Home
Undang-Undang
1951

1951

Undang-Undang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil (UU 9 thn 1951)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951 Tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1951
TENTANG
PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa harus dicegah keadaan, bahwa jumlah dokter, dokter
gigi dan bidan, yang menjalankan praktek di sesuatu tempat
atau daerah terlampau banyak, apabila dibandingkan dengan
di tempat-tempat lain, di mana pemeliharaan kesehatan
yang diperlukan sangat kurang;

Menimbang pula : bahwa oleh karena itu dianggap perlu mengadakan peraturan

agar tercapai pembagian tenaga dokter, dokter gigi dan

bidan di seluruh Indonesia dengan sebaik-baiknya;

Mengingat : pasal 42 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Mendengar : sidang Dewan Menteri tanggal 28 September 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBAGIAN TENAGA DOKTER,
DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL.

Pasal 1.

(1) Dengan menyimpang sebahagian dari pada yang ditetapkan dalam
"Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" (Staatsbiad 1882 No. 97,
sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949
No. 228), maka dilarang menjalankan praktek sebagai dokter, dokter gigi
atau bidan di sesuatu tempat atau daerah yang oleh Menteri Kesehatan
dinyatakan tertutup untuk menjalankan praktek sebagai dokter, dokter

gigi atau bidan di sesuatu tempat atau daerah yang oleh Menteri
Kesehatan dinyatakan tertutup untuk menjalankan praktek baru bagi
dokter,dokter gigi atau bidan.
(2) Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka, yang
telah menjalankan praktek di tempat atau daerah itu, sehari sebelum
berlakunya pernyataan penutupan tempat atau daerah tersebut.

Pasal 2.

Larangan yang dimaksud data pasal 1 berlaku juga sepenuhnya terhadap
mereka yang setelah berhenti bekerja pada Pemerintah, kemudian meneruskan
menjalankan praktek partikelir, sekalipun itu dijalankan di tempat atau di
daerah itu juga, di mana mereka telah menjalankan praktek di samping
tugasnya kepada Pemerintah.

Pasal 3.

Larangan yang dimaksud dalam pasal 1 tidak berlaku terhadap :
a. mereka yang bekerja data jabatan Pemerintah militer atau sipil; b. mereka yang mendapat kebebasan dari pada larangan ini dari Menteri

Kesehatan, baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat;

c. mereka yang menjalankan kembali prakteknya di tempat atau di daerah

yang dahulu, praktek mana telah diperhentikan tidak lebih dari satu tahun

dan praktek itu tidak terlarang menurut Undang-undang ini;

d. dokter wanita, dokter gigi wanita dan bidan yang bersuami dan suaminya

ditempatkan di tempat atau daerah yang tertutup.

Pasal 4.

Peraturan-peraturan dalam pasal-pasal di atas ini tidak membawa perubahan
dalam peraturan tentang surat izin dan pengesahannya seperti dimaksud dalam
"Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" yang disebut dalam pasal 1
Undang-undang ini.

Pasal 5.

(1) Pelanggaran terhadap pasal 1 dihukum dengan hukuman kurungan paling
lama dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu
rupiah.
(2) Hal yang diancam dengan hukuman tersebut di atas dianggap sebagai
pelanggaran.
(3) Untuk mengusut perbuatan yang diancam dengan hukuman Undang-undang
ini, turut diwajibkan Kepala Jawatan Kesehatan di daerah yang
bersangkutan.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI KESEHATAN,

J. LEIMENA.

Diundangkan pada tanggal 13 Juli 1951.

MENTERI KEHAKIMAN, a.i.

M.A. PELLAUPESSY.

RALAT.

Dalam Lembaran-Negara No. 45 tahun 1951 pada pasal 1 ayat (1) kalimat 7, 8
dan 9 kata-kata : "sebagai dokter, dokter gigi atau bidan di sesuatu tempat
atau daerah yang oleh Menteri Kesehatan dinyatakan tertutup untuk
menjalankan praktek" adalah ulangan kalimat yang khilaf, sehingga pasal dan
ayat tersebut seluruhnya harus dibaca seperti berikut :

Pasal 1.

(1). Dengan menyimpang sebahagian dari pada yang ditetapkan dalam
"Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97,
sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No.
228), maka dilarang menjalankan praktek sebagai dokter, dokter gigi atau
bidan di sesuatu tempat atau daerah yang oleh Menteri Kesehatan dinyatakan
tertutup untuk menjalankan praktek baru bagi dokter, dokter gigi atau bidan.

Sekretaris Kementerian Kehakiman,

Mr. ABIMANJOE.

Silahkan download versi PDF nya sbb: