Undang-Undang Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi (UU 8 thn 1951)

                                   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                          NOMOR 8 TAHUN 1951
                                               TENTANG
                     PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI

                                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                 Menimbang :    bahwa karena dokter-dokter dan dokter-dokter gigi yang
                                bekerja pada Pemerintah sangat kurang, perlu amat diadakan
                                peraturan yang menjamin agar tambahan tenaga dokter untuk
                                Pemerintah teratur adanya;
                 Mengingat :    pasal 42 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
                                Mendengar : sidang Dewan Menteri tanggal 28 September 1950.
 



                 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;




                                              Memutuskan

                 Menetapkan :   UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT
                                IZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI.

                                                           Pasal 1.

                 "Het Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97,
                 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No.
                 228) ditambah dengan satu pasal baru 43 a, yang bunyinya seperti berikut :
                 (1) Pemberian surat izin, seperti dimaksud dalam pasal 43 "Het Reglement op
                      den Dienst der Volksgezondheid" tersebut, dipertangguhkan kepada :
                 a. mereka yang memperoleh ijazah dokter atau dokter gigi dalam negeri ini;
                 b. warga negara, yang di negeri lain mendapat ijazah dokter atau dokter gigi
                     yang memberikan hak kepadanya untuk menjalankan pekerjaan dokter atau
                     dokter gigi di negeri ini.
                 (2) Surat izin diberikan setelah mereka sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-
                      turut bekerja pada Pemerintah.
                 (3) Barang siapa yang bekerja kepada Pemerintah hanya semata-mata untuk
                      melanjutkan atau menamatkan pelajarannya, maka masa kerja itu tidak

                     dapat dihitung sebagai masa kerja kepada Pemerintah seperti dimaksud
                     dalam ayat (2).
                 (4) Dalam hal yang luar biasa Menteri Kesehatan berkuasa memberikan surat
                     izin dengan menyimpang dari pada yang ditetapkan dalam ayat (1).

                                                           Pasal 2.

                 Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan pasal baru 512a, yang bunyinya
                 seperti berikut :
                 Barang siapa, yang sebagai mata-pencaharian, baik khusus maupun sebagai
                 sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak
                 mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan
                 hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda setinggi-tinggi
                 sepuluh ribu rupiah.

                                                           Pasal 3.

                 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
                 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
                 Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik



                 Indonesia.
    


                                                                   Disahkan di Jakarta




                                                                   pada tanggal 30 Juni 1951.




                                                                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                   SOEKARNO.

                                                                   MENTERI KESEHATAN,

                                                                   J. LEIMENA

                 Diundangkan
                 pada tanggal 13 Juli 1951.
                 MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

                 M.A. PELLAUPESSY.

Peraturan surat ijin sakit gigi. Undang undang tentang pemberian surat ijin sakit dokter. Undang undang pemberian surat sakit oleh dokter.