- Home »
- Undang-Undang »
- 2009 » Undang-Undang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against (UU 14 thn 2009)
2009
Undang-Undang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against (UU 14 thn 2009)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_protocol_to_prevent,_suppress_and_puni_14.pdf
SALINAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan
harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-
undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan
dan Anak-Anak merupakan salah satu bagian yang
tidak terpisahkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi, sehingga pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan
dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada
tingkat nasional, regional maupun internasional;
c. bahwa penandatanganan Protokol untuk Mencegah,
Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang,
Terutama Perempuan dan Anak-Anak oleh Pemerintah
Republik Indonesia merupakan pencerminan
keikutsertaan bangsa Indonesia dalam melaksanakan
ketertiban dunia;
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Women and Children, Supplementing
the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak,
dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama
Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);
6. Undang-Undang . . .
-3-
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pengesahan United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4960);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO
PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS,
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE
UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH,
MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG,
TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG
TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI).
Pasal 1 . . .
-4-
Pasal 1
(1) Mengesahkan Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
Supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah,
Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang,
Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan
Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c
dan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2).
(2) Salinan naskah asli Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, Supplementing the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime (Protokol untuk
Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan
Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan
Declaration (Pernyataan) dan Reservation (Pensyaratan)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa
Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 53
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,
Bigman T. Simanjuntak
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
I. UMUM
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan salah satu
negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sangat rentan
terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalah
bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu
bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat
manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah
kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang.
Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut
menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus
mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
transnasional, yakni United Nations Convention Against Transnational
Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal
15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya, Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak) dan Protocol
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol
Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara,
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen
Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional
yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.
Namun . . .
-2-
Namun demikian, walaupun Indonesia telah menandatangani Protokol
untuk Mencegah Perdagangan Orang tersebut, Indonesia membuat suatu
Declaration (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan
Reservation (Pensyaratan) terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Protokol.
Declaration (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang
dilakukan Indonesia terkait dengan penggunaan kata "organizing" dengan
pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut akan disesuaikan
dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan
prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.
Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen
Indonesia untuk melaksanakan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak,
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak
Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang telah ditandatangani oleh
Pemerintah Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Apabila terjadi perbedaan tafsiran terhadap terjemahannya dalam
bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Protokol
dalam bahasa Inggris.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4990
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
DECLARATION ON ARTICLE 5 PARAGRAPH (2) LETTER C AND
RESERVATION ON ARTICLE I5 PARAGRAPH (2) OF THE PROTOCOL
TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS,
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING
THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
Declaration:
The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of
Article 5 paragraph (2) letter c of the Protocol will have to be implemented in
strict compliance with the principle of the sovereignty and territorial integrity
of a state.
Reservation:
The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound
by the provisions of Article 15 paragraph (2) and takes the position that
disputes relating to the interpretation and application of the Protocol which
can not be settled through the channel provided for in paragraph (1) of the
said Article may be referred to the International Court of Justice only with the
consent of the Parties to the disputes.
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
signed
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,
Bigman T. Simanjuntak
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
DEKLARASI TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF C DAN PENSYARATAN
TERHADAP PASAL 15 AYAT (2) PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK,
DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI
Pernyataan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2)
huruf c Protokol akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip
kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.
Pensyaratan:
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 15
ayat (2) Protokol dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat
perbedaan penafsiran dan penerapan isi Protokol, yang tidak terselesaikan
melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat
menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan para
Pihak yang berselisih.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Peraturan Perundang-undangan,
Bigman T. Simanjuntak
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pengesahan_protocol_to_prevent,_suppress_and_puni_14.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Undang undang trafficking women.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
