Undang-Undang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No.38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu (UU 20 thn 1964)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No.38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-tanaman Tertentu :

---

                 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                       NOMOR 20 TAHUN 1964
                             TENTANG
 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.38 PRP. TAHUN 1960 TENTANG
    PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN
                            TERTENTU

                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Undang-undang No.38 Prp tahun 1960
tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu, agar pada
satu pihak dapat lebih terjamin tersedianya tanah bagi produksi bahan-bahan yang penting bagi
rakyat dan Negara dan pada lain pihak terjamin pula bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan
Undang-undang tersebut akan diselenggarakan atas dasar musyawarah dengan pihak-pihak
yang bersangkutan.

Mengingat:
1.   Pasal 5 dan 20 Undang-undang Dasar;
2.   Pasal 14, dan 53 Undang-undang Pokok Agraria (Undang- undang No.5 tahun 1960;
     Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.104);
3.   Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964.

                              Dengan Persetujuan:
                   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

                                      MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.38
PRP TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK
TANAMAN -TANAMAN TERTENTU

                                          Pasal I
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1960 No.120) diubah hingga berbunyi sebagai berikut:
      (3)   Berhubung dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka dengan tidak
            mengurangi kemungkinan diselenggarakannya bentuk-bentuk pengusahaan
            pengesahan tanah lainnya, mengenai tanah-tanah yang diusahakan atas dasar
            perjanjian sewa-menyewa dan harus disediakan untuk tanaman-tanaman tertentu,
            oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Pertanian, ditetapkan jumlah
            sewa tanah yang layak bagi kaum tani.

                                        Pasal II
Pasal 2 Undang-undang No.38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1960 No.120) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)   Atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal 1, oleh Bupati/Kepala
      Daerah Tingkat II yang bersangkutan ditetapkan lebih lanjut dalam desa mana dan
      berapa luasnya tanah di tiap-tiap desa tersebut yang boleh ditanami dengan atau harus
      disediakan untuk tanaman tertentu itu.
(2)   Bupati/Kepala Daerah Tingkat II menetapkan apa yang tersebut pada ayat 1 pasal ini
      setelah mengadakan musyawarah dengan suatu Panitia, yang terdiri dari pejabat-pejabat
      Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Sub Perwakilan Direktorat
      Pengawasan Perkebunan, Wakil Perusahaan Perkebunan Negara (P.P.N.) yang
      bersangkutan serta 3 (tiga) orang wakil organisasi-organisasi massa tani anggota Front
      Nasional, yang diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Front Nasional
      Daerah Tingkat II dan instansi-instansi lain yang dipandang perlu (selanjutnya disebut
      Panitia Daerah Tingkat II).
(3)   Penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut memerlukan pengesahan dari
      Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya.
(4)   Di dalam menetapkan apa yang tersebut pada ayat 1 pasal ini Bupati/Kepala Daerah
      Tingkat II mengusahakan diadakannya giliran antara desa-desa yang wajib menyediakan
      tanah untuk tanaman-tanaman tertentu itu, dengan mengingat areal perusahaan dan
      tersedianya pengairan.
(5)   Atas dasar penetapan bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut pada ayat (1) pasal ini,
      letak dan luasnya tanah di tiap-tiap desa yang bersangkutan ditetapkan lebih lanjut atas
      dasar hasil musyawarah suatu Panitia, dengan pihak-pihak yang bersangkutan Panitia
      tersebut terdiri dari Kepala Desa dan 3 (tiga) orang wakil organisasi-organisasi massa
      tani anggota Front Nasional yang diangkat oleh Camat/Asisten Wedana yang
      bersangkutan atas usul Front Nasional Kecamatan (selanjutnya disebut Panitia Desa).
(6)   Atas dasar hasil musyawarah tersebut pada ayat (4) pasal ini oleh Panitia Desa diusulkan
      rencana penetapan letak dan luasnya tanah-tanah yang dimaksudkan itu untuk
      mendapatkan keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Bupati/Kepala Daerah Tingkat
      II mengambil keputusan tersebut setelah mengadakan musyawarah dengan Panitia
      Daerah Tingkat II.
(7)   Letak dan luasnya tanah di tiap-tiap desa yang harus disediakan untuk tanaman-tanaman
      tertentu sebagai yang dimaksudkan dalam ayat ( 5) pasal ini, sedapat mungkin ditetapkan
      secara bergiliran, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan rakyat yang
      bersangkutan serta kelangsungan kesuburan tanahnya.

                                              Pasal III
(1)   Kata-kata ayat (2) pasal 2 "dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.38 Prp tahun 1 960
      (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.120) diubah menjadi ayat (5)
      pasal II".
(2)   Pasal 3 Undang-undang No.38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia
      tahun 1960 No.120) ditambah dengan dua ayat baru, yang menjadi ayat (2) dan (3) dan
      berbunyi sebagai berikut:
      (2)    Setelah ada keputusan dari Pengadilan Negeri bahwa seseorang melakukan
             perbuatan pidana sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka tanah
             yang menurut keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut pada pasal II
             ayat (5) harus disediakan untuk suatu tanaman tertentu, jika telah datang
             waktunya dapat segera dikuasai dan dipergunakan oleh pihak yang berwenang
             untuk menanaminya, sungguh pun terhadap keputusan Pengadilan Negeri
             tersebut diajukan permintaan banding.
      (2)    Jika pada tingkatan banding atau apabila dimintakan kasasi, pada tingkatan kasasi
             keputusan Pengadilan Negeri tersebut pada ayat (2) pasal ini dibatalkan, maka
             kepada yang berhak atas tanah itu diberikan penggantian daripada kerugian yang
             diderita olehnya karena dikuasainya tanah tersebut oleh pihak tersebut pada ayat
             (2) pasal ini, yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan besarnya senilai dengan
             hasil setempat, jika tanah itu dikerjakan sendiri.
(3)   Dengan tambahan tersebut ayat (2) pasal ini, maka pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) lama
      Undang-undang No.38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
      1960 No.120) masing-masing menjadi pasal 3 ayat (4) dan (5) baru.

                                          Pasal IV
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dal am Lembaran Negara Republik Indonesia.



                                 Disahkan Di Jakarta,
                             Pada Tanggal 31 Oktober 1964
                         PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                         Ttd.
                                   Dr. SUBANDRIO

                              Diundangkan Di Jakarta,
                           Pada Tanggal 31 Oktober 1964
                     SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
                                       Ttd.
                                  MOHD.ICHSAN




                            LEMBARAN NEGARA NOMOR 108

---

Silahkan download versi PDF nya sbb:
perubahan_tambahan__no38_prp_tahun_1960_tentang_p_20.pdf

Uupa terbaru. Mengapa undang undang no 5 tahun 1960 tentang uupa perlu diubah. Perubahan undang undang agraria. Uu no 10 prp th 1960. Bunyi uu desa. Pasal yang direvisi uupa no 5 tahun 1960. Perubahan uu agraria.

Isi pasal undang undang tentang musyawarah. Mengapa uu no 5 tahun 1960 tentang uupa perlu diubah. Sebab uu no.5 tahun 1960 perlu diubah. Undang undang no 5 tahun 1960 tentang uupa perlu diubah/direvisi. Penjabaran undang undang no 5 tahun !960 (uupa).

Tulis komentar Anda di sini

Nama

Email

Hp