- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37 thn 2008)
2008
Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
ombudsman_republik_indonesia_(uu_37_thn_2008)_37.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan
hukum yang dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan negara dan pemerintahan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih,
dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta
menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi
seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan
oleh penyelenggara negara dan pemerintahan
merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan
pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta
sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi
yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan
guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan
wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan
pemerintahan;
c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat agar terwujud
aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan
yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu
dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman
Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
-2-
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyelenggara . . .
-3-
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang
menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan
melawan hukum, melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang
menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil
bagi masyarakat dan orang perseorangan.
4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta
yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh
Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau
lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban
Maladministrasi.
5. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau
penduduk yang memberikan Laporan kepada
Ombudsman.
6. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan
pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang
dilaporkan kepada Ombudsman.
7. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan
saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi
Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk
dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka
peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang baik.
BAB II
SIFAT, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat
mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan
lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya,
serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas
dari campur tangan kekuasaan lainnya.
Pasal 3 . . .
-4-
Pasal 3
Ombudsman dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya berasaskan:
a. kepatutan;
b. keadilan;
c. non-diskriminasi;
d. tidak memihak;
e. akuntabilitas;
f. keseimbangan;
g. keterbukaan; dan
h. kerahasiaan.
Pasal 4
Ombudsman bertujuan:
a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil,
dan sejahtera;
b. mendorong penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur,
terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme;
c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala
bidang agar setiap warga negara dan penduduk
memperoleh keadilan, rasa aman, dan
kesejahteraan yang semakin baik;
d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya
untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-
praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi,
korupsi, serta nepotisme;
e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran
hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang
berintikan kebenaran serta keadilan.
BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 5
(1) Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara
Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi
seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Ombudsman . . .
-5-
(2) Ombudsman dapat mendirikan perwakilan
Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi dan Tugas
Pasal 6
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu.
Pasal 7
Ombudsman bertugas:
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam
ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri
terhadap dugaan Maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan
lembaga negara atau lembaga pemerintahan
lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan
perseorangan;
f. membangun jaringan kerja;
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-
undang.
Bagian Kedua . . .
-6-
Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 8
(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman
berwenang:
a. meminta keterangan secara lisan dan/atau
tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain
yang terkait mengenai Laporan yang
disampaikan kepada Ombudsman;
b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau
dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun
Terlapor untuk mendapatkan kebenaran
suatu Laporan;
c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau
fotokopi dokumen yang diperlukan dari
instansi mana pun untuk pemeriksaan
Laporan dari instansi Terlapor;
d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor,
Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan
Laporan;
e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan
konsiliasi atas permintaan para pihak;
f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian
Laporan, termasuk Rekomendasi untuk
membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi
kepada pihak yang dirugikan;
g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil
temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Ombudsman berwenang:
a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala
daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara
lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan
organisasi dan/atau prosedur pelayanan
publik;
b. menyampaikan saran kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala
daerah agar terhadap undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnya
diadakan perubahan dalam rangka mencegah
Maladministrasi.
Pasal 9 . . .
-7-
Pasal 9
Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman
dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam
memberikan putusan.
Pasal 10
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya,
Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan,
diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.
BAB V
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 11
(1) Ombudsman terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap
anggota; dan
c. 7 (tujuh) orang anggota.
(2) Dalam hal Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil
Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan
kewenangan Ketua Ombudsman.
Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Ombudsman dibantu oleh asisten Ombudsman.
(2) Asisten Ombudsman diangkat atau diberhentikan
oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan
rapat anggota Ombudsman.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas
dan tanggung jawab asisten Ombudsman diatur
dengan Peraturan Ombudsman.
Pasal 13
(1) Ombudsman dibantu oleh sebuah sekretariat yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris . . .
-8-
(2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.
(3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian Sekretaris Jenderal dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,
susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan
tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan
Peraturan Presiden.
(5) Ketentuan mengenai sistem manajemen sumber
daya manusia pada Ombudsman diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 14
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang
diusulkan oleh Presiden.
Pasal 15
(1) Sebelum mengajukan calon anggota Ombudsman
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden
membentuk panitia seleksi calon anggota
Ombudsman.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum,
akademisi, dan anggota masyarakat.
(3) Panitia seleksi mempunyai tugas:
a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon
anggota Ombudsman;
b. melakukan pendaftaran calon anggota
Ombudsman dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari kerja;
c. melakukan seleksi administrasi calon anggota
Ombudsman dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal
pengumuman pendaftaran berakhir;
d. mengumumkan daftar nama calon untuk
mendapatkan tanggapan masyarakat;
e. melakukan . . .
-9-
e. melakukan seleksi kualitas dan integritas
calon anggota Ombudsman dalam jangka
waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal seleksi administrasi berakhir;
f. menentukan dan menyampaikan nama calon
anggota Ombudsman sebanyak 18 (delapan
belas) orang kepada Presiden dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal seleksi kualitas dan
integritas berakhir.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), panitia seleksi bekerja
secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi
masyarakat.
Pasal 16
(1) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak menerima nama calon dari panitia seleksi,
Presiden mengajukan 18 (delapan belas) nama
calon anggota Ombudsman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan
menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari
Presiden.
(3) Calon Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
Ombudsman terpilih disampaikan oleh Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan
oleh Presiden.
(4) Presiden wajib menetapkan pengangkatan calon
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya surat Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Pasal 17
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan
dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
Pasal 18 . . .
- 10 -
Pasal 18
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman berhak
atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan
anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi
syarat-syarat:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang
memiliki keahlian dan pengalaman
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam
bidang hukum atau pemerintahan yang
menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi,
dan memiliki reputasi yang baik;
g. memiliki pengetahuan tentang Ombudsman;
h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
j. tidak menjadi pengurus partai politik.
Pasal 20
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang
merangkap menjadi:
a. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut
peraturan perundang-undangan;
b. pengusaha;
c. pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
d. pegawai negeri;
e. pengurus partai politik; atau
f. profesi lainnya.
Pasal 21 . . .
- 11 -
Pasal 21
(1) Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil
Ketua, dan anggota Ombudsman harus
mengangkat sumpah menurut agamanya atau
mengucapkan janji di hadapan Presiden Republik
Indonesia.
(2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk
memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak
langsung, dengan menggunakan nama atau cara
apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapa pun".
"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi
kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/Wakil
Ketua Ombudsman/anggota Ombudsman dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu
janji atau pemberian".
"Saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku".
"Saya bersumpah/berjanji akan memelihara
kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui
sewaktu memenuhi kewajiban saya."
Pasal 22
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombusman
berhenti dari jabatannya karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri;
c. meninggal dunia.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman
dapat diberhentikan dari jabatannya, karena :
a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
d. menyalahgunakan . . .
- 12 -
d. menyalahgunakan kewenangannya sebagai
anggota Ombudsman, berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
e. terkena larangan merangkap jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
f. dijatuhi pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;
g. berhalangan tetap atau secara terus-menerus
selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat
melaksanakan tugasnya.
(3) Apabila Ketua Ombudsman berhenti atau
diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman
menjalankan tugas dan wewenang Ketua
Ombudsman sampai masa jabatan berakhir.
(4) Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan anggota
Ombudsman dari jabatan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Presiden.
BAB VI
LAPORAN
Pasal 23
(1) Setiap warga negara Indonesia atau penduduk
berhak menyampaikan Laporan kepada
Ombudsman.
(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan
dalam bentuk apa pun.
Pasal 24
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memuat nama lengkap, tempat dan tanggal
lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan
alamat lengkap Pelapor;
b. memuat uraian peristiwa, tindakan, atau
keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan
c. sudah . . .
- 13 -
c. sudah menyampaikan Laporan secara
langsung kepada pihak Terlapor atau
atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak
mendapat penyelesaian sebagaimana
mestinya.
(2) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas
Pelapor dapat dirahasiakan.
(3) Peristiwa, tindakan atau keputusan yang
dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun
sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang
bersangkutan terjadi.
(4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan
dapat dikuasakan kepada pihak lain.
BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN
LAPORAN
Pasal 25
(1) Ombudsman memeriksa Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24.
(2) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat kekurangan, Ombudsman
memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor
untuk melengkapi Laporan.
(3) Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal Pelapor menerima
pemberitahuan dari Ombudsman harus melengkapi
berkas Laporan.
(4) Dalam hal Laporan tidak dilengkapi dalam waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor
dianggap mencabut Laporannya.
Pasal 26
(1) Dalam hal berkas Laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dinyatakan lengkap, Ombudsman
segera melakukan pemeriksaan substantif.
(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman
dapat menetapkan bahwa Ombudsman:
a. tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan;
atau
b. berwenang melanjutkan pemeriksaan.
Pasal 27 . . .
- 14 -
Pasal 27
(1) Dalam hal Ombudsman tidak berwenang
melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, Ombudsman
memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani
oleh Ketua Ombudsman.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat memuat saran kepada Pelapor untuk
menyampaikan Laporannya kepada instansi lain
yang berwenang.
Pasal 28
(1) Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2) huruf b, Ombudsman dalam melakukan
pemeriksaan dapat:
a. memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli,
dan/atau penerjemah untuk dimintai
keterangan;
b. meminta penjelasan secara tertulis kepada
Terlapor; dan/atau
c. melakukan pemeriksaan lapangan.
(2) Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan
substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan
dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.
Pasal 29
(1) Dalam memeriksa Laporan, Ombudsman wajib
berpedoman pada prinsip independen, non-
diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut
biaya.
(2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Ombudsman wajib mendengarkan dan
mempertimbangkan pendapat para pihak serta
mempermudah Pelapor dalam menyampaikan
penjelasannya.
Pasal 30 . . .
- 15 -
Pasal 30
(1) Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan wajib
menjaga kerahasiaan, kecuali demi kepentingan
umum.
(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah
Ombudsman berhenti atau diberhentikan dari
jabatannya.
Pasal 31
Dalam hal Terlapor dan saksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil 3 (tiga)
kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan
alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.
Pasal 32
(1) Ombudsman dapat memerintahkan kepada saksi,
ahli, dan penerjemah mengucapkan sumpah atau
janji sebelum memberikan kesaksian dan/atau
menjalankan tugasnya.
(2) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan sungguh- sungguh menyatakan
kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai setiap
dan seluruh keterangan yang saya berikan".
(3) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan
penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan
tidak memihak dan bahwa saya akan
melaksanakan tugas saya secara profesional dan
dengan sejujur-jujurnya".
Pasal 33 . . .
- 16 -
Pasal 33
(1) Dalam hal Ombudsman meminta penjelasan secara
tertulis kepada Terlapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Terlapor harus
memberikan penjelasan secara tertulis dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan
penjelasan.
(2) Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Terlapor tidak memberi penjelasan secara tertulis,
Ombudsman untuk kedua kalinya meminta
penjelasan secara tertulis kepada Terlapor.
(3) Apabila permintaan penjelasan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari tidak dipenuhi,
Terlapor dianggap tidak menggunakan hak untuk
menjawab.
Pasal 34
Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c,
Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek
pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ketertiban, dan kesusilaan.
Pasal 35
Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa:
a. menolak Laporan; atau
b. menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi.
Pasal 36
(1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:
a. Pelapor belum pernah menyampaikan
keberatan tersebut baik secara lisan maupun
secara tertulis kepada pihak yang dilaporkan;
b. Substansi . . .
- 17 -
b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi
objek pemeriksaan pengadilan, kecuali
Laporan tersebut menyangkut tindakan
Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di
pengadilan;
c. Laporan tersebut sedang dalam proses
penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan
menurut Ombudsman proses penyelesaiannya
masih dalam tenggang waktu yang patut;
d. Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari
instansi yang dilaporkan;
e. substansi yang dilaporkan ternyata bukan
wewenang Ombudsman;
f. substansi yang dilaporkan telah diselesaikan
dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh
Ombudsman berdasarkan kesepakatan para
pihak; atau
g. tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan
Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal hasil
pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua
Ombudsman.
Pasal 37
(1) Ombudsman menerima Laporan dan memberikan
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf b dalam hal ditemukan Maladministrasi.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat sekurang-kurangnya:
a. uraian tentang Laporan yang disampaikan
kepada Ombudsman;
b. uraian tentang hasil pemeriksaan;
c. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan
d. kesimpulan dan pendapat Ombudsman
mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan
Terlapor dan atasan Terlapor.
(3) Rekomendasi . . .
- 18 -
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan
Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi
ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.
Pasal 38
(1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan
Rekomendasi Ombudsman.
(2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan
kepada Ombudsman tentang pelaksanaan
Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai
hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya Rekomendasi.
(3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor
dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan
lapangan untuk memastikan pelaksanaan
Rekomendasi.
(4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak
melaksanakan Rekomendasi atau hanya
melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan
alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman,
Ombudsman dapat mempublikasikan atasan
Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi
dan menyampaikan laporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Pasal 39
Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat
(2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang
turut serta memeriksa suatu Laporan atau informasi
yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik
kepentingan dengan dirinya.
Pasal 41 . . .
- 19 -
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
dan penyelesaian Laporan diatur dengan Peraturan
Ombudsman.
BAB VIII
LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 42
(1) Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan
laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden.
(2) Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan
sekali dan laporan tahunan disampaikan pada
bulan pertama tahun berikutnya.
(3) Ombudsman dapat menyampaikan laporan khusus
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
selain laporan berkala dan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipublikasikan setelah disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden oleh
Ombudsman.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
a. jumlah dan macam Laporan yang diterima dan
ditangani selama 1 (satu) tahun;
b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia
memenuhi permintaan dan/atau
melaksanakan Rekomendasi;
c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau
lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat
yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan
administratif, atau tindakan hukum terhadap
pejabat yang terbukti bersalah;
d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat
yang mendapat Laporan atau dari pejabat yang
mendapat Laporan itu sendiri;
e. jumlah dan macam Laporan yang ditolak
untuk diperiksa karena tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1);
f. laporan . . .
- 20 -
f. laporan keuangan; dan
g. kegiatan yang sudah atau yang belum
terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap
perlu.
BAB IX
PERWAKILAN OMBUDSMAN DI DAERAH
Pasal 43
(1) Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat
mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah
provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai hubungan hierarkis
dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang
kepala perwakilan.
(3) Kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibantu oleh asisten Ombudsman.
(4) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang
Ombudsman secara mutatis mutandis berlaku bagi
perwakilan Ombudsman.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam
melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Komisi . . .
- 21 -
a. Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
dinyatakan sebagai Ombudsman menurut Undang-
Undang ini;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi
Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang
Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan
fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan
Undang-Undang ini sampai ditetapkannya
keanggotaan Ombudsman yang baru;
c. semua Laporan yang sedang diperiksa oleh Komisi
Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan
penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini;
d. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
mulai berlakunya Undang-Undang ini, susunan
organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang
serta ketentuan prosedur pemeriksaan dan
penyelesaian Laporan Komisi Ombudsman Nasional
harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 46
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama
"Ombudsman" yang telah digunakan sebagai nama
oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan
atau lainnya yang bukan merupakan lembaga
Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas
berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti
dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak
mulai berlakunya Undang-Undang ini.
(2) Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau
lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap
menggunakan nama "Ombudsman" secara tidak
sah.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 22 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 139
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
I. UMUM
Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara,
berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan
pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan,
dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan
praktek Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme
sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan
pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat
tercapai dengan peningkatan mutu aparatur Penyelenggara Negara dan
pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan
publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas
eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan
pemerintahan.
Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam
implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi
obyektifitas maupun akuntabilitasnya. Dari kondisi di atas, pada Tahun 2000,
Presiden berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan negara dan
pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional
bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif
dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta
meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik,
keadilan, dan kesejahteraan.
Untuk . . .
-2-
Untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman
Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik
Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula
dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan
dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang.
Sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan
publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan
penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan
sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang
memadai. Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan
publik, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui
pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan
waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu,
diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik
Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik
dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman
Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan
kekuasaan lainnya.
Dalam Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang
mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang dilakukan
oleh swasta atau perseorangan tersebut, antara lain pekerjaan yang
dilakukan oleh swasta atau perseorangan berdasarkan kontrak yang
dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dalam Undang-Undang ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni
kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas,
keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini diatur
mengenai tugas Ombudsman, antara lain memeriksa Laporan atas dugaan
Maladministrasi . . .
-3-
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi
adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang
tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara
dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi
masyarakat dan orang perseorangan.
Dalam pelaksanaan tugas memeriksa Laporan, Ombudsman wajib
berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak
memihak, dan tidak memungut biaya serta wajib mendengarkan
dan mempertimbangkan pendapat para pihak dan mempermudah
Pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam memeriksa Laporan
tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa,
misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk
mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar
Penyelenggara Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran
sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan menggunakan
pendekatan ini berarti tidak semua Laporan harus diselesaikan
melalui mekanisme Rekomendasi. Hal ini yang membedakan
Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau pengadilan
dalam menyelesaikan Laporan.
Dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan yang diterimanya,
Ombudsman dapat memanggil Terlapor dan saksi untuk dimintai
keterangannya. Apabila Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali
berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah,
Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa
(subpoena power).
Dalam Undang-Undang ini ditentukan pula bahwa Ombudsman
menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan, atau dapat
menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden yang dapat dijadikan bahan bagi Dewan Perwakilan
Rakyat atau Presiden untuk mengambil kebijakan dalam
membangun pelayanan publik yang lebih baik.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang
Ombudsman di daerah, jika dipandang perlu Ombudsman dapat
mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan
Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.
Untuk menegakkan Undang-Undang ini diatur mengenai pemberian
sanksi administratif dan pidana. Sanksi administrastif diberlakukan
bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan
Rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan
bagi . . .
-4-
bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan
pemeriksaan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan "hubungan organik" adalah hubungan
yang bersifat struktural atau hierarkis dengan lembaga
negara atau lembaga lain.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud "negara hukum" adalah negara yang
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam
penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan
hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis
yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8 . . .
-5-
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Ketentuan mengenai pengumuman hasil temuan,
kesimpulan, dan Rekomendasi bukan merupakan
kewajiban bagi Ombudsman.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran
hukum.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini mengenai asisten Ombudsman
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13 . . .
-6-
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum,
akademisi, dan anggota masyarakat, keanggotaannya dipilih
berdasarkan kemampuan dan keahlian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dalam ketentuan ini, usia dihitung sejak tanggal yang
bersangkutan mendaftar.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g . . .
-7-
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "pengurus partai politik" adalah
pengurus harian, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah.
Syarat tidak menjadi pengurus partai politik dilakukan
dengan surat pernyataan kesediaan untuk
mengundurkan diri apabila diangkat menjadi anggota
Ombudsman.
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengusaha" adalah orang yang
mempunyai usaha yang bidang usahanya berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan
wewenang Ombudsman.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" adalah pegawai
negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undang di bidang kepegawaian.
Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 19 huruf j.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "profesi lainnya", antara lain,
dokter, akuntan, advokat, notaris, dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22 . . .
-8-
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap",
antara lain, sakit atau melalaikan tugas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya"
adalah pihak Terlapor memperlambat
penyelesaian, tidak dilakukan penyelesaian
menurut prosedur internal di instansi Terlapor,
tanggapan atau tindak lanjut belum
menyelesaikan . . .
-9-
menyelesaikan Maladministrasi yang terjadi atau
sama sekali tidak memperoleh tanggapan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dapat dikuasakan kepada
pihak lain", adalah dalam menyampaikan Laporan
Pelapor dapat menguasakan kepada pihak lain dimana
penerima kuasa tidak harus advokat atau orang
mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana
dipersyaratkan dalam beracara di pengadilan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "wajib mendengarkan dan
mempertimbangkan pendapat para pihak" adalah
dilakukan dengan seksama dan penuh perhatian,
dengan mengutamakan pendekatan persuasif.
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan
masyarakat luas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31 . . .
- 10 -
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pihak" adalah pejabat
dan/atau instansi yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya penyampaian Laporan yang dilakukan
oleh orang yang sama mengenai persoalan yang
sama yang telah diselesaikan oleh Ombudsman,
antara lain, dengan cara mediasi dan konsiliasi.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38 . . .
- 11 -
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "mempublikasikan" dalam
ketentuan ini dilakukan melalui media masa baik cetak
maupun elektronik.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Dalam ketentuan ini pengaturan mengenai tata cara
pemeriksaan dan penyelesaian Laporan yang diatur dengan
peraturan Ombudsman termasuk pengaturan pelaksanaan
Rekomendasi.
Pasal 42
Ayat (1)
Laporan yang disampaikan Ombudsman bukan
merupakan bentuk pertanggungjawaban baik kepada
Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. Namun,
dapat dijadikan bahan baik bagi Dewan Perwakilan
Rakyat maupun Presiden untuk mengambil kebijakan
dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "laporan khusus", antara lain, Laporan
yang menjadi perhatian masyarakat dan laporan yang
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang
segera ditindak lanjuti.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
- 12 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "mutatis mutandis" adalah ketentuan
mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman yang berlaku
bagi Ombudsman juga berlaku bagi perwakilan Ombudsman
dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4899
Silahkan download versi PDF nya sbb:
ombudsman_republik_indonesia_(uu_37_thn_2008)_37.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Sejarah pengaturan ombudsman.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
