Home
Undang-Undang
1964

1964

Undang-Undang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (UU 33 thn 1964)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sebagai langkah pertama
menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, beserta
lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan dana pertanggungan wajib
kecelakaan penumpang;
b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
II/MPRS/1960, iuran dana pertanggungan wajib yang terhimpun, yang tidak/belum akan
digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya
untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.

Mengingat:
Pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-undang Dasar.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

ISTILAH
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
b. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk
mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan Raya.
c. "Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang" ialah dana yang terhimpun dari iuran-
iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi
akibat kecelakaan penumpang.

DANA DAN IURAN
Pasal 2
Hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan
penguasa dana.

Pasal 3
(1) a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat
terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan
perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik
yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan
penumpang dalam perjalanan.
b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari
pembayaran iuran wajib.
c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian
berhubung dengan:
I. kematian, dan
II. cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang
(2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayaran iuran
wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.

Pasal 4
(1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal-3 dibuktikan semata-mata dengan
surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib
membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.

Pasal 5
Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari perusahaan-perusahaan
kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang
iuran wajib dari para penumpang kepada dana pertanggungan melalui bank atau badan asuransi
yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6
Investasi dari dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diatur oleh Menteri.

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 7
Jumlah besarnya uang iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1)
sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya dari Undang-undang ini diatur berdasarkan
Peraturan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan Hukum.

Pasal 8
Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan tindakan sebagai
inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada
penumpang dan atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan
menurut pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 9
Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran-Negara tahun 1959 No.
63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

PENUTUP
Pasal 10
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1964
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 137
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

UMUM
1. Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat,
terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar
kesalahannya.
Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang
diderita karena resiko-resiko demikian.
Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa
ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung
oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari
kegotongroyongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya
dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut principe bahwa yang
dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau
mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan
jaminan rakyat banyak.
Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan.
Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban resiko-risiko teknik
moderen, dari pada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan.
Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan social-
control.
2. Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) yang
mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para
penumpang-penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api. pesawat terbang
perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional
dengan menganut principe tersebut di dalam ad 1 di atas.
3. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang
terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kereta api,
kapal terbang dan kapal laut.
Pun penumpang kendaraan bermotor umum perlu mendapat perlindungan yang sama.
Kecelakaan kereta api Trowek (1961 & 1963), kecelakaan kapal terbang sebagai
Burangrang crash (1962), dll.nya, membuat Pemerintah menganggap perlu untuk
membentuk dana-dana yang akan menampung akibat keuangan disebabkan kecelakaan
penumpang dalam perjalanan.
4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-iuran wajib tersebut
pun dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan
pembangunan, karena dengan pembayaran iuran wajib, secara sadar ataupun tidak,
seseorang itu telah menjalankan aksi menabung. Dengan demikian, iuran wajib merupakan
pula alat untuk memupuk tabungan secara terpimpin, demi membantu menekan inflasi dan
menambah dana investasi yang diperlukan dalam rangka pembiayaan Pembangunan
Nasional-Semesta-Berencana.
5. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-
proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau
sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Departemen Urusan
Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan adalah instansi Pemerintah yang paling tepat
untuk mengaturnya.
Berhubung dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi inventasi itu, harus diatur oleh
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara effektif dan effisien, perlulah
dana-dana yang dapat di-inventasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q.
suatu Perusahaan Negara yang harus mengadministrir dana-dana tersebut secara baik,
sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu:
1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan
penumpang dalam perjalanan;
2. tetap tersedianya "invesible-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk
tujuan produktif yang non-inflatoir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Berhubung kereta api merupakan alat pengangkutan yang murah bagi rakyat banyak, terutama
untuk jarak-jarak dekat dimana rakyat kecillah yang mempergunakan kesempatan itu, maka sudah
sewajarnya bahwa para penumpang kereta api untuk jarak kurang dari 50 km dibebaskan dari
pembayaran iuran wajib tersebut meskipun terhadap mereka tetap diberikan jaminan pembayaran
ganti-kerugian bila mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan.
Pun bagi penumpang kereta api kota (ringbaan dan trem listrik) berlaku ketentuan-ketentuan yang
sama seperti tersebut di atas. Sedangkan bagi para penumpang kendaraan bermotor umum di
dalam kota yang dibebaskan dari pembayaran iuran wajib, diberikan juga jaminan pembayaran
ganti kerugian yang dimaksud.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Berhubung dengan adanya kenyataan bahwa memang ada perbedaan dalam kemampuan untuk
membayar iuran wajib bagi mereka yang menumpang klas I dengan yang naik kelas II atau klas III
untuk alat pengangkutan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a, maka di dalam menentukan jumlah
iuran wajib harus ditetapkan secara progressif, artinya untuk klas yang lebih mahal harus dibayar
iuran wajib yang prosentuil lebih besar juga.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Mengetahui:
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2720

Silahkan download versi PDF nya sbb:

a_pertanggungan_wajib_kecelakaan_penumpang_(uu_33_33.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Dasar hukum iuran wajib kapal laut. Undang undang tubrukan kapal. Persamaan antara asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan asuransi kecelakaan penumpang. Dasar hukum ganti rugi penumpang kapal laut. Dasar hukum kecelakaan pesawat. Undang undang perlindungan penumpang kapal laut. Hukum dan pasal tentang kecelakaan di laut.

Undang undang kecelakaan laut. Pasal tentang kecelakaan laut.