Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 25 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan
dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar
internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, dan menambah 2 (dua)
angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan
lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah
menjadi Harta Kekayaan yang sah.

2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.

4. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

5. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa
di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan
termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan,
perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing,
dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau
kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau
pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik,
atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa
Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil
tindak pidana.

8. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi
penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang
tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia
Jasa Keuangan.

9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik
apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya.

10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam
rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. penyelundupan barang;

d. penyelundupan tenaga kerja;

e. penyelundupan imigran;

f. di bidang perbankan;

g. di bidang pasar modal;

h. di bidang asuransi;

i. narkotika;

j. psikotropika;

k. perdagangan manusia;

l. perdagangan senjata gelap;

m. penculikan;

n. terorisme;

o. pencurian;

p. penggelapan;

q. penipuan;

r. pemalsuan uang;

s. perjudian;

t. prostitusi;

u. di bidang perpajakan;

v. di bidang kehutanan;

w. di bidang lingkungan hidup;

x. di bidang kelautan; atau

y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia
atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana
tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
(2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung
untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa
Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke
Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas
nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik
perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik
atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas
nama pihak lain;

f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a. penempatan;

b. pentransferan;

c. pembayaran;

d. hibah;

e. sumbangan;

f. penitipan; atau

g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang
nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah
Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi
Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A
(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan
siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam
rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib
merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk
memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib
dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

(3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan
siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah serta menambah
2 (dua) ayat baru menjadi ayat (1a) dan ayat (6a), sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATKsebagaimana dimaksud da
a. kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jumlah
Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam atau lebihatau mata uang asing

(1a) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara
Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan
Keputusan Kepala PPATK.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi
Keuangan Mencurigakan.

(3) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan
Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan
transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan
Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.
(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6a) Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan
menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala PPATK.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut
baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang
nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik
Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang
informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK.

(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK
paling lambat 5 (hari) kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat rincian
mengenai identitas orang yang membuat laporan.

(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang
nilainya setara dengan itu yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi
Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang
memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik
secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah
disampaikan kepada PPATK.

(2) Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang
memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada
pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik
secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

(3) Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai
PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Penjelasan Pasal 25 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam
penjelasan.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah dengan menambah huruf baru yaitu huruf i,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi
yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;

b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh
Penyedia Jasa Keuangan;

c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan;

d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang
tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini;

e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan
tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini
atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu
dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi
keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali
kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa
Keuangan;

i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan
sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.

13. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

(2) Anggaran Tahunan PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

14. Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 29 yaitu Pasal 29A dan Pasal 29B,
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan
jabatan, tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat dan
pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29B

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, Presiden dapat membentuk Komite Koordinasi Nasional
atas usul Kepala PPATK.

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang
maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta
keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap
orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang
yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan
lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan
secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau
terdakwa;

c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian
Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;

b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi
dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;

c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

16. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

BANTUAN TIMBAL BALIK

DALAM MASALAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 44

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang,
dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan
negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini
dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian
kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Republik Indonesia atau
berdasarkan prinsip resiprositas.

(3) Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain
disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
hukum dan perundang-undangan.

(4) Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari
negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat
mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan
dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan
suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Pasal 44A
(1) Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 antara lain meliputi:

a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk
pelaksanaan surat rogatori;

b. pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;

c. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;

d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;

e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil
kejahatan;

f. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan
kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;

g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal
balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum
dan peraturan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang
untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan, pemblokiran,
penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain
yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ini.

(3) Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan
tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

17. Di antara Bab VIII dan Bab IX ditambah 1 (satu) bab baru menjadi Bab
VIIIA tentang Ketentuan Lain, yang berisi 1 (satu) pasal sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN LAIN

Pasal 44B
Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi
internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut
Undang-undang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 108

Silahkan download versi PDF nya sbb: