- Home »
- Undang-Undang »
- 1951 » Undang-Undang Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-anggauta Dewan (UU 6 thn 1951)
1951
Undang-Undang Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-anggauta Dewan (UU 6 thn 1951)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-anggauta Dewan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
gaji_tunjangan_kepada_ketua,_tunjangantunjangan,_6.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1951
TENTANG
GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA
PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk menentukan gaji dan
tunjangan-tunjangan kepada Ketua, tunjangan-tunjangan, biaya
perjalanan dan penginapan kepada anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Mengingat : pasal 90 (2) jo pasal 73 dan 93 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;
ATAS USUL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;
Memutuskan
Mencabut Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang penggantian kerugian
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat;
Menetapkan : Undang-undang tentang gaji dan tunjangan-tunjangan kepada
Ketua, tunjangan-tunjangan,biaya perjalanan dan penginapan
kepada anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Pasal 1.
Tentang gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua.
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
menjadi Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
(2) Ketua mendapat gaji sejumlah R. 1750.- (seribu tujuh ratus lima
puluh rupiah) sebulan.
(3) Di samping gaji tersebut dalam ayat (2), kepada Ketua diberikan
tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga, sama dengan
aturan-aturan yang ditetapkan untuk pegawai-pegawai Negeri
Republik Indonesia.
(4) Selama masa memangku jabatan, untuk Ketua disediakan sebuah
rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah-tangga
dan sebuah mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk
keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh
Negara.
(5) Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan sejumlah R. 500.-
(lima ratus rupiah) sebulan.
(6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti
menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku. la tidak
terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan. Jika dalam
perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih dari pada apa
yang dapat digantikan menurut peraturan ongkos perjalanan
tersebut, maka kelebihannya itu dapat dimajukan untuk
mendapat ganti dengan pertelaan tersendiri kepada Jawatan
Urusan Perjalanan.
Pasal 2.
Tentang tunjangan-tunjangan dan uang duduk Wakil Ketua.
(1) Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
menerima uang tunjangan sebesar uang tunjangan anggota.
(2) Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
bertugas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk itu
mereka mendapat uang tunjangan, masing-masing R. 750.- (tujuh
ratus lima puluh rupiah) sebulan.
(3) Untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah kendaraan
mobil dan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan
dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negara.
Pengganti kerugian ongkos pengangkutan lokal tidak diberikan
kepada Wakil Ketua.
(4) Aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan
untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua di
luar ibu kota, disamakan dengan aturan penggantian ongkos
perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1
ayat (6).
Pasal 3.
Tentang tunjangan-tunjangan, uang duduk, biaya perjalanan dan penginapan
anggota.
(1) Dengan memperhatikan yang tersebut pada pasal 4 peraturan ini
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua mendapat uang
tunjangan sejumlah R. 1000.- (seribu rupiah) tiap-tiap bulan,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Apabila seorang anggota tidak hadir pada semua hari-hari
rapat dalam satu bulan, bukan karena sakit atau sebab-
sebab menurut Panitia Rumah Tangga di luar kesalahannya,
maka ia tidak mendapat tunjangan;
b. Apabila seorang anggota datang hadir dihari-hari rapat
sejumlah kurang dari separoh jumlah hari-hari rapat dalam
satu bulan, maka ia mendapat separoh dari tunjangan;
c. Apabila seorang anggota datang hadir dihari-hari rapat
sejumlah separoh atau lebih dari hari-hari rapat dalam satu
bulan, mendapat tunjangan penuh;
d. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam anak ayat a, b dan c
tidak berlaku bagi anggota pegawai negeri yang aktif.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali
Ketua, mendapat uang duduk R. 30.- (tiga puluh rupiah) buat tiap-
tiap rapat yang dihadirinya, akan tetapi tidak boleh menerima
uang duduk lebih dari pada R. 60 (enam puluh) sehari.
(3) Untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atau Rapat-rapat Panitia dan Seksi, maka anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak
penggantian ongkos perjalanan pulang pergi dan ongkos
penginapan dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang
anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang Dewan
Perwakilan Rakyat atau rapat Panitia atau Seksi ia berada dilain
tempat di dalam daerah Indonesia dari pada tempat tinggalnya, ia
diperbolehkan langsung berangkat dari tempat di mana ia berada
ke tempat di mana sidang atau rapat itu akan diadakan.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang pada
mulanya berumah-tangga di luar dan kemudian bertempat tinggal
di Kota Jakarta, untuk mengadakan hubungan dengan daerah di
luar Jakarta, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan
pulang pergi sekali setahun.
(5) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang bertempat tinggal di luar daerah yang mengutusnya dahulu,
untuk mengadakan hubungan dengan daerah itu, mendapat
pengganti kerugian ongkos pengangkutan ke daerah tersebut
pulang pergi sekali setahun.
(6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
bertempat tinggal di luar Jakarta, selama tinggal di Jakarta untuk
menghadiri sidang atau rapat-rapat Panitia dan Seksi, mendapat
pengganti kerugian ongkos pengangkutan dan penginapan.
(7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
bertempat tinggal di Jakarta, untuk selama waktu sidang atau
rapat-rapat Panitia dan Seksi, mendapat pengganti kerugian
ongkos pengangkutan.
(8) Apa yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal-ini berlaku juga, jika
anggota pergi atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atau Ketuanya.
(9) Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memakai alat
pengangkutan umum Negara dan Daerah-daerah Autonoom dengan
percuma dan mendapat prioriteit pertama untuk memakai segala
alat-alat pengangkutan umum.
(10) Jawatan Pemerintahan Negara Pusat dan Daerah berkewajiban
memberi bantuan alat-alat pengangkutan Negara kepada anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, apabila alat-alat pengangkutan umum
yang tersebut pada ayat (9) tidak dapat dipergunakan.
(11) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak
mempergunakan alat pengangkutan tersebut pada ayat (9), akan
tetapi memakai alat pengangkutan sendiri, mendapat penggantian
kerugian ongkos pengangkutan sama dengan ongkos kendaraan
umum tersebut pada ayat (9).
Pasal 4.
Tentang tunjangan anggota pegawai negeri.
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pegawai
negeri yang menerima pokok gaji dari Kas Negara, Kas Daerah
Autonoom atau Swapraja kurang dari R. 1000.- (seribu rupiah) dan
pegawai sipil yang diperbantukan kepada badan-badan setengah
resmi menerima pokok gaji kurang dari R. 1000.- (seribu rupiah),
menerima tiap-tiap bulan tunjangan sebesar selisih antara R.
1000.- (seribu rupiah) dan pokok gaji itu.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pegawai
negeri yang menerima pokok gaji dari Kas Negara, Kas Daerah
Autonoom atau Swapraja tiap-tiap bulan sebesar R. 1000.- (seribu
rupiah) atau lebih, tidak menerima uang tunjangan.
(3) Anggota pegawai negeri "non-actief" yang tidak lagi menerima gaji
dari Jawatannya, dianggap sebagai anggota bukan pegawai negeri.
Pasal 5.
Tentang uang pengganti kerugian kehilangan penghasilan anggota bukan
pegawai negeri.
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukan
pegawai negeri, yang oleh karena menghadiri sidang dan rapat-
rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kehilangan
penghasilannya, mempunyai hak atas penggantian kerugian
kehilangan penghasilan setinggi-tingginya R. 1500 (seribu lima
ratus rupiah) sebulan.
(2) Hak atas penggantian kerugian, yang dimaksudkan dalam ayat (1)
pasal ini, atas permintaan yang berkepentingan, ditetapkan oleh
sebuah Panitia, yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Keuangan
sebagai anggota merangkap; Ketua dan dua orang anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai anggota yang
diangkat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Panitia berkuasa untuk minta kepada mereka, yang mengaku
berhak atas penggantian kerugian seperti dimaksud dalam ayat 1
pasal ini untuk membuktikan haknya dengan surat-surat bukti.
(4) Jika hal itu berhubung dengan beberapa hal sukar dibuktikan,
maka penggantian kerugian itu dapat ditetapkan dengan melalui
dasar persetujuan antara Panitia dan yang berkepentingan.
(5) Kepala Jawatan Pajak memberikan kepada Panitia segala
keterangan yang diminta dan yang ada padanya.
(6) Anggota Panitia diwajibkan merahasiakan apa yang ternyata atau
diberitahukan kepadanya sebagai anggota Panitia.
Pasal 6.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pegawai Negeri yang
"aktief", yang diperbolehkan melakukan pekerjaan mencahari penghasilan di
luar jabatannya dan yang oleh karena menghadiri sidang dan rapat-rapat Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kehilangan penghasilan tersebut,
mempunyai hak atas penggantian kerugian kehilangan penghasilan sama dengan
ketentuan-ketentuan pada pasal 5.
Pasal 7.
Tentang tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas anggota atau ahli
warisnya.
(1) Kepada bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atau, setelah anggota itu meninggal, kepada isteri dan
anak-anak yang ditinggalkannya, akan diberikan uang tunjangan
yang bersifat pensiun menurut syarat-syarat dan sebesar jumlah
yang akan ditentukan dengan Undang- undang.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam
atau oleh karena menjalankan kewajibannya mendapat
kecelakaan, menerima tunjangan yang berlaku untuk pegawai-
pegawai negeri.
Pasal 8.
Peraturan peralihan.
Selama peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Undang-undang ini belum
ditetapkan, maka berlaku bagi anggota peraturan-peraturan yang telah ada.
Pasal 9.
Undang-undang ini dapat disebut : "Undang-undang tentang kedudukan
keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" dan
mulai berlaku pada hari tanggal 1 Januari 195 1, dengan pengertian, bahwa
pasal 3 ayat (1) a, b dan c mulai berlaku pada tangga 1 Juli 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO
MENTERI URUSAN PEGAWAI,
SOEROSO
MENTERI KEUANGAN,
JOESOEF WIBISONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 1951.
MENTERI KEHAKIMAN. a.i.,
M.A PELLAUPESSY
Silahkan download versi PDF nya sbb:
gaji_tunjangan_kepada_ketua,_tunjangantunjangan,_6.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Gaji kepala perwakilan ombudsman. Tunjangan asisten ombudsman. Gaji anggota ombudsman. Gaji ketua ombudsman. Https://carapedia.com/gaji_tunjangan_kepada_ketua_tunjangan_tunjangan_biaya_info1013.html. Berapa gaji kepala perwakilan ombudsman. Gaji asisten ombudsman daerah.
Peraturan tentang gaji kepala perwakilan ombudsman. Penggajian ombudsman ditanggung oleh. Berapa gaji ketua ombudsman. Kaskus ombudsman. Gaji ketua dan anggota ombudsman. Status asisten perwakilan ombudsman. Gaji ombudsman.
Gaji kepala perwakilan ombudsman ri. Gaji dan tunjangan asisten ombudsman. Gimana gaji dan tunjangan di ombudsman kaskus. Tunjangan pegawai ombudsman. Status pegawai ombudsman. Status kepegawaian asisten ombudsman ri.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
