- Home »
- Undang-Undang »
- 2004 » Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU 19 thn 2004)
2004
Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU 19 thn 2004)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penetapan_peraturan_pemerintah_pengganti__nomor_1_19.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian
pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang
tersebut;
b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha
di bidang pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor
yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-
undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam
posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;
c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di
bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong
minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, Pemerintah
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374) ditetapkan menjadi Undang-
undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-undang ini.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan diJakarta
pada tanggal 13 Agustus 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 86
Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan
hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang
tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut
tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang
pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang-
undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari
izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak
jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal
38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang
melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut
semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak
diberlakukan surut.
Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan
tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam
mengembangkan iklim investasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu ditetapkan menjadi
Undang-undang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4412
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2004
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2004
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau
perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-
undang tersebut;
b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha
di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang
telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang
tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang
sulit dalam mengembangkan iklim investasi;
c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di
bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong
minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang
perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN.
Pasal I
Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A
dan Pasal 83B, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 83A
Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau
perjanjian dimaksud.
Pasal 83B
Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 29
Silahkan download versi PDF nya sbb:
penetapan_peraturan_pemerintah_pengganti__nomor_1_19.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
