(satu) tahunan.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118 . . .
- 23 -
Pasal 118
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rancang bangun" adalah perencanaan,
perancangan, dan perhitungan teknis material dan komponen, uji
simulasi, dan pembuatan prototipe atau model sarana
perkeretaapian.
Yang dimaksud dengan "rekayasa" adalah peningkatan
kemampuan dan mengubah fungsi sarana perkeretaapian melalui
inovasi dan modifikasi sesuai dengan persyaratan teknis, antara
lain kereta penumpang menjadi kereta bagasi dan kereta rel listrik
(KRL) menjadi kereta rel diesel elektrik (KRDE).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Huruf a.
Yang dimaksud dengan "petak blok" adalah jalan rel di antara dua
sinyal yang berdekatan.
Huruf b.
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk kelancaran
dan keselamatan lalu lintas" adalah menghentikan semua kereta
api di stasiun terdekat atau membatasi kecepatan kereta api yang
akan melewati lintas yang bersangkutan.
Huruf b . . .
- 24 -
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "penyidikan awal" adalah pemeriksaan
dan penelitian untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang
yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya tindak pidana yang
mengakibatkan kecelakaan kereta api yang dapat dilaksanakan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang perkeretaapian
dengan secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan penyidik
kepolisian setempat.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup Jelas.
Pasal 129
Cukup Jelas.
Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah:
a. keadaan darurat;
b. bencana alam; atau
c. jumlah orang yang jauh di atas jumlah rata-rata orang yang
diangkut dan tidak tersedia kereta pada saat itu.
Ayat (3) . . .
- 25 -
Ayat (3)
Fasilitas minimal pelayanan penumpang, antara lain tempat
duduk, lampu penerangan, kipas angin, dan toilet darurat.
Pasal 131
Ayat (1)
Fasilitas khusus dapat berupa pembuatan jalan khusus di
stasiun dan sarana khusus untuk naik kereta api atau
penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi
roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya
mengharuskan dalam posisi tidur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "karcis" adalah tanda bukti pembayaran
pengguna jasa yang berbentuk lembaran kertas, karton, atau tiket
elektronik.
Pasal 133
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Pengumuman jadwal dan tarif angkutan kepada masyarakat
dapat dilakukan di stasiun atau media cetak atau elektronik.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 134 . . .
- 26 -
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Batas waktu melapor adalah 30 (tiga puluh) menit sebelum
keberangkatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penindakan terhadap pengguna jasa yang tidak memiliki
karcis dapat didenda atau diturunkan di stasiun terdekat.
Huruf c
Penertiban terhadap pengguna jasa atau masyarakat dapat
dilakukan bersama-sama dengan aparat keamanan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang membahayakan keselamatan, ketertiban, dan
kepentingan umum, antara lain:
a. bersumber pada sarana perkeretaapian, misalnya kondisi
kereta api diragukan kelaikannya untuk dioperasikan; dan
b. bersumber di luar sarana perkeretaapian, misalnya jalur
longsor dan ancaman teror.
Pasal 137
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "standar pelayanan minimum" adalah
kondisi pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara
sarana perkeretaapian sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 138 . . .
- 27 -
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "barang khusus" adalah bahan atau
benda yang sifat atau bentuknya harus diperlakukan secara
khusus, antara lain :
a. muatan barang curah, misalnya semen curah dan
batubara;
b. muatan barang cair, misalnya BBM dan bahan dasar
gula pasir;
c. muatan yang diletakkan di atas palet;
d. muatan kaca lembaran;
e. pengangkutan barang yang memerlukan fasilitas
pendingin;
f. pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
dan
g. pengangkutan kendaraan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bahan berbahaya dan beracun"
adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri
khasnya dapat membahayakan keselamatan, kesehatan
manusia, makhluk hidup lainnya, dan ketertiban umum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "limbah bahan berbahaya dan
beracun" adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang
karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup,
dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk
hidup lain.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141 . . .
- 28 -
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "angkutan multimoda" adalah angkutan
yang menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang
berbeda atas dasar perjanjian angkutan multimoda dengan
menggunakan satu dokumen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 29 -
Ayat (2)
Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang
ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Pemerintah
atau Pemerintah Daerah menetapkan tarif angkutan pelayanan
kelas ekonomi yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban
pelayanan publik (Public Service Obligation) dan angkutan perintis.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "angkutan pelayanan kelas ekonomi"
adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar
pelayanan minimum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "angkutan perintis" adalah
penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam
waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah
yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang
pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan
nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
Pasal 153
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tarif yang dihitung oleh Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian" adalah besarnya tarif yang dihitung
berdasarkan pedoman penetapan tarif.
Yang dimaksud dengan kewajiban pelayanan publik (Public
Service Obligation) adalah kewajiban pemerintah untuk
memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat
dengan tarif yang terjangkau.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "biaya yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian" adalah besarnya biaya
yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian
pada lintas perintis yang dihitung berdasarkan asumsi yang
disepakati oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 154
Ayat (1)
Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau yang dikenal
dengan Track Acces Charge (TAC) adalah biaya yang harus dibayar
oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk penggunaan
prasarana perkeretaapian yang dioperasikan oleh Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian.
Ayat (2) . . .
- 30 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Bentuk bertanggung jawab adalah pemberian ganti kerugian dan
biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau
santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia.
Kerugian pengguna jasa yang ditanggung oleh Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian berupa penggantian kehilangan atau
kerusakan barang sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta
api.
Ayat (2)
Batas waktu tanggung jawab penyelenggara sarana
perkeretaapian adalah dipenuhinya kewajiban penyelenggara
sarana perkeretaapian memberikan ganti kerugian, biaya
pengobatan, dan santunan paling lama 1 (satu) bulan sejak
kejadian.
Pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga
pengguna jasa yang meninggal dunia harus memberitahukan
kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian paling lama 12 (dua
belas) jam terhitung sejak kejadian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Luka atau meninggalnya pengguna jasa yang tidak disebabkan
oleh pengoperasian kereta api, misalnya pengguna jasa luka atau
meninggal dunia di dalam kereta api karena sakit bawaan atau
karena kejahatan.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160 . . .
- 31 -
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tempat penyimpanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dapat berupa gerbong, gudang, dan ruang
terbuka.
Biaya penyimpanan, antara lain sewa gerbong, biaya
pembongkaran, biaya pemindahan, biaya penumpukan, dan biaya
sewa gudang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "batas waktu" adalah ketentuan yang
disebutkan dalam perjanjian angkutan.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengajuan keberatan" adalah pengaduan
kerusakan barang dengan disertai bukti rusaknya barang serta
perincian permintaan ganti kerugian dan keterangan nilai barang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 165 . . .
- 32 -
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Yang dimaksud dengan "kerugian" adalah nilai kerusakan pada
prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian serta luka-luka
dan meninggalnya orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara
Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
Tuntutan kerugian kerusakan pada prasarana perkeretaapian dan
sarana perkeretaapian serta biaya pengobatan dan santunan harus
dipenuhi oleh pihak yang menimbulkan kerugian dan luka-luka serta
meninggal.
Yang dimaksud dengan "orang yang dipekerjakan" adalah petugas
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian atau Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dalam melaksanakan kegiatan di bidang prasarana
dan sarana perkeretaapian.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175 . . .
- 33 -
Pasal 175
Ayat (1)
Penelitian sebab-sebab terjadinya kecelakaan adalah bukan dalam
kaitan dengan penyidikan (penegakan hukum), melainkan
semata-mata untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya
kecelakaan dalam rangka perbaikan teknologi dan agar
kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Apabila dalam kecelakaan tersebut memang terdapat unsur
melawan hukum, pemeriksaannya juga dilakukan oleh penyidik
dalam rangka penegakan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Yang dimaksud dengan "pandangan bebas" adalah tidak terhalangnya
pandangan masinis kereta api untuk melihat peralatan persinyalan
dan kondisi jalan rel.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "menyeret" adalah menarik atau
mendorong barang tanpa roda dan melintasi jalur kereta api.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepentingan lain" adalah
penggunaan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan
fungsinya, antara lain berjualan, menggembala ternak, dan
menjemur barang.
Ayat (2) . . .
- 34 -
Ayat (2)
Yang termasuk surat tugas adalah kartu atau tanda pengenal.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelaksanaan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal 187
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian sebagai korporasi.
Pengurus dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai
kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang
bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan
korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan
lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-sendiri
atau bersama-sama.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "luka berat" adalah:
sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sama
-
sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas,
-
jabatan, atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan . . .
- 35 -
kehilangan salah satu panca indera;
-
cacat berat;
-
lumpuh;
-
daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; dan
-
gugur atau matinya kandungan.
-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 188
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari Badan
Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum
sebagai korporasi. Pengurus dalam hal ini adalah orang-orang yang
mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi
korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi
kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar
hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-
sendiri atau bersama-sama.
Pasal 189
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagai korporasi. Pengurus
dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan
fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk
dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi,
berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain dalam
lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-sendiri atau bersama-
sama.
Pasal 190
Lihat penjelasan Pasal 187.
Pasal 191
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurus dari
Penyelenggara Perkeretaapian Khusus sebagai korporasi.
Pengurus dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai
kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang
bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan
korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan
lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sediri-sendiri
atau bersama-sama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 192 . . .
- 36 -
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Yang dimaksud dengan "mengoperasikan" meliputi pengoperasian,
perawatan, pengelolaan, pengawasan, dan pemeriksaan.
Pasal 196
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (1).
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (1).
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204 . . .
- 37 -
Pasal 204
Lihat penjelasan Pasal 189.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "awak kereta api" dalam ketentuan ini
adalah masinis dan asisten masinis.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Lihat penjelasan Pasal 187 ayat (1).
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Lihat penjelasan Pasal 189.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 38 -
Ayat (2)
Waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
menyesuaikan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian oleh
PT. Kereta Api Indonesia (Persero), atas Prasarana Perkeretaapian
milik Pemerintah, dalam rangka memberikan kesempatan kepada
Pemerintah memperbaiki kondisi PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
a. melakukan audit secara menyeluruh terhadap PT. Kereta Api
Indonesia (Persero);
b. melakukan inventarisasi aset prasarana dan sarana PT.
Kereta Api Indonesia (Persero);
c. menegaskan status kewajiban pelayanan publik (Public
Service Obligation) dan kewajiban masa lalu penyelenggaraan
program pensiun pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
eks Pegawai Negeri Sipil PJKA/Departemen Perhubungan
(Past Service Liability);
d. membuat neraca awal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4722
Silahkan download versi PDF nya sbb:
perkeretaapian_(uu_23_thn_2007)_23.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Uud pidana perjalanan no 23thn2007 tentang kereta api.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
