Undang-Undang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964 (UU 30 thn 1964)

                     UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                            NOMOR 30 TAHUN 1964
                                 TENTANG
            PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964

                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.   bahwa dalam perjuangan untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia pada umumnya dan
     untuk membentuk persahabatan antara Bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mencapai
     perdamaian yang sempurna abadi pada khususnya, terutama untuk membantu perjuangan
     revolusioner rakyat-rakyat di mana saja untuk membebaskan diri dari penjajahan dalam
     berbagai bentuknya antara lain khususnya dalam mengganyang proyek ne-olonialisme
     Malaysia, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing orang, badan-
     badan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi dan sebagainya untuk memberikan
     darma baktinya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing;
b.   bahwa salah satu cara untuk memberikan darma bakti tersebut adalah dengan ke gotong-
     royongan ikut meringankan pembiayaan perjuangan tersebut melalui penyertaan dalam
     pinjaman obligasi khusus untuk maksud itu;
c.   bahwa penyertaan dalam pinjaman obligasi tersebut, selain untuk mencapai maksud-
     maksud tertera di atas, juga akan berpengaruh baik kepada kestabilan keuangan Negara
     dan dengan itu secara tidak langsung memperbesar ketahanan Revolusi Indonesia;
d.   bahwa dipandang perlu untuk memberi daya penarik bagi para peserta.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) dan pasal 23 dari Undang-undang Dasar.

                               Dengan persetujuan
                    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

                                       MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Undang-undang tentang Pinjaman Obligasi Konfrontasi tahun 1964.

                                            Pasal 1
Menteri Urusan Pendapatan,Pembiayaan dan Pengawasan diberi kuasa untuk melakukan
pinjaman atas beban Negara setinggi-tingginya sepuluh ribu juta rupiah dengan mengeluarkan
lembaran-lembaran surat-surat Obligasi atas unjuk.

                                           Pasal 2
(1)   Atas Pinjaman Obligasi seperti tersebut dalam pasal 1 dibayarkan bunga lima belas per
      seratus setiap tahun dan pembayaran dilakukan atas kupon-kupon tengah tahunan pada
      waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan
      Pengawasan.
(2)   Kupon-kupon yang telah jatuh waktu dan tidak dimintakan pembayarannya, menjadi
      kedaluwarsa setelah lampau lima tahun terhitung sejak hari tanggal jatuh waktu kupon-
      kupon tersebut.
(3)   Kupon-kupon yang telah jatuh waktu dapat dimintakan pembayarannya pada semua kantor-
      kantor Bank Indonesia, Bank-bank Negara dan Badan-badan lain di Indonesia yang akan
      ditunjuk menurut cara-cara yang akan ditentukan oleh Menteri Urusan Pendapatan,
      Pembiayaan dan Pengawasan.

                                            Pasal 3
(1)   Pinjaman Obligasi ini dilunaskan apari setiap tahun untuk pertama kali dalam tahun 1970
      secara undian selama lima tahun pada waktu-waktu dan menurut cara-cara yang masih
      akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan
      ketentuan bahwa pelunasan dapat dipercepat.
(2)   Untuk pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya disediakan
      seperlima dari jumlah seluruh pinjaman yang dilakukan oleh Menteri Urusan Pendapatan,
      Pembiayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1).
(3)   Hak menagih surat-surat Obligasi yang telah dinyatakan dapat dilunaskan menjadi hilang
      setelah lampau sepuluh tahun sesudah waktu tersebut pada ayat (1).
(4)   Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat memberi bunga kepada
      pemegang surat-surat Obligasi yang telah dapat dilunaskan tetapi bersedia menunda
      penggunaan hak menagih surat Obligasi tersebut sampai akhir masa dimaksud dalam ayat
      (3) di atas.
(5)   Bunga atas surat Obligasi yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini, hanya dihitung
      sampai pada waktu surat-surat Obligasi tersebut dinyatakan dapat dilunaskan sebagaimana
      termaksud dalam ayat (1), kecuali dalam hal yang dimaksud dalam ayat (4) dari pasal ini.

                                             Pasal 4
(1)   Kesempatan untuk ikut serta dalam pinjaman ini diadakan dalam pecahan-pecahan dari Rp.
      10.000,-, Rp. 50.000,-,Rp. 100.000,- dan Rp. 1.000.000,- yang pengeluarannya akan
      disalurkan melalui Bank Indonesia dan dibantu oleh semua Bank-Bank Negara dan Badan-
      badan lain yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
(2)   Uang yang digunakan untuk penyertaan di atas tidak dijadikan alasan bagi Badan-badan
      Pemerintah yang bertugas di bidang fiskal atau pidana mengadakan suatu pertanyaan,
      penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usulnya.
(3)   Jika penyertaan pertama dalam pinjaman Obligasi ini menyebabkan diketahuinya
      keterangan-keterangan yang memberikan kepastian bahwa berdasarkan "Ordonansi Pajak
      Pendapatan 1944" (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah
      terakhir dengan Undang-undang No. 23 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.
      114), Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Staatsblad 1932 No. 405) sebagaimana telah
      diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 24 tahun 1964 (Lembaran
      Negara tahun 1964 No. 115) dan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad 1925 No.
      319) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 22 tahun
      1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 113) suatu pajak berkenaan dengan penyertaan
      pertama itu tidak dikenakan ataupun dikenakan terlampau rendah, dikurangkan atau
      dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu, mengenai masa pengenaan pajak di mana
      penyertaan untuk pinjaman Obligasi itu terjadi dan masa pengenaan pajak sebelumnya,
      tidak dapat digunakan untuk menetapkan pajak yang masih sementara atau untuk meninjau
      kembali ketetapan atau untuk mengenakan pajak bila mula-mula telah diberikan
      pembebasan pajak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan.
(4)   Hasil yang timbul daripada penyertaan ini tidak merupakan penghasilan seperti dimaksud
      oleh "Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944" (Staatsblad 1944 no. 17) sebagaimana
      telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 23 tahun 1964 (Lembaran
      Negara tahun 1964 No. 114) dan "Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925" (Staatsblad 1925
      No. 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 22
      tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 113) tentang Pajak Dividen, sehingga bebas
      dari pengenaan pajak.

                                              Pasal 5
(1)   Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 1 ditandatangani oleh Menteri Urusan
      Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan akan didaftarkan pada Badan Pemeriksaan
      Keuangan atau menurut cara-cara yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum
      dikeluarkan, untuk pendaftaran mana diberi bukti pendaftaran seperti lazimnya.
(2)   Surat obligasi yang diterima kembali karena telah dilunaskan dan kupon-kupon yang sudah
      dibayar, setelah dibuat tidak berlaku harus dikirimkan oleh Departemen Urusan Pendapatan,
      pembiayaan dan Pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnahkan,
      sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.

                                             Pasal 6
Pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran bunga dan pelunasan obligasi termaksud dalam
pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, demikian pula biaya untuk menyelenggarakan pengeluaran pinjaman
obligasi ini dibebankan kepada anggaran Negara Republik Indonesia.
                                          Pasal 7
Segala kwitansi-kwitansi, surat-surat pemastian perjanjian dan lain-lain, yang dibuat untuk
menjalankan Undang-undang ini bebas dari bea meterai.

                                           Pasal 8
Untuk surat-surat Obligasi dan kupon-kupon yang cacat, hilang atau musnah dapat diberi gantinya
menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan
dan Pengawasan.

                                             Pasal 9
Kepada Bank-bank dan Badan-badan lain, yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan,
Pembiayaan dan Pengawasan untuk turut membantu melaksanakan pinjaman obligasi ini dapat
diberi provisi menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan,
Pembiayaan dan Pengawasan.

                                          Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur guna melaksanakan Undang-undang ini, ditetapkan oleh Menteri Urusan
Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

                                        Pasal 11
Undang-undang ini dapat disebut, Undang-Undang Pinjaman Obligasi Konfrontasi Republik
Indonesia tahun 1964".
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                                   Disahkan Di Jakarta,
                              Pada Tanggal 25 Nopember 1964
                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                           Ttd.
                                       SUKARNO

                                   Diundangkan Di Jakarta,
                               Pada Tanggal 25 Nopember 1964
                                  SEKRETARIS NEGARA,
                                            Ttd.
                                      MOHD. ICHSAN.

           LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 121
                                 PENJELASAN
                       UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                              NOMOR 30 TAHUN 1964
                           TANGGAL 25 NOPEMBER 1964
                                   TENTANG
              PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964

UMUM
Bangsa dan Rakyat Indonesia dalam usaha melaksanakan tujuan Revolusi , baik dalam
perjuangan untuk membentuk Negara Kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke,
ataupun untuk membina masyarakat yang adil dan makmur, maupun untuk membangun
persahabatan diantara bangsa-bangsa, telah dan akan selalu dihadapkan pada usaha-usaha yang
menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu telah berakar kesadaran pada Rakyat
dan Bangsa Indonesia, bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan itu perlulah diadakan konfrontasi
terhadap penghalang-penghalang tersebut. Sangatlah menggembirakan, bahwa kesadaran itu juga
diikuti dengan keyakinan, bahwa hanya dengan kegotong-royongan seluruh rakyatlah
pelaksanaannya dapat berhasil, yakni kegotong-royongan di mana rakyat Indonesia dapat
menyerahkan dharma baktinya sesuai dengan kesanggupan masing-masing.
Berhubung dengan itu pulalah diberikan jalan-jalan dan cara- cara ke arah perwujudan darma
baktinya termaksud salah satu cara adalah memberi kesempatan kepada mereka membantu
meringankan pembiayaan dari konfrontasi dengan jalan ikut serta dalam pinjaman obligasi yang
khusus diadakan untuk maksud tersebut. Bagi mereka yang ikut serta dalam pinjaman obligasi ini,
selain dari pada mereka telah dapat melaksanakan bagiannya di dalam kegotong-royongan, juga
dharma baktinya tersebut mempunyai pengaruh baik terhadap kestabilan keuangan Negara,
sehingga dengan itu dari tahun ke tahun daya tahan bangsa dan rakyat Indonesia dalam
melaksanakan konfrontasi bertambah kuat.
Terlepas, dari yang diuraikan diatas, daya penarik tertentu juga diberikan bagi mereka yang ikut
serta dalam pinjaman obligasi ini. Sebagai balas jasa kepada para pemegang obligasi akan
dibayarkan bunga sebesar lima belas perseratus dalam setahun, balas jasa mana adalah tinggi,
mengingat bahwa turut sertanya dalam pinjaman tersebut berarti menunaikan dharma bakti dalam
perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia. Kemudian keragu-raguan dari pada peserta, bahwa
penyertaan tersebut akan dapat memberi petunjuk kepada badan-badan fiskal untuk menetapkan
jumlah kewajiban pajak, atau mungkin pula ketakutan akan pengusutan asal-usul uang tersebut,
maka dengan jaminan-jaminan yang diberikan dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) keragu-raguan dan
kekhawatiran tersebut dengan sendirinya akan hilang. Tambahan lagi penjualannya akan diatur
semudah mungkin, yakni over counter yang berarti tidak melalui pendaftaran. Juga perdagangan
obligasi tersebut dapat terjadi dengan mudah sekali, karena ia adalah atas unjuk dan akhirnya
pembebasan dari pajak deviden dan bea meterai merupakan pula daya penarik yang tidak dapat
diabaikan.
Perlu pula ditegaskan di sini,bahwa penggunaan dari hasil pinjaman konfrontasi ini akan disalurkan
melalui Anggaran Belanja Negara.

PASAL DEMI PASAL

                                             Pasal 1
Cukup jelas

                                             Pasal 2
Cukup jelas

                                               Pasal 3
Ayat 1, 2 dan 3
      cukup jelas.
Ayat 4 dan 5
      Pemberian bunga dalam ayat-ayat ini dimaksudkan untuk memberi daya penarik bagi para
      pemilik dari surat-surat obligasi yang telah terundi dan dapat dilunasi, agar mereka bersedia
      menunda permintaan pembayarannya.
      Persentagenya dari bunga tersebut akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan,
      Pembiayaan dan Pengawasan dan dihitung dari tanggal obligasi-obligasi yang bersangkutan
      jatuh waktu sampai tanggal penguangannya. Dengan demikian, maka dana-dana yang
      seharusnya dibayarkan masih dapat terus digunakan untuk keperluan-keperluan yang
      berguna bagi masyarakat.

                                              Pasal 4
Selain dari pada apa yang telah dimuat dalam Penjelasan Umum, perlu di sini diberikan penjelasan
lebih lanjut, bahwa menurut ayat (2) pasal ini instansi-instansi Pemerintah yang bertugas dibidang
fiskal atau pidana tidak berwenang mengadakan pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan
tentang asal-usul yang digunakan untuk penyertaan pertama dalam pinjaman termaksud hanya
atas dasar perbuatan penyertaan itu belaka. Dalam pasal itu tidak ditiadakan kemungkinan adanya
penyelidikan dan pemeriksaan pidana atas dasar lain dari perbuatan penyertaan dalam pinjaman
tersebut.

                                             Pasal 5
Cukup jelas

                                             Pasal 6
Cukup jelas

                                             Pasal 7
Cukup jelas

                                             Pasal 8
Cukup jelas

                                              Pasal 9
Bantuan dalam pelaksanaan pinjaman obligasi ini diperlukan dalam hal-hal yang berhubungan
dengan penjualan obligasi tersebut, pembayaran bunga serta pembayaran pelunasannya. Pada
dasarnya yang direncanakan untuk diminta bantuannya seperti diuraikan diatas adalah Bank-bank
Pemerintah. Walaupun begitu dalam hal-hal tertentu bantuan Bank-bank Swasta dan Badan-badan
lain diperlukan pula, oleh karena itu kemungkinan tersebut tidaklah ditutup dalam pasal ini.

                                            Pasal 10
Cukup jelas

                                            Pasal 11
Cukup jelas


                                        Mengetahui:
                                    SEKRETARIS NEGARA,
                                           Ttd.
                                       MOHD. ICHSAN.

           TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2711

Apa itu perjuangan obligasi. Artikel pinjaman obligasi. Surat pinjaman obligasi 1962. Perjuangan konfrontasi. Pembayaran obligasi 1962. Obligasi atas undjuk 1964.