- Home »
- Undang-Undang »
- 2009 » Undang-Undang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol (UU 15 thn 2009)
2009
Undang-Undang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol (UU 15 thn 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_protocol_against_the_smuggling_of_migr_15.pdf
SALINAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS
BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,
LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat internasional
berkewajiban ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial;
b. bahwa Protokol Menentang Penyelundupan Migran
melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi merupakan salah satu
bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi sehingga pencegahan
dan pemberantasan penyelundupan migran perlu
dilakukan, baik pada tingkat nasional, regional maupun
internasional;
c. bahwa penandatanganan Protokol Menentang
Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara,
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia
merupakan pencerminan keikutsertaan bangsa
Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia;
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea
and Air, Supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime (Protokol
Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut,
dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pengesahan United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4960);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL
AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND
AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL
MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,
LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK
PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI).
Pasal 1
(1) Mengesahkan Protocol against the Smuggling of Migrants
by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime
(Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui
Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi) dengan Declaration
(Pernyataan) terhadap Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 9
ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (2) dan Reservation
(Pensyaratan) terhadap Pasal 20 ayat (2).
(2) Salinan naskah asli Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime
(Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui
Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi) dengan Declaration
(Pernyataan) dan Reservation (Pensyaratan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 54
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,
Bigman T. Simanjuntak
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS
BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,
LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
I. UMUM
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap
berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan migran.
Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak pidana
transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan
demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi
penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan
suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja
sama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik
di tingkat nasional, regional maupun internasional.
Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut
menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus
mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
transnasional yang terorganisasi, yakni United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal
15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu Protocol
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, Supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak,
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan Protocol against the
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol
Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara,
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen
Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional
yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.
Sesuai . . .
-2-
Sesuai dengan ketentuan Protokol, Indonesia menyatakan Pensyaratan
(Reservation) terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang mengatur
mengenai pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan
penafsiran dan penerapan isi Protokol. Pensyaratan ini diambil dengan
pendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran
dan penerapan isi Protokol yang tidak terselesaikan melalui mekanisme
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk
Mahkamah Internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa
berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.
Indonesia juga membuat Pernyataan (Declaration) terhadap ketentuan
Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (2)
Protokol dengan pendirian bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut akan
dilaksanakan dengan tunduk terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan
keutuhan wilayah negara.
POKOK-POKOK ISI KONVENSI
1. Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
Pasal 1 Protokol menyatakan bahwa Protokol ini melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
yang Terorganisasi dan wajib ditafsirkan sejalan dengan Konvensi.
Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam
Konvensi berlaku sama terhadap Protokol ini, kecuali dinyatakan lain.
Selain itu, tindak pidana yang ditetapkan dalam Protokol ini juga
dianggap sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi.
2. Tujuan Protokol
Pasal 2 Protokol menyatakan bahwa tujuan Protokol ini adalah untuk
mencegah dan memberantas penyelundupan migran serta
memajukan kerja sama di antara Negara-Negara Pihak untuk
mencapai tujuan tersebut, dengan melindungi hak-hak migran yang
diselundupkan.
3. Ruang . . .
-3-
3. Ruang Lingkup Protokol
Pasal 4 Protokol menyatakan bahwa ruang lingkup keberlakuan
Protokol ini adalah upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan
tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Protokol ini, yang
bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak
pidana terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak-hak orang
yang menjadi objek tindak pidana tersebut.
4. Tanggung Jawab Pidana Migran
Pasal 5 Protokol menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai
tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak
pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol ini.
5. Kewajiban Negara Pihak
Sesuai dengan ketentuan Protokol, setiap Negara Pihak pada Protokol
memiliki kewajiban sebagai berikut:
a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol
sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan
nasional (kewajiban kriminalisasi) [Pasal 6];
b. dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara
Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan
menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan
hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh
tindakan sebagaimana diatur dalam Protokol terhadap kasus
penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan rambu-
rambu yang telah disediakan oleh Protokol [Pasal 7 sampai
dengan Pasal 9]; dan
c. dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang
diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap
Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling
berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan
di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan
dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis,
perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan
pemulangan migran yang diselundupkan [Pasal 10 sampai
dengan Pasal 18].
II. PASAL . . .
-4-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan tafsiran terhadap terjemahannya dalam
bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Protokol
dalam bahasa Inggris.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4991
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS
BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,
LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
DECLARATION ON ARTICLE 6 PARAGRAPH (2) SUBPARAGRAPH C,
ARTICLE 9 PARAGRAPH (1) SUBPARAGRAPH A, ARTICLE 9
PARAGRAPH (2) AND RESERVATION ON ARTICLE 20
PARAGRAPH (2) OF THE PROTOCOL AGAINST THE
SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINSTS TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Declaration:
The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of
Article 6 paragraph (2) subparagraph c, Article 9 paragraph (1) subparagraph
a, and Article 9 paragraph (2) of the Protocol will have to be implemented in
strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity
of a state.
Reservation:
The Government of the Republic of Indonesia, does not consider itself bound
by the provision of Article 20 paragraph (2) and takes the position that dispute
relating to the interpretation and application on the Protocol which have not
been settled through the channel provided for in paragraph (1) of the said
Article, may be referred to the International Court of Justice only with the
consent of all the Parties to the dispute.
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
signed
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,
Bigman T. Simanjuntak
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS
BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT,
LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
DEKLARASI TERHADAP PASAL 6 AYAT (2) HURUF C, PASAL 9 AYAT (1)
HURUF A, PASAL 9 AYAT (2) DAN PENSYARATAN TERHADAP PASAL 20 AYAT
(2) PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI
DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI
Pernyataan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2)
huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (2) Protokol akan
dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan
wilayah suatu negara.
Pensyaratan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada Pasal 20 ayat
(2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan
penafsiran dan penerapan isi Protokol, yang tidak terselesaikan melalui jalur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk
Mahkamah Internasional dengan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,
Bigman T. Simanjuntak
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_protocol_against_the_smuggling_of_migr_15.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
